pelayanan perijinan terpadu ptsp di diy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( PTSP ) DI DIY PowerPoint Presentation
Download Presentation
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( PTSP ) DI DIY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( PTSP ) DI DIY - PowerPoint PPT Presentation


  • 924 Views
  • Uploaded on

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( PTSP ) DI DIY. OLEH KEPALA GERAI P2T BKPM DIY Dalam penjaringan Aspirasi Masyarakat Dinas Perhubungan Kominfo DIY 24 April 2013. 1 . REFORMASI REGULASI PERI Z INAN , :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( PTSP ) DI DIY' - wallace-sloan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pelayanan perijinan terpadu ptsp di diy

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU( PTSP ) DI DIY

OLEH KEPALA GERAI P2T BKPM DIY

Dalam penjaringan Aspirasi Masyarakat

Dinas Perhubungan Kominfo DIY

24 April 2013

slide2

1. REFORMASI REGULASI PERIZINAN, :

MENYATUKAN PELAYANAN PERIZINAN YANG TERSEBAR DI INSTANSI TEKNIS DISATUKAN DALAM SATU PINTU DAN SATU ATAP MULAI PROSES PERMOHONAN SAMPAI TERBITNYA DOKUMEN.

2.REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN,

PENYEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN YANG LEBIH EFISIEN, EFEKTIF , MURAH, MUDAH, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MENGHINDARI BIAYA TINGGI.

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP )

DIBENTUK LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KANTOR GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BKPM PROVINSI DIY.

1. PERATURAN GUBERNUR DIY NO : 40 TAHUN 2010, TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DIY. NO : 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DINAS DAN UNIT PELAKSANA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROV. DIY

PERATURAN GUBERNUR DIY, NO : 49 TAHUN 2010, TENTANG : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BKPM.

slide3

LATAR BELAKANG

  • PENINGKATAN IKLIM INVESTASI – DAN DAYA SAING DAERAH
  • REFORMASI BIROKRASI – PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
  • AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  • PRIORITAS NASIONAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH.
  • MENYATUKAN SEMUA JENIS IJIN DALAM SATU TEMPAT, ( PERMOHONAN S/D TERBITNYA DOKUMEN ) ONE STOP SERVICE

KEBIJAKAN P2T atau PTSP

( PELAYANAN TERPADU SATU PINTU )

slide4

PERMASALAHAN PTSP

Mindset

tidak berubah

Kualitas SDM rendah

Izin yang ditangani masih sedikit

Sarana prasarana minim

S

E

B

A

B

Izin dianggap sebagai sumber pendapatan

Institusi dianggap kurang penting

Belumdilimpahkankewenangankepada PTSP

Alokasi dana minim/kurang

- Pemahaman PTSP rendah;

- Komitmen Pemda rendah.

Investor tidak berminat

Ekonomi daerah tidak berkembang

Kinerja Pemda menurun

A

K

I

B

A

T

  • - Kesejahteraan masyarakat menurun;
  • Pengangguran meningkat;
  • Kemiskinan meningkat.
slide5

PELAYANAN PERIZINAN TIDAK TERPADU

SKPD A

SKPD E

SKPD B

SKPD F

SKPD C

SKPD G

SKPD D

SKPD H

Pemohon

Pemohon izin harus mendatangi banyak kantor,

Prosedur bisa berbeda, persyaratan bisa tumpang tindih..

slide6

KEBUTUHAN PERUBAHAN YANG

PERLUDILAKUKAN

  • PROSES YANG TERINTEGRASI SEHINGGA PELAYANAN MENJADI LEBIH SEDERHANA DAN LEBIH MUDAH.
  • LEBIH CEPAT DALAM MEMPEROLEH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.
  • KEJELASAN ATURAN, AKUNTABILITAS, TRANSPARAN DAN MENGHINDARI BIAYA TINGGI

1. REFORMASI REGULASI PERIZINAN,AGAR KEWENANGAN PERIZINAN TIDAK TERSEBAR DI BERBAGAI SKPD.

2.REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN, AGAR PROSEDUR PELAYANAN EFISIEN DAN EFEKTIF

slide7

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

  • MENEMPATKAN SELURUH PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SKPD DI DALAM SATU TEMPAT ( PELAYANAN PERIZINAN TERPADU / (P2T)).
  • MULAI PENERIMAAN BERKAS SAMPAI DENGAN TERBITNYA DOKUMEN DALAM SATU TEMPAT.

PTSP

Tim Teknis

BACK OFFICE

--------------------------------------------------

PemohondatangKeSatuTempat, PelayananbisalebihCepatdanLebihMurah

FRONT OFFICE

Meja Penerimaan

Pemohon

slide9

Perbedaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Pelayanan Perizinan Satu Atap

LANJUTAN..

slide10

MANFAAT KEBERADAAN PTSP

1.BagiMasyarakat: Denganadanya PTSP masyarakatdapatmemperolehpelayananpublik yang lebihbaiksertamendapatkankepastiandanjaminanhukumdariformalitas yang dimiliki.

2. BagiDunia Usaha : a. Diharapkanmampumemberikankemudahandalamperizinanusahaakanmeningkatkanminatpelakuusahauntukmelakukaninvestasidanpengembanganusaha

b. Diharapkanmemperolehmanfaatdalambentukefisienpelayanan yang menghasilkanpenguranganwaktudanbiayamembuatpelakuusahadapatmengalokasikanlebihbanyakwaktudanbiayapadakegiatanproduktif

slide11

MANFAAT KEBERADAAN PTSP

Lanjutan..

3. Bagi Pemerintah :

Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat di wilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data base), sehingga mengurangi beban pendataan di instansi lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.Dengan semakin mudahnya pelayanan perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada pendapatan daerah dari pajak akibat semakin banyaknya badan usaha yang menjadi obyek pajak.

Terbangunnya citra yang lebih baik,yang memungkinkan pemerintah mendapatkan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan perizinan dan non-perizinan.

slide12

Tujuan Penyelenggaraan PTSP

  • Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya: waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan
  • Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
  • Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.
slide13

Asas Penyelenggaraan PTSP

Transparan

Akuntabel

Partisipatif

Kesamaan hak

Efisien

Efektif

Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Profesional

slide14

Prinsip Penyelenggaraan PTSP

Kesederhanaan

Kejelasan dan Kepastian

Kepastian Waktu

Kepastian Hukum

Kemudahan Akses

Kenyamanan

Kondisi Wilayah

Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

slide16

DASAR HUKUM

PERATURAN GUBERNUR DIY NO : 36 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

PERATURAN GUBERNUR DIY NO 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DIY NO : 36 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

tugas dan fungsi gp2t
TUGAS DAN FUNGSI GP2T

TUGAS :

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat serta perekonomian dan infrastruktur.

FUNGSI :

  • pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan terpadu;
  • penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen;
  • fasilitasi penyelesaian pengaduan pengguna layanan perizinan dan nonperizinan terpadu di Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu;
  • pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu;

(Pergub 49/2010 TTG RincianTugasdanFungsiBadandan UPT pada BKPM)

kewenangan penandatangan perizinan
KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN

Pergub 36/2011 tentangPerubahanAtasPergub DIY No. 36/2010 tentangpenyelenggaraanpelayananperizinanterpadu

(Pasal 14 ) :

  • Kewenanganpenandatangananpemberianataupenolakanperizinandan non perizinansebagaimanadimaksuddalamPasal 5 yang semulaberadadi SKPD beralihkeKepalaBadanatasnamaGubernur.
  • DenganberlakunyaPeraturanGubenurini, kewenanganpenyelenggaraanpelayananperizinansebagaimanadimaksuddalamPasal 8 yang yangsemulaberadadi SKPD, beralihpenyelenggaraannyadiGerai P2T.
susunan organisasi gp2t
SUSUNAN ORGANISASI GP2T

KEPALA

KANTOR

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI

PERIZINAN BIDANG SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKSI

PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR

slide20

LAYANAN JENIS PERIZINAN

  • SektorPerhubungan : reklamasi pantai, EMPU, jasatitipan, karoseri
  • SektorKelautandanPerikanan : usaha distribusi obat ikan, usaha pengolahan ikan laut
  • SektorPerindagkop & UMKM : izin industri, SIUP MB.izin kawasan industri,SIUP PT B2, API-U, API-P .
  • SektorTenagaKerja & Transmigrasi : RPTKA, IMTA surat pengantar rekrut.
  • SektorKesehatan : IKOT / UKOT , Rumah sakit, PB farmasi ,alat kesehatan,kosmetik.
  • SektorSosial : Undian Gratis Berhadiah, Pengumpulan Uang atau Barang, tanda pendaftaran orsos LSM UKS .
  • SektorKehutanandan Perkebunan :IUIPHHK,IUP-B, IUP-P,TRUP,
  • SektorLingkunganhidup : LIMBAH B3, UKL UPL,persetujuan kelayakan lingkungan.
  • Sektor Penanaman modal : ijin pendaftaran, izin prinsip, izin usaha
  • Sektor Pembangunan : izin penelitian kelayakan
  • Sektor Pertanian : izin usaha distribusi obat hewan
  • Sektor Pendidikan : izin operasional SLB
  • Sektor PUPESDM : izin pertambangan, sarpras PU, sempadan jalan ,irigasi, sungai dan air tanah

Jenis perizinanyang dilayani 74 (48izindan26 non zin, )dari 13sektor:

standar penilaian kinerja pelayanan
STANDAR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN
  • VISI , MISI , MOTTO
  • STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
  • SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
  • SUMBER DAYA MANUSIA
  • SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
  • PENANGANAN PENGADUAN
  • INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )
  • SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
  • PRODUKTIFITAS DALAM PENCAPAIAN TARGET PELAYANAN

PELAYANAN TERBAIK KOMITMEN KAMI

visi gerai p2t
VISIGERAI P2T

MENJADI PINTU GERBANG INVESTASI DIY

misi gerai p2t
MISIGERAI P2T
  • MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT
  • MENINGKATKAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH
  • MENINGKATKAN PROFESIONALISME PEGAWAI
motto pelayanan
MOTTO PELAYANAN

PELAYANAN TERBAIK KOMITMEN KAMI

maklumat pelayanan

KEPUTUSAN KEPALA GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BKPM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 01 / GR / KPTS / 2012 TANGGAL 25 JANUARI 2012 TENTANG MAKLUMAT/ JANJI PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN
standar pelayanan
STANDAR PELAYANAN
  • PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
slide29

MEKANISME PELAYANAN PTSP

ALUR MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( P2 T )

PEMOHON

LOKET PENGAMBILAN/ PENYERAHAN

LOKET PENDAFTARAN

LOKET INFORMASI

Petugasmemberikaninformasitentangpersyaratanperizinan

PetugasmenerimaBerkaspengajuanijindanmenelitikelengkapansesuaipersyaratan

SURAT PERIZINAN diserahkankepadaPemohondiLoketPenyerahan

PemohonmengambilSuratPerizinanygsudahselesaidiLoketPenyerahan

Pemohon yang akanmengajukanperizinanmendatangiLoketInformasi

PROSES DATA

PETUGAS MELAKUKAN VERIFIKASI DAN PENILAIAN

SuratPermohonanIjinLangsungditandatanganidandiserahkankeLoketPenyerahan

standar operasional prosedur sop
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
  • KEPUTUSAN KEPALA BKPM PROVINSI DIY NOMOR 061 / 1925 / S / TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) INTERNAL DILINGKUNGAN BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL PROVINDI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( UPTLD GERAI INVESTASI ) ( UPTLD KANTOR PERWAKILAN DAERAH DI JAKARTA )
sumber daya manusia
SUMBER DAYA MANUSIA
  • Semuapersonil merupakan pegawai pindahan dari SKPD yang sebelumnya tidak menangani perizinan
  • Jumlahpersonil16orang( 4 struktural dan 12 fungsional umum )
  • 70 % pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan PTSP
  • Pembinaandan pengembangan pegawaidilaksanakanmelalui:

- Rapatrutin internal

- on job Training

- Pendidikan dan pelatihanyang diselenggarakan Instansi pusat dan daerah

sarana dan prasarana
SARANA DAN PRASARANA
  • Lokasikantor Gerai P2T strategisdan mudahdijangkau oleh masyarakat dengan berbagai moda angkutan umum.
  • Luasgedung 700 m2 (2lantai) denganpembagian lantai I untuk front office dan lantai II untuk back office dengan tempat parkir luas.
  • Dukungan IT khususnyauntukpelayananperizinanmeliputi :
    • Jaringan LAN/Internet
    • cornerinformasi (persyaratan ,peluang investasi, perundang undangan,dll)
    • InformasiizindanbeberapaFormulirIzindapatdiambil di counter2 dan di download dari website www.geraip2t.jogjaprov.go.id
    • AplikasiSPIPISE untuk perizinan Penanaman modal
  • Saranaalatdanperlengkapancukupmemadai
klinik investasi
KLINIK INVESTASI
  • Klinik investasi merupakan salahsatu fasilitas dari gerai P2Tuntukinvestor guna memberikan sarana kemudahan dalam berinvestasi dan mengurus perizinan investasi di DIY .
slide35

ALUR MEKANISME PENGADUAN

PEMOHON

LOKET PENGAMBILAN/ PENYERAHAN

LOKET PENGADUAN

LOKET INFORMASI

Petugasmemberikaninformasitentangtatacarapengaduan

Petugas menerima Berkas pengaduan

SURAT JAWABAN diserahkan kepada Pengadu di Loket Penyerahan

Pemohon mengambil rekomendasi / jawaban pengaduan di Loket Pengambilan

Pemohon yang akan mengajukan pengaduanmendatangi Loket Informasi

PROSES DATA

Petugas Memproses pengaduan bersama tim teknis / SKPD terkait

Surat Jawaban Langsung di tanda tangani dan diserahkan ke Loket Penyerahan

indek kepuasan masyarakat
INDEK KEPUASAN MASYARAKAT
  • SURVEY IKM DILAKUKAN TERHADAP PEMOHON IZIN MELALUI COUNTER PELAYANAN DI FRONT OFFICE PADA SAAT PENGAMBILAN DOKUMEN IZIN.
  • SURVEY DILAKUKAN MELALUI PENYEBARAN KEPADA STAKE HOLDERS DAN PENGUSAHA MELALUI ASOSIASI PENGUSAHA.
  • 14 UNSUR DASAR PENGUKURAN

IKM ANTARA LAIN :

  • ProsedurPelayanan
  • PersyaratanPelayanan
  • Kejelasanpetugaspelayanan
  • Kedisiplinanpetugaspelayanan
  • Tanggungjawabpetugaspelayanan
  • Kemampuanpetugaspelayanan
  • Kecepatanpelayanan
  • Keadilanmendapatkanpelayanan
  • Kesopanandankeramahanpetugas
  • Kewajaranbiayapelayanan
  • Kepastianbiayapelayanan
  • Kepastianjadwalpelayanan
  • KenyamananLingkungan
  • KeamananPelayanan
sistem informasi pelayanan publik
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

SECARA ELEKTRONIK

  • Melalui Website www geraip2t jogjaprov,go,id
  • Melalui website jogja invest
  • Melalui corner informasi layar monitor

SECARA LANGSUNG

  • Melalui booklet, leaflet, brosur
  • Melalui petugas di corner informasi
s osialisasi dan publikasi
Sosialisasi dan Publikasi

Dialog interaktifmelaluitelevisidan radio

Leafletdan Booklet , banner

Papanpengumuman / informasi

LayarmonitorInformasidi corner informasi

Pameraninvestasi

Web site www.geraip2t jogjaprov.go.id

Web site jogja invest

penghargaan
PENGHARGAAN
  • TAHUN 2010 TELAH DITETAPKAN SEBAGAI PTSP KUALIFIKASI BINTANG I OLEH BKPM PUSAT
  • TAHUN 2013 MENDAPATKAN PIAGAM PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2012 DARI KEMENTERIAN PAN RB RI
permasalahan dan solusi pelayanan perizinan terpadu di di y
PERMASALAHAN dan SOLUSI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI DIY
  • Kelembagaan GP2T masih berbentuk UPT dibawah BKPM diatur dengan Pergub, untuk meningkatkan kinerja PTSP perlu lembaga PTSP mandiri yang diatur dengan Perda.
  • Belum semua jenis perizinan dan non perizinan dilimpahkan ke GP2T, maka perlu kebijakanKepala Daerahuntuksegera melimpahkan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP .
  • Untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing daerah perlu segera merevisi perda – perda yang menghambat pelayanan perizinan terpadu .
  • UntukmeningkatkanKinerjaPelayananPublikdi Daerah Perluadanyasinkronisasistandarpelayananpadalembaga PTSP DIY danKabupaten / Kota ( jenislayananperizinan, persyaratan, waktudanbiaya ).