1 / 42

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( PTSP ) DI DIY

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( PTSP ) DI DIY. OLEH KEPALA GERAI P2T BKPM DIY Dalam penjaringan Aspirasi Masyarakat Dinas Perhubungan Kominfo DIY 24 April 2013. 1 . REFORMASI REGULASI PERI Z INAN , :

wallace-sloan
Download Presentation

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU ( PTSP ) DI DIY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PELAYANAN PERIJINAN TERPADU( PTSP ) DI DIY OLEH KEPALA GERAI P2T BKPM DIY Dalam penjaringan Aspirasi Masyarakat Dinas Perhubungan Kominfo DIY 24 April 2013

  2. 1. REFORMASI REGULASI PERIZINAN, : MENYATUKAN PELAYANAN PERIZINAN YANG TERSEBAR DI INSTANSI TEKNIS DISATUKAN DALAM SATU PINTU DAN SATU ATAP MULAI PROSES PERMOHONAN SAMPAI TERBITNYA DOKUMEN. 2.REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN, PENYEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN YANG LEBIH EFISIEN, EFEKTIF , MURAH, MUDAH, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MENGHINDARI BIAYA TINGGI. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP ) DIBENTUK LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KANTOR GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BKPM PROVINSI DIY. 1. PERATURAN GUBERNUR DIY NO : 40 TAHUN 2010, TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DIY. NO : 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DINAS DAN UNIT PELAKSANA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROV. DIY PERATURAN GUBERNUR DIY, NO : 49 TAHUN 2010, TENTANG : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BKPM.

  3. LATAR BELAKANG • PENINGKATAN IKLIM INVESTASI – DAN DAYA SAING DAERAH • REFORMASI BIROKRASI – PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA • AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. • PRIORITAS NASIONAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH. • MENYATUKAN SEMUA JENIS IJIN DALAM SATU TEMPAT, ( PERMOHONAN S/D TERBITNYA DOKUMEN ) ONE STOP SERVICE KEBIJAKAN P2T atau PTSP ( PELAYANAN TERPADU SATU PINTU )

  4. PERMASALAHAN PTSP Mindset tidak berubah Kualitas SDM rendah Izin yang ditangani masih sedikit Sarana prasarana minim S E B A B Izin dianggap sebagai sumber pendapatan Institusi dianggap kurang penting Belumdilimpahkankewenangankepada PTSP Alokasi dana minim/kurang - Pemahaman PTSP rendah; - Komitmen Pemda rendah. Investor tidak berminat Ekonomi daerah tidak berkembang Kinerja Pemda menurun A K I B A T • - Kesejahteraan masyarakat menurun; • Pengangguran meningkat; • Kemiskinan meningkat.

  5. PELAYANAN PERIZINAN TIDAK TERPADU SKPD A SKPD E SKPD B SKPD F SKPD C SKPD G SKPD D SKPD H Pemohon Pemohon izin harus mendatangi banyak kantor, Prosedur bisa berbeda, persyaratan bisa tumpang tindih..

  6. KEBUTUHAN PERUBAHAN YANG PERLUDILAKUKAN • PROSES YANG TERINTEGRASI SEHINGGA PELAYANAN MENJADI LEBIH SEDERHANA DAN LEBIH MUDAH. • LEBIH CEPAT DALAM MEMPEROLEH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN. • KEJELASAN ATURAN, AKUNTABILITAS, TRANSPARAN DAN MENGHINDARI BIAYA TINGGI 1. REFORMASI REGULASI PERIZINAN,AGAR KEWENANGAN PERIZINAN TIDAK TERSEBAR DI BERBAGAI SKPD. 2.REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN, AGAR PROSEDUR PELAYANAN EFISIEN DAN EFEKTIF

  7. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU • MENEMPATKAN SELURUH PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SKPD DI DALAM SATU TEMPAT ( PELAYANAN PERIZINAN TERPADU / (P2T)). • MULAI PENERIMAAN BERKAS SAMPAI DENGAN TERBITNYA DOKUMEN DALAM SATU TEMPAT. PTSP Tim Teknis BACK OFFICE -------------------------------------------------- PemohondatangKeSatuTempat, PelayananbisalebihCepatdanLebihMurah FRONT OFFICE Meja Penerimaan Pemohon

  8. Perbedaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Pelayanan Perizinan Satu Atap

  9. Perbedaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Pelayanan Perizinan Satu Atap LANJUTAN..

  10. MANFAAT KEBERADAAN PTSP 1.BagiMasyarakat: Denganadanya PTSP masyarakatdapatmemperolehpelayananpublik yang lebihbaiksertamendapatkankepastiandanjaminanhukumdariformalitas yang dimiliki. 2. BagiDunia Usaha : a. Diharapkanmampumemberikankemudahandalamperizinanusahaakanmeningkatkanminatpelakuusahauntukmelakukaninvestasidanpengembanganusaha b. Diharapkanmemperolehmanfaatdalambentukefisienpelayanan yang menghasilkanpenguranganwaktudanbiayamembuatpelakuusahadapatmengalokasikanlebihbanyakwaktudanbiayapadakegiatanproduktif

  11. MANFAAT KEBERADAAN PTSP Lanjutan.. 3. Bagi Pemerintah : Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat di wilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data base), sehingga mengurangi beban pendataan di instansi lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.Dengan semakin mudahnya pelayanan perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada pendapatan daerah dari pajak akibat semakin banyaknya badan usaha yang menjadi obyek pajak. Terbangunnya citra yang lebih baik,yang memungkinkan pemerintah mendapatkan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan perizinan dan non-perizinan.

  12. Tujuan Penyelenggaraan PTSP • Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya: waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan • Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan. • Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

  13. Asas Penyelenggaraan PTSP Transparan Akuntabel Partisipatif Kesamaan hak Efisien Efektif Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Profesional

  14. Prinsip Penyelenggaraan PTSP Kesederhanaan Kejelasan dan Kepastian Kepastian Waktu Kepastian Hukum Kemudahan Akses Kenyamanan Kondisi Wilayah Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

  15. PROFIL DAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIKGERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( GP2T ) BKPM DIY

  16. DASAR HUKUM PERATURAN GUBERNUR DIY NO : 36 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PERATURAN GUBERNUR DIY NO 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DIY NO : 36 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

  17. TUGAS DAN FUNGSI GP2T TUGAS : menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat serta perekonomian dan infrastruktur. FUNGSI : • pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan terpadu; • penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen; • fasilitasi penyelesaian pengaduan pengguna layanan perizinan dan nonperizinan terpadu di Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu; • pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu; (Pergub 49/2010 TTG RincianTugasdanFungsiBadandan UPT pada BKPM)

  18. KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN Pergub 36/2011 tentangPerubahanAtasPergub DIY No. 36/2010 tentangpenyelenggaraanpelayananperizinanterpadu (Pasal 14 ) : • Kewenanganpenandatangananpemberianataupenolakanperizinandan non perizinansebagaimanadimaksuddalamPasal 5 yang semulaberadadi SKPD beralihkeKepalaBadanatasnamaGubernur. • DenganberlakunyaPeraturanGubenurini, kewenanganpenyelenggaraanpelayananperizinansebagaimanadimaksuddalamPasal 8 yang yangsemulaberadadi SKPD, beralihpenyelenggaraannyadiGerai P2T.

  19. SUSUNAN ORGANISASI GP2T KEPALA KANTOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PERIZINAN BIDANG SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKSI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR

  20. LAYANAN JENIS PERIZINAN • SektorPerhubungan : reklamasi pantai, EMPU, jasatitipan, karoseri • SektorKelautandanPerikanan : usaha distribusi obat ikan, usaha pengolahan ikan laut • SektorPerindagkop & UMKM : izin industri, SIUP MB.izin kawasan industri,SIUP PT B2, API-U, API-P . • SektorTenagaKerja & Transmigrasi : RPTKA, IMTA surat pengantar rekrut. • SektorKesehatan : IKOT / UKOT , Rumah sakit, PB farmasi ,alat kesehatan,kosmetik. • SektorSosial : Undian Gratis Berhadiah, Pengumpulan Uang atau Barang, tanda pendaftaran orsos LSM UKS . • SektorKehutanandan Perkebunan :IUIPHHK,IUP-B, IUP-P,TRUP, • SektorLingkunganhidup : LIMBAH B3, UKL UPL,persetujuan kelayakan lingkungan. • Sektor Penanaman modal : ijin pendaftaran, izin prinsip, izin usaha • Sektor Pembangunan : izin penelitian kelayakan • Sektor Pertanian : izin usaha distribusi obat hewan • Sektor Pendidikan : izin operasional SLB • Sektor PUPESDM : izin pertambangan, sarpras PU, sempadan jalan ,irigasi, sungai dan air tanah Jenis perizinanyang dilayani 74 (48izindan26 non zin, )dari 13sektor:

  21. STANDAR PENILAIAN KINERJA PELAYANAN • VISI , MISI , MOTTO • STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN • SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR • SUMBER DAYA MANUSIA • SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN • PENANGANAN PENGADUAN • INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) • SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK • PRODUKTIFITAS DALAM PENCAPAIAN TARGET PELAYANAN PELAYANAN TERBAIK KOMITMEN KAMI

  22. VISI DAN MISI BKPM Provinsi DIY

  23. Misi BKPM

  24. VISIGERAI P2T MENJADI PINTU GERBANG INVESTASI DIY

  25. MISIGERAI P2T • MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT • MENINGKATKAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH • MENINGKATKAN PROFESIONALISME PEGAWAI

  26. MOTTO PELAYANAN PELAYANAN TERBAIK KOMITMEN KAMI

  27. KEPUTUSAN KEPALA GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BKPM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 01 / GR / KPTS / 2012 TANGGAL 25 JANUARI 2012 TENTANG MAKLUMAT/ JANJI PELAYANAN MAKLUMAT PELAYANAN

  28. STANDAR PELAYANAN • PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

  29. MEKANISME PELAYANAN PTSP ALUR MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( P2 T ) PEMOHON LOKET PENGAMBILAN/ PENYERAHAN LOKET PENDAFTARAN LOKET INFORMASI Petugasmemberikaninformasitentangpersyaratanperizinan PetugasmenerimaBerkaspengajuanijindanmenelitikelengkapansesuaipersyaratan SURAT PERIZINAN diserahkankepadaPemohondiLoketPenyerahan PemohonmengambilSuratPerizinanygsudahselesaidiLoketPenyerahan Pemohon yang akanmengajukanperizinanmendatangiLoketInformasi PROSES DATA PETUGAS MELAKUKAN VERIFIKASI DAN PENILAIAN SuratPermohonanIjinLangsungditandatanganidandiserahkankeLoketPenyerahan

  30. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) • KEPUTUSAN KEPALA BKPM PROVINSI DIY NOMOR 061 / 1925 / S / TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) INTERNAL DILINGKUNGAN BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL PROVINDI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( UPTLD GERAI INVESTASI ) ( UPTLD KANTOR PERWAKILAN DAERAH DI JAKARTA )

  31. SUMBER DAYA MANUSIA • Semuapersonil merupakan pegawai pindahan dari SKPD yang sebelumnya tidak menangani perizinan • Jumlahpersonil16orang( 4 struktural dan 12 fungsional umum ) • 70 % pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan PTSP • Pembinaandan pengembangan pegawaidilaksanakanmelalui: - Rapatrutin internal - on job Training - Pendidikan dan pelatihanyang diselenggarakan Instansi pusat dan daerah

  32. SARANA DAN PRASARANA • Lokasikantor Gerai P2T strategisdan mudahdijangkau oleh masyarakat dengan berbagai moda angkutan umum. • Luasgedung 700 m2 (2lantai) denganpembagian lantai I untuk front office dan lantai II untuk back office dengan tempat parkir luas. • Dukungan IT khususnyauntukpelayananperizinanmeliputi : • Jaringan LAN/Internet • cornerinformasi (persyaratan ,peluang investasi, perundang undangan,dll) • InformasiizindanbeberapaFormulirIzindapatdiambil di counter2 dan di download dari website www.geraip2t.jogjaprov.go.id • AplikasiSPIPISE untuk perizinan Penanaman modal • Saranaalatdanperlengkapancukupmemadai

  33. KLINIK INVESTASI • Klinik investasi merupakan salahsatu fasilitas dari gerai P2Tuntukinvestor guna memberikan sarana kemudahan dalam berinvestasi dan mengurus perizinan investasi di DIY .

  34. PENANGANAN PENGADUAN

  35. ALUR MEKANISME PENGADUAN PEMOHON LOKET PENGAMBILAN/ PENYERAHAN LOKET PENGADUAN LOKET INFORMASI Petugasmemberikaninformasitentangtatacarapengaduan Petugas menerima Berkas pengaduan SURAT JAWABAN diserahkan kepada Pengadu di Loket Penyerahan Pemohon mengambil rekomendasi / jawaban pengaduan di Loket Pengambilan Pemohon yang akan mengajukan pengaduanmendatangi Loket Informasi PROSES DATA Petugas Memproses pengaduan bersama tim teknis / SKPD terkait Surat Jawaban Langsung di tanda tangani dan diserahkan ke Loket Penyerahan

  36. INDEK KEPUASAN MASYARAKAT • SURVEY IKM DILAKUKAN TERHADAP PEMOHON IZIN MELALUI COUNTER PELAYANAN DI FRONT OFFICE PADA SAAT PENGAMBILAN DOKUMEN IZIN. • SURVEY DILAKUKAN MELALUI PENYEBARAN KEPADA STAKE HOLDERS DAN PENGUSAHA MELALUI ASOSIASI PENGUSAHA. • 14 UNSUR DASAR PENGUKURAN IKM ANTARA LAIN : • ProsedurPelayanan • PersyaratanPelayanan • Kejelasanpetugaspelayanan • Kedisiplinanpetugaspelayanan • Tanggungjawabpetugaspelayanan • Kemampuanpetugaspelayanan • Kecepatanpelayanan • Keadilanmendapatkanpelayanan • Kesopanandankeramahanpetugas • Kewajaranbiayapelayanan • Kepastianbiayapelayanan • Kepastianjadwalpelayanan • KenyamananLingkungan • KeamananPelayanan

  37. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK SECARA ELEKTRONIK • Melalui Website www geraip2t jogjaprov,go,id • Melalui website jogja invest • Melalui corner informasi layar monitor SECARA LANGSUNG • Melalui booklet, leaflet, brosur • Melalui petugas di corner informasi

  38. Sosialisasi dan Publikasi Dialog interaktifmelaluitelevisidan radio Leafletdan Booklet , banner Papanpengumuman / informasi LayarmonitorInformasidi corner informasi Pameraninvestasi Web site www.geraip2t jogjaprov.go.id Web site jogja invest

  39. KINERJA P2T DIY

  40. PENGHARGAAN • TAHUN 2010 TELAH DITETAPKAN SEBAGAI PTSP KUALIFIKASI BINTANG I OLEH BKPM PUSAT • TAHUN 2013 MENDAPATKAN PIAGAM PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2012 DARI KEMENTERIAN PAN RB RI

  41. PERMASALAHAN dan SOLUSI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI DIY • Kelembagaan GP2T masih berbentuk UPT dibawah BKPM diatur dengan Pergub, untuk meningkatkan kinerja PTSP perlu lembaga PTSP mandiri yang diatur dengan Perda. • Belum semua jenis perizinan dan non perizinan dilimpahkan ke GP2T, maka perlu kebijakanKepala Daerahuntuksegera melimpahkan perizinan dan non perizinan kepada lembaga PTSP . • Untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing daerah perlu segera merevisi perda – perda yang menghambat pelayanan perizinan terpadu . • UntukmeningkatkanKinerjaPelayananPublikdi Daerah Perluadanyasinkronisasistandarpelayananpadalembaga PTSP DIY danKabupaten / Kota ( jenislayananperizinan, persyaratan, waktudanbiaya ).

  42. Terima kasih

More Related