PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN oleh: Dr. Ir. Subandi, M.Sc Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak BAPPENAS Disampaikan pada Workshop Kabupaten/Kota Layak Anak, Diselenggarakan oleh Kementerian PP dan PA, di Bekasi, 14 Desember 2009

2. Outline • Konsep Kota Layak Anak > Pembangunan Anak > Definisi KLA > Konsep KLA • Mengapa Diperlukan Kota Layak Anak > Landasan Kebijakan pembangunan Anak > Permasalahan Pembangunan Anak • Bagaimana Mewujudkan Kota Layak Anak Pembangunan Perlindungan Anak dalam RPJMN 2010-2014

3. Bagian IKONSEP KOTA LAYAK ANAK

4. PEMBANGUNAN ANAK • Anak  aset bangsa  merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan • Anak  kualitas sumber daya manusia  indikator utama keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan pembangunan, yang dimulai sejak usia dini • Upaya melakukan pembangunan anak  dimulai sejak dalam kandungan, dan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak

5. PEMBANGUNAN ANAK “Bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas kepada pembangunan anak menunjukkan apakah bangsa tersebut adalah bangsa yang visioner”

6. DEFINISI KOTA LAYAK ANAK Penerapan atas sistem good governance dari suatu pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak Anak yang hidup dalam komunitas KLA dapat terpenuhi hak-haknya : • Memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan • Dapat berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial • Dapat mengekspresikan pendapatnya untuk kota yang mereka inginkan • Dapat minum air yang sehat dan mengakses sanitasi yang layak • Dapat berkontribusi dalam kebijakan pembangunan kotanya Terlindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah • Dapat berjalan dengan aman di jalan-jalan di kotanya • Dapat bertemu dengan teman-temannya dan bermain • Dapat menikmati ruang hijau • Tinggal dalam lingkungan yang unpolluted • Dapat berpartisipasi dalam events sosial dan budaya • Mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa membedakan suku, agama, pendapatan, gender, atau ketidakmampuan fisik (disability)

7. KONSEP “KOTA LAYAK ANAK” Komitmen tentang “anak” tersebut, selama ini masih bersifat “sektoral” KLA adalah upaya untuk “mengintegrasikan” komitmen sektoral tersebut dengan “lebih membumi” dan bersifat “holistik” ke dalam dimensi“spasial”

8. Bagian IIMENGAPA DIPERLUKAN KOTA LAYAK ANAK ?

9. KEBIJAKAN YANG MELANDASI PEMBANGUNAN ANAK Di Tingkat Nasional, a.l.: • UU 17/2007 RPJPN 2005-2025 • Peraturan Presiden 7/2005 RPJMN 2004-2009 • Peraturan Presiden 39/2005 RKP 2006 • Peraturan Presiden 19/2006 RKP 2007 • Peraturan Presiden 18/2007 RKP 2008 • Peraturan Presiden 38/2008 RKP 2009 • Peraturan Presiden 21/2009 RKP 2010 • UU 23/2002 Perlindungan Anak • Rancangan Draft RPJMN 2010-2014 Di Tingkat Internasional, a.l: • Convention on the Rights of the Child (CRC) • World Fit for Children (WFC) • Millennium Development Goals (MDGs), dll

10. PERMASALAHANPEMBANGUNAN ANAK * Kesejahteraan anak yang masih rendah • Kualitas pendidikan anak • Kualitas kesehatan dan gizi anak * Perlindungan anak yang belum optimal • Hukum • Ketenagakerjaan • Lainnya *Infrastrukturbagitumbuh kembang anak yang belum memadai

11. Kualitas Pendidikan Anak 1. Masih rendahnya kualitas pendidikan dan kualitas hasil didikan • Walaupun pendidikan dasar sudah hampir merata dan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk usia sekolah dasar, namun kualitas pendidikan (pengajar, sarana dan prasarana) masih relatif rendah. • Masih rendahnya partisipasi sekolah pada pendidikan di atas jenjang pendidikan dasar menunjukkan bahwa kualitas pendidikan mayoritas anak Indonesia baru mencapai kualitas pendidikan dasar. Hal ini akan mempengaruhi potret kualitas angkatan kerja Indonesia di masa depan yang masih didominasi oleh tenaga kerja yang memiliki keahlian, profesionalisme, dan daya manajerial relatif rendah.

12. Kualitas Pendidikan Anak (lanjutan) 2. Masih relatif rendahnya partisipasi sekolah anak pada jenjang pendidikan SLTP ke atas • Angka partisipasi sekolah yang masih relatif rendah, terutama pada penduduk usia 13 tahun ke atas. • Remaja yang memiliki kualitas dan keahlian relatif tinggi untuk dapat masuk dunia kerja pada level manajerial/profesional, masih sangat terbatas.

13. Kualitas Pendidikan Anak (lanjutan) 3. Masih adanya kesenjangan gender pada pendidikan • Ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal gabungan angka partisipasi kasar SD s/d SMA. Gabungan APK SD s/d SMA pada perempuan masih lebih rendah dari pada laki-laki. • Terdapat kesenjangan gender berdasarkan rata-rata angka putus sekolah di tingkat SD, di tingkat SMP, maupun tingkat SMA.Angka rata-rata putus sekolah laki-laki justru lebih tinggi dari pada perempuan di tingkat SD dan SMP. Hal ini diperkirakan karena lebih banyak anak laki-laki yang harus putus sekolah untuk mencari nafkah. • Faktor ekonomi keluarga sangat mempengaruhi partisipasi sekolah seorang anak. Data menunjukkan bahwa persentase anak putus sekolah pada kelompok anak dengan orang tua yang berpenghasilan “tinggi” relatif rendah.

14. Sumber: Depdiknas 14

15. Sumber: Susenas

16. Sumber : Depdiknas, 2009 16

17. Sumber : Depdiknas

18. 100% 90% 80% 70% 60% PERSEN 50% 40% Kohort masuk SD th 2015 30% SisBaru Kohort masuk SD th 2010 Lulusan SM Kohort masuk SD th 2005 20% SM SisBaru Lulusan Kohort masuk SD th 2000 SMP/MTs SMP/MTs Kohort masuk SD th 1995 Masuk 10% Lulusan PT Kohort masuk SD th 1990 SD/MI 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 GRADE (KELAS YANG DITAMATKAN) PENDIDIKAN 2005 - 2025 Kohort Siswa Per Angkatan Sumber: Draft Proyeksi RPJP Bidang Pendidikan, BAPPENAS – Depdiknas - Depag

19. KOHOR PENDIDIKAN TERTINGGI YANG PERNAH DIIKUTI OLEH PENDUDUK USIA 13-15 TAHUN MENURUT STATUS EKONOMI KELUARGA, TAHUN 2007 100 94.2 92.8 90 86.7 80 78.6 79.5 70 61.6 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 Lulus SD/MI 7 Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5 Rata-rata Lulus SD/MI masih terjadi kesenjangan tingkat pendidikanantarkelompok masyarakat. Kelas 1 SMP/MTs 19

20. KOHOR PENDIDIKAN TERTINGGI YANG PERNAH DIIKUTI OLEH PENDUDUK USIA 16 - 18 TAHUN MENURUT STATUS EKONOMI KELUARGA, TAHUN 2007 Kesenjangan semakin besar terutama pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 20

21. Alasan Penduduk yang Tidak BersekolahMenurut Kelompok Usia Tahun 2007 (persen) Sumber : diolah dari data Susenas 2007 Alasanutamapenduduktidakbersekolahadalahtidakadabiaya. 21

22. Sumber : HDR 2001-2007/2008

23. Sumber : Depdiknas

24. Kualitas Kesehatan dan Gizi Anak • Masih rendahnya kualitas kesehatan anak • Masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematian balita, baik di tingkat nasional maupun antarprovinsi. • Belum maksimalnya persentase anak yang diimunisasi campak masih belum maksimal. Pada tahun 2003 sebesar 71,6%, hanya meningkat menjadi sebesar 76,4% pada tahun 2007. • Masih rendahnya persentase cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 12-23 bulan. Pada tahun 2007 hanya sebesar 58,6 persen

25. Kualitas Kesehatan dan Gizi Anak 2. Masih rendahnya kualitas gizi anak • Kualitas gizi pada anak akan sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan dan produktivitas anak. • Terjadi penurunan persentase gizi buruk dan gizi kurang dari tahun 2005 ke tahun 2007.

26. Angka Kematian Bayi Sumber : SDKI 1991-2007 26

27. Sumber: SDKI 1991-2007

28. Cakupan imunisasi juga cenderung meningkat, namun peningkatannya belum optimal

29. Persentase Cakupan Imunisasi Lengkap Pada Anak Usia 12-23 BulanPer Provinsi Tahun 2007 Masih terjadi disparitas cakupan imunisasi antarwilayah. Terbaik adalah Provinsi DIY yang mencapai 93,8%, sedangkan Terendah adalah Provinsi Papua Barat dengan 23,7% dan NAD dengan 26,8%. 29 Sumber: SDKI 2007

30. Status gizi Ket: data terakhir yang tersediatahun 2005. Angkaterbaru (2007) diharapkandiperolahpadaakhirtahun 2008. Susenas, berbagaitahun 30

31. Sumber: Depkes, Riskesdas 2007

32. Sumber: Depkes, Riskesdas 2007

33. Sumber: Depkes, Riskesdas 2007

34. PERLINDUNGAN ANAK  Belum optimalnya upaya keluarga dan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi anak • Jumlah anak usia dini (0-6 tahun) : 29,3 juta (12,8% persen)namun hanya 50,62% anak yang mengenyam pendidikan usia dini(Depdiknas, 2008). • Masih tingginya jumlah pekerja anak, terutama di perdesaan. 35% dari 2,6 juta pembantu rumah tangga (PRT) adalah anak-anak, khususnya anak perempuan, dengan rata-rata jumlah jam kerja 25-45 jam/minggu (KNPP, 2006). • Masih tingginya jumlah anak yang belum mendapatkan akta kelahiran (57,18 %). • Prevalensi kekerasan terhadap anak : 7,6% (4 juta anak mengalami kekerasan setiap tahun-Susenas, 2006). • Terdapat 319 anak dari 1.384 korban perdagangan orang (2004-Maret 2008-Bareskrim POLRI). • Masih banyak anak-anak pengungsi korban konflik atau bencana alam yang belum memperoleh hak-hak dasar. 34

35. Infrastruktur bagi Tumbuh Kembang Anak  Belum memadainya infrastruktur yang ada • Taman/ruang bermain yang aman dan nyaman • Sarana dan prasarana bagi tumbuh kembang anak, seperti: perpustakaan, alat permainan edukatif, fasilitas: kegamaan, olahraga, kesenian, dll • Sanitasi dan lingkungan

36. Kondisi Ruang Kelas Tahun 2007/2008 • SaranadanPrasaranaPendidikan Masih banyak ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/berat, dan masih kurangnya ketersediaan saranadan prasarana sekolah SaranadanPrasaranaSekolahTahun 2008 36

37. Sumber: MDGs, BPS

38. Bagian IIIBAGAIMANA MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK

39. KLA  Didasarkan pada konsep pembangunan yang peduli/ramah anak • Perlunya perubahan pendekatan pembangunan menjadi peduli/ramah anak • Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan/ program/kegiatan pembangunan yang terkait, dalam dimensi “KOTA” • “KOTA” diartikan juga termasuk kabupaten (dan termasuk kecamatan/kelurahan/desa) • Tahap perencanaan memegang peran kunci !

40. Pembangunan Perlindungan Anakdalam RPJMN 2010-2014 • Kesehatan Anak • Pendidikan Anak • Perlindungan Anak • Kelembagaan

41. Kegiatan Prioritas bidang kesehatan, a.l: • Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak • Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas • Pembinaan Gizi Masyarakat • Pembinaan Surveilans Epidemiologi, Imunisasi, Kesehatan Matra, Karantina Kesehatan dan Kesehatan Haji • Pengendalian Penyakit Menular Langsung • Pengendalian Penyakit Tidak Menular • Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa • Peningkatan Kualitas Jasmani Peserta Didik dan Pengembangan Sekolah Sehat serta Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kualitas Jasmani • Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja • Pembinaan ketahanan keluarga • Pengelolaan intelegensia kesehatan

42. Kegiatan Prioritas bidang pendidikan, a.l: • Peningkatan Akses dan Mutu TK dan SD • Penyediaan BOS SD/SDLB • Peningkatan Akses dan Mutu SMP • Penyediaan BOS SMP/SMPLB • Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi SMK • Peningkatan Akses dan Mutu SMA • Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) • Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini • Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan • Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan • Peningkatan Akses Dan Mutu Madrasah • Penyediaan Bantuan BOS bagi Jenjang Pendidikan Dasar • Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja • Pencegahan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS

43. Kegiatan Prioritas bidang perlindungan anak, a.l: • Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak • Pembinaan Gizi Masyarakat • Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan pekerja anak • Penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak • Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak • Perumusan Kebijakan dan Penanggulangan Krisis dan Masalah Kesehatan

44. Kegiatan Prioritas Kelembagaan Perlindungan Anak, a.l: • Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak • Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak • Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan partisipasi anak • Penyusunan dan harmonisasi kebijakan lingkungan yang layak untuk anak • Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) • Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak • Penyusunan dan harmonisasi kebijakan tentang masalah sosial anak • Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk anak berhadapan dengan hukum • Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bagi anak yang berkebutuhan khusus • Penyusunan dan harmonisasi kebijakan hak sipil anak • Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak • Koordinasi penyusunan perencanaan program dan angaran • Pengembangan sistem managemen data dan informasi

45. PERWUJUDAN KOTA LAYAK ANAK DAPAT MENGGUNAKAN INDIKATOR-INDIKATOR RPJMN 2010-2014 SEBAGAI LANDASAN PERWUJUDAN “KOTA LAYAK ANAK” • PENDIDIKAN • KESEHATAN DAN GIZI ANAK  KOTA • PERLINDUNGAN • KELEMBAGAAN

46. PERWUJUDAN KOTA LAYAK ANAK TAHAP PERENCANAAN TAHAP PELAKSANAAN TAHAP PEMANTAUAN TAHAP EVALUASI Di tingkat nasional Di tingkat provinsi Di tingkat kabupaten/kota WHO does WHAT harus jelas Terintegrasi dalam RPJMD Kab/Kota

47. TERIMA KASIH