slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IDA BUDHIATI, SH, MH Anggota KPU 2012 – 2017 Divisi Hukum & Pengawasan PowerPoint Presentation
Download Presentation
IDA BUDHIATI, SH, MH Anggota KPU 2012 – 2017 Divisi Hukum & Pengawasan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

IDA BUDHIATI, SH, MH Anggota KPU 2012 – 2017 Divisi Hukum & Pengawasan - PowerPoint PPT Presentation


  • 301 Views
  • Uploaded on

IDA BUDHIATI, SH, MH Anggota KPU 2012 – 2017 Divisi Hukum & Pengawasan. CAKUPAN MATERI. Sistem Pemilu Tahapan Pemilu Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Pemutakhiran Data Pemilih Penataan Daerah Pemilihan Pencalonan Kampanye Penetapan kursi Penetapan calon terpilih Sengketa Pemilu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IDA BUDHIATI, SH, MH Anggota KPU 2012 – 2017 Divisi Hukum & Pengawasan' - viet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

IDA BUDHIATI, SH, MH

Anggota KPU 2012 – 2017

Divisi Hukum & Pengawasan

slide2

CAKUPAN MATERI

  • SistemPemilu
  • TahapanPemilu
  • PendaftarandanVerifikasiParpol
  • Pemutakhiran Data Pemilih
  • Penataan Daerah Pemilihan
  • Pencalonan
  • Kampanye
  • Penetapankursi
  • Penetapancalonterpilih
  • SengketaPemilu
hasil pemilu 2009
Hasil Pemilu 2009

Partai Demokrat : 20,81 %

PDIP : 14,01 %

Partai Golkar : 14,45 %

PKS : 7,89 %

PAN : 6,03 %

PPP : 5,33 %

PKB : 4,9 %

Partai Gerindra : 4,4 %

Partai Hanura : 3,7 %

slide8

Tahapan Pemilu 2014 meliputi:

  • Tahapan persiapan;
  • Tahapan penyelenggaraan; dan
  • Tahapan penyelesaian.
syarat parpol peserta pemilu
SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU
  • Parpol peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional;
  • Parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya; atau
  • Partai politik baru yaitu partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu.
syarat parpol peserta pemilu1
SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU
  • Pasal 17 ayat 1 UU No. 8/2012 parpol yang memenuhi PT melengkapi persyaratan:
  • surat keterangan pemenuhan PT & perolehan kursi di DPR/DPRD provinsi/DPRD kab/kota dari KPU
  • Berita Negara RI sebagai bukti terdaftar sebagai badan hukum;
  • keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota;
  • surat keterangan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol Pusat, Prov & Kab/Kota;
  • surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
  • penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol;
  • nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; dan
  • salinan AD/ART parpol.
  • Pasal 15 UU No. 8/2012 parpol yang tidak memenuhi PT/parpol baru melengkapi persyaratan:
  • Berita Negara RI sebagai bukti terdaftar sebagai badan hukum;
  • keputusan pengurus pusat parpol tentang pengurus di tingkat provinsi & kab/kota;
  • surat keterangan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol Pusat, Prov?Kab/Kota;
  • bukti keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol di kab/kota dengan kepemilikan KTA
  • surat keterangan tentang kantor & alamat tetap pengurus tingkat pusat, provinsi & kab/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
  • penyertaan nama, lambang & tanda gambar parpol;
  • nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama parpol; dan
  • salinan AD/ART parpol
pendaftaran
Pendaftaran

PARPOL PT

(melengkapi persyaratan sebagaimana

Pasal 17 ayat (1)

UU No. 8/2012)

2 rangkap

  • KPU menerima pendaftaran, mencatat dalam register & memberi tanda bukti pendaftaran
  • Parpol dapat melengkapi persyaratan dalam masa pendaftaran

PENDAFTARAN oleh PENGURUS PARPOL PUSAT pada KPU

10 Agust – 7 Sept 2012

PENGUMUMAN

9 – 11 Agust 2012

PARPOL NON PT/PARPOL BARU

(melengkapi persyaratan sebagaimana

Pasal 15 UU No. 8/2012)

3 rangkap

Pengurus parpol tingkat cabang menyerahkan daftar nama anggota & fotokopi KTA kepada KPU Kab/Kota

verifikasi
VERIFIKASI
  • Verifikasi Administrasi: penelitian terhadap dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu
  • Verifikasi Faktual: pencocokan & penelitian terhadap kebenaran dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu
alur verifikasi
ALUR VERIFIKASI

Melaksanakan verifikasi administrasi pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 15 & Pasal 17 ayat (1) UU No. 8/2012

KPU

KPU menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada parpol

KPU melakukan verifikasi dan menetapkan parpol yang memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

Parpol memperbaiki syarat administrasi

KPU Kab/Kota melakukan:

~ verifikasi admin keanggotaan parpol

~ verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat kab/kota

~ verifikasi faktual KTA

KPU Prov melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat prov

KPU melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat pusat

KPU Kab/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual

KPU Prov menyampaikan hasil verifikasi faktual

KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual

Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual

Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual

Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual

KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual

KPU melakukan

verifikasi faktual

KPU Prov melakukan verifikasi faktual

KPU Kab/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & menyampaikan pada KPU melalui KPU Provinsi

KPU menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & rekapnasional

KPU Prov menyusun berita acara hasil verifikasi faktual

verifikasi keanggotaan parpol
Verifikasi Keanggotaan Parpol

KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual dengan metode:

  • Metode Sensus digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol sampai dengan 100 orang.
  • Metode Sampel Acak Sederhana digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol lebih dari 100 orang.
  • KPU Provinsi melakukan supervisi terhadap pengambilan sampel.
simulasi metode sampel
Simulasi METODE Sampel

Kasus I

I. Jika Partai Politik menyerahkan 1500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 25 sampel.

A. Metode Proyeksi:

Populasi : 1.500

Sampel 10% dari Populasi: 150

KTA tidak memenuhi syarat: 25

Syarat minimal KTA: 1.000

Hasil Verifikasi:

Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak

memenuhi syarat) x 100/10

= (150 – 25) x 100/10

= (125) x 100/10

= 1.250 KTA

B. Kesimpulan: Memenuhi syarat

Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

lanjutan
Lanjutan…

II. Kasus II

Jika Partai Politik menyerahkan 1.000 Kartu Tanda Anggota di sebuah kabupaten/kota dan setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 15 Kartu Tanda Anggota, maka jumlah populasi baru dari partai tersebut adalah : 

  • Metode Proyeksi:

Populasi : 1.000

Sampel 10% dari Populasi: 100

KTA tidak memenuhi syarat: 15

Syarat minimal KTA: 1.000

Hasil Verifikasi:

Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x

100/10

= (100 – 15) x 100/10

= (85) x 100/10

= 850 KTA

 B. Kesimpulan : Tidak memenuhi syarat

Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. Jadi, Partai Politik itu harus menyerahkan kembali KTA Perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.

lanjutan1
Lanjutan…

III. Kasus III

Jika partai politik menyerahkan 500 KTA di sebuah kabupaten. Jumlah penduduk di kabupaten itu adalah 400.000 orang. Ketika diverifikasi terdapat kesalahan KTA sebanyak 20.  

A. Metode Proyeksi:

Populasi : 500

Sampel 10% dari populasi : 50

KTA yang tidak memenuhi syarat : 20

Syarat minimal keanggotaan di kabupaten: 1.000 atau 400.000 x 1/1000 = 400

Hasil verifikasi:

Jumlah KTA memenuhi syarat = (jumlah sampel – KTA tidak memenuhi

syarat) x 100/10

= (50 – 20) x 100/10

= (30) x 10

= 300

B. Kesimpulan: Tidak memenuhi syarat

Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.

pengambilan pencuplikan sampel
PENGAMBILAN/PENCUPLIKAN Sampel

A. JikaPartaiPolitikmenyerahkan 1.500 KartuTandaAnggota (KTA)disuatukab/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Cara pengambilan 150 sampel adalah sebagai berikut:

  • Dari list daftar anggota ditentukan sampel pertama secara acak yang akan menentukan pengambilan sampel berikutnya.
  • Untuk menentukan sampel yang akan dicuplik berikutnya ditentukan berdasarkan interval tertentu dengan rumus yaitu:interval sampel = jumlah populasi

jumlah sampel

contoh: interval sampel = 1500 = 10

150

B. Jika pada pencuplikan sampel pertama didapat anggota pada list nomor tertentu (misalnya 17) maka sampel berikutnya adalah kelipatan dari 10 yaitu nomor 27 dan seterusnya sampai diperoleh sejumlah 150 sampel.

slide26

KPU provinsi menentukan jml kursi yg diperoleh setiap kabupaten/kota dg cara membagi jml penduduk kab/kota dg kuota setiap kursi DPRD provinsi

KPU kabupaten/kota selanjutnya menentukan jml kursi yg diperoleh setiap kecamatan dg cara membagi jml penduduk kecamatan dg kuota setiap kursi DPRD kabupaten/kota.

Bila hasil pembagian ini berupa pecahan, jangan langsung dibulatkan.

JUMLAH PENDUDUK PROVINSI

KUOTA KURSI DPRD PROV=

JUMLAH KURSI ANGG DPRD PROV.

Penetapan kuota kursi DPRD Provinsi dihitung dg cara sbb:

slide27

KUOTA KURSI

DPRD PROVINSI

KUOTA KURSI DPRD Provinsi=

32.114.306

321.143

=

100

contoh penetapan kuota kursi dprd prov jateng dari kota semarang
CONTOHPENETAPAN KUOTA KURSI DPRD PROV JATENGDARI KOTA SEMARANG

1.392.739

KUOTA KURSI DPRD JATENG == 4,3

DARI KOTA SEMARANG321.143

KUOTA KURSI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DARI DAERAH PEMILIHAN KOTA SEMARANG ADALAH 4 (EMPAT) KURSI.

MENGINGAT KOTA SEMARANG BERDIRI SENDIRI NENJADI DAERAH PEMILIHAN KARENA MENDAPATKAN 4 KURSI YANG BERADA PADA RANGE 3 SAMPAI 12 KURSI.

slide29

JML PENDUDUK KAB/KOTA

KUOTA SETIAP KURSI =

JUMLAH KURSI DPRD

1.050.843

= 50 = 21.017

JML PDDK KECAMATAN

PEROLEHAN SETIAP KURSI

KUOTA (21.017)

CONTOH PENETAPAN KUOTA KURSI DPRD KAB/KOTA

1

KAB. KENDAL

2

slide30

3 > DAPAT MENJADI DP

DAERAH PEMILIHAN

< 3 TDK DAPAT MENJADI DP

Berdasarkan hasil pembagian tsb dlm langkah kedua, KPU Provinsi menyusun daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dg ketentuan :

Kab/Kota yg memperoleh antara 3 sampai 12 kursi ditentukan sebagai suatu daerah pemilihan, sedangkan Kab/Kota yg tidak mencapai 3 digabung dg Kab/Kota lain dan bagi Kab/Kota yg memperoleh lebih dari 12 kursi ditentukan sbg satu daerah pemilihan; dan KPU Kab/Kota juga melakukan hal yg sama, yaitu menyusun daerah pemilihan angg DPRD Kab/Kota dg ketentuan: Kecamatan yg memperoleh antara 3 sampai 12 kursi dijadikan sbg suatu daerah pemilihan sedangkan Kecamatan yg memperoleh kurang dari 3 digabung dg Kecamatan lain dan kecamatan yg memperoleh lebih dari 12 kursi dijadikan sbg satu daerah pemilihan.

slide31

Jepara

9

Rembang

Kot. Tegal

Pati

Kota Pekalongan

Kudus

12

Demak

Blora

10

Tegal

Batang

Kendal

Kot Semarang

Brebes

10

11

Grobogan

Semarang

Kab Pekalongan

Pemalang

Salatiga

Temanggung

Purbalingga

Sragen

Bamjarnegara

Kot. Magelang

Wonosobo

11

Banyumas

9

Boyolali

10

Cilacap

Suraarta

Kab Magelang

Karanganyar

Klaten

10

Kebumen

Purworejo

Sukoharjo

8

Wonogiri

Yogyakarta

DAERAH PEMILIHAN

ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

10 DAERAH PEMILIHAN

PROVINSI JAWA TENGAH

slide33

Agar administrasi pengadaan dan distribusi logistik Pemilu masih dalam batas yang dapat dikelola oleh KPU.

Pertama :

Kedua :

Sejalan dengan sistem Pemilu Proporsional, maka makin besar Daerah Pemilihan,makin tinggi derajat proporsionalitasnya sehingga menjamin keterwakilan penduduk.

Ketiga :

Untuk membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan dan kelompok minoritas lainnya dan bagi partai lama dan baru untuk berkompetisi mendapatkan kursi di setiap Daerah Pemilihan.

TAHUN 2003 KPU MEMBUAT KEBIJAKAN DAERAH PEMILIHAN BERKISAR ANTARA 6 SAMPAI 12 KURSI (MENENGAH BESAR) DENGAN ALASAN:

slide34

DP4

Susun bahan DPS

COKLIT

DPS HP

Tanggapan

DPS

DPT

Pemilih tambahan

Tanggapan

Pemilih khusus

Alur Pemutakhiran Data Pemilih

slide35

Parpolmelakukan penjaringanbalon

ParpolSusun daftarbalon

Daftar ke KPU

Perbaikan

Pengumuman kuota perempuan

Verifikasi

DCS

Tanggapan

DCT

Klarifikasi

PENCALONAN

Verifikasi

masa kampanye
MASA KAMPANYE

Kampanye dalam bentuk iklan media cetak dan elektronik serta rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang

Kampanye dalam bentuk lainnya dilaksanakan 3 hari setelah penetapan Peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang

slide37

Pembukuan 3 H setelah penetapan sbg peserta pemilu

Laporan dana kampanye tiap tingkat 14 H sebelum kampanye

Serahkan KAP paling lama 15 H setelah terima laporan dana kampanye

Audit selama 30 H

Sampaikan hasil pada peserta pemilu

Pengumuman

LAPORAN DANA KAMPANYE

slide41

SIMULASI PENETAPAN KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA

Langkah 1 Penetapan Ambang Batas Parlemen

slide42

Langkah 2 Suara sah seluruh parpol DPRD Kabupaten/Kota – suara sah parpol yang tidak memenuhi ambang batas= 47.000 – 3.000= 44.000 suara

Langkah 3= Hasil pengurangan pada langkah 2Jumlah kursi di dapil 1 Kab. Kendal= 44.000 suara 10 kursi= 4.400 suara

slide44

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI & DPRD KABUPATEN/KOTA

  • Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suaraterbanyak Dalam hal terdapat calon memperolehsuara yang sama, calon terpilihditentukan berdasarkan persebaranperolehan suara calon di dapil “yangsama” dengan memperhatikanketerwakilan perempuan.
penggantian calon terpilih
PENGGANTIAN CALON TERPILIH

Dilakukan bila:

  • Meninggal dunia
  • Mengundurkan diri
  • Tidak lagi memenuhi syarat
  • Melakukan tindak pidana pemilu (politik uang, pemalsuan dokumen) berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Calon terpilih diganti dengan calon dari dapil yang sama berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya

sengketa hukum pemilu
SENGKETA HUKUM PEMILU

Untuk memastikan proses Pemilu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menjamin hasil Pemilu berintegritas.

penegakan hukum pemilu
PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Sengketa Tata Usaha Negara (obyek sengketa KPTS KPU tentang penetapan Parpol Peserta Pemilu atau penetapan DCT)

Sengketa TUN dapat diajukan setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan

Sengketa TUN diajukan di PTUN

Putusan PTUN hanya dapat diajukan kasasi ke MA

slide49
S E K I A N

&

T E R I M A K A S I H