HUKUM PERUSAHAAN

1. HUKUM PERUSAHAAN Menurut mahkamah agung (hoge raad) : perusahaanadalah seseorang yg mempunyai perusahaan jika ia berhubungandgnkeuntungan keuangan dan secara teratur melakukan perbuatan-perbuatan yg bersangkut paut dgn perniagaan dan perjanjian Menurut Molen Graaff perusahaan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan/memperoleh barang-barang atau dengan mengadakan perjanjian dagang.

2. PERUSAHAAN MENURUT UU NO. 3 TAHUN 1982 : Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yg menjalankan setiap jenis usaha yg bersifat tetap dan terus menerus, didirikan dan bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara ri utk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

3. PENGERTIAN HUKUM PERUSAHAAN Kompleksperaturanbaik yang tertulismaupuntidaktertulis, yantgbersifatmemaksa, yang mengaturperbuatan-perbuatan yang dilakukansecaraterusmenerusdalamkedudukantertentudilingkunganperniagaandengantujuanmendapatkankeuntungan.

4. Menurut Molen Graaff Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur: 1. Terus-menerus atau tidak terputus-putus 2. Secara terang-terangan (karena hubungannya dengan pihak ketiga) 3. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan) 4. Menyerahkan barang-barang 5. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan 6. Harus bermaksud memperoleh laba.

5. Hukum Perusahaan dalampraktekdiatur dalam : KUH Perdata KUH Dagang Peraturan lain diluar KUH Perdatadan KUHD mis: 1. UU No. 1/1995 Tentang PT; 2. UU Pasar Modal; 3. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku

6. HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN DENGAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM PERDATA Bilahukumperusahaandiartikansebagaikomplekhukum yang mengaturorganisasidankegiatanperusahaanuntukmencarikeuntungan, makasecaraparadigmadapatdigambarkansbb: Hubunganhukumperusahaandenganhukumdagangadalah : LexSpecialisDerogatLexGeneralis Hubunganhukumdagangterhadaphukumperdataadalah : LexSpecialisDerobatLexGeneralis

7. Sebagaibahanbuktidapatdilihat Pasal 1 KUHD : Ketentuan-ketentuan KUH Perdataberlaku pula bagi KUHD, kecualijika KUHD sendirimengaturnyasecarakhusus. Pasal 1319 KUH Perdata SemuaPerjanjian yang bernamaatautidakbernamatundukpadatitel 1 dan 2 Buku III KUH Perdata.

8. BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT DARI JUMLAH PEMILIKNYA : Perusahaan perseoranganadalah suatu perusahaan yg dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha. Perusahaan persekutuanadalah suatu perusahaan yg dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yg bekerja sama dalam satu persekutuan.

9. BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT DARI STATUS HUKUMNYA : Perusahaan berbadan hukumadalah sebuah subyek hukum yg mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri yg terpisah dari harta anggotanya, punya tujuan yg terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya dan tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yg diambilnya. Perusahaan bukan badan hukumadalah harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut, biasanya berbentuk perorangan maupun persekutuan.

10. DLM MASYARAKAT DIKENAL 2 MACAM PERUSAHAAN : • PERUSAHAAN SWASTA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH MODALNYA DIMILIKI OLEH SWASTA DAN TIDAK ADA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH, TERBAGI DALAM 3 PERUSAHAAN SWASTA, YAITU: 1. PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL, 2. PERUSAHAAN SWASTA ASING, 3. PERUSAHAAN PATUNGAN/CAMPURAN (JOINT VENTURE) • PERUSAHAAN NEGARAADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH ATAU SEBAGIAN MODALNYA DIMILIKI NEGARA. PADA UMUMNYA DISEBUT DGN BUMN YG TERDIRI DARI 3 BENTUK, YAITU : 1. PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) 2. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) 3. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

11. Berbagai bentuk perusahaan : • Perseroan Terbatas (PT) • FIRMA (fa) • COMMANDITAIRE VENNOCCTSCHAP (CV) • Usaha Dagang (UD) • Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • BadanHukum Milik Negara (BHMN) • BadanUsaha Milik Daerah (BUMD) • Yayasan

12. Perseroan Terbatas (PT) Perseroan terbatas (PT) merupakansalahsatubadanusaha yang cukupbanyakdiminatidalampraktikbisniskarenadiyakinidapatmenjadisaranauntukpenumpukan modal yang lebihbesarjikadibandingkandenganbentukbadanusahalainnya. PT jugadapatmasukkepasar modal atau bursa efekapabilatelahmemenuhisyarat yang ditentukandalamundang-undangpasar modal.

13. PERSEROAN TERBATAS (PT) (LIMITED LIABILITY COMPANY, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP) Perseroan terbatas menurut hukum indonesia adalah suatu badan hukum yg didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, utk melakukan kegiatan usaha dgn modal dasar yg seluruhnya terbagi dalam saham-saham.

14. PENGATURAN TENTANG PERSEROAN TERBATAS • UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS • BERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN TANGGAL 16 AGUSTUS 2007 • UU NO. 40 TH 2007 MENGGANTIKAN BERLAKUNYA UU NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

15. HAL BARU DALAM UU NO. 40 TH 2007 Proses pendirian PT dilaksanakan satu atap oleh dephum dan ham dgn sistem pendaftaran & pengumuman yg diselenggarakan langsung Dilepaskan dari kewajiban pendaftaran menurut uu no. 3 th 1982 tentang wajib daftar perusahaan yg berlaku. UUPT menghubungkan kewajiban pemeliharaan & penyelenggaraan dokumen dlm pt dgn ketentuan dlm uu no. 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan Pengaturan modal dasar yg lebih besar Lebih ketat mengenai kepemilikan saham sendiri oleh perseroan dan larangan pengeluaran saham yg dimiliki sendiri

16. PROSES PENDIRIAN PT Tahap akta notaris, diperlukan untuk merumuskan akta pendirian perseroan yang di dalmmnya terdapat anggaran dasar perseroan tersebut. Pada saat proses ini 50% modal ditempatkan harus sudah disetor  nama definitif sudah harus direserve dari departemen kehakiman

17. 2.Tahappengesahanakta pendirian yang dibuat notaris haruslah diajukan kepada menteri kehakiman untuk mendapatkan pengesahan 3. Tahap pendaftaran dalam daftar perusahaan.Setelah perusahaan disahkan oleh yang berwenang, maka perusahaan didaftarkan dalam daftar perusahaan.

18. 4. Tahap pengumuman dalam berita negara.Merupakan proses terakhir untukmemenuhi unsur keterbukaan bahwa suatu PT dengan nama tertentu sudah didirikan.

19. TANGGUNG JAWAB PT Persyaratan PTsebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT semata-mata untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham dari PT terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengikatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup melunasi hutang PT tersebut. Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya selaku direksi. Komisaris akan bertanggung jawab secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya selaku komisaris.

20. JENIS-JENIS MODAL PT • Modal dasar, merupakan seluruh modal perseroan  authorized capital. • Modal ditempatkan, adalah sebagian atau seluruh dari modal dasar yang telah diperuntukkan atau dijatah kepada pemegang saham tertentu. • Modal setor, adalah modal yang telah ditempatkan dan diperuntukkan bagi masing-masing pemegang saham dan telah disetor penuh oleh pemegang saham tersebut, sehingga uang penyetoran saham tersebut sudah dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya.

21. ORGAN-ORGAN PERSEROAN TERBATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DIREKSI KOMISARIS

22. PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS Bubar karena keputusan rups Bubar karena jangka waktu berdirinya sudah berakhir Bubar karena penetapan pengadilan.

23. FIRMA (PARTNERSHIP) firma adalahsuatu usaha bersama antara 2 (dua) orang atau lebih yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu usaha di bawah suatu nama bersama. Contoh : “fa. WIWIN & co”.

24. PROSES PENDIRIAN FIRMA Tahap akta otentik Tahap pendaftaran akta firma Tahap pengumuman dalam berita negara.

25. SISTEM TANGGUNG JAWAB PARA PARTNER DALAM FIRMA : • Setiap tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama firma, maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah para persero itu secara renteng untuk seluruh hutang (jointly and severally) dari firma tersebut, tanpa melihat siap diantara persero yang secara riil melakukan tindakan tersebut.

26. COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (“CV”) Merupakan suatu bentuk badan usaha yg didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, di mana 1 (satu) orang atau lebih dan pendirinya adalah persero aktif ; yang aktif menjalankan perusahaan dan akan bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya, sementara 1 (satu) orang lain atau lebih merupakan persero pasif (persero komanditer), dimana dia hanya bertanggung jawab sebatas uang yg dia setor saja.

27. USAHA DAGANG (“UD”)/ SOLE PROPRIETORSHIP • Merupakan suatu cara berbisnis secara pribadi dan sendiri (tanpa partner) tanpa mendirikan suatu badan hukum, dan karenanya tidak ada harta khusus yang disisihkan sebagaimana halnya dengan suatu badan hukum. • Nama usaha dagang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemiliknya, misal : “ud bina sejahtera”.

28. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) • IstilahBadan Usaha Milik Negara (BUMN) mulaimunculkepermukaansejakdiundangkannyaundang-undangnomor 9 tahun 1969 tentangpenetapanperaturanpemerintahpenggantiundang-undangnomor 1 tahun 1969 tentangbentuk-bentukusahanegaramenjadiundang-undang. • Dalampasal 1 disebutkankecualidenganatauberdasarkanundang-undang, ditetapkan lain, usaha-usahanegaraberbentukperusahaandibedakandalam: 1. Perusahaan jawatandisingkatperjan 2. Perusahaan umumdisingkatperum 3. Perusahaan perseroandisingkatpersero

29. BadanHukumMilik Negara (BHMN) • IstilahBadanHukumMilik Negara (BHMN) mulaimunculkepermukaandenganditerbitkannyaPeraturanPemerintah (PP) No. 61 Tahun 1999 tentangpenetapanPerguruanTinggiNegeri (PTN) sebagaibadanhukum. • DalampenjelasanPasal 45 Ayat 1 disebutkan BHMN dalamketentuaninimempunyai status sebagaisubjekhukumperdatadanmerupakaninstitusi yang tidakmencarikeuntungansertadikelolasecaraprofesional. Hanyacukupdisayangkantidakdijabarkandalam UU ini, apa yang dimaksuddengan BHMN yang berstatussubjekhukumperdata.

30. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) • Dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1962 yang mengemukakan BUMD ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. • Saham-saham BUMD terdiri atas saham-saham prioritas dan biasa. Saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah. Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga Negara Indonesia.

31. Badan Hukum Yayasan Dalambeberapatahunterakhirinitumbuhsuburpranatahukum yang dijadikansebagaisuatulembagauntukmelakukanaktivitasdengantujuan “sosial” yang peraturannyahanyadidasarkankepadahukumkebiasaan. Pranatahukum yang dimaksuddikenaldenganYayasan (Foundation). Tata carapendirianyayasandiaturdalamPasal 9 yang mengemukakan: • Yayasandidirikanolehsatuorangataulebihdenganmemisahkansebagianhartakekayaanpendirinya, sebagaikekayaanawal. • PendirianYayasansebagaimanadimaksuddalamayat 1 dilakukandenganaktanotarisdandibuatdalamBahasa Indonesia. • Yayasandapatdidirikanberdasarkansuratwasiat. • Biayapembuatanaktanotarissebagaimanadimaksuddalamayat 2 ditetapkandenganPeraturanPemerintah. • DalamhalYayasansebagaimanadimaksuddalamayat 1 didirikanolehorangasingataubersama-samaorangasing, mengenaisyaratdantatacarapendirianYayasantersebutdiaturdenganPeraturanPemerintah.

32. Referensi • Kansil, C. S. T.,Drs.,SH. Hukum Perusahaan Indonesia (AspekHukumdalamEkonomi).2001. Jakarta: Pradnyaparamita. • Sembiring, Sentoso, Dr., SH., M.H. Hukum Perusahaan dalamPeraturanPerundang-undangan. 2006. Bandung: NuansaAulia.