tata cara pengintegrasi lk blu ke dalam lk kementerian negara lembaga n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga - PowerPoint PPT Presentation


  • 191 Views
  • Uploaded on

Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga. Program Percepatan Akuntabilitas KeuanganPemerintah. Pengertian.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga' - tyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tata cara pengintegrasi lk blu ke dalam lk kementerian negara lembaga
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga

Program Percepatan Akuntabilitas KeuanganPemerintah

pengertian
Pengertian
  • Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.
  • (Sesuai dengan PP No. 23 tahun 2005)
karakteristik satker berstatus blu sesuai dengan pp no 23 tahun 2004
Karakteristik Satker Berstatus BLU(Sesuai dengan PP No. 23 tahun 2004)
  • Fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pola pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang/jasa
  • Standar Akuntansi yang dipergunakan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
  • Dapat melakukan Utang Jangka Panjang dan Investasi
  • Kekeyaaan Negara yang tidak Dipisahkan
slide4

STANDAR AKUNTANSI UNTUK BLU

  • PP NOMOR 23 TAHUN 2006 PASAL 26
  • AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN BLU DISELENGGARAKAN DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DITERBITKAN OLEH ASOSIASI PROFESI AKUNTANSI INDONESIA
  • DALAM HAL TIDAK TERDAPAT STANDAR AKUNTANSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) , BLU DAPAT MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI INDUSTRI YANG SPESIFIK SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN MENTERI KEUANGAN
slide5

LAPORAN KEUANGAN BLU MERUPAKAN LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

  • LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 5 AYAT (2) DILAMPIRI DENGAN LAPORAN KEUANGAN BLU BENTUK RINGKAS
  • (PP NOMOR 8 TAHUN 2006 PASAL 21 )
  • 2. LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUNAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN BLU YANG BERADA DILINGKUNGA N KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
  • (PMK 59/PMK.06/2005 PASAL 32 AYAT (2) )
  • 3. LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DILAMPIRI DENGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) YANG BERADA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA YANG BERSANGKUTAN
  • (PER 24/PB/2006 LAMPIRAN III)
slide6

LAPORAN KEUANGAN BLU DIKONSOLIDASIKAN/ DIGABUNGKAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

  • PP NOMOR 23 TAHUN 2005 PASAL 27
  • AYAT (6)
  • LAPORAN KEUANGAN BLU MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SKPD/PEMERINTAH DAERAH
  • AYAT (7)
  • PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BLU PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/SKPD/PEMERINTAH DAERAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
slide7

LAP. KEU

BLU

LAP. KEU

K/L

sistem akuntansi badan layanan umum
Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum
  • Sistem Akuntansi BLU dapat menghasilkan laporan Keuangan Berdasarkan SAK
  • Sistem Akuntansi BLU dapat menghasilkan Laporan keuangan untuk tujuan Konsolidasi
  • Sistem Akuntansi BLU dapat menghasilkan ADK yang dapat digunakan untuk proses penggabungan di Eselon I maupun untuk Rekonsiliasi dengan KPPN
slide10

Sistem Akuntansi BLU Transisi

Estimasi

Pendapatan

MP

APBN

DIPA-APBN

PAGU

Belanja

KL (PA)

LRA

SPM

LRA PA

Aplikasi

LRA

BELANJA

BLU/KPA

DIPA-PEND

OPR

NERACA

SPM/SP2D

SPM/SP2D

PENGESAHAN

Rekening Oprasional BLU

SPM Pengesahan

LAK

KPPN

LRA

Mapping

SAI

NERACA

slide12

KONVERSI DATA REALISASI

  • BELANJA OPERASIONAL BLU
  • YANG AKAN DI KONVERSI ADALAH BELANJA OPR BLU YANG DIBAYAR SECARA KAS
  • BELANJA YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI APBN TIDAK DILAKUKAN KONVERSI
  • BELANJA OPR YANG DI AKUI SECARA ACCRUAL TIDAK DIKONVERSI
  • BELANJA OPR DIKONVERSI KEDALAM PERKIRAAN KHUSUS BELANJA OPR (DALAM JENIS BELANJA BARANG DAN JASA)
  • PENDAPATAN OPERASIONAL BLU
  • YANG AKAN DI KONVERSI ADALAH PENDAPATAN OPR BLU YANG DIBAYAR SECARA KAS
  • PENDAPATAN YANG BERASAL DARI APBN TIDAK DIBUKUKAN
  • PENDAPATAN OPR YANG DI AKUI SECARA ACCRUAL TIDAK DIKONVERSI
  • PENDAPATAN OPR DIKONVERSI KEDALAM PERKIRAAN KHUSUS PENDAPATAN OPR
slide14

Pada awal tahun anggaran 2007 satker BLU Rumah Sakit Fatmawati menerima dana DIPA 101 Milyar. Sebesar Rp. 1 Milyar didanai dari APBN sedangkan 100 Milyar di danai dari Pendapatan Operasional. Target Pendapatan sebesar Rp. 100 Milyar. Sedangkan Estimasi Ambang batas belanja (flexible ) 10 %

slide15

Dibayarkan SPM/SP2D gaji oleh KPPN atas beban APBN sebesar Rp. 1 Milyar.

Penerimaan RS selama 1 periode sebesar Rp. 115 Milyar dari jasa Rumah Sakit

Pembuatan SPM/SP2D pengesahaan atas belanja-belanja yang bersumber dari pendapatan operasional maksimum sebesar Rp. 110 Milyar (flexibilitas 10%)

slide16

Pengesahan Oleh KPPN, maka sudah dikuinya pendapatan dan belanja BLU. KPPN menjurnal :

Karena total belanja Oprasional melebihi pagu DIPA sebesar Rp. 10 M (110 M- 100 M), maka dilakukan Revisi DIPA Pengesahan dan Revisi terhadap Estimasi pendapatan. Dijurnal Sbb :

slide17

Penerimaan RS selama 1 periode sebesar Rp. 115 Milyar dari jasa Rumah Sakit, sehingga BLU mengalami Surplus sebesar 5 Milyar. Surplus sebesar 5 Milyar ini diperoleh dari (115M-110M)

Dan Berdasarkan Lap. Arus Kaspada akhir periode laporan, jumlah kas sebesar Rp. 5 Milyar yang bersumber dari surplus , maka dibuatkan MP untuk membukukan saldo kas.

slide21

DOKUMEN SUMBER PEMBUKUAN

  • DIPA BLU
  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN YANG DIBUAT OLEH MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SERTA DISAHKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN DAN BERFUNGSI SBG DASAR UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN NEGARA DAN PENCAIRAN DANA BLU ATAS BEBAN APBN SERTA DOKUMEN PENDUKUNG KEGIATAN AKUNTANSI
  • 2. SPM/SP2D UMUM
  • DOKUMEN REALISASI BELANJA YANG DIDANAI DARI APBN
  • 3. SPM/SP2D PENGESAHAN
  • DOKUMEN PENGESAHAN REALISASI BELANJA YANG DIDANAI DARI PENDAPATAN OPERASIONAL BLU
  • 4. MEMO PENYESUAIAN
  • DOKUMEN PEMBUKUAN UNTUK MEMBUKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG TIDAK DIPEROLEH DARI DOKUMEN DIPA-LU, SPM/SP2D (MISAL PERKIRAAN NERACA)