Workshop Implementasi Program Hibah Kompetisi berbasis Institusi TA 2008 PENGADAAN BARANG/JASA

1. Workshop Implementasi Program Hibah Kompetisi berbasis Institusi TA 2008 PENGADAAN BARANG/JASA Dewan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 27-29 Mei 2008

2. P H K berbasis Institusi TA 2008

3. Auditor - BPK DPT Dikti KPIPT-Dikti ADMINISTRASI / KEUANGAN / PENGADAAN PROGRAM Ketua Pelaksana, Koord Kegiatan, PIC Pimpinan PT Dekan/Biro/P3AI Ka Jurusan/Prodi Pengelola DIPA BAUK / Unit Pengadaan

4. PENGERTIAN DAN TUJUANPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH • Pengertian: Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. • Tujuan: Memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaannya tepat waktu. PHK-I : PTN - DIPA PTN PTS/PT BHMN - DIPA Dikti

5. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dari PHLN yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan. Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan BI, BHMN, BUMN, dan BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. RUANG LINGKUP KEPPRES 80 TAHUN 2003 DAN REVISINYA S.D 2006DILIHAT DARI SISI SUMBER PENDANAAN

6. PRINSIP-PRINSIP DASARPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH • EFISIEN harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; • EFEKTIF harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; • TERBUKA DAN BERSAING harus dilakukan terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

7. TRANSPARAN semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; ADIL / TIDAK DISKRIMINATIF memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; AKUNTABEL harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. PRINSIP-PRINSIP DASARPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH…

8. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional; Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional; Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa; KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

9. KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH … • Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa • dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; • Kewajiban mengumumkan secara terbukarencana • pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang • bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran • kepada masyarakat luas. • Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan • tanggungjawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan • penyedia barang/jasa; • Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

10. KATEGORIBARANG DAN JASA PEMERINTAH • Barang: Benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.  Peralatan/Buku/Furniture/ATK… • Jasa Pemborongan: Layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.  Renovasi ruangan,….

11. RUANG LINGKUPPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH • JasaKonsultansi: Layananjasakeahlianprofesionaldalamberbagaibidang yang meliputijasaperencanaankonstruksi, jasapengawasankonstruksi, danjasapelayananprofesilainnya, dalamrangkamencapaisasarantertentu yang keluarannyaberbentukpirantilunak yang disusunsecarasistematisberdasarkankerangkaacuankerja yang ditetapkanpenggunajasa.  pembuatan program aplikasi, … • JasaLainnya: Segalapekerjaandanataupenyediaanjasaselainjasakonsultansi, jasapemborongan, danpemasokanbarang.  jasapelatihan, …

12. PRESIDEN PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Bendahara Pengeluaran Bendahara Pembantu Pejabat Verifikator Pejabat Penandatangan SPM STRUKTUR ORGANISASIPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH-APBN

13. PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH • PenggunaAnggaran:  Mendiknas Pejabatpemegangkewenanganpenggunaananggarankementeriannegara/lembaga/satuanperangkatdaerah • KuasaPenggunaAnggaran:  Pimp.PT KetuaPelaksana PHK-I Pejabat yang ditunjukolehPenggunaAnggaranuntukmenggunakananggarankementeriannegara/lembaga /satuanperangkatdaerah. • PejabatPembuatKomitmen (PPK):  Pej.Pengadaan -PTS/BHMN Pejabat yang diangkatolehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunasebagaipemilikpekerjaan yang bertanggungjawabataspelaksanaanpengadaanbarang/jasa.  penandatangan KONTRAK

14. PELAKUPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH … • PanitiaPengadaan: Tim yang diangkatolehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaranuntukmelaksanakanpemilihanpenyediabarang/jasa. • Unit LayananPengadaan (Procurement Unit)  BAUK Satu unit yang terdiridaripegawai-pegawai yang telahmemilikisertifikatkeahlianpengadaanbarang/jasapemerintah yang dibentukolehPengguna yang bertugassecarakhususuntukmelaksanakanpemilihanpenyediabarang/jasa.

15. PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... • Pejabat Pengadaan: Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). • Penyedia Barang/Jasa: Badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

16. Struktur dan Unsur Anggota Panitia Pengadaan: Memahami tata cara pengadaan. Memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang akan diadakan. Memahami hukum-hukum perjanjian/kontrak. PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

17. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan berlaku efektif 1 Januari 2008; Personil yang diangkat menjadi panitia/pejabat pengadaan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. Personil yang diangkat panitia/pejabat pengadaan tidak boleh dijabat oleh PPK kegiatan yang bersangkutan atau bendahara, atau pegawai pada unit/instansi pengawasan. Pegawai negeri(untuk PTN) Untuk PPK, pendidikan minimal D3 dan memiliki pengalaman minimal 2 tahun memimpin/mengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa. Tidak terlibat KKN. Masa Kerja Panitia/Pejabat Pengadaan:dimulai persiapan sampai dengan dokumen kontrak siap ditandatangani (secara formal) bahkan sampai dengan pelaksanaan audit oleh unit pemeriksa internal/eksternal (informal). PERSYARATAN PPK/PANITIA/PEJABAT/UNITPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

18. PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... • PENYEDIA BARANG/JASA • Badan Usaha : PT, CV, Firma, Koperasi, Perusahaan Perseorangan. • Badan usaha yang dibentuk Yayasan • Badan Usaha yang dibentuk BHMN. • BUMN/BUMD. • Perorangan.

19. PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... • Penyedia Barang/Jasa Berbentuk Badan Usaha: • memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; • memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; • tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; • secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; • sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; • dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; • memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; • tidak masuk dalam daftar hitam; • memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; • khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.

20. PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... • Tenaga Ahli Konsultan : • memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; • lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disyahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi; • mempunyai pengalaman di bidangnya.

21. PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... • PAKTA INTEGRITAS • Tidak akan melakukan praktek KKN • Akan melaporkan kepada yg berwenang bila ada indikasi KKN • Akan melakukan pengadaan dengan bersih, transparan, dan profesional • Apabila melanggar, bersedia menerima sanksi moral s.d. sanksi pidana Ditandatangani oleh : Pejabat Pembuat Komitmen Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan Penyedia Jasa

22. PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... Terhitung mulai 1 Januari 2008: • Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan, dan Anggota Unit Layanan Pengadaan harus memilikisertifikat keahlianpengadaan barang/jasa pemerintah

23. PERSIAPANPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH • Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. • Pembentukan Panitia/Penunjukan Pejabat Pengadaan. • Penetapan Sistem Pengadaan. • Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan. • Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau Owner’s Estimates (OE). • Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.

24. PERSIAPANPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH wajib: (i) memaksimalkan PDN, (ii) perluasan kesempatan usaha kecil,(iii) mengumumkan secara luas; dilarang: (i) memecah paket, (ii) menyatukan kegiatan daerah, (iii) menyatukan paket pekerjaan kecil, (iv) prosedur diskriminatif/tidak obyektif Paket Pekerjaan penyediaan biaya: (i) honorarium, (ii) pengumuman, (iii) penggandaan dokumen, (iv) administrasi lainnya Biaya Pengadaan KAK: (i) tujuan dan lingkup pekerjaan, (ii) acuan dan informasi bagi penyedia, (iii) acuan dalam evaluasi-klarifikasi-kontrak-hasil; HPS: (i) menilai kewajaran harga, (ii) nilai jaminan penawaran, (iii) acuan tambahan nilai jaminan KAK dan HPS alokasi waktu yang mencukupi: (i) penayangan pengumuman, (ii) pengambilan dokumen, (iii) mempelajari dokumen, (iv) penyiapan dokumen penawaran Jadual Pengadaan pengadaan B/JP/JL: (i) pelelangan umum, (ii) pelelangan terbatas, (iii) pemilihan langsung, (iv) penunjukan langsung; pengadaan JK: (i) seleksi umum, (ii) seleksi terbatas, (iii) seleksi langsung; (iv) penunjukan langsung Sistem Pengadaan pengadaan B/JP/JL: (i) pengumuman, (ii) undangan, (iii) instruksi, (iv) bentuk penawaran & kontrak, (v) syarat kontrak, (vi) daftar kuantitas & harga, (vi) spesifikasi teknis; pengadaan JK: (i) pengumuman, (ii) undangan, (iii) KAK; (iv) RKS, (v) konsep kontrak Dokumen Pengadaan

25. PERENCANAANPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

26. PERENCANAANPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH • Penyusunan Paket dan Ketentuan Pemaketan Pekerjaan: • Penggunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil termasuk koperasi kecil; • Dilarang memecah paket pengadaan barang/jasa; • Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang menurut sifat pekerjaan dan efisiensinya seharusnya terdesentralisasi atau dilakukan usaha kecil; serta • Dilarang menentukan kriteria dan persyaratan bagi penyedia barang/jasa yang diskriminatif. • Biaya Pengadaan: • Honorarium pengelola proyek. • Biaya iklan di media cetak. • Biaya untuk penggandaan dokumen pengadaan. • Biaya untuk rapat. • Biaya mencari data bagi penyusunan HPS/OE. • Biaya untuk peninjauan lapangan.

27. PEMBENTUKAN PANITIAPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

28. PEMBENTUKAN PANITIAPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH LAMA (KEPPRES 80 TAHUN 2003) BARU (PERPRES 8 TAHUN 2006)

29. PENETAPAN SISTEMPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

30. Kegiatan Kegiatan Swakelola Swakelola Pengguna Pengguna Instansi lain Instansi lain Penerima hibah Penerima hibah Badan usaha & orang perseorangan • Metode pemilihan: • Seleksi umum/terbatas • Seleksi langsung • Penunjukan langsung • Metode pemilihan: • Seleksi umum/terbatas • Seleksi langsung • Penunjukan langsung Jasa Konsultan Jasa Konsultan • Barang • Jasa Pemborongan • Jasa lain • Barang • Jasa Pemborongan • Jasa lain • Metode pemilihan: • Pelelangan Umum/Terbatas • Pemilihan langsung • Penunjukan langsung • Metode pemilihan: • Pelelangan Umum/Terbatas • Pemilihan langsung • Penunjukan langsung

31. METODE PENILAIAN KOMPETENSICALON PENYEDIA BARANG DAN JASA PEMERINTAH • Prakualifikasi: proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukan penawaran. • Pascakualifikasi: proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukan penawaran.

32. PENETAPAN SISTEMPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH • Metode Pemilihan Barang, Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya (B/JP/JL) serta Jasa Konsultasi (JK):disesuaikan dengan jenis, sifat, nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada/mampu melaksanakan pekerjaan yang diadakan. • Metode pemilihan pengadaan B/JP/JL: (i) pelelangan umum; (ii) pelelangan terbatas; (iii) pemilihan langsung; dan (iv) penunjukkan langsung. • Metode pemilihan pengadaan JK: (i) seleksi umum; (ii) seleksi terbatas; (iii) seleksi langsung; dan (iv) penunjukkan langsung.

33. TABEL PERBANDINGAN METODA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA • Pelelangan UMUM • PelelanganTERBATAS • PEMILIHAN Langsung PENUNJUKAN Langsung 1. Diumumkan secara luas. 2. Untuk menciptakan persaingan sehat. 3. Semua pengadaan prinsipnya harus dilelang 1. Lelang sulit dilaksanakan karena penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas. 2. Diumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan. • 1. Lelang sulit dilaksanakan/Tidak akan mencapai sasaran. • 2. Membandingkan penawaran dari beberapa penyedia yg memenuhi syarat. • 3. Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing 1.Tunjuk langsung ke 1 penyedia barang/jasa. 2. Dilakukan negosiasi teknis dan harga. Kriteria Penunjukan Langsung: 1. Keadaan Tertentu : a. Darurat yang tidak bisa ditunda. b. Pekerjaan rahasia seijin Presiden. c. Pekerjaan dengan nilai < 50 juta rupiah. Kriteria Pemilihan Langsung : Kriteria Pelelangan Terbatas : 2. Keadaan Khusus : . • Pekerjaan dengan nilai < 100 juta rupiah 1. Penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas. 2. Pekerjaan Kompleks a. Tarif resmi pemerintah. b. Pekerjaan spesifik (penyedia tunggal, pabrikan, dan pemegang hak paten). c. Pekerjaan kompleks yg penyedia yg mampu mengerjakan hanya satu. d. Merupakan hasil produksi usaha kecil yg mempunyai pasar dan harga yg stabil.

34. TABEL PERBANDINGAN METODA PENGADAAN JASA KONSULTANSI • SELEKSI UMUM • SELEKSI TERBATAS • SELEKSI LANGSUNG PENUNJUKAN LANGSUNG 1. Diumumkan secara luas. 2. Untuk menciptakan persaingan sehat. 3. Semua pengadaan jasa konsultansi dilakukan melalui seleksi umum 4. Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing 1. Pekerjaan kompleks dan penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas. 2. Diumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan. 3. Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing • 1. Seleksi sulit dilaksanakan/Tidak akan mencapai sasaran. • 2. Membandingkan penawaran dari beberapa penyedia yg memenuhi syarat. • 3. Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing 1.Tunjuk langsung ke 1 penyedia barang/jasa. 2. Dilakukan negosiasi teknis dan harga. Kriteria Penunjukan Langsung: 1. Keadaan Tertentu : a. Darurat yang tidak bisa ditunda. b. Pekerjaan rahasia seijin Presiden. c. Pekerjaan dengan nilai < 50 juta rupiah. Kriteria Seleksi Langsung: • Pekerjaan dengan nilai < 100 juta rupiah 2. Keadaan Khusus : . Kriteria Seleksi Terbatas : a. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin 1. Penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas. 2. Pekerjaan Kompleks

35. SWAKELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SWAKELOLA Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola : a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.

36. PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAANPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

37. PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAANPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH … Pasal 12 dan Lampiran I Butir D.1 dan 2 yang intinya: Kewajiban mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk mengambil dokumen dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran. Alokasi waktu dalam penyusunan jadual pengadaan yang diatur cukup rinci untuk pelelangan umum/seleksi umum dan pelelangan terbatas/seleksi terbatas, sementara untuk pemilihan/seleksi langsung hanya pada bagian pengumuman saja

38. PROSEDUR PELAKSANAANPENGADAAN B/JP/JL DENGAN PRAKUALIFIKASI • Pengumuman prakualifikasi • Pengambilan dokumen prakualifikasi • Pemasukan dokumen prakualifikasi • Evaluasi dokumen prakualifikasi • Penetapan hasil prakualifikasi • Pengumuman hasil prakualifikasi • Masa sanggah prakualifikasi • Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi • Pengambilan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa • Penjelasan • Penyusunan BAP Penjelasan • Pemasukan Penawaran • Pembukaan Penawaran • Evaluasikelengkapan data administrasi danteknis • Evaluasi penawaran harga • Penetapan pemanang • Pengumuman pemenang • Masa sanggah • Penunjukan pemenang • Penandatanganan kontrak/SPK

39. KETENTUAN ALOKASI WAKTUPENGADAAN B/JP/JL DENGAN PRAKUALIFIKASI • Ketentuan Alokasi Waktu Pelelangan Umum – Prakualifikasi: • Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak dan atau radio dan atau televisi minimal dilakukan 1 kali, diawal masa pengumuman. • Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi. • Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi.

40. KETENTUAN ALOKASI WAKTUPENGADAAN B/JP/JL DENGAN PRAKUALIFIKASI … • Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja. • Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan satu hari sebelum pemasukan dokumen penawaran. • Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman. • Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

41. PROSEDUR PELAKSANAANPENGADAAN B/JP/JL DENGAN PASCAKUALIFIKASI • Pengumuman lelang umum dengan pascakulafikasi • Pendaftaran • Pengambilan dokumen lelang dan dokumen pascakualifikasi • Penjelasan • Penyusunan BAP penjelasan dokumen lelang • Pemasukan dokumen penawaran dan dokumen pascakualifikasi • Evaluasi penawaran • (administrasi,teknis,harga) • Evaluation dokumen pascakualifikasi dan pembuktian kualifikasi • Penetapan pemenang • Pengumuman pemenang • Masa sanggah • Penunjukan pemenang • Penandatanganan Pembukaan Penawaran • Kontrak/SPK

42. Proses Pengadaan B/JP/JL dengan Prakualifikasi

43. Proses Prakualifikasi Pengadaan B/JP/JL

44. KETENTUAN ALOKASI WAKTUPENGADAAN B/JP/JL DENGAN PASCAKUALIFIKASI • Ketentuan Alokasi Waktu Penyusunan Jadual: • Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 hari di websitepengadaan nasional. Penayangan pengumuman lelang melalui surat kabar nasional/propinsi minimal dilakukan 1 kali tayang pada awal masa pengumuman. • Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 hari setelah pengumuman sampai dengan 1 hari sebelum batas akhir pemasukkan dokumen penawaran. • Penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 hari kerjasejak tanggal pengumuman. • Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 hari setelah penjelasan. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 2 hari kerja setelah penjelasan. • Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam 1 hari atau sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

45. Proses Pengadaan B/JP/JL dengan Pascakualifikasi

46. Evaluasi Penawaran Pengadaan B/JP/BL

47. Contoh Percepatan Jadwal Pelelangan Umum Dengan Prakualifikasi (tidak terjadi sanggahan) PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN

48. Contoh Percepatan Jadwal Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi (tidak terjadi sanggahan)

49. ContohPercepatan Jadwal Pelelangan Umum Pengadaan Barang SederhanaDengan Pascakualifikasi(tidak terjadi sanggahan)

50. PROSEDUR PELAKSANAANPENGADAAN JASA KONSULTASI DENGANPRAKUALIFIKASI • Pengumuman prakualifikasi • Pengambilan dokumen prakualifikasi • Pemasukan dokumen prakualifikasi • Evaluasi dokumen prakualifikasi • Penetapan hasil prakualifikasi • Pengumuman hasil prakualifikasi • Masa sanggah prakualifikasi • Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi • Pengambilan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa • Penjelasan • Penyusunan BAP Penjelasan • Pemasukan Penawaran • Pembukaan Penawaran • Evaluasikelengkapan data administrasi dan teknis • Evaluasi penawaran harga • Penetapan pemanang • Pengumuman pemenang • Masa sanggah • Penunjukan pemenang • Penandatanganan kontrak/SPK