PEMBINAAN KPT GORONTALO T gl 3 Maret 2014 - PowerPoint PPT Presentation

troy-hays
pembinaan kpt gorontalo t gl 3 maret 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PEMBINAAN KPT GORONTALO T gl 3 Maret 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PEMBINAAN KPT GORONTALO T gl 3 Maret 2014

play fullscreen
1 / 50
Download Presentation
PEMBINAAN KPT GORONTALO T gl 3 Maret 2014
125 Views
Download Presentation

PEMBINAAN KPT GORONTALO T gl 3 Maret 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PEMBINAAN KPT GORONTALOTgl 3 Maret 2014 Disampaikankpd Para Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Para hakim Ad Hoc Tingkat Banding & Pertama, paraPansek, PejabatFungsionaldanStrukturalTk Banding & TkPertama.

  2. PENGARAHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG. tgl 26 Pebruari 2014. • CapaianUtama MA Tahun 2013. sebagaimanadalamLaporanTahunan . • Sebagiandaribenihkerjakeras yang ditanambeberapatahunterakhirmulaimenunaihasil. • BeberapacapaianumumbadanperadilansepanjangTahun 2013, beriutinimenggambarkankeadaantersebut :

  3. Pengangananperkaramenunjukkankinerjaterbaik. berbagaiprestasi yang menonjoldi b idangpenangananperkaradiraih MA-RI, tdkberlebihanjikatahun 2013disebut sebagaitahunprestasipenangananperkara, haltersebutdapatdilihatbeberapahalsebagaiberikut :

  4. lanjutan • 1. JumlahPerkaraPutusTerbanyak. Tahun 2013, MA-RI memutusperkara sebanyak 16.034, jumlahinimeningkat 45,83% daritahun 2012 yang berjumlah10.995 perkara, danTahun 2010 MA berhasilmemutus 13.891 perkara. 2. Jumlahsisaperkara paling rendah. sisaperkara MA tahun 203 berjumlah 6.415. 3. RasioProduktivitasMemutusTertinggi jumlahPerkaratahun 2013 22.449 perkara, putus 16.034.

  5. lanjutan • 4.JumlahPublikasiPutusanTertinggidiDunia. JumlahPublikasiPutusanhinggaakhir Desember 2013 , berjumlah 685.406, pts. , 306.588 pts diantaranyadipublikasikan sepanjangtahun 2013. jumlahini merupakanrekordunia. Jumlahpublikasi pts tahun 2013 berjumlah 306.588 menunjukkanbahwasetiapbulanterpublikasi 25.549 pts, jkdihitungsebulan 20 harikerjamakasetiapbulan terpublikasi 1.277 pts, sehinggadapatdilihatsetiap yang terpublikasidiDirektoriPutusan MA-RI setiapjamnya 160 putusan.

  6. lanjutan • 5. JumlahSatker yang berpartisipasidalam PublikasiPutusanMeningkat. Padaakhir 2011 jumlahsatkerpengadilan yang berpartisipasidalampublikasiputusandiDirektoriPutusan MA berjumlah 502, tahun 2012 bertambahmenjadi 634 satker , danpadaakhir 2013 berjumlah 721 satker ( 88,03%), dansatker yang belummempublikasikanputusanhanyaberjumlah 98 pengadilan ( 11,97 % ).

  7. lanjutan • Jumlahberkasperkarakasasi/peninjauankembali yang diajukanmenggunakanfiturkomunikasi data mengalamaipeningkatan. • Tahun 2013 mencapai 3.599 berkas, jumlahinimeningkat 88.73 % daritahun 2012 yang hanyamencapai 1.907 berkas, sementaratahun 2011 jumlah e-dokumen yang dikirimmenggunakanfiturkomunikasi data berjumlah 1.152 berkas.

  8. lanjutan b. SistemInformasiPerkaraTerimplementasipadasuluruhPengadilan Tingkat Pertama. • ImplementasisistemInformasimanajemenperkaraberbasiselektroniktelahmencapai 100 % padaperadilanumum, militerdantatausahanegaratingkatpertama, menyusulperadilan agama yang sudahterlebihdahulu. • Case Tracking System ( CTS ) memuatinformasi yang detail, mulaidarijadwalsidangjenisperkara, namaterdakwahinggaputusanpengadilan, sehinggasemuakeberhasilaninimembukapintukpdpeluangpeningkatankinerja, transparansidanakuntabilitasproseskerja yang jauhlebihbaikdibandingtahunsebelumnya.

  9. lanjutan c. PenghargaanIntergritasSektorPublikdari KPK. • Padatanggal 16 Dsember 2013 MA-RI menerimapenghargaandari KPK dalam survey ” IntegritasSektorublik 2013 “ sebagaiPeringkatPertamapadasektorInstansiNasionalVertikaldengannilai 7.05. nilaiinimeningkatdaritaunsebelumnya yang hanya 6,34 dandiukurdaripelayananadminstrasisidangPengadilan Agama.

  10. lanjutan d. Status WajarTanpaPengecualianpadaLaporanKeuangan Tahun 2012. atauUnqualified Opinion Prestasiinimenjadisalahsatuindikatorterlaksananyareformasibirokrasipada MA-RI. e. PenghargaandariMenteriKeuangan. Sepanjangtahun 2013 MA menerimaberbagaipenghargaandanapresiasidariMenkeu, sbb : Pertama : selakuPengelolaBarangMilikNrgara, MA memperolehperingkatketiga Kedua : Menkeumemberikanpenghargaankepada MA terkaitpenyusunandanpenyajianLaporanKeuanganTh 2012. disebutkanbahwalaporantsbtelahberhasildisusun dg capaian “ standartertinggidalamakutansidanlaporankeuanganpemerintah “.

  11. lanjutan • Ketiga, MA mendapatapresiasiataspenggunaane-procurement. Hal tersebuttertuangdalamSuratMenteriKeuangannomor : S-163/SJ/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang menyebutkanbahwa MA-RI telahmenghematanggaransebesarRp. 4.272.685.212,0 selamamenggunakanLayananPengadaanSecaraElektronik ( LPSE )dalampelaksanaanpengadaanbarang/jasa. • Semuanyamerupakanbuktinyatakinerjaadministrasipendukung MA-RI dalammelaksanakandukunganadministrasidankeuangansecaraprofesional.

  12. f. Peringkattertinggirealisasi per jenis belanjasecaranasional MA mendapatkanperingkatpertamauntuk penyerapananggaran BerdasarkanSistem Monitoring TEPPA ( Tim evaluasidanPengawasanAnggaran ) per 18 Agustus 2013 per bulanketujuhpenyerapan anggaranmencapai 69,74% danpadaakhir Desember 2013 mencapai 91,6 %.

  13. PESAN KETUA MA-RI. • Kita harusmempertahankancapaian-capaian yang sudahdiperoleh MA-RI tersebut. • Keberhasilan MA-RI tersebutjugaberkatkerjaPengadilan-Pengadilandibawah MA_RI, sehinggamenjadikewajibankitabersamauntukmempertahankansemuacapaiantersebutdiatas. • SetiapKetuaPengadilan Tingkat Banding harusmempunyaikiat-kiatuntukdapatmempertahankanapa yang telahdiperolehtersebut.

  14. lanjutan • ApabilaadaKetuaPengadilan Tingkat Banding 4 Lingkungantidakmelaksanakanapa yang telahdisampaikanolehKetuaMahkamahAgungpastiakanketahuan, karena BPK selalumemeriksakedaerah-daerahdanmemberikanlaporanhasilpemeriksaannyatersebutkepadaMahkamahAgungRepublik Indonesia . • Para PimpinanPengadilantidakbolehhanyadudukdimejamenunggulaporandarianakbuah, tetapiharusturunkedaerah, melakukanEvaluasi, mencariPermasalahan-Permasalahan yang adadanmencariSolusinya. • JanganselalumemintapetunjukkepadaMahkamahAgung, tetapiberusahasemaksimalmungkinmenyelesaikanmasalah, kecualiapabilabenar-benartdkadajalankeluarmemintapetunjuk MA-RI.

  15. TentangRakernas : • Dari hasilkesepakatan Para PimpinanMahkamahAgungRepublik Indonesia, setelahmembandingkanantaramengadakanacaraRakernas MA-RI dengan Para KetuaPengadilan Tingkat Banding se Indonesia, dengankegiatan Pro Aktif Para PimpinanMahkamahAgungRepublik Indonesia untukmengunjungiProvinsi-Provinsi, baiksecaratehnismaupun non tehnis, makadiperolehkesimpulansebagaiberikut :

  16. lanjutan • Rakernashanyauntuk Para Pimpinandanbelumtentu Para Pimpinantersebutmenyamaikankepadaanakbuahnyadidaerah, tetapikunjungan Para Pimpinan MA-RI kedaerahlebihbermanfaat , bisaterserapuntuksemua Para Hakim Tk Banding/Pertama, PejabatStrukturaldanfungsionalTk Banding danTkPertama. Minggudepanke Riau danKepri, yang lain akanmendapatkangiliranuntukkunjungan Para Pimpinan MA-RI tetapisecaramendadaktanpapemberitahuan, karenasekaligusuntukmengecekbagaimanakinerjaPengadilan-Pengadilandibawah MA-RI.

  17. 2. Dengandatangkedaerah MA-RI dapatmengetahuikondisidansituasi, bagaimanapermasalahan-permasalahanhukumnya yang terjadididaerahtersebut, sehinggahaltersebutdapatlebihbermanfaat. 3. BermanfaatkarenasemuaaparatPengadilandapatmenyampaikanaspirasidanusulan-usulannyakepadaMahkamahAgungRepublik Indonesia, sekaligusmenjalinkebersamaan MA-RI denganPengadilan-Pengadilandibawah MA-RI.

  18. KewenanganKetuaPengadilan Tingkat Banding. 1. Para Pimpinan Tingkat Banding harusbenar-benarmelaksanakantugasnyasebagai Provost terdepan/ kawaldepanMahkamahAgung. SebagaiPimpinanPengadilan Tingkat banding, apabilamenemukan Hakim/Panitera/Para StafaparatPengadilan, yang bisamengganggukredibilitaskinerja, segeraditarikke PT danselanjutnyamelaporkankepadaKetua MA-RI. JangansampaikedahuluanolehKomisiYudisial. 2. MengenaiLaporan/Pengaduan, jikamendapatdelegasidari MA/Bawasuntukmelakukanpemeriksaan/klarifikasi, makaKetuaPengadilan Tingkat Banding mempunyaikewenanganuntukmemberikanusulan, saran-saran danrekomendasikepadaPimpinanMahkamahAgung.

  19. Catatan : • PimpinanPengadilan Tingkat Banding bukansebagaitukang pos yang hanyamenyerahkansepenuhnyakepadaPimpian MA-RI. • KarenaPimpinanPengadilan Tingkat Banding paling tahubagaimanakarakteranakbuah yang diawasiatau yang diperiksatersebut. • KMA sudahmemerintahkanSekma, agar Anggaran Pengawasanditingkatkan, danpengawasansebagiandilimpahkankepadaPimpinanPengadilanTinggi.

  20. lanjutan 3. PimpinanPengadilan Tingkat banding dan Tingkat Pertama, harusberwibawa, danjanganikutsertadalammelakukan penyimpangan2 didaerah. 4. Sidakharusdilakukan, padahari-hari yang dimungkinkanbanyakpegawainegeritidakhadirdikantor, misalnyahariJum’at. Hal inisudahdilakukandibeberapadaerahternyatapadahariJum’atbanyakpegawainya yang tidakhadirdikantor. HariJum’atadalahharikerja, setelaholah raga maka jam o9.00 harussudahpakaipakaian batik dantidakbolehpakai jean seperticoboy.

  21. lanjutan 5. Banyakpromosidanmutasi, KetuaPengadilan Tin gkat Banding dapatmemberiinformasikepadaMahkamahAgungapabila yang bersangkutantidaklayakuntukdipromosi, sehinggaoleh MA akandibatalkan. 6. Apabilaadaanakbuah yang melakukanpenyelewenganharuslaporkeMahkamahAgung.

  22. Catatan : • Apabilaada Para PimpinanPengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Pertama, yang merasaberatterhadaptugasdantanggung-jawabnya, silahkanmengundurkandiri. • Banyakpermasalahandidaerah yang tidakdilaporkanolehPengadilan Tingkat Banding , tetapimunculdi media sehingga MA-RI mengetahuidari mass media. • Ketua Tingkat Banding harusmengetahui yang terjadidiwilayahnya. • Hakim AgungdilarangmenjadiNarasumberdiluar, tetapidimintakonsentrasipekerjaanpenyelesaiannperkara.

  23. SK KMA N0. 119/2013 • SK inibertitelPenetapanharimusyawarahdanUcapanpadaMahkamahAgung. • Reformasipenyelesaianperkara paling lama 3 bulan. KetuaMajelis paling lama 3 harisetelahmenerimaberkasperkaraharussudahmenentukansidangnya. • Pimpinan MA dapatmengakses agenda persidangan online inimelalui account “ bersama “ monitering. BagiPimpinanadanya agenda persidangansecara online iniselainuntukmelakukanmoniteringjugauntukmemastikan SK tersebutberjalan dg. efektif.

  24. StandarOperasionalProsedur. SaatinisedangdisusunolehPokja MA-RI , mengenaiberapa lama perkaraditingkat banding danperkaradipengadilantingkatpertamaharusdiputus. Sebagaibocoran KMA menyampaikan : Di Pengadilan Tingkat Banding perkaraharusdiputussebelum 2 bulan. Di Pengadilan Tingkat Pertamadlmwaktu 5 bulantidaktercapaikarenakemauanparapihak, makalaporkepadaKetuaPengadilanNegeri, tembusankepadaKetuaPengadilan Tingkat Banding, dantembusannya WKMA bidangYudisial.

  25. lanjutan • Kecualiperkara-perkara yang menurutperaturanUndang-Undangharussegeraselesai, misalnya : • - PerkaraNiaga. • - PerkaraPajak • - PerkaraTindakPidanaPemilu, atau • - Perkara-perkara yang terdakwanyaditahan. • MasalahPenahananmakaPengadilanharushati-hati, jangansampaiadaperkara yang keluardemihukumpadahalperkarabelumdiputus. ( adaperkaradi PN Gorontaloygterdakwanyaakankeluardemihk, Majelisnyahabisacarainimenghadap KPT )

  26. SumberDayaManusia • Para Pimpinanharusbanyakbelajar ( dalilnya , mencariilmuitudimulaidaribuaiansampailianglahat ). • Keterbatasan Hakim yang bisaberbahasaasing, KMA memintaKetuaKamarPembinaan, agar hakim-Hakim Daerah diberikesempatanuntukdikirimkeluarnegeridalamrangkapendidikandanataupelatihan. • Jadi KPT supayadipersiapkan , agar hakim-hakim bisaberbahasaasingkhususnyabahasaInggris. • Dalamkesempatanini KPT inginmengajak Para Hakim Tinggi, para KPN danpara Hakim untukmeningkatkankemampuanberbahasaInggrisdenganmendatangkan guru les bahasaInggris.

  27. lanjutan • Jikaadadiantarasaudara-saudaraada yang mempunyaiToefldiatas 500 supayamenyampaikankepada KPT, danakansayausulkan agar diberikesempatankeluarnegeri. • PimpinanPengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, setiapbulan minimal sekalimelakukanrapatdinasuntukmengevaluasikinerjaadministrasiperadilandanadministrasiperkara, dan program kerjajangkapendekdan program jangkapanjang , apakahsudahdilaksanakandansampaimanapelaksanaannya.

  28. lanjutan • SetiapperencanaandiPengadilan Tingkat Banding maupunPengadilan Tingkat Pertama, harusmengikutsertakandalammerumuskanrencanakerjatersebutyaitu : - WakilKetua - Para Hakim - Panitera - Para Pejabatterkait. SeorangPimpinanadalahsenididalammemotivasibawahannyauntukmencapaisatutujuanorganisasi. SeorangPimpinanharustegasdanjanganloyo, janganadacatatan-catatan, apalagiadaKumdis

  29. CALON HAKIM AGUNG • PersiapanTehnisdan Non Tehnissecaraprofesional. • Hindariperilaku-perilaku yang melanggarkodeetik & pedomanperilaku hakim. • Bagi hakim-hakim yang masihmuda, mulaisekaranghendaknyadijagaintegrritas, kredibilitasdanprofesionalitasnya, jangansampaiadacatatan-catatan yang dapatmempengaruhipenilaiannyasebagai Hakim.

  30. Pengarahan WKMA bid Yudisial • Kewajiban Para PimpinanPengadilan Tingkat banding untukmengingatkanpara Hakim tingkatpertama, jikamengadiliharusmemperhatikankompetensiabsolut. • AdatitiksinggungantaraPeradilanUmumdenganPeradilan Agama. Tata Usaha Negara, Militerdansebagainya. • Janganmengambilkewenanganorang lain, misalnya : • - sengketaarbitrasebukanwewenangPengadilanNegeri • - sengketaburuhbukanwewenangPengadilanNegeri • - sengketapajakbukanwewenangPengadilanNegeri

  31. Pengarahan WKMA bid non yudisial. • Sesampainyaditempattugas , sampaikankepada Para Hakim Tinggi, setiapputusanPengadilanTinggiharusdenganpertimbangandandasar-dasarpertimbanganhukumnya . • Hatiwasdaharusdiefektifkanterutamaberkaitandenganadministrasiperkara. - Register kosong, jadiharusdiisimeskipuntelahada sistem CTS - Hakim pengawasbidang Tingkat Banding/Tingkat Pertamaharusmengawasitugasmasing-masing ( diefektifkan ).

  32. lanjutan • KPT harusmengevaluasi permasalahan2 yang terjadidanharusdapatmenyelesaikansertamencarisolusinya. Jangansemuapermasalahandisampaikanke MA-RI. PengadilanNegeritidakbolehmenyampaikanpermasalahankepada MA tetapiharuslewatPengadilanTinggi. • Adabeberapakasus yang harusdi MKH kan, Jikaadaperbuatantercela, adalaporanatautidakadalaporan KPT/KPN harusmelakukanpemeriksaan. Pimpinanharuscepattanggap, apblpimpinantidakmengambiltindakanbisasajajustrupmpinannya yang ditindak.

  33. KetuaKamarPembinaan • 1. EvaluasiCetakBiru: - belumberhasil, pertanyaannyasejauhmanacetakbirudilaksanakan ditempatkerjasaudaradapatdilaksanakan. 2. IT : - KPT harusbenar-benarmelaksanakandan harusdilihat & dievakuasi 3. Small Clim Court KepastianHukumberkaitandenganpertumbuhan ekonomi. World Bank, bulanmaretakan survey di Jakarta Pusat.

  34. KetuaKamarPengawasan • Para Hakim harusdiingatkan : • Pengawasanada 2 : Secara Internal olehBadanPengawasan MA-RI SecaraEksternal : 1. KomisiYudisial ( KY selalumemintaBeritaAcaraSidang, harusdiingatkanbahwaBeritaAcaraSidangtidakbolehdiminta. 2. PengawasEksternal lain adalahKomisiPemberantasanKorupsi, dengancarapenyadapan, 3. pengawasandari Ombudsmen, 4. LembagaSwadayaMasyarakat, 5. Para PencariKeadilandan 6. Imigrasi ( Imigrasiselalumelaporkanperilakupara hakim misalnyaperjalanankeLuarNegeri ).

  35. lanjutan • Untuksaatinibanyakterjadiperselingkuhanantarapara Hakim, paraPimpinanharuslebihdalammengawasianakbuahnya , KPN harussegeralaporkpd KPT. • Penjagaankantorharusbenar-benardiawasi. ( KetuaKamarPengawasanpernahdatangkesuatu PN ternyatamalamitutdkadasatupunpetugasjagamalam yang mejagakantor, padahalkantordalamkeadaanterbuka). • Gaji Hakim tinggitetapiabsensimenurun, disiplinrendahsehinggamenimbulkankecemburuan, sedangkan yang lain dipotongremunerasinya. • Adaperkara yang banding tetapiberkasperkaratidaksegeradikirimkePengadilanTinggi, dsbnya.

  36. Ketua IKAHI • 1. Bulan September 2014 diadakanKonggres IKAHI, yang pelaksanaannyadi Jakarta. 2. Turnamen PTWP , piala KMA. - Tunggal Hakim - Tunggal Keuangan - Ganda Hakim - GandaKaryawan Dapatdilihatdalam portal PTWP.

  37. lanjutan 3. HUT IKAHI ke 62 dilaksanakanpadatanggal 20 Maret 2014 . Temanya: 4. Dalamrangka HUT tersebut IKAHI mengadakan Seminar di Hotel Mercury, dengantopik :

  38. lanjutan 5. Para KetuaPengadilan Tingkat Banding harusikutberperanmensucseskanacaratersebut. HargaundanganRp. 800.000,-, KPT memotivasi agar Para Hakim dapatmengikutiacaratersebut. 6. Nara Sumberadalah: - BagirManan - JimlyAshdiky - Artidjo - RefliHarun

  39. KetuaKamarMiliter • Kemampuan Hakim Tingkat Banding seharusnyalebihtinggidari Hakim Tingkat Pertama • Semuaperkarakasasi rata-rata memorikasasinyamenyerangputusanPengadilanTinggi yang tanpapertimbanganhukum.

  40. Jawaban Pertanyaan2 oleh KMA • SetiapSatkerharusadamejainformasidanmejapengaduanbaikditingkat banding maupunditingkatpertama. • HasilPemeriksaanLaporanPengaduandilaporkankepadaKetuaKamarPengawasandanBadanPengawasan. • MenurutSemaNomor : 06 Tahun 1992: - Setiapperkara yang lewat 6 bulanharusada laporannya ( tuangkandalam BAP ), buatlaporan kepada KPN tembusan KPT dan KMA ( sekarangkpd WKMA BidangYudisial )

  41. lanjutan • PutusanSeladariPengadilanTinggi, ada 2 pendapat : 1. Terhadapputusanselatersebutharusdilaksanakan oleh Hakim Tingkat Pertama 2. TerhadapputusanselaPengadilanTinggi, pihak yang kalahdapatmelakukankasasi PendapatKetuaMahkamahAgung : DalamhaltersebutPengadilanTinggidalamdiktum putusanharusmemerintahkanPengadilan Tingkat Pertama agar memeriksapokokperkaranya, sehingga terpenuhiasasperadilansederhana, cepatdanmurah .

  42. lanjutan • SesuaidenganUndang-UndangNomor 18 Tahun 203 tentangKehutanan yang antara lain menyatakansusunanMajelis Hakim terdiridari 2 orang Hakim karierdan 1 orang Hakim Ad Hoc, makapara Hakim yang sudahmendapatSertipikasi Hakim Lingkunganbisamenjadi Hakim Kehutanan. KarenapadadasarnyaHukumLingkungantersebutjugameliputi areal Kehutanan

  43. UU No. 11 Tahun 2012. • Undang-Undang SPPA mulaiefektifberlakutanggal 1 Agustus 2014. • Diversiwajibdilakukan, antarakorbandanpelakusertamasyarakat( asasRestoratif Justice ), thdperkaraygdiancamdibawah 7 thdanbukanmerupakanpengulangan. ( baca VP edisiOktober 2012 danMaret 2013 ). • Hasilkesepakatanparapihakdalamdiversi , dilaporkankepadaKetuaPengadilanNegeridan KPN membuatpenetapan ( tanpasidang ), danpenetapantersebuttidakdapatdibanding. • Dihindari penahanan2 kecualimemangresidivis.

  44. lanjutan • Hakim Anakharus Hakim yang sudahbersertipikat Hakim Anak. Sertipikasi Hakim anakadalahkewajibanKementerianHukum & HAM (Ps 92 UU SPPA ), tetapisampaidengansekarangbelumada Hakim yang bersertipikat Hakim Anak. Sebelumadasertipikat Hakim Anak, maka Hakim yang diangkatsebagai Hakim Anakoleh MA-RI yang menyidangkanperkaraAnakPasal 43 s/d 50).

  45. lanjutan • PenyumpahanAdvokatmenurut UU Advokat , disumpahdimukaKetuaPengadilanTinggi, jadi KPT Agama, TUN danMilitertidakmempunyaikewenanganuntukmenyumpahparaAdvokat . • TentangpenyumpahanAdvokatMahkamahAgungtetapberpegangpadaSuratKeputusan KMA nomor : 089 dan 099. • PengadilansebenarnyatidakadahubungandenganPenasehatHukum & Notaris, karenasekarangtidakmengawasikeduanya.

  46. Lanjutan • JikaadadelegasidariBawas agar segeraditindaklanjuti, apabilapelaportidakhadirsewaktudipanggilharussegeradiprosesterlapornyadanhasilnyasegeradikirimkeMahkamahAgung. • Pembentukan/PemekaranPengadilan Tingkat PertamacukupdenganKeppres, sedangpembentukanPengadilan Tingkat Banding harusdenganUndang-Undang.

  47. TindakPidanaPemilu • PerkaraTindakPidanaPemilumenjadikewenanganPeradilanUmum ( bacaPermaNomor 2 Tahun 2013 ). • Pengadilan Tingkat PertamaadalahPengadilanNegeri, Pengadilan Tingkat TerakhiradalahPengadilanTinggi. • Yang menjadi Hakim adalah Hakim yang telahmendapat SK KMA. • Usulan SK Hakim TindakPidanaPemiludiceklagidanjikabelumsegeradiusulkankepadaMahkamahAgung ;\. • Perkaratindakpidanapemilu yang jadipelapornyaadalahBawaslu • ABRI yang melakukantindakpidanapemilu, yang menyidangkanadalahperadilanumum.

  48. ROLE MODE SESUAI PERMINTAAN DARI TIM SUPERVISI RB MARI, DIBENTUK TIM PENILAI YANG AKAN MEMBERIKAN PENILAIAN SIAPA YANG PANTAS SEBAGAI TOKOH PANUTAN/ ROLE MODE DI LINGK PT GORONTALO INI, kriterianyaadalahdalamhal: - KEDISIPLINAN - KEJUJURAN -PROFESIONALISME • Pemberian reward bagikaryawan/karyawatiberprestasiharusditerapkan, untukmemotivasi agar merekalebihgiatmeningkatkan ethos kinerjanya . • Demikianjugaterhadapkaryawan/karyawati yang in displinerharusdiberi punishment, agar ybsmemperbaikikesalahannya.

  49. lanjutan • Dalamwaktu yang tidak lama TIM ReformasidanBirokrasiakandatangkePengadilanTinggiGorontalo, danPengadilan-Pengadilandibawahnya, sehinggamulaisekarang Para Ketuahasurmempersiapkan : • - Banner-banner anti korupsi • - VisidanMisiBadanPeradilan • - Tata Tertib PNS sebagaimana PP no 53 Tahun 2010. • - Ada questioner yaitupenilaiananakbuahterhadapunsurpimpiannyadengantidakmenyebutnamanya • - SK Tim Role Mode dansiapa yang terpilihdalam Role Mode tersebut.

  50. “ TAK BOLEH LELAH dan KALAH “ SELAMAT BEKERJA , SEMOGA SUCSES SELALU