1 / 29

PERBANKAN SYARIAH

PERBANKAN SYARIAH. SERI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH. Bank Sebagai Lembaga Intermediary. MASYARAKAT. Penghimpunan. Penyaluran. SURPLUS SPENDING UNIT (SSU). BANK (Lembaga Intermediary). DEFISIT SPENDING UNIT (DSU). Dana. Dana. Bagi Hasil. Bagi Hasil. LANDASAN HUKUM.

triage
Download Presentation

PERBANKAN SYARIAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERBANKAN SYARIAH SERI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH

  2. Bank SebagaiLembaga Intermediary MASYARAKAT Penghimpunan Penyaluran SURPLUS SPENDING UNIT (SSU) BANK (Lembaga Intermediary) DEFISIT SPENDING UNIT (DSU) Dana Dana BagiHasil BagiHasil

  3. LANDASAN HUKUM • UU No. 7 Tahun 1992 • UU No. 10 Tahun 1998 Dual banking System • UU No. 23 Tahun 2003 • PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakankegiatanusahaberdasarkanprinsipsyariah • PBI No.7/35/PBI/2005 tentangperubahanatasperaturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakankegiatanusahaberdasarkanprinsipsyariah • PBI No.9/19/PBI/2007 tentangpelaksanaanprinsipsyariahdalamkegiatanpenghimpunandanadanpenyalurandanasertapelayananjasa bank syariah. • UU No. 21 Tahun 2008 tentangPerbankanSyari’ah

  4. UU No 7/92 tentang Perbankan UU No 10/98 tentang perubahan UU 7/92 DUAL BANKING SYSTEM

  5. Sejakadanya UU No. 7 Tahun 1992 sistemperbankan Indonesia mulaimenggunakan “dual banking system”yaitu: • Bank Konvensional • Bank Syariah • Ps 6 Huruf m UU NO.7 Tahun 1992: “menyediakanpembiayaanbaginasabahberdasarkanprinsipbagihasilsesuaiygditetapkandlmPeraturanPemerintah”

  6. Pasal 1 ayat 3 UU No.10 Tahun 1998: Bank Umumadalah bank yang melaksanakankegiatanusahasecarakonvensionaldan/atauberdasarkanPrinsipSyariah yang dalamkegiatannyamemberikanjasadalamlalulintaspembayaran. Pasal 1 ayat 4 UU No.10 Tahun 1998: BPR adalah bank yang melaksanakankegiatanusahasecarakonvensionalatauberdasarkanPrinsipSyariah yang dalamkegiatannyatidakmemberikanjasadalamlalulintaspembayaran. Dual Banking Systemlebihditegaskanlagidenganperubahan UU No.7 Tahun 1992 yaitu UU No. 10Tahun 1998

  7. Negara yang memakaidual banking system, antara lain : • Malaysia • Indonesia • Brunei Darusalam • Saudi Arabia • Bahrain • Singapuramenyatakandirisebagaipusatkeuangan Islam, dengantujuanmendapatkandana-danadariTimur Tengah • Bank-bank konvensional yang membukapelayanansyariah, antara lain : Citibank, HSBC, UBS, Amex, ANZ, BNP-Paribas, Chase Manhattan, Dow Jones Islamic Index dan FTSE Index • Di Indonesia terdapat 3 BU Syariah, 20 BU dengan UUS, 105 BPRS, dan531kantorlayanansyariah

  8. TIPE BANK SYARIAH DI INDONESIA BUS KC BA - UUS BUK - UUS BANK SYARIAH BPRS

  9. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang MelaksanakanKegiatan Usaha BerdasarkanPrinsipSyariah SE BI No. 7/5/DPbStanggal 8 Februari 2005 SE BI No. 8/9/DPbStanggal 1 Maret 2006 perihalPerubahanatas SE BI No. 7/5/DPbS Peraturan Bank Indonesia No.5/25/PBI/2002 tanggal 10 November 2003 dan SE Ekstern No.6/15/DPNP tanggal 31 Maret 2004 tentangPenilaianKemampuandanKepatutan (Fit and Proper Test) KETENTUAN KELEMBAGAAN BUS

  10. BadanHukum Perseroan Terbatas; Koperasi; atau Perusahaan Daerah Modal Disetorpendirian BUS sekurang-kurangnyasebesar Rp1 Trilyun Kepemilikan : WNI danataubadanhukum Indonesia; atau WNI danataubadanhukum Indonesia dengan WNA danataubadanhukumasingsecarakemitraan KETENTUAN UMUM BUS

  11. STRUKTUR JARINGAN KANTOR BUS KANTOR PUSAT BUS KLN KC Syariah LN KPw KC Syariah KCP Syariah Unit PelayananSyariah KK Syariah Kantor dibawahkantorcabang Keg. Kas Di luar Kantor - ATM, Payment Point dll

  12. KOMISARIS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DIREKSI PENGAWAS INTERN DIVISI DIVISI DIVISI DIVISI STRUKTUR ORGANISASI PERBANKAN SYARIAH Bank SyariahSeutuhnya

  13. KOMISARIS DIREKSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH PENGAWAS INTERN DIVISI KONVENSIONAL DIVISI KONVENSIONAL DIVISI KONVENSIONAL UNIT USAHA SYARIAH Unit Usaha Syariah

  14. BadanHukum BPRS Perseroan Terbatas; Koperasi; Perusahaan Daerah; Bentuk lain yang ditetapkandenganPeraturanPemerintah Modal disetor minimum sebesar : Rp.2 milyaruntukJabodetabek Rp.1 milyaruntukibukotaprovinsi Rp.500 jutauntukKabupaten/Kota lain diluarJabodetabekdanibukotaprovinsi BANK PERKREDITAN SYARIAH (BPRS)

  15. KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

  16. STRUKTUR JARINGAN KANTOR BPRS KANTOR PUSAT BPRS Dalamprovinsiygsama KC Syariah KK Syariah Dalamkabupaten/kotaygsamaatauberbatasan (provinsidapatberbeda) Keg. Kas Di luar Kantor - ATM, Payment Point dll

  17. PENGHIMPUNAN DANA Simpanan Masyarakat wadiah mudharabah Prinsip lainnya sesuai syariah PENYALURAN DANA Investasidanpembiayaan musyarakah mudharabah Jualbeli murabahah salam istishna Sewa-menyewa ijarah ijarahmuntahiyyahbittamlik prinsiplainnyasesuaisyariah AktivitasBank Syariah

  18. JENIS-JENIS PRODUK PERBANKAN SYARIAH • Wadi’ah (Titipan) • Titipandanaoleh bank padanasabah, atauolehnasabahpada bank • Contoh : Giro, SWBI, Antar Bank • Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment) • Kerjasamaantara bank dannasabah, pihakpertamamenyediakanseluruh modal, pihakkeduamengelola • Contoh : Tabungan, DepositoBerjangka, Pooling Fund • Murabahah(Cost-Plus-Sale Contract) • Nasabahpesankomoditi, bank membelinya, kemudianmenjualkepadanasabahdenganmark-up • Contoh : Pembiayaanjualbelirumah

  19. 4. Musyarakah(Equity Partnership) Kerjasama mengelola proyek bisnis, keuntungan dibagi antara pihak Contoh : Joint Financing atas suatu proyek 5. Ijarah (Financial Lease) Pemindahan hak pakai dengan membayar sewa untuk kemudian dimiliki Contoh : Pembiayaan leasing KPR dan Mobil 6. Wakalah (Deputyship) Bank menerima mandat dari nasabah untuk melaksanakan suatu kegiatan Contoh : Kegiatan Remittance

  20. Perbedaan Bank Syariahdan Bank Konvensional

  21. Perbedaanlain meliputiaspek legal, strukturorganisasi, usaha yang dibiayai, danlingkungankerja. a) AkaddanAspekLegalitas • Dalam bank syariah, akad yang dilakukanmemilikikonsekuensiduniawidanukhrawikarenaakad yang dilakukanberdasarkanhukum Islam. Setiapakaddalamperbankansyariah, baikdalamhalbarang, pelakutransaksi, maupunketentuanlainnya, harusmemenuhiketentuanakad, sepertihal-halberikut: • Rukun : Penjual, Pembeli, Barang, Harga, Akad/ Ijab Kabul. • Syarat : misalnya, barangdanjasaharushalalsehinggatransaksiatasbarangdanjasa yang harammenjadibataldemihukumsyariah.

  22. b) LembagaPenyelesaianSengketa • Jikapadaperbankansyariahterdapatperbedaanatauperselisihanantara bank dannasabahnya, keduabelahpihakdapattidakmenyelesaikannyadiperadilan, tetapimenyelesaikannyasesuaitatacaradanhukummaterisyariah. (BadanArbitraseNasional : Lembaga yang mengaturhukummateridanatauberdasarkanprinsipsyariahdi Indonesia)

  23. c) StrukturOrganisasi • Bank syariahdapatmemilikistruktur yang samadengan bank konvensional, misalnyadalamhalkomisarisdandireksi, tetapiunsur yang amatmembedakanantara bank syariahdan bank konvensionaladalahkeharusanadanyaDewanPengawasSyariah yang bertugasmengawasioperasional bank danproduk-produknya agar sesuaidengangaris-garissyariah.

  24. d) Pembiayaan Dalamperbankansyariahsuatupembiayaantidakakandisetujuisebelumdipastikanbeberapahalpokok, diantaranyasebagaiberikut: • Apakahobjekpembiayaanhalalatauharam? • Apakahproyekmenimbulkankemudharatanuntukmasyarakat? • Apakahproyekberkaitandenganperbuatanmesum/asusila? • Apakahproyekberkaitandenganperjudian? • Apakahusahaituberkaitandengan industry senjata yang illegal atauberorientasipadapengembangansenjatapembunuhmassal?

  25. e) Lingkungankerjadan Corporate Culture Sebuah bank syariahselayaknyamemilikilingkungankerja yang sejalandengansyariah. Antara lain dalamhal: • etika(amanahdanshiddiq) • caraberpakaiandantingkahlaku, akhlakulkarimahdalammenghadapinasabahmaupunrekankerjanya • skilfulldan professional, mampumengerjakantugas team-work dimanainformasimeratadiseluruhfungsionalorganisasi • reward and punishment diperlukanprinsipkeadilan yang sesuaidengansyariah.

  26. Margin/Mark-Up Giro & Tabungan TradeFinancing Bonus Jual-Beli Titipan Pool Dana Fee Based Investor Entrepreneur Investasi Investasi Deposito Investment Financing Bagi Hasil Bagi Hasil Bank Islam Bank Syariah

  27. Giro & Tabungan Bunga Pool Dana Kredit Kreditor Debitor Bunga Deposito Bank Konvensional Bank Konvensional

  28. Lokakarya MUI SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 1990 1992 1998 1999 2000 2001 Kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah Keluarnya Reg. Operasional & Kelembagaan Diperbolehkannya bank beroperasi secara dual system Pengenalan Dual banking system BPS lahir • UU no. 10/1998, Bank Indonesia mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional • Bank konvensional diperkenankan membuka KC syariah. Pesertasepakatuntuksegeramendirikan bank syariah • BI membuat dan menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah • Pengembangan PUAS & SWBI • UU no.23/1999: • BI bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah • BI dapat menetapkan kebijakan moneter dg menggunakan prinsip syariah • Berdiri BUS kedua • Dibuka KCS untuk yang pertama kalinya • BI memiliki Tim Penelitian dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai hasil dari pertemuan tahunan MUI pd bulan Agustus 1990

More Related