Kartu Kredit

1. KartuKredit MAIZA FIKRI, ST, M.M Blog : Meiza86 maizafikri@rocketmail.com

2. Pengertian Kartu Kredit: • Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan credit card ini adalah suatu kartu plastik yang hampir sama dengan ukuran KTP, yang diterbitkan oleh issuer (penerbit) dan dipergunakan oleh cardholder  (pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pengganti pembayaran uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang (merchant) yang telah ditentukan oleh penerbit.

3. ContohPerusahaan Penerbitdan Data PenggunaKartuKredit: • Di Indonesia banyaksekaliperusahaanpenerbitkartukreditseperti : Citibank, HSBC, BCA, Bank Mandiri, BII, Permata Bank, BNI, BRI danBeberapa Bank sertaLembagaKeuanganSyariah. • Data perkembanganpenggunaKartuKredit: Tingkat pertumbuhanpenggunakartukreditdi Indonesia termasuktinggidanterusmeningkat. Hal initentunyamengkhawatirkankarenamasyarakatlebihsenang mengutangdaripadamenabung, tentunyaakanberdampakpadarendahnyasimpanan (national savings Indonesia).

4. BeberapaDasarHukumKartuKredit: • Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan; • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan diubah dengan KMK Nomor 468/1995; KMK Lembaga Pembiayaan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan; • Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008, diperbaharui dengan PBI Nomor 11/2009. diperbaharui dengan PBI 14/2012, tanggal 6 Januari 2012 yang akan diberlakukan 1 Januari 2013.

5. Pengertian Usaha dan Perusahaan KartuKredit: • Usaha Kartu Kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit; • Perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

6. Berikutpoin-poin PBI N0. 14/2012 ttg APMK: • Batas umur: Minimal 21 tahun/minimal 18 tahunbilasudahmenikah (Berlaku 1 Januari 2013) • Batas gajinasabah: Minimal Rp 3 juta (Belaku 1 Januari 2013) • Batas bunga: 3% perbulan (Berlaku 1 Januari 2013) • Plafonpinjaman: 3 kali gaji (berlaku 1 Januari 2013) • Kartutambahan: Umur minimal 17 tahunatausebelum 17 tahuntapisudahmenikah • Waktupenagihan: Diaturcarapenagihandanjadwalpenagihan. • Penggunaan pin: minimal 6 digit (berlaku 1 Januari 2015) • Batas kepemilikankartu: GajidibawahRp 10 jutamaksimal 2 penerbit. Di atasRp 10 jutatergantungpenilaian bank.

7. Contoh Kasus: • Pernahkah anda mendapati masalah bahwa salah seorang anggota keluarga meninggal dunia, dan anda diharuskan menanggung hutang kartu kreditnya? • Apakah tagihan kartu kredit harus dibayar oleh anak/cucu dari pemegang kartu kredit walaupun pemegang kartu kredit telah meninggal dunia?

8. Alternatif Jawaban: • Sebagaimana dikemukakan oleh J. Satrio, S.H. dalam bukunya “Hukum Waris” (hal. 8), bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.

9. Alternatif Jawaban… (Ljt.): • Pasal 1045 KUHPerdatamenyatakanbahwatiadaseorang pun diwajibkanuntukmenerimawarisan yang jatuhketangannya.Penolakanwarisaniniharusdilakukandengantegas, danharusterjadidengancaramemberikanpernyataandikepaniteraanPengadilanNegeri (lihatPasal 1057 KUHPerdata). Dan bagiahliwaris yang menolakwarisan, dianggaptidakpernahmenjadiahliwaris (lihatPasal 1058 KUHPerdata); • Dalamhalparaahliwaristelahbersediamenerimawarisan, makaparaahliwarisharusikutmemikulpembayaranutang, hibahwasiatdanbeban-beban lain, seimbangdenganapa yang diterimamasing-masingdariwarisanitu (lihatPasal 1100 KUHPerdata). Termasukpembayarantagihankartukredit.

10. Alternatif Jawaban… (Ljt.): • Dalamhalparaahliwaristelahbersediamenerimawarisan, makaparaahliwarisharusikutmemikulpembayaranutang, hibahwasiatdanbeban-beban lain, seimbangdenganapa yang diterimamasing-masingdariwarisanitu (lihatPasal 1100 KUHPerdata). Termasukpembayarantagihankartukredit. • Sedangkan, bagipewarisdanahliwaris yang beragama Islam, berlakuhukum Islam sebagaimanadiaturdalamKompilasiHukum Islam (KHI) yang jugamengaturmengenaihukumpewarisan. Mengenaikewajibandariahliwarisuntukmelunasihutang-hutangdaripewarisdapatdilihatdalamketentuanPasal 171 huruf e KHI yang menyatakanbahwahartawarisanadalahhartabawaanditambahbagiandarihartabersamasetelahdigunakanuntukkeperluanpewarisselamasakitsampaimeninggal, biayapengurusanjenazah, pembayaranhutangdanpemberianuntukkerabat. Apabiladisimpulkan, menurutketentuantersebutberartipemenuhankewajibanpewarisdidahulukansebelumhartawarisandibagikankepadaparaahliwarisnya. • Jadi, berdasarkanhukumperdatamaupunhukum Islam, hutangpewaris (dalamhalinitagihankartukredit) tetapharusdibayarkanolehahliwarisapabilaahliwarismenerimapewarisandaripewaris.

11. Peraturan soal penagihan utang kartu kredit melalui debt collector: • Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/2009 menyatakan, Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. • Pasal 21 PBI Nomor 11/11/2009: dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar pihak lain, maka Penerbit bertanggung jawab atas kerja sama tersebut. “Ketika bank bekerja sama dengan penagih utang, kalau terjadi pelanggaran, bank harus ikut bertanggung jawab,”

12. Alternatif Solusi: • Untukmengurangipublikasinegatifterhadapoperasional bank danmenjaminterselenggaranyamekanismepenyelesaianpengaduannasabahsecaraefektifdalamjangkawaktu yang memadai, maka Bank Indonesia menetapkanstandar minimum mekanismepenyelesaianpengaduannasabahdalamPeraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 TentangPenyelesaianPengaduanNasabah yang wajibdilaksanakanolehseluruh bank. • TetapiPenyelesaianpengaduannasabaholeh bank yang diaturdalamPeraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 initidakselaludapatmemuaskannasabah. Ketidakpuasantersebutdikarenakantidakterpenuhinyatuntutannasabah bank baikseluruhnyamaupunsebagiansehinggaberpotensimenimbulkansengketaantaranasabahdengan bank.

13. Alternatif Solusi: • Dalampraktekdikenalberbagaibentukpenyelesaiansengketaperdatasepertilitigasi, arbitrasedan/atauMediasi. Namun, pihak-pihak yang bersengketaumumnyalebihbanyakmemilihpenyelesaianmelaluiproseslitigasidiPengadilanNegeri, baikmelakukantuntutansecaraperdatamaupunsecarapidana. Namunterdapatbanyakkendala yang seringdihadapi. • Kendalatersebutantara lain lamanyapenyelesaianperkara, sertaputusan yang dijatuhkanseringkalimencerminkantidakadanyaunified legal work danunified legal opinionantaraPengadilanNegeri, PengadilanTinggi, danMahkamahAgung

14. Alternatif Solusi: • Olehkarenaitu, diaturmengenaialternatifpenyelesaiansengketadiluarpengadilan. Di antaranyaadalaharbitrasedanmediasiseperti yang diaturdalam UU Nomor 30 Tahun 1999. • PengaturanMediasidipengadilandiaturdalamPermaNomor 2 Tahun 2003. • SedangkanMediasiPerbankandiaturdalam PBI No. 8/5/PBI/2006. Pada PBI No.8/5/PBI/2006 tentangMediasiPerbankandinyatakanbahwasampaidenganakhirtahun 2007 pelaksanaanfungsimediasiperbankanakandilakukanoleh Bank Indonesia.

15. MEDIASI: • Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006, maka yang dimaksud dengan Mediasi Perbankan adalah alternatif penyelesaian sengketa antara Nasabah dan Bank yang tidak mencapai penyelesaian yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

16. Hal-hal yang diatur dalam Mediasi Perbankan adalah: • Nasabah atau perwakilan nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi ke BI apabila nasabah merasa tidak puas atas penyelesaian pengaduan nasabah; • Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan yang memiliki tuntutan finansial paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh tuntutan immaterial; • Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh hari) kerja saat tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah; • Pelaksaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi samapi dengan penandatanganan Akta Kesepakatan oleh para pihak dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank; • Akta kesepakatan dapat memuat menyeluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atau kasus yang disengketakan.

17. Beberapakeuntunganmediasiadalah: 1.  Mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya murah dibandingkan dengan proses beracara di Pengadilan atau melalui Arbitrase. Dalam proses mediasi tidak diperlukan gugatan ataupun biaya untuk mengajukan banding sehingga biayanya lebih murah 2. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi para pihak yang bersengketa tetap menjaga hubungan kerjasama mereka yang sempat terganggu akibat terjadinya persengketaan diantara mereka. • Proses mediasi lebih bersifat informal dan menghasilkan putusan yang tidak memihak.