hukum administrasi negara n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hukum administrasi negara PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hukum administrasi negara

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 87

Hukum administrasi negara - PowerPoint PPT Presentation


  • 180 Views
  • Uploaded on

Hukum administrasi negara. Oleh : Moh. Ikmal. Silabus perkuliahan. Pendahuluan (istilah administrasi ) Beberapa istilah dan definisi HAN Kedudukan dan ruang lingkup kajian HAN Hubungan HAN dan HTN Subjek dan objek HAN UTS Asas-asas HAN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hukum administrasi negara' - templeton-luka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hukum administrasi negara

Hukum administrasi negara

Oleh : Moh. Ikmal

silabus perkuliahan
Silabus perkuliahan
  • Pendahuluan (istilah administrasi )
  • Beberapa istilah dan definisi HAN
  • Kedudukan dan ruang lingkup kajian HAN
  • Hubungan HAN dan HTN
  • Subjek dan objek HAN
  • UTS
  • Asas-asas HAN

8-9 Bentuk-bentuk perbuatan hukum administrasi negara

10. Peradilan tatausaha negara (PTUN)

11. Peran dan fungsi Lembaga ombudsman RI

12. UAS

istilah administrasi
Istilah “administrasi”
  • Apa Makna Administrasi Dalam “HUKUM ADMINISTRASI”..?
  • Apakah istilah “ADMINISTRASI’ dalam H.A = dalam IAN (ilmu administrasi negara)
pendahuluan

PENDAHULUAN

A. Istilah

HAN  FAK HUMUM

  • HukumAdministrasi Negara
  • Hukum Tata Pemerintah
  • HukumTatausaha Negara

AN

IAN  FAK ISIP

deskripsi han
DESKRIPSI HAN

Sarana2 Administrasi

SturenSancties

PENGUASA

MASY / PENDUDUK / RAKYAT

Perlindungan hukum

Partisipasi: Keberatan, banding, gugatan

  • Meliputi:
  • Mengatursaranapenguasautkmengatur & kendalikanmasy;
  • mengatur cara2 partisipasimasy/WN;
  • perlindunganhukum;
  • norma2 dasarbagipenguasauntukpemygbaik
pengantar han lanjutan
Pengantar han lanjutan..
  • Seiring munculnya paradigma welfare state, negara hukum(rechsaat) dan good governance,  peran AN (pemerintah) harus aktif memajukan kesejahteraan/kepentingan umum
  • Untuk mewujudkan tujuan diatas, para AN diberikan kewenangan berupa “diskresi” (kebebasan utk bertindak dan mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri, yg berpotensi melakukan tindakan penyahgunaan kewenangan
  • Prinsip negara hukum dan demokrasi  asas legalitas, perlindungan hak asasi, keterbukaan, dan partisipasi publik
  • HAN berisikan pengaturan ttg wewenang AN utk bertindak dan mengatur kemgkinan utk menggugat tindakan-tindakannya tsb
slide7

Keberadaan AN dalam proses demokratisasi (memajukan kepentingan umum) berhadapan lgsung dg WN

  • HAN jg berfungsi sebagai norma dan akuntabilitas publik bagi WN dan AN
beberapa kasus yg melibatkan administrasi negara

Dugaan pelanggaran UU 32/2009 ttg perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dan UU ttg konservasi SDA hayati dan ekosistem, Gubernur BALI di PTUN kan

Beberapa kasus yg melibatkan administrasi negara...
konsep administrasi
Konsep administrasi
  • IstilahAdministrasiberasaldaribahasa Latin yaituAdministrare, yang artinyaadalahsetiappenyusunanketerangan yang dilakukansecaratertulisdansistematisdenganmaksudmendapatkansesuatuikhtisarketeranganitudalamkeseluruhandandalamhubungannyasatudengan yang lain. Namuntidaksemuahimpunancatatan yang lepasdapatdijadikanadministrasi.
  • Menurut Liang Giedalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkanbahwaAdministrasiadalahsuaturangkaiankegiatan yang dilakukanolehsekelompok orang dalambentukkerjasamauntukmencapaitujuantertentu.
  • Menurut Liang Giekitamendapatkantigaunsuradministrasi, yang terdiri:1. kegiatanmelibatkandua orang ataulebih2. kegiatandilakukansecarabersama-sama, dan3. adatujuantertentu yang hendakdicapai
slide11

3 kategori definisi administrasi menurut Liang Giedalam Ali Mufiz(2004: 1.5)

  • Administrasidalampengertian proses ataukegiatanSebagaimanadikemukakanolehSondang P. Siagianbahwaadministrasiadalahkeseluruhan proses kerjasamaantaradua orang manusiaataulebih yang didasarkanatasrasionalitastertentuuntukmencapaitujuan yang telahditentukansebelumnya.
  • Administrasidalampengertiantatausaha
    • MunawardiReksodiprawiro, bahwadalamartisempitadministrasiberartitatausaha yang mencakupsetiappengaturan yang rapidansistematissertapenentuanfakta-faktasecaratertulis, dengantujuanmemperolehpandangan yang menyeluruhsertahubungantimbalbalikantarasatufaktadenganfaktalainnya.
    • G. Kartasapoetra, mendefinisikanbahwaadministrasiadalahsuatualat yang dapatdipakaimenjaminkelancarandankeberesanbagisetiapmanusiauntukmelakukanperhubungan, persetujuandanperjanjianatau lain sebagainyaantarasesamamanusiadan/ataubadanhukum yang dilakukansecaratertulis.
slide12

Harris Muda, administrasiadalahsuatupekerjaan yang sifatnyamengatursegalasesuatupekerjaan yang berhubungandengantulismenulis, suratmenyuratdanmencatat (membukukan) setiapperubahan/kejadian yang terjadi di dalamorganisasiitu.

slide13

AdministrasidalampengertianpemerintahatauadministrasiNegara

    • Wijana, Administrasinegaraadalahrangkaiansemua organ-organ negaraterendahdantinggi yang bertugasmenjalankanpemerintahan, pelaksanaandankepolisian.
    • Y. Wayong, menyebutkanbahwaadministrasi Negara adalahkegiatan yang dilakukanuntukmengendalikanusaha-usahainstansipemerintah agar tujuannyatercapai.
beberapa istilah dalam hukum administrasi
Beberapa istilah dalam hukum administrasi....
  • “Administraive law” (inggris)
  • “Administratief recht dan berstuursrecht” (belanda)
  • “verwaltungsrecht” (jerman)
  • “ Droit Administratif” (prancis)
istilah administrasi negara dalam ilmu administrasi negara
Istilah “administrasi negara” dalam “ilmu administrasi negara”
  • ADMINISTRASI NEGARA  BAG. DR ADMINISTRASI UMUM
  • Administrasi negara adl manajemen dan organisasi yang dilakukan manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan (eks+leg+yud)
definisi hukum administrasi
Definisi “hukum administrasi”
  • Peraturan-peraturan yg mengatur hub. Timbal balik antara pemerintah dan rakyat (J.M. Baron de gerando)
  • Peraturan-peraturan khusus yg dsamping hk perdata positif yg berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dlm lalu lintas masyarakat (J.H.A. Logemann)
slide17

Administrasinegaraadalahaktivitas-aktivitasnegaradalammelaksanakankekuasaan-kekuasaanpolitiknya. Dalamartisempit : aktivitasbadan-badaneksekutifdankehakiman. Dalamarti yang lebihkhususlagi : aktivitasbadan-badaneksekutifsajadalammelaksanakanpemerintahan (Dimock).

slide18

Administrasinegarasebagaikompleks van ambten (gabunganjabatan-jabatan yang melaksanakantugaspemerintahan). Mempunyaipengertian yang sempit, yaituhak yang mengaturaktivitasbadan-badaneksekutif. HANmerupakankeseluruhanperaturan-peraturanhak yang mengaturcarabagaimanabadan-badanpemerintahanmelaksanakantugaspemerintahannya.(Utrecht)

  • HAN merupakanperpanjangandari HTN (Van Vollenhoven)
slide19

E. UTRECHT : Hukumadministrasinegaraadalahhukum yang mengujihubunganhukumistimewa yang diadakan, akankemungkinan para pejabatmelakukantugasmereka yang khusus.

  • VAN APELDOORN : Hukumadministrasinegaraadalahkeseluruhanaturan yang harusdiperhatikanoleh para pengusaha yang diserahitugaspemerintahandalammenjalankantugasnya.
  • OPPENHEIM : HukumAdministrasi Negara menurut Oppenheim adalahsebagaiperaturan-peraturantentangnegaradanalat-alatperlengkapannyadilihatdalamgeraknya (hukumnegaradalamkeadaanbergerakataustaat in beweging).
  • PRAJUDI ATMOSUDIRDJO : HukumAdministrasi Negara adalahhukummengenaiseluk-belukadministrasinegara (hukumadministrasinegaraheteronom) danhukumoperasionalhasilciptaanadministrasinegarasendiri (hukumadministrasinegaraotonom) di dalamrangkamemperlancarpenyelenggaraandarisegalaapa yang dikehendakidanmenjadikeputusanpemerintah di dalamrangkapenunaiantugas-tugasnya.
ciri hukum administrasi negara
Ciri Hukum Administrasi Negara

Melakukan

Tugas Khusus

Adanya Pejabat

Administrasi Negara

Menguji Hubungan

Menyelenggarakan

Kesejahtraan Umum

HAN yang mengatur penggunaan

wewenang pejabat administrasi negara

Utrecht: Pengantar Hukum Administrasi Negara

rincian materi
Rincian materi...
  • OBJEK FORMAL DAN MATERIAL HAN
  • KEDUDUKAN HAN DALAM LAPANGAN HUKUM
  • RUANG LINGKUP HAN
1 objek studi han
1. Objek Studi han
  • OBJEK FORMAL : PERILAKU atau KEGIATAN atau KEPUTUSAN hukum badan pemerintah, baik yang bersifat peraturan maupun yang bersifat ketetapan.
  • OBJEK MATERIAL : MANUSIA yaitu APARAT PEMERINTAH atau APARAT ADMINISTRASI NEGARA sebagai pihak yang memerintah dan warga masyarakat atau badan hukum privat sebagai pihak yang diperintah. Antara kedua belah pihak ada hubungan hukum publik.
slide24

ADMINISTRASI NEGARA(menurut CTS Kansil)

SebagaiAparatur Negara

Sebagai Fungsi

atau Aktifitas

Sebagai

Proses Teknis

Kegiatan mengurus

kepentingan Negara

Menyelenggarakan UU

Segala tindakat AN

dalam menjalankan UU

  • Aparatur Pemerintah
  • Instansi Politik
  • Menjalankan Administrasi Negara
pns menjabat fungsi tun
PNS MENJABAT FUNGSI TUN

AN yang melakukan

fungsi penyelenggaraan urusan

pemerintahan (eksekutif) di pusat

Maupun di daerah

Kakanwil

Kadinas

Bupati

Gubernur

Menteri

Dirjen

Sekjen

Direktur

2 kedudukan han dalam lapangan hukum
2. Kedudukan han dalam lapangan hukum
  • HAN  hukum yg khusus (tidak statis dan berkembang sesuai dg perkembangan kebuutuhan masy) serta merupakan bagian tersendiri dari hukum publik dan sebagiannya lagi ada pada hukum privat
  • Philipus M.Hadjon Dkk, menyebut HAN sebagai “HUKUM ANTARA” yaitu hukum administrasi materiilnya terletak di antara hukum privat dan hukum pidana (publik)
kedudukan han dalam ilmu hukum
KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HUKUM

Sebelum Abad 19 Setelah Abad 19

HukumHukum

H. PublikHukumPrivat H. PublikHukumPrivat

H. Pidana

H. Perdata

HTN

H. dagang

H.Pidana

HAN

H. Perdata

HAN ARTI LUAS

H. Dagang

lanjutan
Lanjutan...
  • HAN terletak antara hukum privat dan hukum publik

H. PRIVAT

H. ADMINISTRASI

H. PUBLIK

Contoh : pendirian bangunan

IZIN

Keterangan2 ttg izin bangunan

3 ruang lingkup studi han
3. Ruang lingkup studi han
  • Hakekat HAN mengatur hubungan hukum antara Pemerintah dengan warganya serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau warga negaranya dari tindakan sewenang-wewenang aparatur Pemerintah.
  • Ruang lingkup dari HAN :
    • Tugas dan wewenang lembaga negara (administrasi negara) baik di tingkat pusat/daerah,
    • hubungan kekuasaan antar lembaga negara (administrasi negara) dan antara lembaga negara dg warga masyarakat serta jaminan perlindungan hukum bagi keduanya.
  • Cakupan HAN (Prajudi Atmo-sudirdjo) : adalah HAN mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para Pejabat Administrasi Negara.
  • Van Wijk-Konjnenbelt dan P. de Haan Cs. Mengatakan HAN meliputi :
    • Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;
    • Mengatur cara – cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut;
    • Perlindungan hukum (rechtsbe-sherming);
    • Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
kusuma pudjosewojo
Kusuma pudjosewojo

4 ruang lingkup studi HAN meliputi :

  • hukum tata pemerintahan
  • Hukum tata keuangan termasuk hukum pajak
  • Hukum hubungan luar negeri
  • Hukum pertahanan dan keamanan umum
walhter burekhardt
Walhter burekhardt
  • Hukum kepolisian
  • Hukum perlembagaan
  • Hukum keuangan
slide32

HukumAdministrasi Negara(Prof.Dr. Mr. PrajudiAtmosudirdjo)

  • Dalamartiluas, HukumAdministrasi Negara meliputi:
    • Hukum Tata Pemerintahan
    • Hukum Tata Usaha Negara
    • HukumAdministrasi
    • HukumAdministrasi Pembangunan
    • HukumAdminisiLingkungan
  • Dalamartisempit, HukumAdministrasi Negara, yakniHukumtatapengurusanrumahtangganegara, baik intern danekstern.
hub htn dg han
Hub htn dg han
  • 2 golongan pendapat mengenai hub HTN dan HAN
    • Ada perbedaan yuridis prinsipil (oppenheim, van vollenhoven, logemann)
    • Tidak ada perbedaan yuridis prinsipil (kranenburg, prins, prajudi atmosudirjo)
    • Oppenheim : yg dipersoalkan HTN adl negara dlm keadaan berhenti, sedang Han adl peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak (mmbentuk alat2 perlengkapan negara, memberikan wewenang dan tugas2 pekerjaan dari pemerintah pusat dan daerah.
    • Kranenburg, prins dan prajudi atmosudirdjo : perberdaan HAN dan HTN hanya pada titik berat/fokus pembahasan. HTN fokus pada hukum rangka dasar dari negara sebagai keseluruhan, sedang HAN fokus merupakan bagian dari HTN (spesialisasi dari HTN) atau kata prajudi bahwa HAN fokus perhatianny khas pada administrasi negara.
hubungan
HUBUNGAN

Antara HAN & HTN

  • Tanpa HAN, alat2 perlengkapan negara blm dpt melaksanakan tgsnya krn blm ada pedoman yg mjd panutannya
  • Tanpa HTN, penyelenggaraan organisasi negara akan kacau, krn HTN diperlukan utk memberikan batas2 tanggung jawab&wewenang dr perangkat administrasi negara.
subjek hukum administrasi
Subjek hukum administrasi
  • Subyek hukum : segala sesuatu (orang atau sesuatu yg dipersamakan dg orang atau “badan hukum’) yg mereka dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum itu sendiri.
  • Mengapa badan hukum menjadi subjek hukum administrasi...?

Karena ia bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang, hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum.

    • Jadi dalam lapangan HAN, subyek hukum administrasi meliputi :
      • Pegawai negeri : warga negara yg telah memenuhi syarat yg ditentukan dlm peraturan per-UU-an yg berlaku, diangkat dan diberikan tugas negara lainnya. PN merupakan pendukung hak dan kewajiban.
      • Jabatan-jabatan ; kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka susunan dalam suatu satuan organisasi. Jabatan merupakan pendukung hak dan kewajiban, karenanya ia memiliki kewenangan hukum sebagaimana PN. Contoh polisi berhak menangkap seseorang yg melanggar ketertiban umum. Hak menangkap ada pada polisi krn jabatannya sebagai penjaga keamanan.
lanjut
Lanjut..
  • Jawatan publik, dinas-dinas publik, BUMN/BUMD : jawatan adl kesatuan organisasi aparatur pemerintah yg mencakup tugas pemerintahan yg bulat dan merupakan kesatuan anggaran negara tersendiri. Sebagai subyek hukum, hak yg dimiliki jawatan adalan memiliki dan menguasai kekayaan negara/daerah. Shingga ia berkewajiban memelihara dan menyimpan kekayaan negara/daerah. Oleh karenanya setiap barang yg dibeli, dipergunakan dan di simpan oleh jawatan selalu mencantumkan label “MILIK NEGARA’. Dinas adl sekelompok organisasi yg khusus memiiki tugas fungsional dan bersifat homogen. BUMN/BUMD adl sama kedudukannya dg jawatan dan dinas, disampign utk kepentingan umum juga disertai upaya perolehan keuntungan
  • Daerah swapraja (kabupaten/kota) dan daerah swatantra (provinsi)
  • Negara : organisasi dari sekumpulan rakyat yg mendiami wilayah tertentu dan diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yg diperolehnya dan dimilikinya. Sbg subyek hukum maka sumber hak dan kewajibannya bersumber dari hukum publik yg cakupannya luas dan menyeluruh.
sumber hukum materiil dan formil han
Sumber hukum (materiil dan formil) HAn
  • SUMBER HUKUM adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
  • Sumber HAN dibedakan antara sumber hukum MATERIAL dan sumber hukum FORMAL.
      • SUMBER HUKUM MATERIAL adalah sumber hukum yg melipuit isi/materi dari aturan-aturan hukum itu sendiri
      • SUMBER HUKUM FORMAL adalah sumber hukum materiil yg sudah dibentuk melalui proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati.
sumber hukum dalam arti materiil dipengaruhi beberapa faktor
Sumber Hukum dalam arti Materiildipengaruhi beberapa faktor:
  • Sejarah/historis (UU dan sistem hukum masa lampau, dokumen2)
  • FaktorSosiologis antropologis (prilaku kelembagaan sosial dalam masyarakat yg turut menentukan hukum materiilnya, misal : pandangan agama, psikologis dsb)
  • FaktorFilosofis (keadilan, kepatuhan hukum)
  • FaktorHistoris
sumber hukum formil
Sumber Hukum Formil
  • Undang-undang (dalam arti luas)
  • Yurisprudensi
  • Kebiasaan/praktek alat TUN
  • Doktrin/pendapat para ahli
  • Traktat
undang undang
Undang-undang

UU adlah setiap keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah yg berdasarkan materinya mengikat langsung setiap penduduk pada suatu daerah. UU yg dimaksudkan sbg sumber hukum formil HAN adl UU dalam arti materiil/UU dalam arti luas. Semua peraturan per UU an sebagai sumber hukum dan tata urutan per-UU-an tertuang dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kemudian disempurnakan dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 sbb :

  • UUD 1945
  • Ketetapan MPR
  • UU
  • Perppu
  • PP
  • Keppres
  • Perda
  • Peraturan pelaksana lainnya
namun
Namun....

Pemerintah melalui UU No.10 Tahun 2004 mengatur tata urutan per-UU-an sbb:

  • UUD 1945
  • UU
  • Perppu
  • Perpres
  • perda
lanjutan1
Lanjutan...
  • Undang-undang dalam arti sempit adalah setiap keptusan pemerintah yang merupakan UU disebabkan oleh cara terjadinya, jadi dilihat dari segi bentuk.
yurisprudensi
Yurisprudensi
  • Keputusan –Keputusan Hakim terdahulu yang selaludiikuti hakim kemudiandalamperkara yang sama.Dalamhalini adalah keputusanHakim TUN/HAN
  • Prinsip yurisprudensi berngkat dari logika bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yg diajukan kepadanya dg alasan belum ada peraturan per-UU-annya. Oleh karenanya disampign mmpertimbangkan keputusan hakim terdahulu ia juga melihat nilai-nilai yg ada dalam masyarakat
kebiasaan praktek administrasi negara
Kebiasaan/praktek administrasi negara
  • Praktek administrasi negara ini lahir sebagai konsekuensi dari Asas freies ermessen (kebebasan bertindak dg tidak berdasarkan pada per-UU-an)
  • HukumKebiasaan, dalamhalini yang seringdigunakandalampraktekolehpejabatadministrasinegara (tidaktertulis)yang bahkan bisa mengesampingkan per-UU-an yg telah ada dg alasan lemahnya regulasi (UU blm ada/lemah dan tidak sesuai dg dinamika sosial) sbg akibat pesatnya pertumbuhan negara.
lanjutan2
Lanjutan...
  • Sebagai sumber hukum formil HAN, Kebiasaan/praktek administrasi negara terdahulu yang tugas dan fungsinya sama dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang kongkrit.
  • Namun praktek administrasi negara terdahulu dapat dijadikan sumber hukum formil HAN jika keputusan alat administrasi negara terdahulu tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
traktat perjanjian internasional
Traktat/perjanjian internasional
  • Traktat/perjanjian sebagai sumber hukum formil HAN berasal dari perjanjian internasional yang bersifat penting yang diratifikasi oleh pemerintah.
doktrin
Doktrin
  • Pendapatpakar di bidangHAN yang diharapkan melahirkan teori-teori baru dalam lapangan HAN.
  • Doktrinberlakujikaditerimamasyarakatdantidakberlakujikasudahtidakditerimamasyarakat. Jaditidakperludiundangkandandicabutkeberlakuannya.
keputusan tun
Keputusan TUN

UNSUR-UNSURNYA:

  • Penetapantertulis
  • DikeluarkanolehPejabat TUN
  • Berdasarkan Per-UU-an yang berlaku
  • BersifatKongkrit,Individualdan final
  • MenimbulkanakibatHukum
  • Bagi orang/BadanHukumPerdata
apa itu asas
Apa itu asas..
  • Asasdalampengertianhukumadalahapa yang menjadidasardarisuatunormaataukaidah. Asasadalahapa yang mengawalisuatukaidahatauawalsuatukaidah.
  • Jadi asas hukum administrasi negara adalah kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi AAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan kepentingan umum
asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas-asas umum pemerintahan yang baik
  • asas ini lahir sebagai konsekuensi logis negara demokrasi yang berorientasi pada prinsip “welfare state”
  • Indonesia disamping merupakan negara berdasarkan negara hukum (rechstaats) bukan kekuasaan (machstaat), ia juga merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat.
  • Pada negara yang berorientasi prinsip “welfare state”, Alat Administrasi Negara (AAN) sebagai subyek hukum HAN harus memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan kepentingan umum.
  • Dengan demikian tindakan AAN dalam mewujudkan kepentingan umum harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan (tertulis/tidak tertulis) yang berlaku baik dari pusat/daerah.
  • Hukum tidak tertulis inilah yang kemudian kita sebut sebagai ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. ia sebagai norma-norma maupun aturan-aturan yang sifatnya tidak tertulis.
beberapa rincian asas asas umum pemerintahan yang baik prof kuntjoro purbopranoto
Beberapa rincian asas-asas umum pemerintahan yang baik(prof. Kuntjoro purbopranoto)
  • Asas kepastian hukum
  • Asas keseimbangan
  • Asas kesamaan dalam mengambil keputusan
  • Asas bertindak cermat
  • Asas motivasi untuk setiap keputusan
  • Asas jangan mencampuradukkan kewenangan
  • Asas permainan yang layak
  • Asas keadilan atau kewajaran
  • Asas menanggapi pengharapan yang wajar
  • Asas perlindungan atas pandangan hidup
  • Asas kebijaksanaan
  • Asas penyelenggaraan kepentingan umum
fungsi dan arti penting asas asas umum pemerintahan yang baik
Fungsi dan arti penting asas-asas umum pemerintahan yang baik
  • Bagi AAN, berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan per-UU-an yang bersifat tidak jelas. Disamping itu pula membatasi kemungkinan-kemungkinan AAN dalam mempergunakan asas freies ermessen yang jauh menyimpang terhadap UU yang berlaku maupun terhadap UU yang belum ada.
  • Bagi masyarakat pencari keadilan, dapat berfungsi sebagai dasar gugatan sebagaimana dimuat dalam 53 UU peradilan TUN/UU No.5/1986 jo UU No. 9/2004 menyatakan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan ke PTUN adlah :
    • Keputusan TUN yang digugat bertentangan dg per-UU-an yang berlaku
    • Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dg asas-asas umum pemerintahan yang baik
    • Bagi hakim PTUN, bisa digunakan sebagai alat utk menguji dan membatalkan keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN
    • Bagi legislatif dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RUU
pengantar
Pengantar

Prinsip penting dari negarakesejahteraan(welfarestate) meniscayakan campur-tangannegaradalamsegalabidangkehidupanmasyarakatsemakinnyatadanluas. Terdapat 2 (dua) masalahdarihalini, yaitu:

  • ketergantunganmasyarakat yang semakinbesaratas keputusan2 pejabatadministrasinegara;
  • upaya-upayamenjadikanadministrasinegarabisaberfungsisecarabaik(good governace).
slide58

Oleh karenanya asasnegara yang berdasarkanatashukum(rechtsstaat), mewajibkan setiapperbuatanadministrasinegara(AAN) harusdidasarkanpada aturan2hukumadministrasinegara. Artinya, hukumadministrasinegaramerupakanlegal matrix dariadministrasinegara. Aturan2inilah yang kemudian membenarkansetiaptindakantersebutsecarahukum(juridischerechtvaardiging).

definisi perbuatan hukum administrasi negara
Definisi perbuatan hukum administrasi negara
  • Adalah setiap perbuatan yang dilakukan pemerintah dg maksud untuk Menyelenggarakan Kepentingan Umum, termasuk mengadakan peraturan maupun perbuatanmengadakan ketetapan atau perjanjian (E. Utrecht)
  • Adalah tindakan-tindakan hukum (dalam hukum publik) yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti sempit (komisi van poelje)
perbuatan alat administrasi negara
Perbuatan alat administrasi negara

Perbuatan

Mnrt

Hk.privat

Bersegi dua

Perbuatan

hukum

Perbuatan AAN

  • Perbuatan hukum bersegi satu yaitu apabila dalam perbuatan itu hanya ada satu pihak yang menonjol. Prinsip bersegi satu ini didasarkan pada “teori kehendak (wilstheory) ” bahwa perbuatan pemerintah adl perbuatan mengeluarkan/memberhentikan suatu peraturan, jadi hanya ada satu kehendak yg menonjol yaitu pemerintah.
  • Perbuatan hukum bersegi dua yaitu apabila dalam perbuatan itu ada dua kehendak yang sama-sama menonjol (ex : perjanjian kerja jangka pendek antara pemerintah vs swasta)

Perbuatan

Mnrthkpublik

Bersegisatu

Perbuatan

Mnrt

Hk.publik

Perbuatan

bukan

perbuatan

hukum

Perbuatan

Mnrt

Hk.publik

Bersegidua

macam 2 perbuatan hukum administrasi negara
Macam2PerbuatanhukumAdministrasi Negara

Perbuatan2hukumadministrasinegarameliputi 4 (empat) macam, yaitu:

  • Keputusan/ketetapan (beschikking)
  • Peraturan-peraturan (ex : peraturan ttg syarat2 melamar CPNS, dsb)
  • Rencana-rencana (het plan) (ex ; rencana tata ruang kota, rencana peruntukan tanah, RAPB(D/N), dsb.
  • Legislasisemu/peraturan kebijaksanaan (pseudo weitgeving (ex : pedoman, edaran,

Perbuatan2hukumtersebutdituangkankedalambentukkeputusan, yang menciptakan hubungan2hukum(rechtsbetrekkingen)administrasinegara, yaituhubunganhukumantarapenguasadanwargamasyarakat di luarhukumperdata.

slide62
...
  • Meski demikian, masyarakat tanpamembedakanmacam perbuatan2hukum diatas, menyebutsemuakeputusanitusebagaikeputusanpemerintah.
  • Penetapanmerupakankeputusandaripemerintahsebagai Administrator, dandisebutdenganKeputusanAdministrasi(administratievebeschikking).
  • Keputusaninimerupakankeputusanpenyelenggaraanataurealisasi(materieledaad).
slide63
...

Sedangkanrencana, peraturan-peraturan, danlegislasi-semumerupakankeputusandaripemerintahsebagaiPemerintah, dandisebutdenganKeputusanPemerintah(regeringsbesluit) atauKeputusaninimerupakankeputusanpelaksanaanataueksekutif(politiekedaad).

slide64
...

Kewewenangan untuk membentuk kedua macam keputusan tersebut dimiliki oleh pemerintah sebagai Penguasa Negara(overheid; public authority).

Dengan demikian, pemerintah dapat berperan sebagai Pemerintah (penguasa eksekutif) ataupun Administrator (penguasa administratif).

administratieve beschikking
Administratieve Beschikking
  • Penetapan/ketetapan/keputusan administrasimerupakanperbuatanhukumadministrasinegara yang dilakukanolehpemerintahsebagaipenguasaadministratif.
  • Perbuatanhukuminidituangkandalamkeputusan yang bersifatadministratif(administratievebeschikking), yaitukeputusan yang mengandung norma2hukum yang individual (personal), kongkrit (kasuistis), dansekali-selesai (final).
  • Mengingat norma2hukum yang dikandungnya, perbuatanhukuminimempunyaiefek yang langsungdirasakanolehseorangwargamasyarakat.
slide66
...

Keputusan yang bersifatadministrasi(administratievebeschikking) berartiketentuan di dalamnya:

  • individual: ditujukankepadaseseorangataubeberapa orang yang tertentu;
  • kongkrit: mengenaihalatauperilaku yang ditentukan;
  • sekali-selesai: selesaikeberlakuannyasetelahdipenuhiolehpihak-pihak yang bersangkutan.
slide67
...

Keputusan yang bersifatadministrasi(administratievebeschikking) merupakankeputusandaripemerintahsebagai Administrator (bestuur; rule application)untukpenyelenggaraanataurealisasi(materieledaad) peraturan per-UU-an.

CONTOH:

KeputusanDekanFakultasHukumUniversitas Indonesia tentangPemberianBeasiswa.

peraturan peraturan
Peraturan-peraturan
  • Disamping mengeluarkan keputusan, AAN juga diperbolehkan mengeluarkan peraturan-peraturan.
  • Peraturan ini termasuk dalm UU dalam arti luas yang merupakan sumber hukum tata negara yang bersifat otonom, dapat di ubah bahkan ditambah oleh AAN jika diperlukan dg mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik
perbedaan keputusan ketetapan vs peraturan
Perbedaan Keputusan/Ketetapan Vs Peraturan

Ketetapan/keputusan

Peraturan

peraturan dibuat utk menyelesaikan hal-hal yg abstrak, umum &belum diketahui lebih dulu dan dapat pula memuat hal-hal yang mungkin akan terjadi.

Contoh :

Peraturan yg mengatur syarat yg harus dipenuhi oleh seorang pelamar CPNS.

“Pelamar” (umum, abstrak, dan blm diketahui nama pelamar yg berniat melamar CPNS.

  • Keputusan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang kongkrit yg telah diketahui lebih dulu oleh AAN dan bersifat kasuistik.

Contoh :

SK Penerimaan Pegawai

(SK tsb jelas memuat nama-nama pelamar yg diterima sbg calon pegawai, dg demkia SK tsb hanya utk para pelamar yg diterima)

tentang peraturan kebijaksanaan pseudo wetgeving
Tentang peraturan kebijaksanaan (pseudo wetgeving)
  • Merupakan peraturan-peraturan yg di buat oleh AAN dlm menempuh lgkah-lgkah kebijaksanaan tertentu krn ada hal-hal kongkrit&mendesak utk diselesaikan
rencana rencna het plan
Rencana-rencna (het plan)
  • Pemerintah sbg institusi politik yg tujuannya mencapai tujuan negara dg mengacu pada HAN sbg prosedur pelaksanaan tujuan yg sebelumnya dituangkan dalam rencana-rencana
  • Untuk itu, AAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengeluarkan rencana-rencana (het plan) ex : kebijakan anggaran yg tertuang dlm RAPBN. RAPBD dsb
regeringsbesluit
Regeringsbesluit

Rencana, peraturan-peraturan, danlegislasi-semumerupakanperbuatanhukumadministrasinegara yang dilakukanolehpemerintahsebagaipenguasaeksekutif.

Perbuatanhukuminidituangkandalamkeputusan yang bersifatpengaturan(regeringsbesluit), yaitukeputusan yang mengandung norma2hukum yang umum (impersonal), abstrak, danterus-menerus.

Mengingat norma2hukum yang dikandungnya, perbuatanhukuminimempunyaiefek yang tidaklangsungdirasakanolehseorangwargamasyarakat.

slide73
...

Keputusan yang bersifat pengaturan (regerings-besluit) berarti ketentuan di dalamnya:

  • umum: ditujukan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak tertentu;
  • abstrak: mengenai hal atau perilaku yang tidak tertentu;
  • terus-menerus: tetap berlaku walaupun seseorang atau beberapa orang telah memenuhinya.
slide74
...

Keputusan yang bersifat pengaturan (regerings-besluit) merupakan keputusan dari pemerintah sebagai Pemerintah (regelend; rule making) untuk pelaksanaan atau eksekusi (politieke daad) undang-undang.

Contoh: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

macam macam keputusan keputusan
MACAM-MACAM KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
  • Keputusan/ketetapan positif (contoh : keputusan pemberian izin usaha perdagangan)
  • Keputusan negatif mrpkn keputusan yg dpt berupa pernyataan : tidak berkuasa, tidak diterima, penolakan.
  • Keputusan deklaratour adl keputusan yg memuat pengakuan atau pernyataan hak seseorang (contoh keputusan pemberian ijin thd bangunan industri yg tidak mengganggu lingkungan sekitar)
  • Keputusan konstitutif
  • Keputusan kilat
  • Keputusan tetap
  • Keputusan intern dan ekstern
  • Dispensasi, konsesi, lisensi, ijin, perintah, panggilan dan undangan
asas hukum dalam pengambilan keputusan
Asas Hukum dalam Pengambilan Keputusan

Keputusan pejabat administrasi negara harus dibuat berdasarkan atas permintaan tertulis dari seseorang atau lembaga.

Keputusan tersebut terikat pada 3 (tiga) asas hukum, yaitu:

  • asas yuridikitas (rechtmatigheid)

artinya, keputusan administrasi negara tidak boleh melanggar hukum.

  • asas legalitas (wetmatigheid)

artinya, keputusan administrasi negara harus diambil berdasarkan suatu ketentuan hukum dan perat. per-uu-an.

slide77
  • asas diskresi (freies ermessen)

artinya, jika tidak ada hukum dan perat. per-uu-an yang mengatur, maka pejabat administrasi negara dapat mengambil keputusan menurutnya pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar kedua asas tersebut di atas.

asas2 pemerintahan yang baik
Asas2 Pemerintahan yang Baik

Asas bonafiditas pemerintahan, terdiri dari:

  • asas2 mengenai prosedur, yang jika dilanggar membuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukum dengan tanpa memeriksa lagi kasusnya.
  • asas2 mengenai kebenaran dari fakta2 yang dipakai sebagai dasar dalam pembentukan keputusan.
slide79

Asas2 mengenai prosedur meliputi:

  • asasyang menyatakan, bahwa orang2 yang ikut menentukan atau dapat mempengaruhi terjadinya keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi di dalam keputusan tersebut;
  • asas yang menyatakan, bahwa keputusan2 yang merugikan atau mengurangi hak2 seorang warga masyarakat tidak boleh diambil sebelum memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela kepentingannya;
  • Asas yang menyatakan, bahwa konsiderans dari keputusan harus berdasarkan fakta2 yang benar dan cocok dengan atau bisa membenarkan diktum-nya.
slide80

Asas2 mengenai kebenaran fakta meliputi:

  • asaslarangan kesewenang-wenangan;
  • asas larangan detournement de pouvoir;
  • Asas kepastian hukum;
  • Asas larangan diskriminasi; dan
  • Asas batal karena kecerobohan.
syarat syarat sahnya keputusan
Syarat-syarat sahnya keputusan
  • Di buat oleh alat yang berwenang/berkuasa
  • Dalam bertindak alat yang berkuasa tidak boleh ada kekurangan yuridis
  • Bentuk keputusan dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan peraturan dasarnya
  • Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan dari peraturan yang menjadi dasar pembuatan keputusan tersebut.
dasar hukum ptun
Dasar hukum PTUN
  • UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tat Usaha Negara
  • PP No. 7 Tahun 1991, tentang penerapan UU No. 5 Tahun 1986, tentang PTUN LN No. 8/1991.
dasar konstitusionil pembentukan ptun
Dasar Konstitusionil Pembentukan PTUN
  • Pasal 24 UUD 1945
      • Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan-badan Kehakiman menurut Undang-Undang
      • Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.
  • Pasal 10 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :
    • Peradilan Umum
    • Peradilan Agama
    • Peradilan Muliter
    • Peradilan Tata Usaha Negara
    • Susunan PTUN
    • Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan Tingkat Pertama.
    • Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan peradilan Tingkat Banding
    • MA merupakan PTUN tertinggi yang berfungsi sbg peradilan kasasi
kekuasaan dan weweang ptun
Kekuasaan dan weweang PTUN
  • Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN :
    • Timbul dlm bid tata usaha negara,
    • Antar badan hukum perdata dg badan/pejabat TUN pusat/daerah
    • Akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawain berdasrkan perat.per-UU-an yg berlaku.
pengajuan gugatan di ptun
Pengajuan gugatan di PTUN

Dapat dilakukan bila :

  • Penggugat hanya orang/badan hukum perdata
  • Tergugat hanya badan/pejabat pemerintah
  • Isi gugatan : keputusan pemerintah yg tertulis kongkrit, individual, dan final.
  • Isi tuntutan : penggugat mengajukan tuntutan agar keputusan pemerintah yg disengeketakan dinyatakan batal/tidak sah, dg atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi
slide87

Terima Kasih

dan Sampai Jumpa