Disampaikan oleh: Drs. Suparlan, M. Ed E-mail: me@suparlan Website: suparlan

1. Disampaikan oleh: Drs. Suparlan, M. Ed E-mail: me@suparlan.com Website: http://www.suparlan.com HP: 0817727042 Dalam Kegiatan Workshop Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Penerima Bansos Tahun 2011 DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAHDALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONALBERDASARKAN PP NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2. Instrumental Input • Human resources: teacher, principals, inspectors, etc. • Curriculum • Facilities • School governance • Learner Characteristics • Aptitude • Perseverance • School readiness • Prior knowledge • Barriers to learning • Process Teaching and Learning: learning time, teaching methods, assessment, feedback, incentives, class size • Outcomes • Literacy, numeral and life skills • Creative and emotional skills • Values • Social benefits Context • Economic and labor market • Socio-culltural and religious facotors • Aids strategies • Educational knowledge and support infrastructure • Public resources available for education • Competitiveness of the teaching profession on the labor market • National governance and management strategies • Philosophical standpoint of teacher and learner • Peer effects • Parental support • Time available for schooling and home works • National standards • Public expectations • Labor market demands • Globalization BAGAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

3. KOMPONEN PENDIDIKAN • Raw in put  peserta didik • Instrumental in put guru, kurikulum, fasilitas • Process  proses belajar mengajar • Outcomes  calistung dan kecakapan hidup • Environmental in put  kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat

4. LANDASAN • Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah • UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 • UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 (1), (2), (3), dan (4) • PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

5. PP NOMOR 17 TAHUN 2010 • PP Nomor 17 Tahun 2010 merupakan penjabaran operasional dari Pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; • Sayangnya, kelahiran PP Nomor 17 Tahun 2010 mengalami kelambatan. Menurut Pasal 75 UU Nomor 20 Tahun 2003, semua PP harus sudah selesai paling lambat 2 tahun setelah terbitnya UU; • PP Nomor 17 Tahun 2010 perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas);

6. DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAHDALAM UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Pasal 56 (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah; (2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis;

7. DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAHDALAM UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Pasal 56 (3) Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peratuan Pemerintah.

8. KOMPONEN PERAN SERTA MASYARAKAT Peran serta masyarakat secara khusus dalam bidang pendidikan dapat disalurkan melalui: • Dewan Pendidikan Nasional; • Dewan Pendidikan Provinsi; • Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota; • Komite Sekolah/Madrasah; dan/atau • Organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan

9. TIGA PERAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DALAM KEPMENDIKNAS NOMOR 044/U/2002 Advisory Agency; Supporting Agency; Controlling Agency; Mediator

10. TIGA FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DALAM PP NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Memberikan pertimbangan; Memberikan arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana; Melaksanakan pengawasan pendidikan.

11. TUGAS DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH • Menghimpun keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan; • Menganalisisnya; • DP memberikan rekomendasi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Komite Sekolah kepada Kepala Sekolah, serta pemangku kepentingan pendidikan

12. UNSUR DEWAN PENDIDIKAN • Pakar pendidikan; • Penyelenggara pendidikan; • Pengusaha; • Organisasi profesi; • Pendidikan berbasis kekhasan agama dan sosial-budaya; • Pendidikan bertaraf internasional; • Pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan/atau • Organisasi sosial kemasyarakatan

13. SUMBER ANGGARAN DEWAN PENDDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH • Pemerintah; • Pemerintah Daerah; • Masyarakat; • Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau • Sumber lain yang syah.

14. PERAN DPKS DALAM OTONOMI DAERAH • Wadah peran serta masyarakat peduli pendidikan, sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan nasional, khususnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. • Pengawal pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pelaksanaan otonomi pendidikan;

15. 11 PRINSIP PENDIDIKAN KARAKTERMENURUT THOMAS LICKONA • Mempromosikan nilai-nilai etika inti (seperti sifat peduli, tulus (honesty), jujur (fairness), bertanggungjawab, terbuka, rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain) dan mendukung penampilan nilai-nilai sebagai dasar bagi karakter yang baik. • Mendefinisikan ‘karakter’ secara komprehensif yang meliputi aspek pemikiran, perasaan, dan perilaku. • Menggunakan pendekatan yang komprehensif, mendalam, dan proaktif terhadap pengembangan karakter. • Menciptakan komunitas sekolah yang peduli. • Memberikan peluang kepada para siswa untuk melakukan tindakan moral.

16. 11 PRINSIP PENDIDIKAN KARAKTERMENURUT THOMAS LICKONA • Menyusun kurikulum yang bermakna yang menghargai semua pembelajar, mengembangkan karakter mereka, dan membantunya untuk mencapai keberhasilan. • Berusaha keras untuk memelihara motivasi diri para siswa. • Melibatkan semua warga sekolah sebagai komunitas belajar dan moral yang bersama-sama bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter, dan berusaha untuk mentaati nilai-nilai inti yang sama yang akan menjdi teladan bagi para siswa. • Memelihara kepemimpinan moral secara bersama-sama dan mendukung inisiatif pendidikan karakter. • Melibatkan anggota keluarga dan komunitas sebagai patner dalam usaha membangun karakter. • Menekankan karakter sekolah, para pegawai sekolah berfungsi sebagai guru pembentukan karakter, sampai kepada para siswa dalam mewujudkan karakter yang baik.

17. PILAR NILAI KARAKTER, PUSKUR

18. PILAR NILAI KARAKTER, PUSKUR

19. PILAR NILAI KARAKTER, PUSKUR

20. PILAR NILAI KARAKTER, PUSKUR

21. 6 PILAR NILAI INTI SD WESTWOOD

22. PILAR NILAI • Trustworthiness (rasa percaya diri) • Respect (rasa hormat) • Responsibility (rasa tanggung jawab) • Caring (rasa kepedulian) • Citizenship (rasa kebangsaan) • Fairness (rasa keadilan)

23. PILAR NILAI KARAKTER BANGSA YUNANI • kebijaksanaan (wisdom) • keadilan (justice) • ketabahan (fortitude). • pengendalian diri (self-control) • kasih (love). • sikap positif (positive attitude). • kerja keras (hard work). • integritas (integrity). • syukur (gratitude). • kerendahan hati (humility)

24. INTROSPEKSI, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

25. Maaf dan Terima Kasih

26. Terima Kasih