1 / 18

BLUEPRINT PENGEMBANGAN (e-Government Blue Print)

BLUEPRINT PENGEMBANGAN (e-Government Blue Print).

tammy
Download Presentation

BLUEPRINT PENGEMBANGAN (e-Government Blue Print)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BLUEPRINT PENGEMBANGAN (e-Government Blue Print) Untuk mengintegrasikan seluruh implementasi e-Government dibutuhkan standar dan aturan-aturan pendukung yang dapat dijadikan acuan utama dalam pengembangan e-Government untuk seluruh instansi. Agar standar dan panduan tersebut dapat diadaptasi oleh seluruh instansi di Pemerintah Kabupaten/Kota secara lebih sistematik dan terpadu, maka perlu diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi yang lebih terperinci dan mengikuti tahapan-tahapan kunci yang memungkinkan hasil yang ingin dicapai dapat lebih terukur.

  2. Blueprint Sumber Daya Manusia Tujuan pembuatan Blueprint Sumber Daya Manusiaadalah: • Panduan dalam perecanaan pengembangan sumber daya manusia yang mengelola e-Government • Pedoman mengenai ukuran atau patokan tentang pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki sumber daya manusia yang mengelola e-Government • Pedoman dalam pengelolaan jabatan fungsional Pranata Komputer

  3. Blueprint Infrastruktur Jaringan Tujuan pembuatan Blueprint Infrastruktur Jaringanadalah: • Sebagai pedoman dalam perencanaan pengembangan infrastruktur jaringan komputer masing-masing instansi • Sebagai pedoman dalam pengelolaan sistem jaringan komputer khususnya keamanan jaringan komputer • Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan infrastruktur jaringan e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif

  4. Teknologi Jaringan Komputer Sebuah jaringan komputer dapat dibagi atas : • kelompok jaringan eksternal (Internet atau pihak luar), • kelompok jaringan internal dan kelompok jaringan yang biasa disebut sebagai DeMilitarized Zone (DMZ).

  5. Server Spesifikasi minimal server-server tersebut adalah sebagai berikut: • Web server (Primary,Secondary dan application ) o P III 1.2 GHz memory 512MB o Hardisk 80 G dengan teknologi RAID untuk menjaga agar tidak terjadi kehilangan data karena kerusakan data o CDRW yang digunakan untuk membackup data o Kartu Jaringan (NIC) dengan kecepatan 100/1000Mbps o Redundant power supply • DNS dan bridge server o Pentium II memory 128MB o Hardisk 10G o Kartu Jaringan (NIC) 10/100Mbps • Mail server o PIII 1.2 GHz memory 512MB o Hardisk 40G o Kartu Jaringan 10/100 Mbps • Proxy Server o Pentium III memory 512MB o Hardisk 80G o Kartu Jaringan 10/100 Mbps

  6. Aspek Keamanan Keamanan sebuah sistem jaringan memiliki beberapa aspek keamanan, yaitu: A. Privacy / confidentiality B. Intergrity C. Authentication D. Availability E. Non-repudiation F. Access control

  7. . KlasifikasiKeamananSistemInformasi Dilihat dari fungsinya dalam sebuah sistem informasi, keamanan dapat dibagi menjadi tiga kelompok: • Network security: fokus kepada media pembawa informasi/data, seperti jaringan komputer. • Computer security: fokus kepada komputer (server, workstation, terminal), termasuk di dalamnya masalah yang berhubungan dengan operating system. • Application security: fokus kepada program aplikasi (software) dan database.

  8. PengamananJaringan Pengamanan jaringan dibagi menjadi tiga yaitu : 1. Pengamanan sistem jaringan 2. Pengamanan sistem operasi/desktop 3. Pengamanan fisik

  9. Government Function Framework

  10. Infrastruktur teknologi informasi Infrastruktur Teknologi Informasi

  11. Gambaran infrastruktur teknologi informasi ke depan

  12. Integrasi Aplikasi (XML) Untuk itulah diperlukan web service dan bahasa xml untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun. Setiap aplikasi yang dibangun pada masing-masing dinas diharapkan mempunyai web service. Pengintegrasian aplikasi perlu dilakukan mengingat sudah terdapat berberapa dinas atau instansi yang membangun aplikasinya sendiri dengan platform yang berbeda-beda.

  13. Model dari Web Service

  14. PENTAHAPAN PENGEMBANGAN SEMI e-PROCUREMENT Strategi Pengembangan Prioritas Pembangunan diletakkan pada sektor Budaya, Pariwisata, perdagangan, jasa, industri dan sektor pertanian sebagai sektor unggulan (Core Competency) dan mendorong sektor pelayanan dasar, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh melalui system ekonomi kerakyatan. Tingkatan pengembangan e-Government menurutHermawan Kertajaya dkk. (2002) : • Tahap pertama, e-Government dikembangkan sebagai internally-networked publicservice provider (kuadran I) • 2. Tahap kedua, e-Government dikembangkan menjadi externally-networked publicservice provider (kuadran II) • 3. Tahap ketiga meloncat ke externally-networked economic development oriented (kuadran IV).

  15. Adapun Tahap Pengembangan : • Tahap Pengembangan Sumber Daya Manusia • Tahap Pengembangan Infrastruktur Aplikasi • Tahap Pengembangan Infrastruktur Data dan Informasi • Tahap Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komputer • Tahap Pengembangan Kebijakan Langkah-langkah kegiatan yang dapat dilakukan oleh PENYEDIA JASA melalui Semi e-Procurement (internet) sesuai dengan jenis pelelangan paket yang diikuti adalah sbb :

More Related