GOOD GOVERNANCE: The Emergence, Concept, and Practice in Indonesia

1. GOOD GOVERNANCE:The Emergence, Concept, and Practice in Indonesia

2. Pendahuluan • governance dipopulerkan kembali oleh Bank Dunia (1989-1992) dengan term good governance. Dalam report-nya : Governance and Development” (kasus Sub-Sahara Africa, 1989), Bank Dunia menyebut pemerintah adalah sumber kegagalan pembangunan. Pemerintahan yang besar akan menghasilkan bad governance. “Big government is bad governance”. Disimpulkan : “good governance is less government, good governance is better government”. • Secara konseptual, kata “good” mengandung 2 hal: pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, & yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

3. PASCA PERANG DUNIA II(1945-1960-an) • Sejak berakhirnya PD II terlihat adanya 2 pola baru dalam hubungan antar bangsa di dunia • Pola pertama, bahwa di satu pihak ada negara-negara yang menang perang (leading sectors) dan dilain pihak ada negarayang kalah perang (legging sectors) yang berakibat pada kacaunya sistem perekonomian suatu negara (terutama yang kalah perang) • Dalam keadaan semacam ini, negara yang menang ada keinginan/hasrat untuk membantu negara-negara yang kalah perang yang disebut politik “autarkhi”

4. Contoh USA : politik autarkhi dituangkan dalam bentuk UU “Point Four Program atau Marshall Plan” untuk membantu negara Eropa Barat (yang selanjutkan dikembangkan sebagai Monrou Doctrin dan Containment Policy untuk membantu bangsa-bangsa di Asia Tenggara) • Model Point Four Program: bantuan di bidang politik, bantuan di bidang ekonomi, bantuan di bidang militer, bantuan di bidang teknik (tenaga ahli administrasi, kesehatan, pendidikan dan pertanian)

5. Pola kedua, terutama di Asia-Afrika, nampaknya ada kecenderungan tetap ingin memNegara-negara bekas penjajah elihara hubungan baik dengan negara-negara bekas jajahannya, terutama untuk kepentingan nasional mereka, kepentingan pangsa pasar hasil-hasil industri, sebagai sumber bahan mentah dan bahan baku industri

6. bantuan luar negeri adalah merupakan bagian integral dari politik luar negeri dan sudah menjadi pola yang bersifat universal; artinya dalam rangka percaturan politik lnternasional, bagi negara-negara maju yang memberikan bantuan luar negeri adalah merupakan strategi perimbangan kekuasaan (balance of power) untuk mempengaruhi negara lain

7. BENTUK-BENTUK BANTUAN LUAR NEGERI • GRANTS IN AID: bantuan diberikan dalam bentuk hadiah dan tidak usah dibayar lagi • GRACE PERIOD SHORT TERM: bantuan diberikan sebagai kredit jangka pendek dengan atau tanpa bunga; atau dalam jangka waktu tertentu si penerima kredit tidak usah membayar kembali hutangnya dan/atau bunga hutangnya • GRACE PERIOD LONG TERM: bantuan diberikan dalam jangka panjang dengan atau tanpa bunga, dengan atau tanpa suatu grace period • UNTIED AID : bantuan diberikan dengan persetujuan dan ketentuan-ketentuan tertentu (contoh: kredit diberikan hanya diperuntukkan membeli barang X dan Y)

8. GOOD GOVERNANCE : FROM BIG TO LESS GOVERNMENT GOVERNANCE PUBLIC ADMINISTRATION DEVELOPMENT DONORS ORGANIZATIONAL DEVELOPING & UNDER DEVELOPING COUNTRIES DEVELOPMENT FAILURE BIG GOVERNMENT GOOD GOVERNANCE

9. GOVERNANCE AND DEVELOPMENT

11. OECD dan World Bank • penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien • penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka, dan • pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif • menjalakan disiplin anggaran serta • penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

12. Partnership for Governance Reform “good governance is a concensus reached by government, citizens and the privat sector for the administration of a country or state”. Artinya, kepemerintahan yang baik itu adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta

13. good governance sebagai proses yang meningkatkan interaksi konstruktif diantara domain-domainnya dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara kebebasan, keamanan dan kesempatan bagi adanya aktivitas swasta yang produktif. Oleh karena itu, good governance juga adalah mengutamakan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta memperlakukan semua sama. • UNDP definisi good governance sebagai “hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara (state), sektor swasta (privat sector) dan masyarakat (society). Dokumen yang diterbitkan oleh UNDP dan Pemerintah Vietnam

14. Dalam sebuah workshop yang diselenggarakan oleh UNDP disimpulkan bahwa: “good governance system are participatory, implying that all members of governance institutions have a voice in influencing decision-making”. Artinya, bahwa sistem kepemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang menyatakan semua institusi governance memiliki suara dalam pembuatan keputusan.

15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 : “ kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

16. ELEMEN GOOD GOVERNANCE VERSI UNDP • PARTICIPATION • RULE OF LAW • TRANSPARENCY • RESPONSIVE • CONSENSUS ORIENTATION • EQUITY • EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY • ACCOUNTABILITY • STRATEGIC VISION

17. Participation:All men and woman should have a voice in decision-making, either directly or through legitimate intermediate institutions that represent their interests. • Rule of Law:Legal frameworks should be fair and enforced impartially, particulary the laws on human rights • Tranparency:Transparency is built on the free flow of information. Processes, institutions and information are directly accessible to those concerned with them, and enough information is provided to understand and monitor them • Responsiveness:Institutions and processes try to serve all stakeholders

18. Consensus orientation:Good governance mediates differing interests to reach a broad consensus on what is in the best interests of the group and, where possible, on policies and procedures • Equity:All men and woman have opportunities to improve or maintain their whell-being • Effectiveness and Efficiency:Processes and institutions produce results that meet needs while making the best use of resources • Accountability:Decision-makers in government, the private sector and civil society organizations are accountable to the public, as well as to institutional stakeholders. • Strategic vision:Leaders and the public have a broad and long-term perspective on good governance and human development, a long with a sense of what is needed for such development.

19. ELEMEN GOOD GOVERNANCE VERSI USAID • EFEKTIVITAS • KEADILAN • PARTISIPASI • AKUNTABILITAS • TRANSPARANSI

20. ELEMEN GOOD GOVERNANCE VERSI, OECD, GTZ • Demokrasi, Desentralisasi Dan Peningkatan Kemampuan Pemerintah • Hormat Kepada Ham Dan Kepatuhan Hukum • Efisiensi, Akuntabilitas Dan Transparansi • Pengurangan Anggaran Militer • Tata Ekonomi Yang Berorientasi Pasar

21. ELEMEN GOOD GOVERNANCE VERSI WORLD BANK • Transparency • Quality of Rules • Enforcement • Meritocracy • Politicization • Wage satisfaction • Voice • Mission • Service performance • Service access • Resources • Audit

22. Prinsip-Prinsip Good (Local) Governance Prinsip-prinsip good (local) governance yang dikemukakan disini adalah kesimpulan dari Local Governments Forum (LGF) yang diselenggarakan di Bali pada 3-4 Juni 2002 yang dihadiri oleh asosiasi-asosiasi pemerintahan daerah dan DPRD di Indonesia. Prinsip-prinsip good governance versi LGF pada dasarnya diadopsi dari prinsip-prinsip good governance versi UNDP. Hanya ditambahkan unsur profesionalisme, sehingga disebut “The 10 Principles of Good Governance”, yang terdiri dari:

23. Participation: The encourage all citizens to exercise their right to express their opinion the process of making decisions concerning the public interest, both directly and indirectly. • Rule of Law: To realize law enforcement which is fair and impartial for all, without exeption, while honoring basic human rights and observing the values prevalent in the society. • Transparency: To build mutual trust between the government and the public through the provision of information with guaranted easy access to accurate and adequate information. • Equality: To provide equal opportunities for all members of the society to improve the welfare. • Responsiveness: To increase the sensitivity of government administrators to the aspirations ofthe public.

24. Vision: To develop the region based ona clear vision and strategy with participation of the citizenry in all process of development so that they acquire a sense of ownership and responsibility for progress of their regions. • Accountability: The increase the accountability of decision-makers with regard to decisions in all matters involving the public interest. • Supervision: To increase the efforts of supervision in the operation of government and the implementation of development by involving the provide sector and the general public. • Eficiency & Effectiveness: To guarantee public service delivery by utilizing all resources optimally and responsibly • Professionalism. To enhance the capacity and moral disposition of government administrators so that they capable of providing easy. accurate and affordable services.

25. Unsur Utama Good Governance • Ganie Rochman (2000) mengemukakan bahwa good governance • memiliki empat unsur utama, yaitu: • akuntabilitas (accountability) • adanya kerangka hukum (rule of law); • informasi (information); dan • transparansi (transparency). • Bhatta (1997) juga mengemukakan adanya empat unsur utama good • governance, yaitu: • akuntabilitras (accountability); • transparansi (transparency); • keterbukaan (openness); dan • aturan hukum (rule of law).

26. 1. Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal (Hatry, 1996). Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Dari beberapa pengertian dapat dikemukakan bahwa akuntabilitas adalah merupakan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

27. 2. Transparansi (transparency) Transparansi (transparency) lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. 3. Keterbukaan (openess) Keterbukaan (openess) mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat terbuka dalam menerima kritik dan masukan dari berbagai pihak, serta dalam memberuikan data ataupun informasi bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan.

28. 4. Prinsip rule of law Prinsip rule of law diartikan bahwa adanya jaminan kepastian hukum dan rasa kadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat, dan dilaksanakan. Karenanya, setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya.

29. Praktek Good Governance di Indonesia • governance yang seharusnya ditandai dengan relasi yang setara antara negara (state), swasta (privat), dan civil society dalam mengelola urusan bersama, ternyata yang terjadi justru dominasi swasta yang berlebihan pada aktor yang lain. • Makna good governance hanya dielaborasi pada level teknikalitas yang mengabaikan makna dasar governance. • Negara yang seharusnya menjadi pemain kunci justru dalam posisi yang rentan dibawah kendali pelaku ekonomi global. Civil society yang walaupun bisa otonom dari negara, tetapi juga berada dibawah arahan penyandang dana, atau minimal banyak yang menjadi tidak opositif terhadap ekspansi gagasan ultraliberal. • Proses ini telah membuat gerakan good governance di Indonesia terjebak pada upaya yang semata-mata untuk mendeligitimasi negara, dan membiarkan siapapun di luar negara (dan yang paling kapabel adalah kekuatan ekonomi global) untuk mengambil alih peran kunci negara. Walaupun dilabeli good governance, yang terjadi adalah ultraliberal-governance. Filsofi dasar governance yang mengedepankan nilai kesetaraan, kerjasama. akomodasi. dan toleransi, telah tergantikan oleh sedikit pelaku dominan, yang dalam konteks Indonesia pasca krisis adalah aktor ekonomi global, baik yang berwujud perusahaan multinasional maupun lembaga-lembaga donor (Pratikno, 2004).

30. Good Governance = Liberalisasi ? • Liberalisasi perbankan • Liberalisasi perdagangan (contoh : distribusi pupuk) • Liberalisasi investasi • Liberalisasi Pendidikan • Politik Stadarisasi dan Paten

31. Contoh : Data & fakta Pembangunan Ekonomi • < 35 % angkatan kerja terserap di sektor formal • Anggaran untuk pertanian dan industri (sektor basis) hanya 17,8 T dari total RAPBN 1400 T • Sumbangan industri terhadap PDB : 28,08 % tahun 2005, 24, 8 % tahun 2010 • Indek gini rasio (ketimpangan pendapatan) 0,38 • Eksplorasi Migas oleh pertamina 13 % (asing 75 %) • Bank Asing menguasai 50% lebih aset total Rp. 3.065 T

32. Penguasaan Sahan Perusahaan Telekomunikasi Perbandingan Pertumbuhan Pertanian & Pertumbuhan Ekonomi Nasional

33. PERTUMBUHAN SEKTOR EKONOMI

34. GOOD LOCAL GOVERNANCE