210 likes | 221 Views
SAMBUTAN KEPALA BKD PROVINSI JAWA TENGAH PADA ACARA FORUM PERANGKAT DAERAH PENYEMPURNAAN RANCANGAN RENJA BKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020. SEMARANG, 14 MARET 2019. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. MAKSUD DAN TUJUAN FORUM PD PENYEMPURNAAN RENJA
E N D
SAMBUTAN KEPALA BKD PROVINSI JAWA TENGAH PADA ACARAFORUM PERANGKAT DAERAH PENYEMPURNAAN RANCANGAN RENJA BKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 SEMARANG, 14 MARET 2019 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
MAKSUD DAN TUJUAN FORUM PD PENYEMPURNAAN RENJA BKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 • Maksud : • Melaksanakan amanah Permendagri 86/2017 (Paal 84 ayat 2 dan 3); • Memperoleh masukan penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan rancangan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. • Tujuan : • Menyelaraskan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2020; • Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai tusi dengan memperhatikan rancangan awal RKPD Tahun 2020; • Menyelaraskanrencana pendanaanindikatif program dankegiatanTahun 2020.
Tupoksi BKD ProvinsiJawa Tengah • Tugas: MembantuGubernurmelaksanakanfungsipenunjangurusanpemerintahan di bidangkepegawaian yang menjadikewenangandaerah. Fungsi : • Penyusunankebijakanteknisdi bidangperencanaandanpengembanganpegawai, mutasi, pembinaandankesejahteraanpegawai, daninfomasikepegawaian; • Pelaksanaantugasdukunganteknis di bidangperencanaandanpengembanganpegawai, mutasi, pembinaandankesejahteraanpegawai, daninformasikepegawaian; • Pemantauan, evaluasi, danpelaporanpelaksanaantugasdukunganteknis di bidangperencanaandanpengembanganpegawai, mutasi, pembinaandankesejahteraanpegawai, daninforasikepegawaian; • Pembinaanteknisdi bidangkesejahteraanpegawai, daninformasikepegawaian; • Pelaksanaandanpembinaanadministrasikepadaseluruh unit kerja di lingkunganbadan; dan • Pelaksanaanfungsi lain yang diberikanolehGubernursesuaidengantugasdanfungsinya.
JUMLAH PNS PEMPROV JAWA TENGAH Peralihan 16.129 45.174 Data per Januari 2017
Statistik PNS P3D (Data per Januari 2017) Jumlah PNS Prov. Jawa Tengah Perkiraan Jumlah Pensiun/Tahun s.d. Thn. 2023
SINERGITAS ISU STRATEGIS BKD DALAM RPJMD JATENG 2018 - 2023 ISU STRATEGIS RENSTRA BKD PROV JATENG 2018-2023 ISU STRATEGIS 2018 - 2023 NASIONAL PROGRAM KERJA 2018 - 2023 I.Pembangunan manusiamelaluipengurangankemiskinandanpeningkatanpelayanandasar 1. Sekolahtanpasekatpelatihantentangdemokrasi&pemilu, gender, anti korupsi & maganggubuntuksiswa SMA/SMK. Penanggulangan kemiskinan Mismatch antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi PN Peningkatan kinerja dan kedisiplinan pegawai Peningkatan jumlah pelanggaran kedisiplinan pegawai pasca pelimpahan kewenangan (P3D) Kebutuhan kerja kolaboratif dan terintegrasi termasuk dengan Kabupaten/Kota Kebutuhan sarpras (hardware/software) untuk peningkatan otomatisasi pelayanan kepegawaian yg cepat, mudah, murah, terintegrasi, real time dan paperless 2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah & guru ngaji. Daya Saing Ekonomi & Kat Kesempatan Berusaha II.Pengurangankesenjanganantarwilayahmelaluipenguatankonektivitasdankemaritiman 3. Reformasibirokrasi di kab/kotaygdinamisberbasisteknologiinformasi & sistemlayananterintegrasi. Kat Kualitas dan Daya Saing SDM 4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni. 5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes & pelatihan startup untuk Wirausaha Muda. III. Peningkatannilaitambahekonomimelaluipertanian, industri, danjasaproduktif Keberlanjutan Pembangunan DgnPerhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian SDA 6. Jaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan. 7. PengembTransportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi. IV. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air 8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi. 9. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel. V. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu Tata Kelola Pemerintahan & Kondusivitas 10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur OR, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan
PROGRAM KERJA • Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK • Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah, dan guru ngaji • Reformasi birokrasi di kabupaten/kota, sistem layanan terintegrasi • Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni. • Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausahawan muda. • Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan. • Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi. • Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi • Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel. • Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan. VISI MISI GUBERNUR 2018-2023 MENUJU
FOKUS MENDUKUNG - MISI 2 PADA DRAFT RPJMD PROV JATENG TH.2018-2023 MEMPERLUAS REFORMASI BIROKRASI YG DINAMIS SERTA MEMPERLUAS SASARAN KE PEMERINTAH KAB/KOTA
PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 PRIORITAS 1 : PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN PRIORITAS 2 : PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA JAWA TENGAH PRIORITAS 3 : PENINGKATAN KAPASITAS DAN DAYA SAING EKONOMI RAKYAT SECARA BERKELANJUTAN PRIORITAS 4 : PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KONDUSIVITAS WILAYAH SERTA PERBAIKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH
PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN (REFORMASI BIROKRASI)
INDIKATOR RENSTRA BKD PROV. JATENG TAHUN 2018-2023 Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN INDIKATOR TUJUAN IndikatorKinerja: NILAI SISTEM MERIT (Target : 268(th 2019); 272(th 2020); 276(th 2021); 280(th 2022); 284(th 2023)) Sasaran1 : Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan. IndikatorKinerja : Persentase Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan (Target 100% per-thn) INDIKATOR SASARAN : Sasaran 2: Pengembangan Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi IndikatorKinerja : Persentase Pengembangan Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi (Target 100% per-thn)
SISTEM MERIT KRITERIA SISTEM MERIT DEFINISI SISTEM MERIT: kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. PP 11/2017 PermenPAN RB No 40/2018
IndikatorKinerjaPerangkat Daerah yang Mengacu padaTujuandanSasaranRPJMD TH 2018-2023
PRIORITAS SASARAN TAHUN 2020 • Upaya pemenuhankriteriasistem merit • Informasi dan Layanan Kepegawaian Terintegrasi dengan dukungan infrastruktur dan sarpras IT yang memadai • Pemetaan PNS Dalam Kuadran Kompetensi • Implementasi e kinerja menuju renumerasi • Penataan PNS berdasarkanpetajabatanmemperhatikankualifikasidankompetensi • Penguatan kolaborasi SKPD Terkait (Orpeg, BPSDM) • Pemantapan koordinasi dan transfer inovasi pelayanan kepegawaian dengan Kab/Kota.
PRIORITAS KEGIATAN PER-BIDANG TAHUN 2020 • Sekretariat: • Penguatan evaluasi perencanaan, • Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan dan rekonsiliasi Pendapatan dengan BKD Kabupaten/Kota, • Peremajaan mobil dinas, pembuatan sumur dan DED pembangunan gedung TMMK Lantai II di Srondol, pengadaan pakaian olah raga, alat kesehatan dan server untuk UPT Upenkom dan penguatan PPID. • Bidang PPP: • Penyusunan manajemen talenta (terintegrasi dengan pemetaan kompetensi), • Pengembangan talenpool untuk pejabat administrator, • Pemenuhan kekurangan tenaga fungsional (contoh : pendamping sosial di Resos).
Lanjutan • BidangMutasi: • Aplikasi Usul Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS, mutasi on line dan integrasi SAPK. • Sinkronisasi SAPK BKN dan SIMPEG dalam rangka penerapan pensiun berbasis less paper. • Persiapan pengisian peta jabatan. • Penilaian kinerja pelaksana. • FasilitasiPengadaan ASN. • BidangPKP: • preventif penanganan kasus sampai Kab/Kota dengan e-kasus dan link SAPK. • penguatan pembinaan kode etik. • Pengembangan poli kesehatan.
Lanjutan • BidangInka: • Pembuatan aplikasi docker (untuk menyatukan aplikasi yang tersebar). • Pengadaan back up server, processor dan OS. • Manajemen penghapusan arsip dan pengembangan Modul Auto Detection Fiture Pada Aplikasi Efile. • Optimalisasi pemanfaatan data simpeg di OPD yang bersifat pelayanan (seperti rumah sakit). • Membangun integrasi data kepegawaian dengan Kab/Kota dan SAPK BKN. • Upenkom: • Implementasi pemetaankompetensi PNS dengan pengembangan target melalui dukungan sarpras, terintegrasi dengan manajemen talenta. • Fasilitasi pendampingan pilot project pemetaan di Kab/Kota (mendukung misi 2 RPJMD).
HARAPAN • Kesepakatan prioritas pengembangan bidang kepegawaian tahun 2020; • Penanganan permasalahan dan prioritas pengembangan bidang kepegawaian melalui penyempurnaan Renja tahun 2020; • Renja tahun 2020 mendukung implementasi visi/misi dan program unggulan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 serta target sasaran pembangunan dalam draft RKPD 2020; • Masukan dibutuhkan untuk perbaikan penyusunan Renja 2020 sehingga efektif efisien, fokus, terukur, fungsional dan bermanfaat dengan tetap memperhatikan konsep money follow program.
TERIMA KASIH 21