1 / 11

PERTEMUAN 6

PERTEMUAN 6. Format lama : Penerimaan berasal dari PAD, bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi , pinjaman Pos belanja dibagi kedalam belanja rutin & pembangunan sehingga biaya keseluruhan suatu unit tidak terlihat

romeo
Download Presentation

PERTEMUAN 6

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERTEMUAN 6

  2. Format lama : • Penerimaanberasaldari PAD, bantuandaripemerintah yang lebihtinggi, pinjaman • Pos belanjadibagikedalambelanjarutin & pembangunansehinggabiayakeseluruhansuatu unit tidakterlihat • Kriteriabelanjarutindanbelanjapembangunantidakjelassehinggamudahdimanipulasi • Berbasis input yaitusulitdihubungkandengantujuan unit terkait Perubahan Format APBD

  3. SumberPenerimaan Daerah : • Pendapatan Daerah • Pembiayaan 2. Pos Belanja : • BelanjaAparatur Daerah • BelanjaPelayananPublik • BelanjaBagiHasildanBantuanKeuangan • BelanjaTidakTersangka Komposisi APBD

  4. Format baru: • Pendapatanterdiridari PAD danpenerimaandirincimenurutobjeknya • Pos belanjadibagiatasdasaraktivitasdanjenisbiayadimasing-masingdinasdansumberdananya • Belanjarutinberulangsetiaptahun, sementarabelanjapembangunanadalahbelanjabarang modal • PembiayaanterdiridariPenerimaan Daerah danPengeluaran Daerah • Berbasis output yaitusesuaisasarandanstandarpelayanan yang diharapkan

  5. Hubunganantarapusatdandaerahsejak UU No 5 Tahun 1974 sebenarnyasudahberpijakpada 3 asasyaitu : • Desentralisasi : penyerahanwewenangpemerintahanolehPemerintahkepadadaerahotonomuntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahandalamsistem NKRI • Dekonsentrasi : pelimpahanwewenangdaripemerintahkepadagubernursebagaiwakilPemerintah • Tugaspembantuan : penugasandaripemerintahkepada Daerah dengankewajibanmelaporkandanmempertanggungjawabkanpelaksanaannyakepada yang menugaskan HubunganAntaraKeuanganPusat & Daerah

  6. Hubunganantarapusatdandaerahpadaakhirnyatercermindalampembagiankewenangan, tugasdantanggungjawab yang jelasantartingkatpemerintahan. Lanjutan …

  7. Kebikajanfiskalmerupakanlangkah-langkahpemerintahuntukmembuatperubahan-perubahandalamsistempajakataudalampembelanjaannyadenganmaksuduntukmengatasimasalah-masalahekonomi yang dihadapi Berdasarkankepadajenisnyakebijakanfiskaldapatdibagimenjadidua, yaitu : • PenstabilOtomatik • KebijakanFiskalDiskresioner KebijakanFiskalNasional

  8. 1. Tarifpajak : • Tarifpajakproporsional : tarifpemungutanpajakdenganmenggunakannpresentase yang tetapberapapunjumlah yang digunakansebagaidasarpemungutanpajak. Makin besarjumlah yang kenapajak, makamakinbesar pula pajak yang dibebankan • Tarifpajakprogresif : tarifpemungutanpajakdenganpresentase yang meningkat. Semakiinbesarjumlah yang kenapajakmakasemakinbesarjugapresentasetarifpajaknya PenstabilOtomatik

  9. Tarifpajakregresif : tarifpemungutanpajak yang semakinmenurun. Semakinjumlah yang kenapajakmakasemakinkecilpresentasetarifpajaknya • Tarifpajaktetap : tarifpemungutanpajak yang tidakberdasarkanpresentasetetapiberdasarkannilai rupiah tertentu yang tidakberubah-ubahberapapunjumlahkenapajaknya • Asuransipengangguran • Kebijakanhargaminimun Lanjutan …

  10. Kebijakanfiskaldiskresionerdapatdiartikansebagailangkah-langkahpemerintahuntukmengubahpengeluarannyadengantujuanuntuk : • Mengurangigeraknaikturuntingkatkegiatanekonomidariwaktukewaktu • Menciptakansuatutingkatkegiatanekonomi yang mencapaitingkatpenggunaantenagakerja yang tinggi, tidakmenghadapimasalahinflasidanselalumengalamipertumbuhan yang memuaskan. KebijakanFiskalDiskresioner

  11. Kebijakanfiskalmemegangperana yang sangatpentingdalammenstabilkantingkatkegiatanekonomidanmenciptakantingkatkegiatanekonomikearah yang dikehendaki Terdapat 3 jenissistemanggaran yang dapatditerapkandalamkebijakanfiskal, antara lain : • Anggaran Surplus • AnggaranDefisit • AnggaranBerimbang PerananKebijakanFiskal

More Related