1 / 32

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR.

rogan-richardson
Download Presentation

KATA PENGANTAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KATA PENGANTAR Peraturanbersamamenteripendidikannasional, menterinegarapendayagunaanaparaturnegaradanreformasibirokrasi, menteridalamnegeri, menterikeuangan, danmenteri agama Nomor: 05/x/pb/2011,spb/03/m.pan-rb/10/2011,48 tahun 2011,158/pmk.01/2011,11 tahun 2011 tahun 2011 tentangpenataandanpemerataan guru PegawaiNegeriSipilmerupakanimplementasidariamanatUndang-undangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen, PeraturanPemerintahNomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, khususnya yang berkaitandengantugas guru danpengawasdanPeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 2003 tentangWewenangPengangkatan, Pemindahan, danPemberhentianPegawaiNegeriSipil.

  2. 1. Jam wajibseorang guru diSekolah 37,5 jam/ mingguyaitudari jam 07.15 Wib s/d 13.45 Wib ( Senin s/d Sabtu ) khususJum’at 07.15 Wib s/d 11.15 Wib. 2. Jam mengajar minimal 24 jam/ minggu. 3. JumlahSiswamaksimal 1 ( satu ) rombel 28 orang ( Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentangstandarproses ).

  3. Jumlah JJM Guru Kelas :

  4. Jumlah jam tatapmuka guru Mata Pelajaran : • PAI Kelas I, IV, V, VI = 3 Jam/ minggu Kelas II, III = 4 Jam/ minggu • PQ Kelas I,II,III = 1 Jam/ minggu/ kelas Kelas IV,V,VI = 2 Jam/ minggu/ kelas 3. Penjasorkes : Kelas I, II, III = 2 Jam/ minggu Kelas IV, V, VI = 4 Jam/ minggu 4. Bhs Inggris = 2 Jam/ minggu

  5. Agar penataandanpemerataan guru dapatdirealisasikandenganbaik, makaperlupemahaman yang samaantaraberbagaipihak yang berkepentingan. Untukitu, diperlukansebuahpetunjukteknis yang dapatmenjadiacuanbagipemerintahprovinsiataukabupaten/kota, dinaspendidikankabupaten/kota, dinaspendidikanprovinsi, danunsur lain yang terkaitdenganpelaksanaanpenataandanpemerataan guru pegawainegerisipil.

  6. PetunjukTeknisinidisusunsebagaiacuandalamimplementasiperaturanbersama 5 menteridimaksud. PetunjukTeknisiniberisihal-hal yang berkaitandenganperhitungankebutuhan guru, kriteria guru yang dipindahkan, wewenanginstansiterkaitterhadappelaksanaanpenataandanpemerataan guru baikpemerintahmaupunpemerintahdaerah. Kamimengucapkanterimakasihdanpenghargaansetinggi-tingginyakepadasemuapihak yang telahberpartisipasidalampenyusunanpetunjukteknisini. Jakarta, November 2011 SekretarisJenderal, AinunNa’im NIP. 19601204198601 1 001

  7. BAB I PENDAHULUAN A. Umum • Untukmenjaminpemerataan guru antarsatuanpendidikan, antarjenjang, danantarjenispendidikan, antarkabupaten, antarkota, danantarprovinsisertadalamupayamewujudkanpeningkatandanpemerataanmutupendidikan formal secaranasionaldanpencapaiantujuanpendidikannasionaltelahditetapkanPeraturanBersamaMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi, MenteriPendidikanNasional, MenteriDalamNegeri, MenteriKeuangan, danMenteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011tentang PenataandanPemerataan Guru PegawaiNegeriSipil.

  8. 2. DalamrangkapelaksanaanPeraturanBersamatersebut, makaperludisusunpetunjukteknis yang mengaturpenataandanpemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK. Ruanglingkuppetunjukteknisdimaksudmeliputiperencanaankebutuhan guru, optimalisasi guru yang ada, kriteria guru yang dapatdimutasikankesekolah lain, mekanismepemindahan, danpendanaan.

  9. B. Tujuan • Petunjukteknispelaksanaanpenataandanpemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK disusunsebagaiacuanbagipejabatpembinakepegawaianpusatdandaerah, kepaladinas yang membidangipendidikandiprovinsi/kabupaten/kota, kepalasekolahdanpemangkukepentingan (stakeholder) Iainnyadalampenataandanpemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

  10. C. RuangLingkup • Ruanglingkuppetunjukteknispelaksanaanpenataandanpemerataan guru pegawainegerisipil (PNS) meliputikebijakanpenataandanpemerataan guru PNS, mekanismepelaksanaan, pemantauandanevaluasi, pembinaandanpengawasan, pendanaan, danpelaporansesuaidenganPeraturanBersamaMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi, MenteriPendidikanNasional, MenteriDalamNegeri, MenteriKeuangan, danMenteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentangPenataandanpemerataan Guru PegawaiNegeriSipil.

  11. D. Pengertian Dalampetunjukteknisini yang dimaksuddengan: 1. PeraturanBersamaadalahPeraturanBersamaMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi, MenteriPendidikanNasional, MenteriDalamNegeri, MenteriKeuangan, danMenteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentangPenataandanpemerataan Guru PegawaiNegeriSipil. 2. Guru adalahpendidikprofesionaldengantugasutamamendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, danmengevaluasipesertadidikpadapendidikananakusiadinijalurpendidikan formal, pendidikandasar, danpendidikanmenengah.

  12. 3. Guru PegawaiNegeriSipil yang selanjutnyadisebut guru PNS adalah guru yang berstatussebagaipegawainegerisipil. 4. Penataan guru PNS adalahprosesmenataulang agar rasio, kualifikasiakademik, distribusi, dankomposisi guru PNS sesuaidengankebutuhanriilmasing-masingsatuanpendidikan.

  13. 5. Komposisiguru adalahperbandinganjumlah guru dalamsatuanpendidikansesuaidenganrombonganbelajarataumatapelajaran yang diampusesuaidengankebutuhanriilmasing-masingsatuanpendidikan. Suatusatuanpendidikanharusmemiliki guru kelas, guru matapelajaran, guru bimbingandankonselingataukonselorsesuaidengankurikulumtingkatsatuanpendidikan. 6. Pemindahan guru PNS adalahprosespenugasan guru antarsatuanpendidikan, antarjenjang, antarjenispendidikan, antarkabupaten/kota, danantarprovinsidalamrangkapeningkatanmutupendidikan yang berdampakpadaperubahansatuanadministrasipangkal yang bersangkutan.

  14. 7. Kekuranganguru adalahkondisidimanajumlah guru yang adalebihsedikitdari yang dibutuhkan. 8. Kelebihan guru adalahkondisidimanajumlah guru yang adalebihbanyakdari yang dibutuhkan. 9. Pemerintahadalahpemerintahpusat. 10. Pemerintahdaerahadalahpemerintahprovinsi, pemerintahkabupaten, ataupemerintahkota.

  15. BAB II PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS A. KebijakanPemerintah BerdasarkanPasal 10 PeraturanBersama,KementerianPendidikanNasionalmendapatkanmandatuntukmenetapkankebijakanteknisdalampenataandanpemerataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK secaranasionalsebagaiberikut. 1. Pelaksanaanpenataandanpemerataan guru PNS mengacupadaPeraturanMenteriPendidikanNasionalNomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan KriteriadiBidangPendidikan.

  16. 2. Perencanaankebutuhan guru pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dilakukanolehpejabatpembinakepegawaianprovinsi/kabupaten/kota. Perencanaankebutuhan guru dilakukanpadatingkatsatuanpendidikantingkatkabupaten/kota, dantingkatprovinsisesuaidengankewenangannya. 3. Penataandanpemerataan guru PNS dilakukanapabilapemerintahdaerahtelahmelakukanperencanaankebutuhandananalisisoptimalisasi guru padatingkatsatuanpendidikandantingkatprovinsi/kabupaten/kota.

  17. 4. Guru PNS padasatuanpendidikan yang diselenggarakanpemerintahdaerahdapatdipindahtugaskanantarsatuanpendidikan, antarjenjang, antarjenispendidikan, antarkabupaten/kota, danantarprovinsi. 5. KementerianPendidikandanKebudayaanmengkoordinasikandanmemfasilitasipemindahan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK untukpenataandanpemerataan guru antarprovinsi.

  18. 6. Koordinasidanfasilitasi yang dimaksudpadaangka 5 diatas, dilakukandalambentukkegiatanberikut. a. Sosialisasiprogram penataandanpemerataan guru PNS padatingkatprovinsi; b. Verifikasi data guru dananalisiskebutuhan guru TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK disetiapprovinsi; c. PenyediaanPeta Guru yang menginformasikantentangkelebihandan/ataukekurangan guru PNS disetiapprovinsidengantembusandisampaikankepadaBadanKepegawaian Negara (BKN); d. Pemindahan guru PNS antarprovinsi; e. Penyediaandanapemindahan guru PNS olehmasing-masingprovinsi.

  19. 7. KoordinasidenganKementerian Agama dalammemfasilitasipemindahan guru PNS darisatuanpendidikanbinaanKementerianPendidikanNasionalkesatuanpendidikanbinaanKementerian Agama. 8. Penataandanpemerataan guru PNS dimulai paling lambattanggal 2 Januari 2012 danharusselesaipada 31 Desember 2013.

  20. B. TugasPemerintahProvinsi Dalammelakukanpenataandanpemerataanguru PNS antarsatuanpendidikan, antarjenjang, danantarjenispendidikan, pemerintahprovinsimempunyaitugassebagaiberikut. 1. Sosialisasi program penataandanpemerataan guru PNS padatingkatkabupaten/kota; 2. Verifikasi data guru dananalisiskebutuhan guru TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK disetiapkabupaten/kotasesuaikewenangannya;

  21. 3. PenyediaanPeta Guru yang menginformasikantentangkelebihandan/ataukekurangan guru PNS disetiapkabupaten/kotadengantembusandisampaikankepadaBadanKepegawaian Daerah (BKD); 4. Pemindahan guru PNS antarkabupaten/kota; 5. Penyediaandanapemindahan guru PNS antarkabupaten/kotadiwilayahnya;

  22. TugasPemerintahKabupaten/Kota Dalammelakukanpenataandanpemerataan guru PNS antarsatuanpendidikan, antarjenjang, danantarjenispendidikan, pemerintahkabupaten/kotamemilikitugassebagaiberikut. 1. Menyusunprodukhukumdalambentukperaturanbupati/walikotaatauprodukhukumlainnyaterkaitpenataandanpemerataan guru PNS yang merujukpadaPeraturanBersama; 2. Sosialisasi program penataandanpemerataan guru PNS diwilayahkabupaten/kota;

  23. 3. Verifikasidata guru dananalisiskebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK disetiapsatuanpendidikandiwilayahkabupaten/kota; 4. PenyediaanPeta Guru yang menginformasikantentangkelebihandan/ataukekurangan guru PNS diwilayahkabupaten/kotadengantembusandisampaikankepadaBadanKepegawaian Daerah (BKD); 5. Pemindahan guru PNS antarsatuanpendidikan; 6. Penyediaan dana pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota;

  24. D. TugasSatuanPendidikan Dalammelakukanpenataandanpemerataan guru PNS satuanpendidikanmemilikitugassebagaiberikut. 10 PetunjukTeknisPelaksanaanPeraturanBersamatentangPenataandanPemerataan Guru PNS 1. Sosialisasi program penataandanpemerataan guru PNS disatuanpendidikannya; 2. Menghitungdanmenganalisiskebutuhan guru disatuanpendidikannya; 3. Melaporkankelebihandan/ataukekurangan guru PNS disatuanpendidikannyakedinaspendidikankabupaten/kota.

  25. E. PerencanaanKebutuhan Guru 1. Prasyarat • Perencanaankebutuhan guru dilakukanberdasarkanlaporandarisatuanpendidikantentangjumlah guru sesuaidenganjenis guru, jumlahpesertadidik, jumlahrombonganbelajar (rombel), jumlah jam setiapmatapelajaran yang mengacupadastrukturkurikulum, dandisesuaikandenganjenis program yang dibuka (untuk SMA dan SMK) kedinaspendidikankabupaten/kota. Khususuntuk PLB, perencanaankebutuhan guru disampaikankedinaspendidikanprovinsi

  26. 2. RuangLingkup • Perencanaan guru meliputikegiatanperumusankebutuhanjenisdanjumlah guru. Perumusanjenis guru dilakukanpadatingkatnasional, sedangkanperhitunganjumlah guru berdasarkanjenisnyadilakukanpadatiap-tiapsatuanpendidikanuntukdigabungmenjadikebutuhan guru padatingkatkabupaten/kota. Kebutuhan guru darisetiapkabupaten/kotadigunakanuntukmenghitungkebutuhan guru padatingkatprovinsidantingkatnasional.

  27. 3. JenisGuru Berdasarkansifat, tugas, dankegiatannya, guru digolongkandalam 3 (tiga) jenissebagaiberikut. a. Guru kelasadalah guru yang mempunyaitugas, tanggungjawab, wewenang, danhaksecarapenuhdalamprosespembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/TKLB dan SD/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat.

  28. b. Guru matapelajaranadalah guru yang mempunyaitugas, tanggungjawab, wewenang, danhaksecarapenuhdalamprosespembelajaranpada 1 (satu) matapelajarantertentupadasatuanpendidikan formal padajenjangpendidikandasar (SD/SDLB, SMP/SMPLB) termasuk guru matapelajaranpendidikanjasmanidankesehatan, dan guru pendidikan agama sertapendidikanmenengah (SMA/SMALB/SMK). Guru matapelajaranpada SMK dikelompokkanmenjadi guru normatif/adaptifdan guru produktif. Jenis guru muatanlokalditentukanolehmasing-masingsatuanpendidikanberdasarkankebijakantiapprovinsi/kabupaten/kota. Jenis guru matapelajaranperjenjangpendidikandicantumkanpadalampiran 1.

  29. c. Guru bimbingandankonseling/konseloradalah guru yang mempunyaitugas, tanggungjawab, wewenang, danhaksecarapenuhdalamkegiatanbimbingandankonselingterhadapsejumlahpesertadidiksatuanpendidikan formal padajenjangpendidikandasar (SMP/SMPLB) danpendidikanmenengah (SMA/SMALB dan SMK).

  30. F. PerhitunganKebutuhan Guru 1. Kebutuhan Guru KelasSekolahDasar a. Penghitungan 1) Setiaprombel 20-32 siswa 2) Setiap rombel diampu oleh 1 (satu) orang guru kelas. 3) Setiap SD harusmenyediakan guru agama dan guru pendidikanjasmanidankesehatan.

  31. b. Formula Penghitungan kebutuhan guru SD Rumuspenghitunganjumlahkebutuhan guru kelas: KGK = ΣK x 1 Guru PetunjukTeknisPelaksanaanPeraturanBersamatentangPenataandanPemerataan Guru PNS 13 • Rumuspenghitunganjumlah guru agama danpenjaskes: KGAP = JTM = Σ (MPi X ΣKi ) 24 Keterangan: KGK = Kebutuhan Guru Kelas JTM = Jumlah Jam TatapMukaPerminggu ΣK = JumlahKelas KGA/P = Kebutuhan Guru Agama/Penjaskes MP = Alokasi jam Mata PelajaranPerminggupadamatapelajaran agama/penjaskesdisatutingkat 24 = Jam wajibmengajarPerminggu 1,2,3,4,5 dan 6 = Tingkat 1,2,3,4,5 dan 6

  32. 4. Wajibmengajarbagi guru agama dan guru pendidikanjasmanidankesehatan (penjaskes) yang digunakandalamPenghitungan 24 jam tatapmukaperminggu. 5. Setiap SD harusmenyediakan guru agama sesuaidenganragamjenis agama yang dianutpesertadidik. 6. Apabiladi SD terdapatanakberkebutuhankhususdan/atau SD tersebutmenyelenggarakan program pendidikaninklusi, maka SD tersebutharusmenyediakan minimal satu guru pendidikankhusus per enamrombel, denganperhitungan jam setaradengan guru kelas.

More Related