undang undang republik indonesia nomor 4 tahun 2004 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 - PowerPoint PPT Presentation


  • 228 Views
  • Uploaded on

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004. KEKUASAAN KEHAKIMAN. SEJARAH:. UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004' - risa-caldwell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sejarah
SEJARAH:
  • UU Nomor 13 Tahun 1964 tentangKekuasaanKehakiman
  • UU Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuan-ketentuanPokokKekuasaanKehakiman
  • UU Nomor 35 Tahun 1999 tentangPerubahan UU Nomor 14 Tahun 1970
  • UU Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaanKehakiman
kekuasaan kehakiman dalam uud 45
KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45

Pasal 24 UUD 1945:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

(=Pasal 1 UU 4 Tahun 2004)

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
  • MahkamahAgung
  • Badanperadilan di bawahnya:
    • peradilanumum
    • peradilan agama
    • peradilanmiliter
    • peradilan tata usaha negara
  • Mahkamah Konstitusi
mahkamah agung
MAHKAMAH AGUNG
  • Merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan
  • Kewenangan:
    • mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung;
    • menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
    • kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
slide6

Pernyataantidakberlakuperaturanperundang-undangansebagaihasilpengujiandapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkatkasasimaupunberdasarkanpermohonanlangsungkepadaMahkamahAgung.

  • MahkamahAgungmelakukanpengawasantertinggiatasperbuatanpengadilandalamlingkunganperadilan yang berada di bawahnyaberdasarkanketentuanundangundang.
mahkamah konstitusi
MAHKAMAH KONSTITUSI
  • Berwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhir yang putusannyabersifat final untuk:
    • mengujiundang-undangterhadapUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    • memutussengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikanolehUndang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    • memutus pembubaran partai politik; dan
    • memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
slide8

MahkamahKonstitusimemberikanputusanataspendapat DPR bahwaPresidendan/atauWakilPresidendidugatelahmelakukanpelanggaranhukum:

    • penghianatanterhadapnegara,
    • korupsi,
    • penyuapan,
    • tindakpidanaberatlainnyaatau
    • perbuatantercela, dan/atau
    • tidaklagimemenuhisyaratsebagaiPresidendan/atauWakilPresiden.
4 lingkungan peradilan
4 LINGKUNGAN PERADILAN
  • Peradilanumum
  • Peradilan agama
  • Peradilanmiliter
  • Peradilan tata usaha negara
peradilan umum

PERADILAN UMUM

UU NO. 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

UU NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 2 TAHUN 1986

TENTANG PERADILAN UMUM

pengertian
PENGERTIAN
  • Peradilanumumadalahsalahsatupelakukekuasaankehakimanbagirakyatpencarikeadilanpadaumumnya.
pelaksana kekuasaan kehakiman peradilan umum
PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN PERADILAN UMUM:
  • PengadilanNegeri:
    • Pengadilan Tingkat Pertama
    • Kedudukan di Kota atauKabupaten,
    • Wilayah hukum: kotadankabupaten
  • PengadilanTinggi:
    • Pengadilan Tingkat Banding
    • Kedudukan di ibukotapropinsi
    • Wilayah: propinsi
  • MahkamahAgung
    • Pengadilantertinggi: kasasi
kekuasaan dan kewenangan peradilan umum
KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PERADILAN UMUM
  • Pengadilanumum: memeriksa, memutusdanmenyelesaikanperkarapidanadanperdata di tingkatpertama
  • Pengadilantinggi:
    • mengadiliperkarapidanadanperdata di tingkat banding
    • Pertamadanterakhirsengketakewenanganmengadiliantarpengadilannegeri di daerahhukumnya
pemeriksaan perkara
Pemeriksaanperkara:
  • Harus berdasar nomor urut, kecuali:
    • Korupsi
    • Terorisme
    • Narkotika/psikotropika
    • Pencucian uang
    • Perkara tindak pidana lain yang ditentukan UU
    • Perkara yang terdakwanya dalam rumah tahanan negara
peradilan agama

PERADILAN AGAMA

UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

UU NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1989

TENTANG PERADILAN AGAMA

pengertian1
PENGERTIAN
  • Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam
  • Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini
pelaksana kekuasaan kehakiman peradilan agama
PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN PERADILAN AGAMA:
  • Pengadilan Agama:
    • Pengadilan Agama Tingkat Pertama
    • Kedudukan di Kota atau Kabupaten,
    • Wilayah hukum: kota dan kabupaten
  • Pengadilan Tinggi Agama
    • Pengadilan Tingkat Banding
    • Kedudukan di ibu kota propinsi
    • Wilayah: propinsi
  • Mahkamah Agung
    • Pengadilan tertinggi: kasasi
kekuasaan dan kewenangan peradilan agama
KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA
  • Pengadilan agama: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

  • Dalam sengketa hak milik, objek sengketa harus diputus lebih dahulu dalam lingkungan peradilan umum
  • Memberikan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah
slide19

Pengadilantinggi agama

    • mengadiliperkara yang menjadikewenanganpengadilan agama di tingkat banding
    • Pertamadanterakhirsengketakewenanganmengadiliantarpengadilan agama di daerahhukumnya
peradilan militer

PERADILAN MILITER

UU NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

pengertian dan kedudukan
PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN
  • Peradilanmilitermerupakanpelaksanakekuasaankehakiman di lingkunganAngkatanBersenjatauntukmenegakkanhukumdankeadilandenganmemperhatikankepentinganpenyelenggaraanpertahanankeamanannegara.
  • Pengadilanmiliteradalahbadan yang melaksanakankekuasaankehakiman di lingkunganperadilanmiliter yang meliputi:
    • Pengadilan Militer,
    • Pengadilan Militer Tinggi,
    • Pengadilan Militer Utama, dan
    • Pengadilan Militer Pertempuran.
kekuasaan peradilan militer
KEKUASAAN PERADILAN MILITER
  • PengadilanMiliter:
    • Pengadilantingkatpertamaperkarapidana
    • Terdakwaberpangkatkaptenkebawah
  • PengadilanMiliterTinggi
    • Pengadilanmilitertinggitingkatpertamaperkarapidana
      • Terdakwaberpangkat mayor keatas
      • Ditentukanharusdiadiliolehpengadilanmilitertinggi

SengketatatausahaAngkatanBersenjata

    • Pengadilanmilitertingkat banding yang telahdiputuspengadilanmiliterdalamdaerahhukumnya yang dimintakan banding
    • Sengketakewenanganantarpengadilanmiliter
slide23

Pengadilan Militer Utama:

    • Kedudukan: ibu kota negara
    • daerah hukum: seluruh wilayah Indonesia
    • memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yangdiputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding
  • Pengadilan Militer Pertempuran
    • Bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran
    • memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana
peradilan tata usaha negara

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

pengertian2
PENGERTIAN
  • Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah
  • Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
kekuasaan dan kedudukan
KEKUASAAN DAN KEDUDUKAN
  • Pengadilan Tata Usaha Negara,
    • kedudukandanwilayahhukum di kota/kab,
    • peradilantingkatpertama
  • PengadilanTinggi Tata Usaha Negara,
    • kedudukandanwilayahhukumpropinsi,
    • peradilantingkat banding
  • MahkamahAgungsebagaipengadilannegaratertinggi
peradilan khusus
PERADILAN KHUSUS
  • Dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan
  • Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan:
    • pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama)
    • merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum)
komisi yudisial
KOMISI YUDISIAL
  • Komisi Yudisial bersifat mandiri
  • Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung
  • Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim