ISTILAH

1. ISTILAH • Hukum Dagang • Hukum Ekonomi • Hukum dan Ekonomi • Hukum Ekonomi Pembangunan • Hukum Ekonomi dan Teknologi • Hukum Bisnis ADI S DOSEN FH UNS

2. SEJARAH HUKUM DAGANG • WETBOEK van KOOPHANDEL BERLAKU DI BELANDA TGL 1 OKTOBER 1838. (MENGADOPSI CODE du COMMERCE PERANCIS 1808). • KUHD DI INDONESIA MULAI BERLAKU 1 MEI 1848 (S. 1847-23, 30 APRIL 1847) • BDR PASAL II ATURAN PERALIHAN UUD 1945. ADI S DOSEN FH UNS

3. PENGERTIAN HK DAGANG Pengertian Hukum: Ketentuan/aturan yang berguna sebagai sarana pengendali dan penyeimbang perubahan2 dalam masyarakat (kontrol sosial), sebagai sarana social enginering, sarana emansipasi, sarana legitimasi, dan sarana pendistribusi keadilan. HK DAGANG (PURWOSUTJIPTO): HD: hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan Perusahaan ADI S DOSEN FH UNS

4. EKSISTENSI HUKUM DAGANG DASAR HUKUM • KUHD(1848-Ind). • Peraturan Peruu-an bidang Perdagangan di Luar Kodifikasi. HUBUNGAN KUHD DAN KUHPER KUHPER (BW) Merupakan hk perdata umum, sedangkan KUHD mrp hukum perdata khusus. (LS deogat LG). Pasal 1 KUHD: “KUHPer, seberapa jauh dalam KUHD tidak khusus diadakan penyimpangan2, berlaku juga thd hal2 yang disinggung dalam KUHD”. ADI S DOSEN FH UNS

5. Evolusi Hukum Dagang Menuju Hukum Ekonomi • KUHD tidak bisa mengikuti perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan unpredictable. • Perkembangan hukum perdagangan internasional dalam WTO yang belum terakomodasi. • Muncul istilah Hukum Ekonomi, Yg bersifat Interdisipliner, Multidisipliner dan Transnasional ADI S DOSEN FH UNS

6. Eksistensi Hukum Ekonomi • Seminar on Indonesian Legal Development tanggal 1 Juli 1970 di New York (sponsor Internasional Legal Center): Perlunya peningkatan pengetahuan hukum ekonomi bagi kebanyakan pejabat dan para ahli hukum Indonesia. • 1978. Simposium Hukum Ekonomi Nasional-BPHN • 1979/1980 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi (Prof. Subekti SH) • 1980/1981 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi (Mr.Nugroho/Drs.Sumantoro) • 1981-1985 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi (Dr. Sumantoro). • Di UI, Pusat Studi Hukum Dagang diganti Pusat Studi Hukum dan Ekonomi (1977)-Ch.Himawan. ADI S DOSEN FH UNS

7. HUKUM EKONOMI Rochmat Soemitro HE: Keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan. Adi Sulistiyono HE: Peraturan peruu-an yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang mempunyai legalitas, untuk mengatur aktifitas, perilaku dan pertumbuhan sektor ekonomi, serta penyelesaian sengketanya, yang substansinya dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang terdapat dalam konstitusi negara tsb. ADI S DOSEN FH UNS

8. HARAPAN DUNIA BISNIS PADA HUKUM • MENCIPTAKAN KEPASTIAN & STABILITAS • MENDUKUNG EFISIENSI DAN PRODUKTIFITAS (DOUGLASS NORTH) • RESPONSIF (NONET DAN SELZNICK) • VELOCITY (BILL GATES) • MENGANDUNG DAYA PREDIKBILITAS • MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA EFEKTIF, EFISIEN, DAN MENGHASILKAN PUTUSAN YG BISA DITERIMA SEMUA PIHAK (MENDISTRIBUSIKAN KEADILAN) (ADAM SMITH) ADI S DOSEN FH UNS

9. MAX WEBER PENDEKATAN HUKUM RASIONAL FORMAL • HUKUM DIKATAKAN MENUNJANG EKONOMI PASAR KALAU SUBSTANSI HUKUM TERSEBUT SESUAI YANG DIINGINKAN DI DALAM EKONOMI PASAR SEKALIGUS MAMPU MENDATANGKAN EFISIENSI DAN KEADILAN ADI S DOSEN FH UNS

10. NYHART Konsep2 Hukum Mempunyai Pengaruh Pada Pengembangan Kehidupan Ekonomi • Prediktabilitas • Kemampuan Prosedural • Kodifikasi Daripada Tujuan-tujuan • Penyeimbangan • Definisi dan Kejernihan tentang Status ADI S DOSEN FH UNS

11. Foreign Assitance Act of 1966 • Kongres Amerika mengundangkan suatu aturan untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan memperbarui dan memperkuat sistem hukum yg dianggap dpt mendorong terjadinya pembangunan ekonomi ADI S DOSEN FH UNS

12. POLITIK HK BISNIS INDONESIA MENGACU PADA PASAL 33 UUD 45 • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bdr atas asas kekeluargaan. • Cabang-cabang produksi yg penting bagi negara dan yg menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. • Bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (hasil amandemen keempat). • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang (hasil amandemen keempat). ADI S DOSEN FH UNS

13. Politik HukumRPJPN 2005-2025 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; Regulasi problematika ekonomi; Kepastian investasi Penuntasan korupsi, kolusi, dan nepotisme Tertib penyelenggaraan negara Fundamen daya saing global (UU No. 17/2007-RPJPN 2005-2025) ADI S DOSEN FH UNS

14. BEBERAPA UNDANG-UNDANG BIDANG BISNIS • ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG MEWADAHI PARA PELAKU BISNIS DLM MENJALANKAN AKTIFITASNYA. • UU NO.25 TAHUN 1992 Tentang PERKOPERASIAN • UU No.2 Tahun 1992 Tentang USAHA PERASURANSIAN • UU N0.40 TAHUN 2008 Tentang PERSEROAN TERBATAS • UU No 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKAN • UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BANK INDONESIA • UU No.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN (diperbarui UU No.28 Th 2004) • UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) • UU. No.21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH ADI S DOSEN FH UNS

15. ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM DALAM MENGATUR PERILAKU PELAKU BISNIS DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS • UU No.3 Tahun 1982 Tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN • UU No. 5 Tahun 1984 Tentang PERINDUSTRIAN • UU NO. Tahun 1992 Tentang PENERBANGAN • UU.No.8 Tahun 1995 Tentang PASAR MODAL • UU No. 23 Tahun 1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP • UU No. 24 Tahun 1997 Tentang PENYIARAN • UU No.32 Tahun 1997 Tentang PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI • UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT. • UU No.8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN • UU No.24 Tahun 1999 Tentang LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR • UU No.18 Tahun 1999 Tentang JASA KONSTRUKSI • UU No.9 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI. • UU No. 36 Tahun 1999 Tentang TELEKOMUNIKASI ADI S DOSEN FH UNS

16. UU No.29 Tahun 2000 Tentang PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN • UU No. 30 Tahun 2000 Tentang RAHASIA DAGANG • UU No. 31 Tahun 2000 Tentang DESAIN INDUSTRI • UU No.32 Tahun 2000 Tentang DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU. • UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PATEN • UU No. 15 tahun 2001 Tentang MEREK • UU No.19 Tahun2002 Tentang HAK CIPTA • UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MINYAK DAN GAS BUMI • UU No.15 Tahun 2002 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG • UU No. 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA • UU No.21 Tahun 2003 Tentang PENGESAHAN KONVENSI ILO NO.81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DLM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN ADI S DOSEN FH UNS

17. UU No.19 Tahun 2004 Tentang KEHUTANAN (UU No.41/1999-Perpu No.1/2004-judicial review di MK larangan penambangan di hutan lindung tdk dikabulkan) • UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN • UU No.37 Tahun 2004 Tentang KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (No. 4 Tahun 1998) • UU No. 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANAN • UU No. 25 Tahun 2007 Tentang PENANAMAN MODAL • UU No. 39 Tahun 2007 Tentang CUKAI • UU NO..19 Tahun 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA • UU. No.1 TH 2009 Tentang Penerbangan • UU.No.4 TH 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara • UU.No.5 TH 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime • UU.No.9 TH 2009 Tentang BHP ADI S DOSEN FH UNS

18. ATURAN YANG MENGATUR KEBERADAAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA. • UU No. 5 Tahun 2004 Tentang MAHKAMAH AGUNG • UU No. 4 Tahun 2004 KEKUASAAN KEHAKIMAN • UU No.30 Tahun 1999 Tentang ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA • UU No.2 Tahun 2004 Tentang PENYELESAIAN PERSELISIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL • UU No.14 Tahun 2002 Tentang PENGADILAN PAJAK. • UU NO.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. ADI S DOSEN FH UNS

19. AGAR HUKUM BISA EFEKTIF(Lawrence Friedman) • Aturan Harus Dikomunikasikan Kepada Subyek Yang Diaturnya • Subyek Yang Diatur Mempunyai Kemampuan Untuk Melaksanakan Aturan Tersebut • Subyek itu Harus Mempunyai Motivasi Untuk Melaksanakan aturan itu. ADI S DOSEN FH UNS

20. ROBERT B SEIDMAN LAW OF THE NON-TRANSFERABILITY OF LAW ADI S DOSEN FH UNS

21. TARIKAN KEATAS HUKUM BISNISINDONESIA • WTO (The World Trade Organization) 1 Januari 1995 – UU No.7 Tahun 1994 • GATS (General Agreement Trade Services) • TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) • TRIMs (Trade Related Investment Measures) • Indonesia Harus Menyesuaikan semua peraturan perundang-undangannya pada ketentuan2 tersebut ADI S DOSEN FH UNS

22. Peranan Hk Menunjang Keberhasilan Pemb. Ekonomi • Materi Hukum Bisnis yang responsif, tegas, dan predictable • Aparat (eksekutif, legislatif, yudikatif) yg profesional, impartial dan kredibel. • Budaya Hukum Masyarakat yang kondusif. • Komitmen kuat dari Presiden menjadikan hukum sbg landasan dan mercusuar pembangunan ekonomi. NB: Adam Smith: Tiga syarat utama menjadikan negara makmur (Pajak Kondusif; Stabilitas Keamanan; Hukum yg Kredibel) ADI S DOSEN FH UNS

23. DELAPAN NILAI MORAL SUATU UU versi LON FULLER • Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti, bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter. • Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak. • Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut. • Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci; ia harus dapat dimengerti oleh rakyat. • Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin. • Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain. • Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah. • Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah diubah. ADI S DOSEN FH UNS

24. MATA KULIAH HUKUM EKONOMI • HUKUM DAGANG INTERNASIONAL • PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI • ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA & ARBITRASE • HUKUM KONTRAK • HUKUM KONSUMEN • HAKI • HUKUM PERBANKAN • HUKUM PASAR MODAL • HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN • HUKUM INVESTASI • HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN • HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN • HUKUM KEPAILITAN • HUKUM INVESTASI • KAPITA SELEKTA HUKUM BISNIS • HUKUM PIDANA EKONOMI ADI S DOSEN FH UNS

25. VISI INDONESIA 2030MENJADI NEGARA EKONOMI KELIMA DI DUNIA Kunci sebuah bangsa mewujudkan : • Butuh Pimpinan yg tegas, berani, berkarakter, dan mampu member teladan yg bisa mengubah kultur sebuah bangsa. (Lee Kuan Yew-Singapura; Park Chung-hee-Korea) • Kultur bangsa harus dirubah menjadi kultur bekerja keras; kultur disiplin; bersikap hemat; bangga thd dengan yang dihasilkan sendiri; tdk mudah menyerah; mau bekerja sama; mau menghormati orang lain; dan kultur tak mau kalah (Samuel Huntington) • Kepastian Hukum ADI S DOSEN FH UNS

26. Daya dukung Pembangunan Hukum Ekonomi Berkelanjutan Pendidikan Hukum Reformasi substansi hukum Mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien Penegakan etika bisnis Menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota Legislatif Komitmen presiden dan wakil presiden ADI S DOSEN FH UNS

27. adisulistiyono.staff.uns.ac.id ADI S DOSEN FH UNS