1 / 32

Penyusunan Rencana Kerja DPRD

Penyusunan Rencana Kerja DPRD. Disajikan Oleh: Muhtar Mahmud. Salatiga, 17 Maret 2012. DASAR HUKUM. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 2 7 Tahun 200 9 tentang MPR , DPR, DPD, dan DPRD

rashad-joyner
Download Presentation

Penyusunan Rencana Kerja DPRD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Penyusunan Rencana Kerja DPRD Disajikan Oleh: Muhtar Mahmud Salatiga, 17 Maret 2012

  2. DASAR HUKUM • UU No. 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaandan Pembangunan Nasional • UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara • UU No. 27Tahun2009tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD • UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah • UU No. 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah • PP No. 24 Tahun 2004 jo. PP 37/2005, PP • 37/2006, PP21 /2007, PP 16 2010,tentangKedudukan • ProtokolerdanKeuanganPimpinandan • Anggota DPRD • PP No. 25 Tahun 2004 jo PP 53/2005 tentangPedomanpenyusunanPeraturan Tata Tertib DPRD • PP No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah • PermendagriNo. 13/2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah • PermendagriNo. 59/2007 tentangPerubahanPermendagri 13/2006 tentangPengelolaanKeuangan Daerah

  3. MAKSUD PENYSUNAN RENJA DPRD • PenyusunanRencanaKerja DPRD dimaksudkanuntukmenyediakaninstrumenbagi DPRD di dalammelaksanakanfungsi, tugas, dankewajibannyasecaraterarah, efisien, danefektifsesuaidenganmandat yang diberikan.

  4. KENAPA PERLU RENJA DPRD? • Padapasal 24, PP No 24/2004 dinyatakanbahwa: BelanjaPenunjangKegiatandisediakanuntukmendukungkelancarantugas, fungsi, danwewenang DPRD • BelanjaPenunjangKegiatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) disusunberdasarkanRencanaKerjayang ditetapkanpimpinan DPRD

  5. ESENSI RENJA DPRD EsensiRenja DPRD adalahsbb: • Merupakanpenjabarandari TUGAS DAN WEWENANG DPRD • SelarasdenganVisi, Misi, dan Agenda DPRD • Selarasdengandenganrencanaresmidaerah di atasnya RKPD, Renstra DPRD, dan RPJMD • Mengakomodasikanhasil-hasilkonsultasipublikseperti MUSRENBANG, RESES DPRD dan Forum Multi Stakeholder SKPD • MerupakanmasukanutamabagipenyusunanRenstra DPRD, RKPD, dan RPJMD • Merupakanmasukanutamabagipenyusunan, KUA, PPAS, RKA DPRD, dan RAPBD

  6. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN DPRD DENGAN PEMERINTAH DAERAH • UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, danDPRD; mengatakan dalam pasal 291 bahwa; DPRD provinsimerupakanlembagaperwakilanrakyatdaerah yang berkedudukansebagaiunsurpenyelenggarapemerintahandaerahprovinsi.

  7. TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH Kontribusi Pada Kepentinganan Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Pencapaian Visi dan Misi Daerah DPR Pemerintah Daerah

  8. KEDUDUKAN HUBUNGAN DPRD DENGAN EKSEKUTIF DAERAH Kedudukandanhubungan DPRD denganPemerintah Daerah dapatdiilustrasikanolehbaganberikutini. DPRD PEMERINTAH DAERAH MITRA DAN SETARA

  9. PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH • Ada kegiatan • Ada rentangwaktukegiatan • Unsur yang terlibatdalamkegiatan • Unsur yang bertanggungjawabdalamkegiatan • Dokumenyang dihasilkan...? (LaporanKegiatan/HasilEvaluasi Monitoring)

  10. PENGUKURAN KINERJA DPRD • PerumusanKebijakanUmum Daerah • PenetapanBidangKeuangan Daerah • LaporanPertanggungjawabanKepala Daerah • OptimalisasiBidangPengawasan • Pengorganisasian“Pilkada”

  11. INDIKATOR KEGIATAN DPRD SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH­AN DAERAH

  12. PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM DAERAH • Keterlibatan DPRD dalamPerumusandanPenetapanKebijakanPemerintahan Daerah • Kesiapan DPRD (hakinisiatif) dalam proses perencanaanpenyusunanPerdadalam Program Legislasi Daerah

  13. PENETAPAN BIDANG KEUANGAN DAERAH • Penyusunan, pembahasan, danpenetapanArahKebijakanUmumAnggaran (KUA) • PenetapanPrioritasdanPlafonAnggaran SKPD DPRD • Pembahasan, penetapan, danperubahan APBD • PembahasanPertanggungjawaban APBD

  14. LaporanPertanggungjawabanKepala Daerah • Kewenangan DPRD memintaLaporanPertanggungjawabanKepalaDaerah(LaporanKeuangan Daerah, LaporanKeuanganPerusda) • Memintaketeranganatashasilpemeriksaankeuangan (BPK) • MemintaketeranganlaporantentangPenerimaanPendapatan Daerah danPembiayaan Daerah

  15. OptimalisasiBidangPengawasan • PelaksanaanUndang-undang • PelaksanaanPeraturan Daerah • PelaksanaanKeputusanKepala Daerah • Kebijakan yang ditetapkanPemerintah Daerah (PolaKerjasamaInternasional, Pinjaman Daerah, Pengelolaan Asset Daerah) • PenggunaanHak DPRD (interpelasi, angket, menyatakanpendapat)

  16. Pengorganisasian “Pilkada” • Pembentukanpanitiapengawasdaerah • PembahasanLaporanKegiatan KPUD • Pembahasanpenyampaianvisi, misi, dan program calonKepala Daerah • PenetapanKepala Daerah • PembahasanlaporanPertanggung­jawaban KPUD

  17. ARAH DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA DPRD • SebagailandasanRencanaKerja DPRD • DasarpengukuranKinerja DPRD • DasarEvaluasiKinerja DPRD • Landasan DPRD mengukurkinerjaeksekutif • Kepastianhukumhubungankinerjaantara DPRD dengan SKPD

  18. LANDASAN RENCANA KERJA DPRD • RencanaKerjasesuaidengan TUPOKSI • FungsiPerwakilan • FungsiLegislasi • FungsiAnggaran • FungsiPengawasan

  19. FUNGSI LEGISLASI • Pelaksanaanhakinisiatif DPRD • Pembahasan Prakarsa PERDA dariPemerintah • JenisKegiatan: • Rapat-rapat; kunjungankerja, penyiapanrancanganperaturandaerah, pengkajiandanpenelaahanperaturandaerah • Peningkatansumberdayamanusiadanprofesionalisme • Koordinasidankonsultasikegiatanlegislasi

  20. FUNGSI ANGGARAN • Penyusunananggaran SKPD DPRD • PembahasananggaranPemerintah Daerah • Perubahananggarankeuangan • Jeniskegiatan: • Rapat-rapat; kunjungankerja, • Peningkatansumberdayamanusiadanprofesionalisme • Koordinasidankonsultasikegiatanpenganggaran

  21. FUNGSI PENGAWASAN • PengawasanKinerjaKepala Daerah • PengawasanKinerja SKPD • Jeniskegiatan: • Rapat-rapat; kunjungankerja, penyiapanrancanganperaturandaerah, pengkajiandanpenelaahanperaturandaerah • Peningkatansumberdayamanusiadanprofesionalisme • Koordinasidankonsultasikegiatanpengawasan

  22. PROSES PENYUSUNAN RENJA DPRD • Kesiapan DPRD & SetwanUntukPenetapanPerandanTanggungjawabDalam Proses PenyusunanRenja DPRD • PenyamaanpersepsitentangarahRenja • PenyusunanRancangan & Pembahasan • PembentukanPansus & PembahasanRancanganRenja (Fraksi & AlatKelengkapan) • DengarPendapat & Konsultasi • PenentuanKriteria & Prioritas Program/ Kegiatan • PenyelarasanRenjaDenganEksekutif - PenyempurnaanRancanganRenja - PenetapanRenja (SK Pimpinan) • PenyusunanKalenderKegiatandanAnggaran • Monitoring danEvaluasiKegiatanRenja

  23. PIHAK TERKAIT DALAM PENYUSUNAN RENJA DPRD PenyusunanRenja DPRD melibatkan: • Pansus • Fraksi • Komisi • Setwan • SKPD • Panggar DPRD • PanggarEksekutif

  24. MEKANISME PENYUSUNAN RENJA DPRD Mekanismepenyusunan RENJA DPRD mencakup: • RapatParipurna DRPD tentangPenyusunanRenja DPRD • UsulanKomisiberdasarkan RPJMD, RKPD, Renstra DPRD danKebijakanUmumAnggaran • PembahasanUsulanKomisi • RapatParipurnaPenetapanRenja DPRD • PembentukanKeputusanPimpinan DPRD tentang RENJA DPRD

  25. FAKTOR YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RENJA DPRD • KeterbatasanKemampuanKeuangan Daerah (PP No.21/2007àTKI & BPO) • KondisiPendapatan Daerah yang sulitdiprediksi • KetidakpastianalokasidanadariPusat • Keterbatasanjumlahdankualifikasistaf (Setwan) yang mempunyaipengetahuandanketrampilanteknisdalampenyusunanRenja DPRD • Hubunganfungsionalantara CSO dananggotaLegislatifbelum optimal (masihadamutual distrust) • Keterbatasanmetodedaninstrumenuntukmenyelaraskanantararencanadengankemampuanpenganggarandaerah • Rekrutmenfasilitatordanstafahli

  26. KOMPOSISI RENJA DIDASARKAN ATAS TUPOKSI DPRD • TugasBidangLegislasi • TugasBidangAnggaran • TugasBidangPengawasan • Kegiatan: Rapat (komisi, Panmus, Paripurna), Pengkajian, Pembahasan, studi Banding, Peningkatan SDM, JaringAspirasi, RapatKoordinasi, RapatKonsultasi, PembentukanPansus, Panleg, dll.

  27. KOMPOSISI RENJA DPRD BERDASARKAN JENIS KEGIATAN • Rapat-rapat; • Kunjungankerja; • Penyiapanrancanganperaturandaerah, pengkajiandanpenelaahanperaturandaerah; • Peningkatansumberdayamanusiadanprofesionalisme; • Koordinasidankonsultasikegiatanpemerintahandankemasyarakatan

  28. TABEL RENJA SKPD Tabel-tabelpentingdalamsuatuRenja SKPD antara lain: • UrusanPemerintahan • Program Prioritas • Program danKegiatan • Indikator Program • IndikatorKegiatan (keluaranhasil) • Paguindikatif (besaran, sumberdana) g) Lokasikegiatan

  29. ISI RENJA DPRD • PenjelasanRingkasLatarBelakang,TujuandanMaksudRenja DPRD • tujuanRenja DPRD yang selarasdengantujuan RKPD danRenstra DPRD serta TUGAS DAN WEWENANG DRPD • daftar program dankegiatanpelayanan DPRD • tolokukurdan target capaian program DPRD • tolokukurdan target capaiankegiatan DPRD • tolokukurdan target kinerjamasukan • tolokukurdan target kinerjakeluaran • tolokukurdan target kinerjahasil • biayasatuansumberdaya yang digunakanbagipelaksanaankegiatan • biayakegiatan (yang merupakanpaguindikatifkegiatan) • biayasatuan per keluarankegiatan (untukmengukurefisiensi, kewajaranbiaya per kegiatan) • biaya program (yang merupakanpaguindikatif program) • rencanakerja (Program, Kegiatan) danpendanaannya DitetapkandenganSuratKeputusan PIMPINAN DPRD

  30. PEMBENTUKAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG RENJA DPRD • Menimbang • Mengingat • Memperhatikan • Memutuskan • Menetapkan • TanggalPenetapandanPenandatanganan

  31. LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD • Jenis, Waktu, Keterangan • MasaSidang I (Januari-April) • MasaSidang II (Mei-Agustus) • MasaSidang III (Sept-Desember) • TanggalPenetapandanPenandatanganan

  32. SekiandanTerimaKasih Muhtar Mahmud DirekturAkuntansi BLU Dan Staf Ahli Rektor Bidang Keuangan dan ManajemenUniversitasSebelasMaret Surakarta HP: 081226265675, 081548590636 E-mail: muhtar@uns.ac.id, muhtarmahmud@yahoo.co.id, abujebi@gmail.com, muhu_37@yahoo.com

More Related