1 / 48

KONSEP OPERASIONAL BANK SYARIAH

KONSEP OPERASIONAL BANK SYARIAH. Disampaikan oleh : Zainul Arifin. Pengertian Bank (UU No 10/1998).

quade
Download Presentation

KONSEP OPERASIONAL BANK SYARIAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KONSEP OPERASIONAL BANK SYARIAH Disampaikan oleh : Zainul Arifin

  2. Pengertian Bank (UU No 10/1998) • Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. • Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. • Bank Perkreditan Rakyar atau BPR-Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau “berdasarkan prinsip syariah” yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

  3. Pengertian Prinsip Syariah(uu no 10/1998) • Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, • Kegiatan usaha bank syariah antara lain mudharabah, musharakah, murabahah, ijarah, ijarah wa iqtina

  4. Landasan Hukum UU No 7/92 tentang Perbankan UU No 10/98 tentang perubahan UU 7/92 PP No 72/92 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil Dicabut dg PP 30/99 BANK SYARIAH

  5. Landasan Hukum (lanjutan) • Ketentuan BI tentang Bank Umum Syariah: • SE BI No. 32/2/UPPB tanggal 12 Mei 1999 • SK Dir BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 • Ketentuan BI tentang BPR Syariah • PBI 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 • (revisi : SK Dir BI No 32/36/KEP/DIR tgl 12 Mei 1999) • Cabang Syariah Bank Konvensional • PBI No 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002

  6. Bentuk Usaha • Bank Umum Syariah • Contoh : Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) • Bank Konvensional membuka cabang syariah • Unit Usaha Syariah (satu tingkat dibawah Direksi) • Contoh : BNI 46 – Syariah, IFI – Syariah, Bank Jabar – Syariah, BII – Syariah, Danamond – syariah, Bukopin – Syariah, BRI – Syariah, dsb

  7. Menerima pendapatan Bagi hasil / Margin Penghimpunan dana Penyaluran dana Deposan Bank Nasabah debitur BANK SYARIAH Pembayaran bagi hasil Tergantung pendapatan / hasil yg diterima Shahibul maal Mudharib Shahibul Maal Mudharib Membayar bunga deposito tetap Menerima bunga kredit tetap Tidak ada pengaruh pendapatan yang diterima BANK KONVENSIONAL

  8. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional Maisir Gharar Riba Bathil (judi/gambling) (ada unsur penipuan) (rusak/tidak syah)

  9. PSAK - 59 Contoh Bagan Organisasi Bank Umum Syariah RUPS / Rapat Anggota Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah Dewan Audit Dewan Direksi Divisi / Urusan Divisi / Urusan Divisi / Urusan Divisi / Urusan Kantor Cabang Kantor Cabang Kantor Cabang

  10. PSAK - 31 PSAK - 59 Contoh Bagan Organisasi Bank Umum Konvensional yang membuka Kantor Cabang Syariah RUPS / Rapat Anggota Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah Dewan Audit Dewan Direksi Divisi / Urusan Divisi / Urusan Divisi / Urusan Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Syariah Kantor Cabang Syariah Kantor Cabang Konvensional Kantor Cabang Konvensional

  11. Dewan Pengawas Syariah • Badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) • Terdiri dari pakar dibidang syariah muamalah dan memiliki pengetahuan bidang perbankan • Persyaratan anggota ditetapkan DSN • Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari , DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

  12. Tugas DPS Mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan

  13. Fungsi DPS • Sebagai penasehat dan pemberi saran • kepada direksi, UUS dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah • Sebagai mediator antara bank dan DSN • dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan bank syariah yang diawasinya kpd DSN sekurang-2nya setahun sekali • Sebagai perwakilan DSN • yang ditempatkan pada bank => wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasi ke DSN sekurang-kurangnya setahun sekali

  14. Kewenangan DSN • Memberi atau mencabut rekomendasinama anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah • Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum fihak terkait. • Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti BI dan Bapepam • Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN • Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan

  15. Tugas Unit Usaha Syariah • Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah • melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari KCS (kantor cabang syariah) • menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh KCS • melaksanakan tugas penatausahaan LK-KCS

  16. Karakteristik Bank Syariah (pr 2-5) • Berdasarkan prinsip syariah • Implementasi prinsip ekonomi Islam dg ciri: • pelarangan riba dalam berbagai bentuknya • Tidak mengenal konsep “time-value of money” • Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yg diperdagangkan. • Beropesi atas dasar bagi hasil • Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa • Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan • Azas utama => kemitraan, keadilan, transparansi dan universal • Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil=> dapat melakukan transaksi-2 sektor riil

  17. Syarat transaksi sesuai syariah a.l :(pr 7) • Tidak mengandung unsur kedzaliman • Bukan riba • Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain. • Tidak ada penipuan (gharar) • Tidak mengandung materi-materi yg diharamkan • Tidak mengandung unsur judi (maisyir)

  18. Tabel Bagi hasil Mudharib Bagi hasil/laba Margin Tabel BAGI HASIL Pendapatan Mdh Mutlaqah (Investasi Tidak Terikat) Agen : Mdh Muqayyadah / investasi terikat Pendapatan berbasis imbalan (fee base income) Jasa keuangan: wakalah, kafalah, sharf Alur Operasional Bank Syariah Penyaluran dana Pendapatan Penghimpunan dana Prinsip bagi hasil Wadiah yad dhamanah Mudharabah Mutlaqah (Investasi Tdk Terikat) POOLING DANA Prinsip Ujroh Sewa Prinsip jual beli Lainnya (modal dsb) Laporan Laba Rugi

  19. Penghimpunan dana : • Prinsip wadiah • Prinsip mudharabah MANAGER INVESTASI • Penyaluran dana • Prinsip jual beli (murabahah, salam, istishna dsb) • Prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah) TAMWIL INVESTOR • Produk jasa • Wakalah, Kafalah, Sharf, Qardh • Hawalah, Rahn dsb JASA LAYANAN • Dana kebajikan • Penghimpunan dan penyaluran Qardhul Hasan • Penghimpunan dan penyaluran ZIS MAAL SOSIAL Aplikasi produk FUNGSI BANK SYARIAH Fungsi

  20. Produk dan jasa Bank Syariah Penghimpunan Penyaluran Jasa keuangan • Prinsip wadiah • Giro • Tabungan • Prinsip jual beli • Murabahah • Istishna • Salam • Wakalah • Kafalah • Hiwalah • Rahn • Qardh • Sharf • Prinsip mudharabah • Deposito • Tabungan • Prinsip bagi hasil • Mudharabah • Musyarakah

  21. Penghimpunan dana

  22. Prinsip wadiah • Akad titipan pihak yang mempunyai barang dengan kepada pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang • Berdasarkan jenisnya : • Wadiah yad amanah • Wadiah yad dhamanah • Aplikasi dalam perbankan => giro dan tabungan

  23. Prinsip Mudharabah • Akad antara pemilik dana dan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan => dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad • Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib • Mudharabah mutlaqah (Investasi Tidak Terikat / Unrestricted Invesment) • Aplikasi dalam perbankan => deposito, tabungan • Mudharabah Muqayyadah ( Investasi Terikat / Restricted Invesment

  24. modal mudharabah dana mudharabah bagi hasil bagi hasil BANK SEBAGAI AGEN Mudharabah Muqayyadah HUBUNGAN BANK DAN NASABAH (dalam akad mudharabah) PENGHIMPUNAN DANA PENYALURAN DANA MUDHARIB SHAHIBUL MAAL MUDHARIB SHAHIBUL MAAL Bank sebagai mudharib Bank sebagai shaibul maal/rabul maal

  25. Penyaluran dana

  26. Prinsip jual beli • Murabahah • Akad jual beli antara bank dengan nasabah • Bank membeli barang (yang diperlukan nasabah) dan menjual kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakti • Aplikasi => diterapkan untuk investasi • Salam • Akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih) • Spesifikasi (jenis, macam ukuran, jumlah, mutu) dan harga barang disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh • Apabila bank bertindak sebagai pembeli, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang => salam Paralel • Diaplikasikan => produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya

  27. Prinsip jual beli • Istishna • Akad jual beli (mashnu’) antara pemesan (mustashni’) dengan penerima pesanan (shani) • Spesifikasi (jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah) dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan (dimuka, cicilan dan dibelakang) • Apabila bank bertindak sebagai shani kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang => Istishna Paralel • Diaplikasikan => manufaktur, industri kecil – menengah dan konstruksi

  28. Prinsip Bagi Hasil (syirkah) • Musyarakah • Akad untuk usaha patungan untuk membiayai usaha yang halal dan produktif • Diaplikasikan => pembiayaan proyek • Mudharabah (bank sebagai shahibul maal) • Akad antara pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan => dibagi sesuai nisbah yang disepakati awal akad • Prinsip pembagian hasil usaha => revenue sharing atau Profit Sharing

  29. Prinsip Ujroh (Ijarah) • Ijarah • Akad sewa menyewa barang antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muaajir • Ijarah wa iqtina (muntahiyah bittamlik) • Akad sewa menyewa barang antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir

  30. Jasa perbankan • Qardh • Akad pinjamn dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan yang sama sesuai pinjaman • Hiwalah • Akad perpindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal ‘alaih) dari nasabah lain (muhal) • Muhil minta muhal ‘alaih untuk membayar terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli • Pada saat piutang jatuh tempo => muhal akan membayar ke muhal ‘alaih • Muhal ‘alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan

  31. Jasa perbankan • Rahn • Akad penyerahan barang / harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang • Wakalah • Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa

  32. Jasa perbankan • Kafalah • Akad pemberian jaminan (makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (kafiil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makful) • Sharf • Akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya

  33. APLIKASI PRODUK BANK SYARIAH Produk Penghimpunan Dana

  34. Produk penyaluran dana

  35. Produk jasa perbankan

  36. Produk sewa

  37. Produk lain

  38. Fungsi Sosial • Penyaluran dana kebajikan • Qardhul hasan • Santunan kebajikan • Pengeluaran lainnya

  39. Prinsip Distribusi Hasil Usaha • Revenue Sharing • Yang dibagikan adalah pendapatan (revenue) • Shahibul maal menaggung kerugian => usaha dilikiuidasi, jumlah aktiva lebih kecil dari kewajiban • Profit Sharing • Yang dibagikan adalah keuntungan (profit) • Tidak Loss Sharing => kerugian bukan kelalaian mudharin ditanggung oleh shahibul maal

  40. Pendapatan: • Pengelolaan dana • Pendapatan penyaluran Mudharabah • Bagi hasil (prinsip bagi hasil) • Margin (prinsip jual beli) • Lainnya (SWBI, IMA dsb) Hak pihak ketiga atas bagi hasil Investasi Tidak Terikat Tabel DISTRIBUSI PENDAPATAN • Pendapatan : • Fee base income • Beban Pengelolaan Mudharabah • Beban tenaga kerja mudharabah • Beban administrasi mudharabah • Beban penyusutan mudharabah • Beban opr mudharabah lainnya • Beban mudharib: • Beban Tenaga kerja • Beban Administrasi • Beban Opr Lainnya Shahibul maal Laba/Rugi Mudharabah Laba / rugi Sistem bagi hasil Lap Laba Rugi Bank (sbg mudharib + LKS) Lap L/R Pengelolaan Dana Mudharabah (sbg mudharib) = Revenue sharing (-/-) (+/+) (-/-) (-/-) Porsi shahibul maal Profit sharing = =

  41. Prinsip Distribusi Hasil Usaha

  42. ACUAN AKUNTANSI

  43. Karekteristik Bank Syariah Pemakai dan Kebutuhan Informasi Tujuan Akuntansi Keuangan Tujuan Laporan Keuangan Asumsi Dasar (dasar akrual) Kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah • Pengakuan dan pengukuran • Pengungkapan dan penyajian • Mudharabah, Musyarakah • Murabahah, Salam dan salam paralel • Istishna dan Istishna Paralel • Ijarah dan IMB • Wadiah, qardh, sharf • Kegiatan berbasis imbalan AKUNTANSI BANK SYARIAH PSAK 31 – Akuntansi perbankan PSAK 1 – Penyajian Lap. Keuangan PSAK 2 – Laporan Arus kas dsb PSAK-PSAK lain yang tidak bertentang dg syariah

  44. Pelaporan • Pelaporan kepada Bank Indonesia • wajib menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku

  45. Dokumentasi • Bank wajib mempersiapkan dokumentasi / warkat yang digunakan untuk kegiatan operasional KCS • Specimen dokumen / warkat yang digunakan disampaikan ke Bank Indonesia • Dokumen / warkat wajib diberi tanda / indentitas khusus secara jelas sehingga mudah dibedakan dengan kantor cabang konvensional

  46. Pelaksanaan kliring • Pembukaan rekening khusus kliring • Dapat menggunakan rekening khusus yang dibuka pada BI atau kantor BI • bila transaksi kliring belum banyak sementara pada penggunakan rekening kliring KP konvensional dengan prinsip Qard • Indentitas warkat • wajib mencantumkan identitas pada warkat kliring • Meningkatkan kepercayaan pada masyarakat pengguna jasa KCS atas kemurnian pelaksanaan operasional syariah

  47. Penilaian kesehatan • Perhitungan tingkat kesehatan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk bank syariah belum dibentuk, maka perhitungan dilakukan: • KPMM dihitung berdasarkan modal yang ada pada bank konvensional • ATMR pada KCS yang mencakup aktiva neraca dan pos-pos rekening administratif KCS • KAP dihitung berdasarkan ATMR dan KAP pada bank konvensional • KPMM dan BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan / Penyaluran) • sementara dihitung dengan berpedoman padan ketentuan yang berlaku pada bank konvensional sepanjang sesuai syariah

  48. Persyaratan SDM • Shiddiq (benar dan jujur) • Tabligh (mengembangkan lingkungan / bawahan menuju kebaikan) • Amanah (dapat dipercaya) • Fathonah (kompeten dan profesional) • pengembangan SDM secara terus menerus

More Related