HUKUM POSITIF YANG TERKAIT PEREKRUTAN MIGRAN

1. HUKUM POSITIFYANG TERKAIT PEREKRUTAN MIGRAN

2. TATA CARA PENEMPATAN • PENEMPATAN TKI HANYA DI NEGARA YANG MEMPUNYAI PERJAJIAN DENGAN RI ATAU NEGARA YANG MEMPUNYAI UU YANG MELINDUNGI TKA • DENGAN PERTIMBANGAN KEAMANAN, PEMERINTAH DAPAT MENETAPKAN NEGARA-2 TERTENTU TERTUTUP BAGI TKI • PROSES PENEMPATAN – KEGIATAN PRAPENEMPATAN ** PENGURUSAN SIP ** PENGURUSAN DOKUMEN ** PEREKRUTAN DAN SELEKSI ** UJI KOMPETENSI ** DIKLAT ** PEMBEKALAN AKHIR PEMBRNGKTN (PAP) ** PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI ** PEMBERANGKATAN • PPTKI KETIKA MEREKRUT HARUS PUNYA SURAT IJIN PENGERAHAN DARI MENTERI  SYARAT UNTUK MENDAPAT SIP HARUS MEMILIKI: ** PUNYA PERJANJIAN KERJASAMA PENEMPATAN ** SURAT PERMINTAAN TKI DARI PENGGUNA (JOB ORDER) ** RANCANGAN PERJANJIAN PENEMPATAN ** RANCANGAN PERJANJIAN KERJA

3. SIP DILARANG UNTUK DIPINDAHTANGANKAN • SAAT REKRUT PERTAMA-TAMA HARUS DIBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP & BENAR • CALON TKI HARUS MEMENUHI PERSYARATAN: ** USIA MINIMUM 18 TAHUN, BAGI PENGGUNA PERORANGAN 21 TAHUN ** SEHAT JASMANI ROKHANI ** PEREMPUAN: TIDAK DALAM KEADAAN HAMIL ** PENDIDIKAN MINIMUM SLTP • CALON TKI HARUS TERDAFTAR DI DISNAKER SETEMPAT • TKI DIREKRUT DARI CALON TKI YANG SUDAH TERDAFTAR DI DISNAKER SETEMPAT • SETELAH MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI DALAM PROSES PEREKRUTAN  CTKI MENANDATANGANI PERJANJIAN PENEMPATAN DENGAN PPTKI • SEMUA BIAYA PEREKRUTAN MENJADI BEBAN PPTKI SWASTA

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN • CTKI WAJIB MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA SESUAI DENGAN PERSYARATAN JABATAN • KALAU TIDAK PPTKI WAJIB MELAKUKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN: ** PENGETAHUAN & PEMAHAMAN ** KOMPETENSI KERJA SIKON, ADAT, BUDAYA, AGAMA ** BAHASA DAN RISIKO BEKERJA DI LN ** HAK & KEWAJIBAN TKI • PELATIHAN DILAKSANAKAN OLEH PPTKI ATAU LEMBAGA PELATIHAN KERJA YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN DAN TERAKREDITASI OLEH INSTANSI YANG BERWENANG • CTKI YANG TIDAK LULUS TIDAK BOLEH DITEMPATKAN • CTKI YANG SEDANG PENDIDIKAN DILARANG DIPEKERJAKAN

5. PEMERIKSAAN KESEHATAN & PSIKOLOGI • TUJUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN  UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KESEHATAN DAN PSIKIS SERTA KESESUAIAN ANTARA KEPRIBADIAN DENGAN PEKERJAAN YANG AKAN DILAKUKAN • PEMERIKSAANNYA DI LEMBAGA YANG DITUNJUK PEMERINTAH • CTKI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN DILATANG DITEMPATKAN PEMBIAYAAN  PPTKI HANYA DAPAT MEMBEBANKAN BIAYA KEPADA TKI: • PENGURUSAN DOKUMEN JATI DIRI • PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI • PELATIHAN KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA • BIAYA LAIN DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI • PEMBEBANAN BIAYA HARUS TRANSPARAN DAN MEMNUHI ASAS AKUNTABILITAS

6. PENGURUSAN DOKUMEN DOKUMEN YANG HARUS DIMILIKI OLEH TKI: • KTP, IJAZAH TERAKHIR, AKTE KELAHIRAN ATAU SURAT KENAL LAHIR • SURAT KETERANGAN STATUS PERKAWINAN (FOTOKOPI BUKU NIKAH), SURAT KETERANGAN IJIN SUAMI ATAU ISTERI, IJIN ORTU/WALI • SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA • SURAT KETERANGAN SEHAT (FISIK & PSIKIS) • PASPOR • VISA KERJA • PERJANJIAN PENEMPATAN • PERJANJIAN KERJA • KTKLN

7. PERJANJIAN PENEMPATAN • PERJANJIAN PENEMPATAN DITANDATANGANI OLEH CTKI DAN PPTKI SWASTA SETELAH CTKI YANG BERSANGKUTAN TERPILIH DALAM PEREKRUTAN • PERJANJIAN PENEMPATAN MINIMAL BERISI: • NAMA DAN ALAMAT PPTKI • IDENTITAS CTKI • NAMA DAN ALAMAT CALON PENGGUNA • HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM RANGKA PENEMPATAN YANG HARUS SESUAI DENGAN KESEPAKATAN DAN SYARAT-2 YANG DITENTUKAN OLEH CALON PENGGUNA SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENEMPATAN • JABATAN DAN JENIS PEKERJAAN CTKI • JAMINAN PPTKI SWASTA KEPADA CTKI DALAM HAL PENGGUNA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA TKI SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA • WAKTU KEBERANGKATAN • BIAYA PENEPATAN DAN CARA PEMBAYARANNYA • TANGGUNG JAWAB PENGURUSAN PENYELESAIAN MUSIBAH • AKIBAT WAN PRESTASI SALAH SATU PIHAK • TANDA TANGAN KEDUA BELAH PIHAK • RANGKAP 2 – BERMETERAI – MASING-2 PIHAK DAPAT SATU – BERKEKUATAN HUKUM SAMA • TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI, DIUBAH, KECUALI DENGAN PERSETUJUAN KEDUA PIHAK • PPTKI WAJIB MELAPORKAN PERJ. PENEMP. KPD DINAS DI KABUPATEN/KOTA, PERJ-NYA DILAMPIRKAN

8. PERJANJIAN KERJA • HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUNA DENGAN TKI TERJADI SAAT DITANDATANGANINYA PERJANJIAN KERJA • TKI WAJIB MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA SEBELUM DIBERANGKATKAN, DI HADAPAN PEJABAT • PERJANJIAN KERJA DISIAPKAN OLEH PPTKI – MINIMAL MEMUAT: • NAMA & ALAMAT KEDUA PIHAK • JABATAN DAN JENIS PEKERJAAN TKI • HAK & KEWAJIBAN KEDUA PIHAK • KONDISI & SYARAT KERJA  UPAH, TATA CARA PEMBAYARAN, CUTI DAN WAKTU ISTIRAHAT, FASILITAS DAN JAMINAN SOSIAL • JANGKA WAKTU PERPANJANGAN KERJA

9. DIBUAT RANGKAP 2  DAPAT DIPERPANJANG MAKS 2 TAHUN • PERPANJANGAN DAPAT OLEH PPTKI ATAU OLEH TKINYA SENDIRI  3 BULAN SEBELUM HABIS MASA KONTRAKNYA • PERPANJANGAN WAJIB MENDAPAT PERSETUJUAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG PADA PERWAKILAN RI • PENGURUSAN PERSETUJUAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PPTKI • BILA TKI BEKERJA PADA PENGGUNA PERORANGAN, BILA AKAN MEMPERPANJANG, TKI HARUS PULANG TERLEBIH DULU • BILA DIPERPANJANG SENDIRI OLEH TKI  PPTKI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS RISIKO YANG MENIMPA TKI PADA MASA PERPANJANGAN • BILA ADA PERUBAHAN JABATAN ATAU JENIS KERJA  PERWAKILAN PPTKI WAJIB MENGURUS DAN MELAPORKAN KE PERWAKILAN RI • TKI DI LN WAJIB MEMILIKI KTKLN  IDENTITAS TKI SELAMA MASA PENEMPATAN • KTKLN HANYA DIBERIKAN KEPADA TKI: a. YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN DOKUMEN PENEMPATAN b. TELAH MENGIKUTI PAP c. TELAH DIIKUTSERTAKAN DALAM PERLINDUNGAN PROGRAM ASURANSI

10. PPTKI DILARANG MENEMPATKAN CTKI YANG TIDAK MEMILIKI KTKLN • PPTKI BERTANGGUNG JAWAB ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENEMPATAN • PEMERINTAH WAJIB MENYEDIAKAN POS-2 PELAYANAN DIPELABUHAN PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN TKI YANG DILENGKAPI DENGAN FASILITAS YANG MEMNUHI SYARAT • PPTKI WAJIB MEMBERANGKATKAN CTKI YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN • PPTKI WAJIB MELAPORKAN SETIAP KEBERANGKATAN CTKI KEPADA PERWAKILAN RI MELALUI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERDEKAT • TKI WAJIB MENGIKUTI PAP  PEMAHAMAN DAN PENDALAMAN THD PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA TUJUAN DAN PERJANJIAN KERJA

11. MASA TUNGGU DI PENAMPUNGAN • PPTKI DAPAT MENAMPUNG CTKI SEBELUM PEMBERANGKATAN • LAMANYA PENAMPUNGAN DISESUAIKAN DENGAN JABATAN DAN/ATAU JENIS PEKERJAAN YANG AKAN DILAKUKAN DI NEGARA TUJUAN • SELAMA MASA DI PENAMPUNGAN, PPTKI WAJIB MEMPERLAKUKAN CTKI SECARA WAJAR DAN MANUSIAWI