KEWAJIBAN PAJAK APOTEKER

1. PJ.091/PL/S/002/2018-01 KEWAJIBAN PAJAKAPOTEKER <TEMPAT>, <TANGGAL>

2. “ • Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker APOTEKER

3. Obat-obatan dapat membantu menyehatkan manusia …bagaimana cara kita untuk membantu menyehatkan negara?

4. “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

5. Pendapatan Negara Pada APBN 2018Rp1.894,7 T 75,2%-nya adalah Penerimaan Pajak (PPh, PPN, PBB, Pajak Lainnya)

6. LAYANAN PUBLIK SUBSIDI FASILITAS UMUM PERTAHANAN-KEAMANAN #sadarAPBN PENDIDIKAN KESEHATAN

7. PAJAK DAERAH PAJAK PUSAT • Pajak Kendaraan Bermotor • Pajak Hotel • Pajak Hiburan • Pajak Restoran • Pajak Reklame • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) • Pajak Penghasilan (PPh) • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Perhutanan,dan Pertambangan • Bea Meterai …untuk membiayai APBN …untuk membiayai APBD

8. DAFTAR HITUNG SELF ASSESSMENT SYSTEM BAYAR LAPOR

9. Fotokopi NPWP Apoteker merupakan salah satu kelengkapan dokumen administratif untuk memperoleh Surat Izin Apotek - Pasal 13 (2) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 /2017

10. BELUM MEMILIKI NPWP? Segera daftarkan diri anda pada KPP terdekat atau melalui e-Registration pada www.pajak.go.id

11. Jangan lupakan kewajiban anda untuk menghitung & membayar pajak, sertamelaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ! SUDAH MEMILIKI NPWP

12. PENGHITUNGAN PAJAK

13. Apoteker yang bertindaksebagaiApotekerPengelolaApotek • dansekaligussebagai • PemilikSaranaApotek • Apoteker yang bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek • bekerjasama dengan • Pemilik Sarana Apotek HUBUNGAN ANTARA APOTEK DENGAN APOTEKER

14. PAJAK PENGHASILAN PPh OBJEK • tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun TARIF Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar Pengenaan PPh (untuk Apoteker yang tidak memenuhi kriteria PP 23 / 2018) 0,5% x Omzet (dalam periode tertentu untuk Apoteker yang memenuhi kriteria PP 23 / 2018)

15. PAJAK PENGHASILAN PPh WP Orang Pribadiatau WP Badan berbentuk Koperasi, CV, Firma, atau PT Menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam 1 Tahun Pajak KRITERIA PP 23/2018

16. PAJAK PENGHASILAN PPh OBJEK • tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun TARIF Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar Pengenaan PPh (untuk Apoteker yang tidak memenuhi kriteria PP 23 / 2018) 0,5% x Omzet • (dalam periode tertentu untuk Apoteker yang memenuhi kriteria PP 23 / 2018)

17. PAJAK PENGHASILAN PPh TARIF PASAL 17 UU PAJAK PENGHASILAN

18. PAJAK PENGHASILAN PPh PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

19. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN OBJEK penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajakoleh Apoteker yang TELAH dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak TARIF 10% x Dasar Pengenaan Pajak

20. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN Pengusaha Kena Pajak WAJIB membuat Faktur Pajak Elektronik Penomoran nomor seri Faktur Pajak WAJIB menggunakan e-NoFa Untuk memastikan e-Faktur valid dilakukan dengan cara memindaiQR Code menggunakan aplikasi QR Scanner pada smartphone anda

21. PEMBAYARAN PAJAK

22. MAU BAYAR PAJAK? Buat kode BILLING Bayar BILLING 2 LANGKAH MEMBAYAR PAJAK

23. DATA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMBUATKODE BILLING 1. NPWP Penyetor Pajak 2. Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran 3. Masa Pajak dan Tahun Pajak 4. Jumlah Pajak yang akan disetorkan ke kas negara

24. KODE JENIS SETORAN JENIS PAJAK 411125 - 100 Setoran Masa PPh Pasal 25 (angsuran bulanan untuk kredit pajak pada SPT Tahunan) 411125 - 200 Setoran PPh Pasal 29 (untuk melunasi Kurang Bayar PPh pada SPT Tahunan) 411128 - 420 Setoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) (untuk Apoteker yang memenuhi kriteria PP 23 / 2018) 411211 - 100 Setoran PPN Dalam Negeri(untuk melunasi Kurang Bayar PPN pada SPT Masa PPN)

25. NON-DJP & INTERNET DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) • sse.pajak.go.id • sse2.pajak.go.id • sse3.pajak.go.id • Petugas Bank/Pos Persepsi (Customer Service/Teller) tertentu • SMS ID Billing Telkomsel (*141*500#) • Internet Banking (bank tertentu) • Application Service Provider • billing-djp pada KPP / KP2KP • Agent Kring Pajak (021) 1500200 SALURAN PEMBUATAN KODE BILLING

26. MAU BAYAR PAJAK? Buat kode BILLING Bayar BILLING PEMBAYARAN BILLING PAJAK DILAKUKAN KE REKENINGKAS NEGARADENGANATM,INTERNET BANKING,EDC,MOBILE BANKING, ATAU PADALOKET BANK/POS PERSEPSI

27. PELAPORAN SPT

28. SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNANPAJAK PENGHASILAN PPh SPT terdiri dari 1 halaman induk (1770) + lampiran (1770-I, II, III, IV, & lampiran lainnya bila ada) Batas pelaporan paling lama tiga bulansetelah akhir tahun pajak

29. SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN SPT Masa Elektronik bisa dibuat melalui aplikasi e-Faktur Batas pelaporan akhir bulan masa pajak berikutnya • Untuk kepentingan pencetakan • Untuk dilaporkan ke KPP atau melalui e-Filing pada https://djponline.pajak.go.id

30. DAFTAR HITUNG SELF ASSESSMENT SYSTEM BAYAR LAPOR

31. KPP PRATAMA / KP2KP MASIH BINGUNG? Call Center (021) 1500200 • TIDAK DIPUNGUT BIAYA untuk informasi lebih lanjut… *) pada jam dan hari kerja

32. “ JIKA APOTEKER TELAH MEMBANTU RAKYAT MENJADI SEHAT, DAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DENGAN TAAT, MAKA NEGARA KITA AKAN SEMAKIN KUAT #PajakKitaUntukKita