Tata susunan hirarki norma hukum negara
Download
1 / 12

TATA SUSUNAN (HIRARKI) NORMA HUKUM NEGARA - PowerPoint PPT Presentation


  • 290 Views
  • Uploaded on

TATA SUSUNAN (HIRARKI) NORMA HUKUM NEGARA. Oleh : RUSDIANTO S, S.H., M.H . FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA. HIRARKI NORMA HUKUM. HANS KELSEN MENGEMUKAKAN TEORI MENGENAI JENJANG NORMA HUKUM ( STUFENTHEORIE ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TATA SUSUNAN (HIRARKI) NORMA HUKUM NEGARA' - penn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tata susunan hirarki norma hukum negara

TATA SUSUNAN (HIRARKI) NORMA HUKUM NEGARA

Oleh:

RUSDIANTO S, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA


Hirarki norma hukum
HIRARKI NORMA HUKUM

  • HANS KELSEN MENGEMUKAKAN TEORI MENGENAI JENJANG NORMA HUKUM (STUFENTHEORIE).

  • KELSEN BERPENDAPAT BAHWA NORMA2 HK ITU BERJENJANG2 DAN BERLAPIS2 DLM SUATU HIRARKI (TATA SUSUNAN), DLM ARTI SUATU NORMA YG LEBIH RENDAH BERLAKU, BERSUMBER DAN BERDASAR PADA NORMA YG LEBIH TINGGI.

  • NORMA YG LEBIH TINGGI BERLAKU, BERSUMBER DAN BERDASAR PADA NORMA YANG LEBIH TINGGI LAGI, DEMIKIAN SETERUSNYA SAMPAI SUATU NORMA YG TIDAK DAPAT DITELUSURI LEBIH LANJUT DAN BERSIFAT HIPOTETIS DAN FIKTIF YAITU NORMA DASAR (GRUNDNORM)


Tata susunan hirarki norma hukum negara

  • NORMA DASAR YG MERUPAKAN NORMA TERTINGGI DLM SUATU SISTEM NORMA TERSEBUT TDK LAGI DIBENTUK OLEH SUATU NORMA YG LEBIH TINGGI LAGI, TETAPI NORMA DASAR ITU DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU OLEH MASYARAKAT SEBAGAI NORMA DASAR YG MRPKAN GANTUNGAN BAGI NORMA2 YG BERADA DIBAWAHNYA, SEHINGGA SUATU NORMA DASAR ITU DIKATAKAN PRE-SUPPOSED

  • ADOLF MERKL MENGEMUKAKAN BHW SUATU NORMA HKM ITU SELALU MEMPUNYAI DUA WAJAH (DAS DOPPELTE RECHTANTLITZ)

  • SUATU NORMA HK ITU KE ATAS IA BERSUMBER DAN BERDASAR PADA NORMA YG DIATASNYA, TETAPI KE BAWAH IA JUGA MENJADI SUMBER DAN MENJADI DASAR HK BAGI NORMA HK DI BAWAHNYA.

  • SEHINGGA, SUATU NORMA HK MEMPUNYAI MASA BERLAKU (RECHTSKRACHT) YG RELATIF. OLEH KARENA MASA BERLAKUNYA SUATU NORMA HK ITU TERGANTUNG PADA NORMA HK YG BERADA DIATASNYA.

  • APABILA NORMA HK YG BERADA DI ATASNYA DICABUT ATAU DIHAPUS, PADA DASARNYA NORMA2 HK YG BERADA DI BAWAHNYA AKAN TERCABUT ATAU TERHAPUS PULA


Hirarki norma hukum negara hans nawiasky
HIRARKI NORMA HUKUM NEGARA NORMA TERSEBUT TDK LAGI DIBENTUK OLEH SUATU NORMA YG LEBIH TINGGI LAGI, TETAPI NORMA DASAR ITU (HANS NAWIASKY)

HANS NAWIASKY MELANJUTKAN TEORINYA HANS KELSEN. HANS NAWIASKY MENGEMUKAKAN TEORI DIE THEORIE VOM STUFENORDNUNG DER RECHTSNORMEN):

  • STAATS FUNDAMENTAL NORM:NORMA FUNDAMENTAL NEGARA

  • STAATSGRUNDGESETZ: ATURAN DASAR/ POKOK NEGARA.

  • FORMELL GESETZ: UU FORMAL.

  • VERORDNUNG & AUTONOME SATZUNG: ATURAN PELAKSANA & ATURAN OTONOM


Staats fundamental norm
STAATS FUNDAMENTAL NORM NORMA TERSEBUT TDK LAGI DIBENTUK OLEH SUATU NORMA YG LEBIH TINGGI LAGI, TETAPI NORMA DASAR ITU

  • MERUPAKAN NORMA TERTNGGI DLM SUATU NEGARA.

  • TDK DIBENTUK OLEH SUATU NORMA YG LBH TINGGI LAGI (PRESUPPOSED) DAN MERUPAKAN TEMPAT BERGANTUNGNYA NORMA-NORMA HK DIBAWAHNYA.

  • MERUPAKAN DSR BAGI PEMBENTUK KONSTITUSI ATAU UUD TERMASUK NORMA PENGUBAHAN NYA.

  • MERUPAKAN LANDASAN DASRR FILOSOFIS BAGI PENGATURAN NEGARA LBH LANJUT.


Staatsgrundgesetz
STAATSGRUNDGESETZ NORMA TERSEBUT TDK LAGI DIBENTUK OLEH SUATU NORMA YG LEBIH TINGGI LAGI, TETAPI NORMA DASAR ITU

MERUPAKAN ATURAN-ATURAN YANG MASIH BERSIFAT POKOK/UMUM BERSFT GRS BESR SHG MSH MERPKAN NORMA TUNGGAL DAN BLM DISERTAI NORMA SEKUNDER:

  • DAPAT DITUANGKAN DALAM SUATU DOKUMEN NEGARA ATAU BEBERAPA DOKUMEN NEGARA YG TERSEBAR.

  • BIASANYA DIATUR HAL-HAL MENGENAI PEMBANGUNAN KEKUASAAN NEGARA DIPUNCAK PEMERINTAHAN, HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DAN HUBUNGAN ANTARA NEGARA DAN WARGANYA.

  • MERUPAKAN LANDASAN BAGI PEMBENTUK UU DAN PERATURAN LAIN YG LBH RENDAH.

  • MENGGARISKAN TATA CARA MEMBENTUK PER-UU-AN YG MENGIKAT UMUM.


Formell gesetz
FORMELL GESETZ NORMA TERSEBUT TDK LAGI DIBENTUK OLEH SUATU NORMA YG LEBIH TINGGI LAGI, TETAPI NORMA DASAR ITU

  • SUDAH MERUPAKAN NORMA HUKUM YANG LEBIH KONKRET/ TERINCI SERTA SUDAH DAPAT LANGSUNG BERLAKU DALAM MASYARAKAT.

  • SUDAH DAPAT DILEKATI NORMA HUKUM SEKUNDER BERUPA SANKSI.

  • DIBENTUK OLEH SUATU LEMBAGA NEGARA.


Verordnung autonome satzung
VERORDNUNG & AUTONOME SATZUNG NORMA TERSEBUT TDK LAGI DIBENTUK OLEH SUATU NORMA YG LEBIH TINGGI LAGI, TETAPI NORMA DASAR ITU

ADALAH PERATURAN2 YANG TERLETAK DIBAWAH UU YANG BERFUNGSI MENYELENGGARAKAN UU. PERATURAN PELAKSANAAN BERSUMBER DARI KEWENANGAN DELEGASI, SEDANGKAN PERATURAN OTONOM BERSUMBER DARI KEWENANGAN ATRIBUSI


Kewenangan atribusi dan delegasi
KEWENANGAN ATRIBUSI DAN DELEGASI NORMA TERSEBUT TDK LAGI DIBENTUK OLEH SUATU NORMA YG LEBIH TINGGI LAGI, TETAPI NORMA DASAR ITU

  • KEWENANGAN ATRIBUSI:ADALAH KEWENANGAN MEMBENTUK PER-UU-AN YANG DIBERIKAN OLEH UUD/ UU KEPADA SUATU LEMBAGA NEGARA/PEMERINTAHAN.

    KEWENANGAN TERSEBUT MELEKAT TERUS-MENERUS/DPT DILAKSANAKAN ATAS PRAKARSA SENDIRI SETIAP WAKTU DIPERLUKAN SESUAI DENGAN BATAS-BATAS YANGG DIBERIKAN.

  • KEWENANGAN DELEGASI: ADALAH PELIMPAHAN KEWENANGAN MEMBENTUK PER-UU-AN YANG DILAKUKAN OLEH PERATURAN YANG LEBIH TINGGI KEPADA PERATURAN YANG LEBIH RENDAH BAIK DINYATAKAN DENGAN TEGAS MAUPUN TIDAK.

    KEWENANGAN DELEGASI TDK DIBERKAN TETAPI “DIWAKILKAN“ DAN BERSIFAT SEMENTARA DLM ARTI KEWENANGAN ITU DPT DISELENGGARAKAN SEPANJANG PELIMPAHAN TSB MSH ADA.


Tata susunan norma hukum ri
TATA SUSUNAN NORMA HUKUM RI NORMA TERSEBUT TDK LAGI DIBENTUK OLEH SUATU NORMA YG LEBIH TINGGI LAGI, TETAPI NORMA DASAR ITU

  • PANCASILA (NORMA FUNDAMENTAL NEGARA).

  • BATANG TUBUH UUD 1945 SERTA HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS ( ATURAN POKOK NEGARA)

  • UU ( FORMELL GESETZ ).

  • PP & PERATURAN PELAKSAN DAN PERATURAN OTONOM LAINNYA.


Hirarki per uu an indonesia berdasarkan uu no 12 tahun 2012
HIRARKI PER-UU-AN INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2012 NORMA TERSEBUT TDK LAGI DIBENTUK OLEH SUATU NORMA YG LEBIH TINGGI LAGI, TETAPI NORMA DASAR ITU

  • Undang-UndangDasar NRI Tahun 1945;

  • KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat;

  • Undang-Undang / Perppu;

  • PeraturanPemerintah;

  • PeraturanPresiden;

  • Peraturan Daerah Provinsi;

  • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


Asas prinsip hirarki per uu an
ASAS/PRINSIP HIRARKI PER-UU-AN NORMA TERSEBUT TDK LAGI DIBENTUK OLEH SUATU NORMA YG LEBIH TINGGI LAGI, TETAPI NORMA DASAR ITU

  • PER-UU-AN YANG LEBIH RENDAH TIDAK DAPAT MENGUBAH/ MENYAMPINGKAN PER-UU-AN YANG LEBIH TINGGI TETAPI SEBALIKNYA DAPAT.

  • PER-UU-AN HANYA DAPAT DICABUT, DIUBAH/ DITAMBAH OLEH ATAU DENGAN PER-UU-AN YANG LEBIH TINGGI ATAU SEDERAJAT.

  • PER-UU-AN YANG LEBIH RENDAH TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN TIDAK MENGIKAT APABILA BERTENTANGAN DENGAN PER-UU-AN YG LBH TINGGI.

  • MATERI YG SEHRSNYA DIATUR OLEH PER-UU-AN YG LBH TINGGI TDK DPT DIATUR OLEH PER UU YG LBH RENDAH TETAPI HAL YG SEBALIKNYA DPT.