PENERAPAN PUG DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN

1. PENERAPAN PUG DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2. PERPRES NO. 5 TAHUN 2010 RPJMN 2010-2014 • 3 (tiga) agenda prioritas: • Mewujudkan Indonesia yang adildandemokratis; • Menciptakan Indonesia amandandamai; • Meningkatkankesejahteraanrakyat. • 3 (tiga) StrategiPengarusutamaan(mainstreaming/ terintegrasi)kedalamsemuasektor: • Pembangunan berkelanjutan (sustainable development); • Tatalaksanapemerintahan yang baik(good governance) • Gender .

3. ALUR PIKIR PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER ? Akses Kesejahteraanmasyarakat (L, P, A) Kebijakan, program, kegiatan, anggaran Partisipasi Transparansi Kontrol Pembangunan Nasional Strategipembangunan (PUG) Memenuhi rasa keadilan Manfaat Mengurangikesenjangan Kebutuhan, Aspirasi, Pengalaman P & L Meningkatkankualitashidupmasyarakat (L, P, A) K/L KKG Pemda

4. APA PENGARUSUTAMAAN GENDER ? Strategiyang dilakukansecararasionaldansistematisuntukmencapaikesetaraandankeadilan gender dalamaspekkehidupanmanusiamelaluiperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasiseluruhkebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki di berbagaibidangkehidupanpembangunannasionaldandaerah

5. DASAR PELAKSANAAN • Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentangPengesahanKonvensimengenaiPenghapusanSegalaBentukDiskriminasiTerhadapWanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). • Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. • Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yang mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG.

6. Lanjutan … • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2014.

7. KENAPA KESETARAAN GENDER MENJADI PERHATIAN? • Peran dan relasi gender menimbulkan ketidak- adilan dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; • Hasil pembangunan diterima secara tidak sama, tidak adil oleh laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan difabel sehingga menyebabkan ketimpangan dalam kemajuan dan banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik.

8. KESETARAAN GENDER • Akses • Kontrol • Partisipasi • Manfaat • Aspirasi • Kebutuhan • Pengalaman • Permasalahan • Perempuan • Laki-laki • Anak perempuan • Anak laki-laki • Difabel Kesetaraan Gender

9. Pengintegrasian Gender dlm Pembangunan Perencanaan • Regulasi PUG/HA • Pokja PUG • Data Terpilah • Pedoman Monev • Indikator • Alat Analisis 7 PrasyaratPelaksanaan PUG Evaluasi Penganggaran • Regulasi PUG/HA • SDM yg Mampu • Data Terpilah • Alat Analisis • SDM yg Mampu • Juklak/Juknis • Peran Masyarakat Implementasi

10. PMK NOMOR 94/PMK.02/2013 • ARG adalah anggaran yang mengakomodasi 2 hal: • Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya • Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan • Penekanan ARG adalah pada kesetaraan dalam penganggaran, dengan cara menelaah dan menganalisa dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki serta menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki

11. PRINSIP DASAR ARG AnggaranResponsif Gender bukanlahanggaran yang yangterpisahuntuklaki-lakidanperempuan; Polaanggaran yang akanmenjembatanikesenjanganperandantanggungjawablaki-laki, perempuansertakelompok lain; Tidakberlakusebagaidasaruntukmemintatambahanalokasianggaran; ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan; Bukanberartibahwaalokasianggaranresponsif gender beradadalamprogram khususpemberdayaanperempuan; Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender adajuga yang netral gender.

12. 3 KategoriBelanja ARG

13. AKSELERASI PELAKSANAAN PUGNASIONAL DAN DAERAH • Diterbitkan Surat Edaran Bersama 4 Menteri Tahun2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas,Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara PP dan PA (Nomor : 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012)tentang STRANAS percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

14. TUJUAN • Pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun daerah • Memberi rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melaluiPPRG di tingkat nasional mapun daerah agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis ditingkat nasional maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten /Kota) melalui Juklak PPRG baik untuk K/L dan daerah

15. MENGAPA PPRG ? • Agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, dan adil (lebih tepat sasaran); • Mengurangi kesenjangan gender (gender gap); • Menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penerapan PUG; • Mengoptimalkan penerima manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat baik perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, dan difable.

16. ALUR PIKIR PPRG • INPUT : • Fasilitasi : Sos, Adv, Pelatihan, Asistensi • Komitmen : Pengambil Keputusan, Perencana dan Pelaksanaan • Aturan main : SK, Data, Indikator, Wajib semua unit kerja • Kelembagaan : Pokja, Focal Point • TANTANGAN : • Bagaimana melembagakannya • Apakah ada jaminan keberlanjutannya • OUTPUT : • Program • Kegiatan • Anggaran RG (GAP, GBS, TOR) • PELUANG : • Inpres 9/2000 • RPJMN 2012-2014 • Permenkeu 94/2013 • SKB 4 Menteri ttg Stranas PPRG • MOU • OUTCOME : • Implementasi : • Program • Kegiatan • Anggaran RG (RKA, DIPA) • DAMPAK : • Berkurangnya kesenjangan • KKG Monitoring dan Evaluasi 16

17. PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER Mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya. Untuk mewujudkan kesetaraanbagi laki-laki dan perempuan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. • Mempertimbangkan aspek akses, partisipasi,kontrol dan manfaat yang setarabagi perempuan dan laki-laki. • Mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan (tercermin dalam dokumen perencanaan: RPJM, Renstra, RKP dan Renja). • Didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah Sumber : dr. Yurni Satria, M.Mh., M.Phill.

18. GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DAN POLICY OUTLOOK FOR PLANNING (POP) DATA EXISTING YANG ADA SESUAI PROG/KEG SKPD RENSTRA SKPD MENGACU KOLOM 2, APKM MENGACU PADA KOLOM 1 MENGACU KLM 3,4 5 MENGACU KLM 2

19. FORMAT GBS

20. ………, …………….....….. Pimpinan Unit Kerja Nama Pangkat/Gol NIP

21. ISU GENDER PERTANIAN • Data untuk sasaran kegiatan pada umumnya laki-laki sehingga laki-laki yang lebih banyak berpartisipasi mengikuti pembinaan dan diskusi dengan petugas, maka pemberdayaan ketahanan pangan cenderung lebih banyak dimanfaatkan oleh laki-laki. • Dalam pengelolaan irigasi masih adanya pemahaman bahwa pengelolaan prasarana irigasi selama ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Selain itu teknologi pendayagunaan pengelolaan air irigasi yang dihasilkan lebih berorientasi kepada laki-laki sebagai penggunanya. Padahal potensi perempuan cukup besar dalam pengelolaan irigasi namun dalam pelaksanaannya perempuan kurang dilibatkan dalam menjalankan fungsi prasarana irigasi.

22. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura Isu gender Rencana aksi Pentingnya data petani perempuan dan laki-laki yang berusaha dibidang hortikultura Data terpilah laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam pelatihan SLPHT Melibatkan perempuan Kepala Rumah Tangga dalam sosialisasi/bimtek SLPHT Mengintegrasikan isu gender dalam Pedoman Umum tentang Sekolah Lapangan Penanggulangan Hama Terpadu (SLPHT)

23. lanjutan Output Outcome Penurunan serangan hama tanaman hortikultura sehingga terjadi peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura • Peningkatan (30%) perempuan yang terlibat dalam peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura • Peningkatan kemampuan perempuan – wanita tani (30%) dalam penanggulangan hama dan penyakit tanaman hortikultura di wilayahnya

24. Pengelolaan irigasi partisipatif Isu gender Rencana aksi Mengumpulkan data petani perempuan dan laki-laki yang tergabung dalam kelompok P3A/ GP3A dalam rangka perencanaan kedepan yang responsif gender dalam pengelolaan irigasi partisipatif Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam aktifitas pengelolaan irigasi • Anggota kelompok tani umumnya laki-laki sehingga pembinaan lebih banyak ditujukan kepada laki-laki • Akses perempuan dalam pengelolaan irigasi lebih rendah dibandingkan laki-laki • Laki-laki memiliki kontrol yang lebih besar dalam pengelolaan irigasi dibandingkan perempuan

25. lanjutan Output Outcome Pengelolaan irigasi partisipatif sehingga ada peningkatan produksi pertanian di wilayah • Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan mencapai 30% dan laki-laki 70% dalam pengelolaan irigasi partisipatip serta kelembagaan kelompok tani

26. MARI BERDISKUSI

27. TERIMA KASIH