1 / 24

KONTRAK BISNIS

KONTRAK BISNIS. Bahan Kuliah Hukum Dagang Oleh Syahrida, SH., MH. PENGERTIAN. Kontrak (perjanjian) adl suatu peristiwa di mana seorang berjanji kpd org lain atau dimana dua org itu saling berjanji utk melaks suatu hal (Subekti: 1983, 1).

Download Presentation

KONTRAK BISNIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KONTRAK BISNIS Bahan Kuliah Hukum Dagang Oleh Syahrida, SH., MH.

  2. PENGERTIAN • Kontrak (perjanjian) adl suatu peristiwa di mana seorang berjanji kpd org lain atau dimana dua org itu saling berjanji utk melaks suatu hal (Subekti: 1983, 1). • Dalam bisnis, kontrak ini penting sbg pegangan,pedoman,dan alat bukti bagi para pihak itu sendiri.

  3. Dlm praktik bisnis, dpt ditemui berbagai variasi kontrak yg digunakan oleh pelaku bisnis. • Istilah kontrak bisnis cukup bervariasi, ada yg menggunakan perjanjian, kontrak, persetujuan, contract atau agreement.

  4. PENGATURAN KONTRAK BISNIS • Ps 1313 KUPdt : “Persetuj/perj ialah suatu perbuatan hk dimana seseorang/lebih mengikatkan diriny thd 1 org/lebih. • Ps 1234 KUHPdt : “Perikatan adl memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tdk berbuat sesuatu.

  5. Bila seseorg telah menandatangani suatu kontrak, membw konsekuensi yuridis. • Ps 1239 KUHPdt :” tiap2 perikatan berbuat sesuatu, atau tdk berbuat sesuatu, apbila yg berhutang tdk memenuhi kewajibanny, mendptkan penyelesaian dlm kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

  6. Ps 1243 KUHPdt: “penggantian biaya,rugi dan bunga krn tdk dipenuhiny suatu perikatan, barulah mulai dwajibkan apabila yg berutang, sth dinyatkan lalai memenuhi perikatanny, tetap melalaikanny/jk sesuatu yg hrs diberikan/dibuatny, hanya diberikan/dbuat dlm tenggang waktu yg telah dilampaukanny”.

  7. Pengaturan Kontrak Bisnis • Kontrak diatur dlm KUHPdt, Buku III tentang Perikatan. Buku III disamping mengatur mengenai perikatan yg timbul dari perjanjian, jg mengatur yg timbul dari UU, misalnya tentang perbuatan melawan hk.

  8. Dlm KUPdt terdpt aturan umum yg berlaku utk semua perjanjian dan aturan khusus yg berlaku hanya utk perjanjian tertentu saja (perjanjian khusus), yg namany sdh diberikan UU. • Contoh : perj khusus adl perj jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, pemborongan, pemberian kuasa dan perburuhan.

  9. Sumber hukum Kontrak diluar KUHPdt, misalnya UU Perbankan dan Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Perusahaan Pembiayaan. Di samping itu dlm Yurisprudensi (misalnya tentang Sewa Beli).

  10. Asas Kebebasan Berkontrak • Berlakunya asas kebebasan berkontrak dijamin Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, bahwa “setiap perjanjian yg dibuat secara sah berlaku sbg undang2 bagi mereka yg membuatny”. • Pihak2 bebas utk membuat perjanj apa saja dan menuangkan apa saja di dlm isi kontrak.

  11. Kebebasan berkontrak tdk mutlak, diberi pembatasan, yaitu tdk bertentangan dg UU, ketertiban umum dan kesusilaan. • Dlm KUHPdt tdk djabarkan, apa yg dimaksud dg itikad baik. Doktrin menyatakan, pelaks persetuj dg itikad baik sebenarny sama dg penafsiran persetuj berdasarkan kepatutan dan keadilan.

  12. Ps 1339 KUHPdt : “Persetuj tdk hanya mengikat utk hal-hal dg tegas dinyatakan didlmny, tetapi jg utk segala sesuatu yg menurut sifat persetuj dhrskan oleh kepatutan, kebiasaan atau oleh UU.

  13. Pasal 1338 (2) :”Perjanj itu tidak dpt ditarik kembali selain dg sepakat kedua belah pihak atau krn alasan2 yg oleh UU dinyatakan cukup utk itu. • Ps 1338 (3) : “Perjanj hrs dilaksanakan dg itikad baik.

  14. Syarat Sahnya Perjanjian • Pasal 1338 (1) KUHPdt menyatakan bahwa “perjanj yg mengikat hanyalah perjanj yg sah”. • Ps 1320 KUHPdt menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu : (1) Kesepakatan; (2) Kecakapan; (3) Hal Tertentu; (4) Sebab yg diperbolehkan

  15. Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif krn mengenai subjek yg mengadakan perj. Syarat subjektif tdk dipenuhi, perj dpt dbatalkan (voidable), artiny para pihak dpt meminta kpd hakim utk membatalkan perj.

  16. Syarat 3 dan 4 disebut syarat objektif krn mengenai perj nya sendiri/obyek dari perbuatan hk yg dilakukan. Syarat objektif tdk dipenuhi, mk perj itu batal demi hk (null and void), artiny dr semula tdk pernah ada suatu perikatan.

  17. Bentuk Kontrak • Kontrak Tertulis • Kontrak tidak tertulis

  18. Kontrak Standar • Pd umumnya,klausul yg tercantum dlm kontrak standar sangat menguntungkan pihak pembuat kontrak. • Dlm kondisi seperti ini, penerima kontrak hanya ada 2 pilihan, mengambil atau meninggalkan (take it or leave it).

  19. UU No. 8/1998 tentang Perlind Konsumen, dlm Ps 18 UUPK menyebutkan : “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul yg letak dan bentukny sulit terlihat atau tdk dpt dibaca jelas atau pengungkapannya yg sulit utk dmengerti”.

  20. Ps 18 (3) UUPK menyebutkan : “Setiap klausul baku yg telah ditetapkan oleh pelaku usaha pd dokumen/perj yg memenuhi ketentuan ayat (1) dan (3) dinyatakan batal demi hukum”.

  21. Wanprestasi (Ingkar Janji) • Berarti tdk melaks isi kontrak. • Subekti (1983, 45) membagi wanprestasi ke dlm 4 bentuk, yaitu : • Tdk melakukan apa yg dsanggupi akan dilakukannya; • Melaks apa yg dijanjikan, tetapi tdk sebagaimana dijanjikan; • Melakukan apa yg dijanj nya, tetapi terlambat; dan • Melakukan sesuatu yg menurut perj tdk boleh dilakukanny.

  22. Penyusunan Kontrak • Kontrak bisnis meliputi beberapa tahapan, yaitu : (1) Prakontrak a. Negosiasi; b. Memorandum of Understanding (MoU); c. Studi Kelayakan; d. Negosiasi (Lanjutan).

  23. (2) Kontrak a. Penulisan naskah awal; b. Perbaikan naskah; c. Penulisan naskah akhir; d. Penandatanganan. (3) Pascakontrak a. Pelaksanaan; b. Penafsiran; c. Penyelesaian Sengketa.

  24. TERIMA KASIH

More Related