INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL: ICCPR

1. INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL: ICCPR Disajikan Oleh : Dafri Agussalim

2. PERNYATAAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL 1948 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 145 negera meratifikasi 7 negara menandatangani  1966 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 147 negara meratifikasi 6 negara menandatangani

3. ISI ICCPR Pembukaan • Harkat dan martabat yang melekat dan hak yang sederajat dan tidak dapat dicabut • Kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-haknya • Kewajiban negara • Tanggung jawab individual

4. HAK PERTAMA : HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI • ICCPR, seperti ICESCR, pertama mengakui hak semua bangsa untuk menentukan nasib sendiri (Pasal 1). Semua bangsa bebas untuk menentukan status politik mereka, dan bebas untuk mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budayanya. Pernyataan hak ini menggambarkan sejumlah isu penting. • Hak semua bangsa : hak kolektif • Bangsa tidak didefinisikan • Menentukan nasib sendiri di luar dekolonisasi • Hak terus-menerus • Kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri dalam negara bangsa

5. PRINSIP-PRINSIP DASAR • Non-diskriminasi (Pasal 2) • Kewajiban negara (Pasal 2) • Persamaan hak laki-laki dan perempuan (Pasal 3) • Pengurangan kewajiban

6. PENGURANGAN KEWAJIBAN Diperbolehkan hanya jika : • Keadaan darurat yang diumumkan secara resmi yang akan mengancam kehidupan bangsa. • Sejauh langkah-langkah itu memang sangat diperlukan dalam keadaan darurat tersebut. • Langkah-langkah itu tidak bertentangan dengan kewajiban lain dalam hukum internasional

7. Langkah-langkah itu tidak mengandung diskriminasi semata-mata didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal sosial (Pasal 4)

8. SEHINGGA HANYA JIKA • perlu • masuk akal • proporsional

9. TIDAK ADA PENGURANGAN • Hak hidup (Pasal 6), • Bebas dari penyiksaan (Pasal 7), • Bebas dari perbudakan (Pasal 8) • Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal 18)

10. KETENTUAN KHUSUS • Pasal 6 : perlindungan hak hidup; • Pasal 7 : larangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia; • Pasal 8 : larangan perbudakan, perdagangan budak dan kerja paksa atau kerja wajib; • Pasal 9 : larangan penahanan atau penangkapan secara sewenang-wenang; • Pasal 10 : hak semua orang yang berasal dari kebebasannya untuk diperlakukan secara manusiawi; • Pasal 11 : larangan pemenjaraan karena hutang atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban suatu perjanjian;

11. Pasal 12 : kebebasan bergerak dan kebebasan memilih tempat tinggal; • Pasal 13 : pembatasan hak suatu negara untuk mengusir orang asaing secara sah di wilayahnya; • Pasal 14 : persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan dan jaminan di dalam sistem peradilan pidana dan perdata; • Pasal 15 : larangan hukum pidana restrospektif; • Pasl 16 : hak pengakuan sebagai pribadi di depan hukum;

12. Pasal 17 : hak kehidupan pribadi, keluarga dan surat-menyurat dan nama baik; • Pasal 18 : kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; • Pasal 19 : kebebasan berekspresi dan berpendapat dan kebebasan untuk mencari dan menerima informasi; • Pasal 20 : larangan propaganda perang dan tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama; • Pasal 21 : hak berkumpul secara damai; • Pasal 22 : kekebasan untuk berserikat;

13. Pasal 23 : hak untuk menikah dan membentuk keluarga dan persamaan dalam perkawinan dan setelah berakhirnya perkawinan; • Pasal 24 : hak anak untuk memperoleh perlindungan dan memperoleh suatu nama, kebangsaan dan pendaftaran; • Pasal 25 : hak untuk ikut serta dalam pengaturan semua urusan pemerintah dan memperoleh pelayanan pemerintah; • Pasal 26 : hak atas persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama; • Pasal 27 : hak kelompok minoritas atas dasar suku bangsa, agama, dan bahasa.

14. Beberapa hak bersifat mutlak : penyiksaan

15. Hak-hak lainnya memperbolehkan adanya pembatasan : kebebasan berekspresi (Pasal 19) dapat dibatasi hanya jika - ditentukan oleh hukum dan - dipandang perlu dan hanya untuk bertujuan untuk - menghormati hak dan nama baik orang lain; dan - melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral umum

16. Hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 29.3).

17. MEKANISME PEMANTAUAN • Komite Hak Asasi Manusia • Laporan awal dan berkala • Peran lembaga non-pemerintah (LSM) • Deklarasi menurut Pasal 41 • Komentar umum

18. KETENTUAN PROSEDUR • Penandatangan dan ratifikasi • Permulaan • Perubahan • Interpretasi

19. PROTOKOL OPSIONAL I Komite Hak Asasi Manusia dapat menerima tuduhan jika : • Tuduhan itu mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kovenan ini; • Negara yang bersangkutan adalah peserta baik pada kovenan ini maupun Protokol Opsional; • Diajukan secara tertulis; • Sesuai dengan proses atau tidak melanggar ketentuan kovenan ini; • Pengadu telah berusaha habis-habisan melalui hukum domestik; • Tuduhan itu mengakui pengadu adalah korban pelanggaran.

20. PROTOKOLOPSIONAL II Melarang hukuman mati dalam segala keadaan.

21. Pasal 6 ICCPR - memperbolehkan hukuman mati hanya “untuk kejahatan berat” - harus dapat diajukan pengampuan ataukeringanan hukuman - melarang hukuman mati untuk kejahatanyang dilakukan oleh orang yang berusiadi bawah 18 tahun

22. - melarang hukuman mati bagi wanitahamil - melarang peningkatanpenggunaannya - mencegah penghidupan kembali setelahhukuman mati dihapuskan.

23. Protokol Opsional II melarang pelaksanaan hukuman mati di wilayah kewenagan hukum suatu negara anggota • Protokol ini juga dapat melarang penyerahan tersangka (orang yang dicurigai) ke suatu negara yang memberlakukan pelaksanaan hukuman mati

24. ACTION PLAN PROJECTS Training and socialisation programs for staff and work colleagues for families and communities for vulnerable people (street children, villagers, prisoners, young offenders, women) at schools, universities and training colleges Providing services to people street children orphans and children without families prisoners

25. ACTION PLAN PROJECTS Developing new procedures and rules for courts in dealing with young people for police in interrogating suspects and witnesses anti-discrimination policies complaints systems Organising special events Human Rights Day family and community days at rehabilitation centres fund raising Community awareness activities stickers balloons

26. ACTION PLAN PROJECTS set up community network review laws to ensure human rights consistency work with community leaders to review cultural practices start with my own family

27. PROYEK RENCANA KEGIATAN 1. Program Pelatihan dan sosialisasi untuk: • Rekan / staff kantor • Keluarga • Masyarakat setempat • warga yang tidak berdaya(anak jalanan, warga desa, Nara pidana, anak nakal, kaum wanita) • di sekolah, Universitas, akademi • Memberikan jasa kepada masyarakat anak jalanan, yatim piatu, anak terlantar, nara pidana

28. PROYEK RENCANA KEGIATAN 2. Menciptakan prosedur dan peraturan untuk: • pengadilan dalam masalah anak • Interogasi polisi terhadap terdakwa dan perlindungan saksi • Kebijakan anti-diskriminasi • Sistim pengaduan 3. Merencanakan acara khusus • Hari untuk HAM • Hari untuk keluarga dan masyarakat sebagai pusat rehabilitasi • pengumpulan dana 4. Aktivitas Kesadaran masyarakat: • sticker/balloons

29. PROYEK RENCANA KEGIATAN 5. Membuat network masyarakat dalam penegak HAM 6. Membuat kampanye untuk meratifikasi traktat HAM 7. Meninjau ulang hukum agar konsisten dengan traktat HAM 8. Berkerja dengan tokoh masyarakat untuk meninjau ulang kebiasaan adat 9. Mendidik keluarga sendiri