slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Disampaikan pada kegiatan Sosialisasi di Provinsi Sumsel , tanggal 6 Juni 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Disampaikan pada kegiatan Sosialisasi di Provinsi Sumsel , tanggal 6 Juni 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Disampaikan pada kegiatan Sosialisasi di Provinsi Sumsel , tanggal 6 Juni 2014 - PowerPoint PPT Presentation


  • 237 Views
  • Uploaded on

KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. Disampaikan pada kegiatan Sosialisasi di Provinsi Sumsel , tanggal 6 Juni 2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Disampaikan pada kegiatan Sosialisasi di Provinsi Sumsel , tanggal 6 Juni 2014' - oleg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUMDEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Disampaikan pada kegiatanSosialisasidi ProvinsiSumsel, tanggal 6 Juni 2014

latar belakang

Anakmerupakanamanahdan karunia Tuhan Yang MahaEsamemiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

  • Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan;
  • Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap ABH;
  • Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
  • Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Latarbelakang

slide3

ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH )

  • Kondisiawal
  • Penanganan ABH belum dilakukan secara terpadu
  • Belum adanya persamaan persepsi dalam penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif
  • Pemahaman APH dalam penanganan ABH masih bervariasi akibat kurangnya sosialisasi UU yang terkait dengan anak
  • Capaian
  • Langkahstrategis
  • Diterbitkannya SKB 6 K/L Tahun 2009 ttg Penanganan ABH
  • Diterbitkannya Permen PP dan PA No. 15Tahun 2010 ttg Pedoman Umum PenangananABH
  • Disahkannya UU No. 11 Tahun 2012 ttg SistemPeradilanPidanaAnak, yang memuatprinsipDiversi dan KeadilanRestoratifdalampenanganan ABH.
  • Peran KPP&PA dalamPs. 94 UU SPPA utk melakukanKoordinbasi, Pemantauan,Evaluasi dan Pelaporan SPPA
  • Perubahan paradigma penanganan ABH secara holistik dan terintegratif (integrated Criminal Justice System)
  • Penanganan perkara ABH melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) untuk kepentingan terbaik bagi anak
  • Optimalisasi pelaksanaan KeputusanBersama tahun 2009antaraKetua MA, JaksaAgung, KepalaPolri, MenteriHukumdan HAM, MenteriSosial, danMenteri Negara PP dan PA tentangPenangananAnak yang BerhadapandenganHukum.
  • Optimalisasi Peraturan Menteri Negara PP dan PA No. 15 Tahun 2010 ttg Pedoman Umum Penanganan ABH
  • Advokasi dan sosialisasiPeraturan Perundang-undangan yang terkait dengan anak
  • Menindaklanjuti amanat UU SPPA
arah kebijakan perlindungan anak rpjmn tahun 2010 2014

peningkatanaksesterhadappelayanan yang berkualitas, peningkatanpartisipasianakdalampembangunan, danupayamenciptakanlingkungan yang ramahanakdalamrangkamendukungtumbuhkembangdankelangsunganhidupanak;

  • peningkatanperlindungananakdarikekerasandandiskriminasi; dan
  • peningkatanefektivitaskelembagaanperlindungananak.

ARAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAKRPJMN TAHUN 2010-2014

fokus prioritas perlindungan anak

Peningkatankualitastumbuhkembangdankelangsunganhidupanak, antara lain melalui:

        • peningkatanaksesibilitasdankualitas program pengembangananakusiadini;
        • peningkatankualitaskesehatananak; dan
        • peningkatanpendidikankesehatanreproduksibagiremaja.
      • Perlindungananakdarisegalabentuktindakkekerasandandiskriminasi, antara lain melalui:
        • peningkatanrehabilitasidanpelindungansosialanak;
        • peningkatanperlindunganbagipekerjaanak;
        • penghapusanpekerjaterburukanak; dan
        • peningkatanperlindunganbagianak yang berhadapandenganhukum.
      • Peningkatankapasitaskelembagaanperlindungananak, antara lain melalui:
  • penyusunandanharmonisasiperaturanperundang-undanganterkaitperlindungananak;
  • peningkatankapasitaspelaksanaperlindungananak;
  • peningkatanpenyediaan data daninformasiperlindungananak; dan
  • peningkatankoordinasidankemitraanantarpemangkukepentinganterkaitpemenuhanhak-hakanak, baiklokal, nasionalmaupuninternasional.

FOKUS PRIORITAS PERLINDUNGAN ANAK

slide6

SIAPA YANG DIMAKSUD DENGAN ANAK ?

Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

slide7

PerlindunganAnak

adalahsegalakegiatanutkmenjamin & melindungianakdanhak-haknya agar dpthidup, tumbuh, berkembang & berpartisipasisecara optimal sesuaidenganharkat & martabatkemanusiaan, sertamendapatperlindungandarikekerasan & diskriminasi

slide8

APA TUJUAN

PERLINDUNGAN ANAK ?

  • Terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
  • Terlindunginya anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.
prioritas perlindungan uu no 23 2002
PRIORITAS PERLINDUNGANUU No. 23 / 2002

PERLINDUNGAN KHUSUS

  • Anak dalam situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dalam situasi konflik bersenjata)
  • Anak yang berhadapan dengan hukum
  • Anak dari kelompok minoritas atau terisolasi
  • Anak korban eksploitasi ekonomi dan/seksual
  • Anak korban perdagangan
  • Anak korban penyalahgunaan narkoba
  • Anak korban penculikan
  • Anak korban kekerasan fisik dan/mental-emosional, seksual dan perlakuan salah lainnya
  • Anak yang mengalami kecacatan (disabilitas)
  • Anak korban penelantaran

(Ps. 59 UUPA)

slide10

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK TANGGUNG JAWAB SIAPA?

ANAK SENDIRI

SEBAGAI SUBYEK ATAS

HAK-HAKNYA

PERLINDUNGAN

ORANGTUA

DIBEBANI TANGGUNG

JAWAB UNTUK HIDUP

DAN TUMBUH KEMBANG

MASYARAKAT

HARUS IKUT BERPARTISIPASI

DALAM TANGGUNG JAWAB ORANGTUA

DAN KEWAJIBAN NEGARA

NEGARA BERKEPENTINGAN TERHADAP

KUALITAS ANAK, DIBEBANI KEWAJIBAN

UNTUK MENDAYAGUNAKAN SELURUH

SUMBERDAYANYA, TERMASUK HUKUM,

UNTUK MELINDUNGI ANAK DAN HAK-HAKNYA

perubahan paradigma pembangunan anak
PerubahanParadigmaPembangunan Anak

Di masa

datang

Holistik,

Integratif

Sustainable

Selama

ini

Parsial,

Segmentatif,

Sektoral

slide12

Pendekatan

SistemPerlindunganAnak (SPA)

SPAfokus pada setiap elemen sistem perlindungan anak yang saling berinteraksi, meliputi:

  • SistemHukumdankebijakan;
  • Sistemkesejahteraansosial;
  • Sistemperadilananak;
  • Sistemperubahanperilaku; dan
  • Sistem data daninformasianak.
elemen elemen tersebut diarahkan oleh tiga komponen s i stem yaitu
Elemen-elemen tersebut diarahkan oleh tiga komponen sistem yaitu

NORMA

  • Norma(apamandatnya)
  • Struktur& pelayanan (siapa yang bertanggungjawabdan bagaimana kapasitasnya)
  • Proses (bagaimana prosedur/standarnya)

STRUKTUR & PELAYANAN

PROSES

slide14
Upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan sistem perlindungan anak dikembangkan melalui tiga jenis layanan:
  • Pencegahan (layanan primer);
  • Penguranganrisikokerentanan (layanan sekunder);
  • Penanganananak yang telahmenjadikorban (layanan tersier).
pencegahan
Pencegahan

Adalahsegalaupaya yang secaralangsungditujukankepadamasyarakatuntukmemperkuatkemampuanmasyarakatdalammengasuhanakdanmelindungianaksecaraaman.

Hal itutermasukdidalamnyasegalaaktivitas yang ditujukanuntukmelakukanperubahansikapdanperilakusosialmasyarakatmelaluiadvokasi, kampanyekesadaran, penguatanketerampilanorangtua, promosi, bentuk-bentuk alternative penegakandisiplintanpakekerasandankesadarantentangdampakburukkekerasanterhadapanak

(HasilPenelitianDepsosdan Child Frontier)

pengurangan resiko kerentanan
Pengurangan resiko kerentanan

Adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentan terjadinya kekerasan, ekploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.

(Hasil Penelitian Depsos dan Child Frontier)

penanganan korban
Penanganan korban

Adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

(Hasil Penelitian Depsos dan Child Frontier)

kebijakan penanganan abh

Diarahkan kepada penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga terkait, baik penegak hukum, pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun organisasi/ lembaga/badans osial kemasyarakatan, pengacara, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan jejaring secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu (Pedum PABH)

KEBIJAKAN PENANGANAN ABH

perubahan paradigma
PERUBAHAN PARADIGMA

Retributive

Justice

Restitutive

Justice

Restorative

Justice

slide20

SIAPA YANG DIMAKSUD DENGAN ABH?

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

(UU SPPA)

slide21
Setiapanakberhakataskelangsunganhidup, tumbuhdanberkembangsertaberhakatasperlindungandarikekerasandandiskriminasi (Ps. 28B (2) UUD 1945)

Pemerintahdanlembaganegaralainnyaberkewajibandanbertanggungjawabuntukmemberikanperlindungankhususkepadaanak yang berhadapandenganhukum (Ps. 59 UUPA)

Perlindungankhususbagianak yang berhadapandenganhukummeliputianak yang berkonflikdenganhukumdananakkorbantindakpidana, merupakankewajibandantanggungjawabpemerintahdanmasyarakat (Ps. 64 (1) UUPA)

PERLINDUNGAN ABH

slide22
Perlindungankhususbagianak yang berhadapandenganhukum, dilaksanakanmelalui:

Perlakuansecaramanusiawi;

Penyediaanpetugaspendampingkhususanak;

Penyediaansarana & prasaranakhusus;

Penjatuhansanksi yang tepatuntukkepentingan yang terbaikbagianak;

Pemantauan & pencatatanterusmenerusterhadapperkembangananak yang berhadapandenganhukum;

Jaminanuntuktetapberhubungandenganortudankeluarga;

Perlindungandaripemberitaanidentitasmelalui media massadanhindarilabelisasi (Ps.64 (2) UUPA)

slide23
Perlindungankhususbagianak yang menjadikorbantindakpidana, dilaksanakanmelalui:

Upayarehabilitasi, baikdidalamdandiluarlembaga;

Upayaperlindungandaripemberitaanidentitasmelalui media massadanutkmenghindarilebelisasi;

Pemberianjaminankeselamatanbagisaksikorbandansaksiahli, baikfisik, mental maupunsosial; dan

Pemberianaksesibilitasutkmendapatkaninformasimengenaiperkembanganperkara (Ps.64 (3) UUPA)

slide24

Hakanak yang dirampaskemerdekaannya

  • Mendapatkanperlakuansecaramanusiawi.
  • Penempatandipisahdariorangdewasa.
  • Memperolehbantuanhukumataubantuanlainnya.
  • Membeladiridanmemperolehkeadilandidepanpengadilananak yang objektifdantidakmemihakdalamsidangtertutupuntukumum (Ps.17 (1) UUPA)

(Ket: terampaskemerdekaannyamenyangkut yang dialamianakdalamproseshukum, yaknipenahanan, penangkapan, ataupunpenghukuman)

slide25

Hak Anak dalam proses peradilan pidana:

  • diperlakukansecaramanusiawidenganmemperhatikankebutuhansesuaidenganumurnya;
  • dipisahkandariorangdewasa;
  • memperolehbantuanhukumdanbantuan lain secaraefektif;
  • melakukankegiatanrekreasional;
  • bebasdaripenyiksaan, penghukumanatauperlakuan lain yang kejam, tidakmanusiawi, sertamerendahkanderajatdanmartabatnya;
  • tidakdijatuhipidanamatiataupidanaseumurhidup;
  • tidakditangkap, ditahan, ataudipenjara, kecualisebagaiupayaterakhirdandalamwaktu yang paling singkat;
slide26

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

  • tidak dipublikasikan identitasnya;

j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

k. memperoleh advokasi sosial;

l. memperoleh kehidupan pribadi;

  • memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
  • memperoleh pendidikan;

o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ps.3 UU SPPA)

slide27
Pasal 19 UU SPPA

(1) IdentitasAnak, AnakKorban, dan/atauAnakSaksiwajibdirahasiakandalampemberitaandi media cetakataupunelektronik.

(2) Identitassebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputinamaAnak, namaAnakKorban, namaAnakSaksi, namaorangtua, alamat, wajah, danhal lain yang dapatmengungkapkanjatidiriAnak, AnakKorban, dan/atauAnakSaksi.

Pasal 97 UU SPPA

Setiaporang yang melanggarkewajibansebagaimanadimaksuddalamPasal 19 ayat (1) dipidanadenganpidanapenjara paling lama 5 (lima) tahundandenda paling banyakRp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

IDENTITAS ANAK WAJIB DIRAHASIAKAN

slide28

KEPUTUSAN BERSAMA

Ketua Mahkamah Agung R.I; Jaksa Agung R.I;

Kepala Kepolisian Negara R.I; Menteri Hukum dan HAM R.I;

Menteri Sosial R.I; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak R.I.

No.166A/KMA/SKB/XII/2009

No.148A/A/JA/12/2009

No.B/45/XII/2009

No.M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009

No.10/PRS-2/KPTS/2009

No.02/Men.PP dan PA/XII/2009

TENTANG

PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

latar belakang1
Latar Belakang
  • Atas keinginan yang kuat dan kebutuhan yang berkembang dikalangan penegak hukum untuk menerapkan wacana ”Restorative Justice” dalam penanganan ABH denganmempertimbangkantidakhanyalegal justice tetapijugasocial justice danmoral justice.
  • Merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
  • Perlindungan Anak dariKabinet Indonesia Bersatu II.
  • Meningkatkancitrapositif Indonesiaterhadap “concluding comment” KomiteHakAnak PBB dalampenanganan ABH di Indonesia.
slide30

MAKSUD DAN TUJUAN

  • Mewujudkankoordinasidan keterpaduan APH danpihakterkaitdalampenanganan ABH.
  • Persamaanpersepsidiantarajejaringkerjadalampenanganan ABH.
  • Meningkatkanefektifitaspenanganan ABH secarasistematis, komprehensif,berkesinambungan dan terpadu.
  • Terjaminnyaperlindungankhususbagianakmelaluikoordinasidankerjasamadalampenanganan ABH.
pelaksanaan penanganan abh

SKB

PELAKSANAAN PENANGANAN ABH

MA

JAK.GUNG

POLRI

  • Personil
  • Fasilitas pra/sarana
  • Diskusi rutin&pelatihan
  • Menerbitkan

Sema/Perma dan

menyusun SOP

  • Membentuk Pokja
  • Sosialisasi internal
  • Efektifitas fungsi

bimbingan dan

pengawasan Ketua

PT.

  • Personil
  • Fasilitas ruang

pemeriksaan

  • Melakukan penuntutan
  • Diskusi rutin&pelatihan
  • Menerbitkan

SE/Perjakgung dan SOP

  • Membentuk Pokja
  • Sosialisasi internal
  • Efektifitas fungsi

bimbingan dan

pengawasan Kajati.

  • Personil
  • Meningkatkan UPPA

dan RPK

  • Melakukan penyidikan

thd ABH

  • Fasilitas ruang

pemeriksaan

  • Melakukan Diklat
  • MenerbitkanSE/

Perkapolri, dan SOP

  • Membentuk Pokja
  • Sosialisasi internal.
slide32

SKB

KEMSOS

KEMPP&PA

KEMHUK HAM

  • Personil Bapas, Rutan,

Lapas

  • Menetapkan kebijakan,

progam, keg

  • Meningkatkan yan

Litmas, bimwas,

dampingan thd ABH

  • Fasilitas pra/sarana
  • Menerbitkan SOP
  • Membentuk Pokja
  • Sosialisasi internal
  • Tenaga psikolog,

pendidik dan medis.

  • Personil Pekerja

Sosial

  • Fasilitas PanSos

Marsudi Putra,

RPSA, Pusat Trauma

  • Menerbitkan SOP

Juklak/Juknis

  • Membentuk Pokja
  • Sosialisasi internal
  • Mendorong peran

kel, masy dan orsos,

LSM peduli thd

ABH.

  • Merumuskan kebijakan

ABH

  • Melakukan koord, sinkro

dengan K/L terkait

  • Melaksanakan pelatihan
  • Menerbitkan Permen

SOP, Juklak/Juknis

  • Membentuk Pokja
  • Sosialisasi internal,

advokasi dan fasilitasi

  • Mendorong peran serta

masyarakat

  • Melakukan pemantauan,

analisis, evaluasi dan

pelaporan.

koordinasi dan komunikasi

Pertemuankoordinasidiadakansekurang-kurangnya 6 bulansekalidengandifasilitasiKementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak.

  • Pertemuandihadiripimpinaninstansiterkait/wakil yang ditunjuk.
  • Dilakukanditingkatpusatdandaerah.
  • Untukmewujudkanpenanganan ABH perludibentukjejaringdankerjasamalintasinstansi, organisasiprofesi, akademisi/pakar, ormasdipusatdandaerah.

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

pp dan perpres amanat uu sppa
PP DAN PERPRES AMANAT UU SPPA
  • PP mengenai:
  • Diversi (Ps. 15)
  • Syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan (Ps. 21)
  • Pedoman register perkara anak (Ps. 25)
  • Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (Ps. 71)
  • Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak (Ps. 82)
  • Tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan SPPA (Ps. 94)
  • Perpres mengenai:
  • Pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi (Ps. 90)
  • Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Ps. 92)
pasal 94 uu sppa
Pasal 94 UU SPPA
  • Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait;
  • Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial;
  • Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
peran kpp pa
PERAN KPP&PA

pencegahan

melakukankoordinasilintassektoraldenganlembagaterkait

sinkronisasiperumusankebijakan

penyelesaianadministrasiperkara

mengenai

langkah

rehabilitasi

Pasal 94

UU SPPA

reintegrasisosial

Pemantauan, evaluasi, danpelaporanpelaksanaan SPPA

koordinasi a yat 1
KOORDINASI:ayat (1)
  • SIAPA YANG MELAKUKAN KOORDINASI?

KPP&PA melakukankoordinasilintassektoraldenganlembagaterkait.

Lembagaterkait: MahkamahAgung; KejaksaanAgung RI; Kepolisian Negara RI; KementerianHukumdan HAM; KementerianSosial; KementerianPendidikandanKebudayaan; KementerianKesehatan; KementerianDalamNegeri; Kementerian Agama; Kementerian/lembagaterkaitlainnya.

  • DI DAERAH?

Koordinasidilakukandipemerintahandaerah

makna koordinasi a yat 2
MAKNA KOORDINASI: ayat (2)

KOORDINASI UNTUK APA?

  • sinkronisasiperumusankebijakan;
  • pelaksanaanpencegahan;
  • pelaksanaanpenyelesaianadministrasiperkara;
  • pelaksanaanrehabilitasi; dan
  • pelaksanaanreintegrasisosial.
pemantauan evaluasi dan pelaporan a yat 3
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN: ayat (3)
  • Pemantauan, evaluasi, danpelaporanpelaksanaanSistemPeradilanPidanaAnakdilakukanolehkementeriandankomisi yang menyelenggarakanurusandibidangperlindungananaksesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
  • Siapa yang menjalankantugas? KPP dan/atau KPAI? ataudilakukankerjasama.
  • Tugasnyadibatasipada: pemantauan, evaluasi, danpelaporanpelaksanaanSistemPeradilanPidanaAnak.
slide40

Melalui Diversi dengan

pendekatan Restorative Justice,

jauhkan Anak dari penjara

Terima kasih