PERTEMUAN #12 KEBERATAN DAN BANDING - PowerPoint PPT Presentation

pertemuan 12 keberatan dan banding n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERTEMUAN #12 KEBERATAN DAN BANDING PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERTEMUAN #12 KEBERATAN DAN BANDING

play fullscreen
1 / 14
PERTEMUAN #12 KEBERATAN DAN BANDING
318 Views
Download Presentation
obelia
Download Presentation

PERTEMUAN #12 KEBERATAN DAN BANDING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PERTEMUAN #12KEBERATAN DAN BANDING Matakuliah : F0512/ Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan Dan Banding Tahun : 2005 Versi : 1

  2. LEARNING OUTCOMES Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : • Mendemonstrasikan cara mengajukan keberatan. • Mendemonstrasikan cara mengajukan banding.

  3. OUTLINE MATERI • Jenis putusan yang dapat diajukan keberatan. • Syarat-syarat permohonan keberatan. • Proses mengajukan surat keberatan. • Penyelesaian keberatan. • SK Keberatan. • Pengertian Banding. • Syarat-syarat permohonan banding. • Proses mengajukan surat Banding.

  4. KEBERATAN • WP dpt mengajukan keberatan hanya ke Direktur Jenderal Pajak atas suatu: • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). • Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). • Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Keberatan hanya dapat diajukan terhadap satu jenis pajak pada satu tahun pajak. • Keberatan diajukan terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak.

  5. SYARAT FORMAL KEBERATAN • Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas. • Wajib Pajak dalam keberatannya wajib mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yg dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak. • Keberatan yang tidak memenuhi syarat tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

  6. PROSES PENGAJUAN KEBERATAN • Keberatan diajukan ke Direktur Jenderal Pajak dlm jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan/pemungutan diterima. • Kecuali waktu 3 bulan tidak dapat dipenuhi karena force majure. • Tanda terima Surat Keberatan yang diterima oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi bukti penerimaan Surat Keberatan. • Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. • Hal ini untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pembayaran pajak melalui pengajuan Surat Keberatan.

  7. PROSES PENGAJUAN KEBERATAN • Dalam mengajukan keberatan, WP dapat meminta Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan secara tertulis hal-hal mengenai dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak. • Sebelum Surat Keputusan Keberatan diterbitkan, WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

  8. PENYELESAIAN KEBERATAN • Penyelesaian keberatan merupakan suatu proses yang berlangsung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sampai dengan tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat keberatan wajib pajak tersebut. • Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima hari memberi keputusan. • Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan berupa: • Menerima seluruhnya. • Menerima sebagian. • Menolak. • Menambah besarnya jumlah pajak terutang. • Jika lewat masa 12 bulan belum ada keputusan keberatan, maka keberatan yg diajukan dianggap diterima seluruhnya.

  9. SK KEBERATAN • SK Keberatan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lambat 12 bulan sejak pengajuan keberatan diterima. • Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau selu-ruhnya, kelebihan pembayaran dapat dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan).

  10. PENGERTIAN BANDING • Banding adalah upaya hukum yg dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Wajib Pajak dapat mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

  11. SYARAT-SYARAT BANDING • Banding diajukan dengan Surat Banding dlm Bahasa Indonesia kepada Badan Peradilan Pajak. • Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding. • Kecuali waktu 3 bulan tidak dapat dipenuhi karena force majure. • Terhadap satu surat keputusan diajukan satu Surat Banding. • Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan jelas, dan mencantumkan tanggal terima surat keputusan yang dibanding. • Pada Surat Banding dilampirkan surat keputusan yang dibanding. • Banding hanya dpt diajukan apabila jumlah yang terutang dimak-sud telah dibayar sebesar 50% dari besarnya pajak terutang. • Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan.

  12. PEMOHON BANDING • Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. • Jika selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dlm hal pemohon Banding pailit • Jika selama proses Banding, pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran, atau likuidasi dimaksud. • Pemohon banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan sepanjang masih dalam jangka waktu.

  13. PENCABUTAN BANDING • Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Badan Peradilan Pajak. • Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan: • Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. • Penetapan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. • Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan dimaksud tidak dapat diajukan kembali.

  14. SESI TANYA JAWAB TERIMA KASIH