1 / 15

Cara Perolehan Hak Atas Tanah

Cara Perolehan Hak Atas Tanah. Bagaimana caranya memperoleh hak atas tanah untuk keperluan tertentu?. Siapa yang boleh memperoleh tanah?. Subyek Hukum : Perorangan /orang Badan Hukum (perdata) Badan Hukum Publik : Departemen, lembaga non Departemen, Instansi Pemerintah.

nubia
Download Presentation

Cara Perolehan Hak Atas Tanah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Cara Perolehan Hak Atas Tanah Bagaimana caranya memperoleh hak atas tanah untuk keperluan tertentu?

  2. Siapa yang boleh memperoleh tanah? • Subyek Hukum : • Perorangan /orang • Badan Hukum (perdata) • Badan Hukum Publik : Departemen, lembaga non Departemen, Instansi Pemerintah.

  3. PT X memerlukan sebidang tanah untuk pembangunan kantor cabangnya di Semarang. Bagaimana cara memperoleh tanahnya? • Dilihat dari status tanah yang akan diperolehnya. • UUPA  macam tanah ada 2 yaitu : • Tanah Negara • Tanah Hak

  4. Tanah Negara (cara perolehannya ?) • Tanah Negara adalah tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang di atasnya belum/tidak dilekati dengan suatu hak apapun • Macam Tanah Negara antara lain: • Tanah Negara murni • Tanah Negara asal Konversi Bekas Hak Barat yg batas waktunya sdh berakhir • Tanah Negara asal tanah hak dengan “pelepasan hak”

  5. Cara perolehannya  dengan “permohonan hak atas Tanah Negara” • Prosedur diatur dalam : • PMNA/KaBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan • Peraturan KaBPN Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (mencabut PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1999)

  6. Tanah Hak ....bagaimana cara perolehannya? • Tanah Hak adalah tanah yang di atasnya sudah dilekati/dibebani dengan suatu hak atas tanah tertentu (HM,HGB,HGU,HPL,HP, Tanah Ulayat, Tanah Wakaf) • Syaratnya..............?

  7. Syarat perolehan tanah Hak: • Status orang/badan hukum yang memerlukan tanah; • Kesepakatan (ada/tidaknya kesdiaan pemegang hak untuk melepaskan haknya/menjual tanahnya) Cara perolehan tanahnya..................?

  8. Cara Perolehan Tanah Hak : • Pemindahan hak atas tanah • Pelepasan hak/pembebasan tanah • Pencabutan hak atas tanah

  9. Pemindahan Hak Atas Tanah • Syarat : jika yang memerlukan tanah memenuhi syarat sebagai pemegang hak dan pemilik tanah bersedia untuk melepaskan haknya secara sukarela. • Macam : jual beli, tukar menukar, hibah tanah • Sanksi ketat: apabila yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat dan pemindahan hak itu terjadi terkena ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA

  10. PT X membeli tanah HM ? • Satus tanah : HM • Status subyek : PT  boleh tidak mempunyai tanah dengan HM? • Akibat hukumnya : hak hapus, tanah jadi TN dan jual beli menjadi batal demi hukum

  11. Pelepasan hak/pembebasan tanah/pengadaan tanah • Syarat : jika yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah dan pemiliknya bersedia melepaskannya. • Pelepasan hak adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah

  12. Acara pelepasan hak atas tanah dapat digunakan untuk memperoleh tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta • Aturan hukum.............?

  13. Ketentuan hukum yang mengatur pengadaan tanah : • Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Peraturan Ka BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan Pelaksanaan Perpres 65 Tahun 2006

  14. Pencabutan Hak Atas Tanah • Syarat : apabila cara pelepasan hak tidak menghasilkan kata sepakat dan tanahnya benar-benar untuk kepentingan umum. • Pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh Negara secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah hapus tanpa yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban umum. • Aturan hukumnya.....................?

  15. Ketentuan hukumnya : • Pasal 18 UUPA : “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan UU • UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di Atasnya. terimakasih

More Related