ASSALAMUALAIKUM

ASSALAMUALAIKUM

SK 3: MENAMPILKAN KETAATAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL KD: 3.4 MENGIDENTIFIKASIKAN KASUS KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

PETA KONSEP • KPK • Kepolisian • Kejaksaan • Gerakan “Masyarakat Anti Korupsi” • Gerakan “Pembersihan” • Gerakan “Moral” • Gerakan “Pengefektifan Birokrasi” • ICW • GEMPITA(GerakanMasyarakatPeduliHarta Negara)

PENGERTIAN KORUPSI • Menurut UU No 28 tahun 1999: Korupsiadalahpenyelewenganataupenggelapanhartamilikperusahaanataumiliknegarauntukkepentinganpribadiatauorang lain • Dalam black’s law dictionary: Korupsiadalahperbuatan yang dilakukandenganmaksuduntukmemberikansuatukeuntungan yang tidakresmidenganhak-hakdaripihak lain secarasalahmenggunakanjabatannyaataukarakternyauntukmendapatkansuatukeuntunganuntukdirinyasendiriatauorang lain, berlawanandengankewajibannyadanhak-hakdaripihak lain.

Dari sudutpandanghukum, tindakpidanakorupsisecaragarisbesarmencakupunsur-unsursebagaiberikut: • Perbuatan melawan hukum • Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; • Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; • Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

BEBERAPA JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI • Memberiataumenerimahadiahataujanji (penyuapan); • Penggelapandalamjabatan; • Pemerasandalamjabatan; • Ikutsertadalampengadaan (bagipegawainegeri/penyelenggaranegara)

DAMPAK KORUPSI • Di dalamduniapolitik, korupsimempersulitdemokrasidantatapemerintahan yang baik (good governance) dengancaramenghancurkanproses formal. • Korupsipolitisberartikebijaksanaanpemerintahseringmenguntungkanpemberisogok, bukannyarakyatluas. • Mempersulitpembangunanekonomidenganmembuatkekacauandanketidakefisienan yang tinggi

KorupsimenyebabkanhilangnyakepercayaanmasyarakatkepadaparapemimpinpolitikdanpejabatnegaraKorupsimenyebabkanhilangnyakepercayaanmasyarakatkepadaparapemimpinpolitikdanpejabatnegara • Korupsimenyebabkankepercayaanduniainternasionalmenurun

KASUS KORUPSI DI INDONESIA • KasusdugaankorupsiSoeharto • Kasuskorupsialirandana BLBI • KasusGayusTambunan • Pengadaanjasakonsultandi BPIH Migas (2009). Dugaankorupsipengadaanjasakonsultandi BPIH MigasdengananggaransebesarRp 126 miliaruntuktahunanggaran 2008 danRp 82 milyaruntuktahunanggaran 2009, yang didugadilakukanolehpejabatdilingkungan BPH Migas.

MantanKapolriRusdihardjo. Ditahansejak 16 Januari 2008 diRutanBrimobKelapaDua. Terlibatkasusdugaankorupsipadapunglipadapengurusandokumenkeimigrasiansaatmenjabatsebagai Duta Besar RI di Malaysia. Dugan kerugiannegara yang diakibatkanRusdihardjosebesar 6.150.051 ringgit Malaysia atausekitar Rp15 miliar. • JaksaUrip Tri GunawandanArthalitaSuryani. JaksaUripdanArthalitaditangkappada 2 Maret 2008. UripditahandiRutanBrimobKelapaDua, ArthalitaditahandiRutanPondokBambu. JaksaUriptertangkaptanganmenerima 610.000 dolar AS dariArthalitaSuryanidirumah obligor BLBI SyamsulNursalimdikawasanPermataHijau, Jakarta Selatan. • Anggota DPR RI (PPP) Al AminNurNasutiondanSekdaKabupatenBintanAzirwan. Ditangkaptanggal 9 April 2008, Al AminditahandiRutanPolda Metro Jaya, SekdaBintanAzirwanditahandiRutanPolres Jakarta Selatan. Al AmintertangkaptanganmenerimasuapdariAzirwan. SaattertangkapditemukanRp 71juta dan 33.000 dolarSingapura. Merekaditangkapbersamatigaoranglainnyadi Hotel Ritz Carlton.

DASAR HUKUM ANTI KORUPSI DI INDONESIA • Ketetapan MPR RI No XI/MPR/1988 tentangpenyelenggaraannegara yang bersihdanbebasdarikorupsi, kolusidannepotisme • Ketetapan MPR No VIII/MPR/2001 tentangrekomendasiarahkebijakanpemberantasandanpencegahankorupsi, kolusidannepotisme • UU No 28 Tahun 1999 tentangpenyelenggaraannegara yang bersihdanbebasdariKorupsi, Kolusi, danNepotisme

UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • UU RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

GAMBAR-GAMBAR

WASSALAMUALAIKUM

ASSALAMUALAIKUM