1 / 15

LEGALITAS SYARIKAH

LEGALITAS SYARIKAH. DASAR LEGALITAS SYARIKAH. Akte Notaris sebagai Ormas Akte Awal Akte Perubahan 2. Surat Keterangan Terdaftar (sebagai Ormas) dari Dirjen Kesatu-an Bangsa dan Politik (Kesbang) Debdagri. Nomor: 44/D.III.2/VI/2006. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR. Catatan:.

nascha
Download Presentation

LEGALITAS SYARIKAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LEGALITAS SYARIKAH

  2. DASAR LEGALITAS SYARIKAH • Akte Notaris sebagai Ormas • Akte Awal • Akte Perubahan • 2. Surat Keterangan Terdaftar (sebagai Ormas) dari Dirjen Kesatu-an Bangsa dan Politik (Kesbang) Debdagri

  3. Nomor: 44/D.III.2/VI/2006 SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

  4. Catatan: • Legalitas sebagai ormas tidak untuk diumumkan secara terbuka. Hanya digunakan untuk kondisi tertentu yang mendesak. • Meskipun legalitasnya sebagai ormas, namun kiprahnya tetap sebagai Parpol

  5. REVISI ISTILAH PUSAT MW DPP ASDIR MUHAFADZAH DPD-I PROPINSI ASDIR MADINAH KOTA/KAB DPD-II KECAMATAN DPC Jihaz Mhl

  6. BERKAS-BERKAS YANG DIPERLUKAN PROSES ADMINISTRASI • Surat Pengantar dari DPP • SK Pengangkatan sebagai Pengurus (DPD-I/ DPD-II) dari DPP • Foto Copy Akte Notaris (Awal dan Perubahan) • Foto Copy AD/ART

  7. BERKAS-BERKAS YANG DIPERLUKAN (Lanjutan) • Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Kesbang • Foto Copy NPWP

  8. INSTANSI YANG DITUJU: • Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Tembusan: Propinsi Kota/Kab • Gubernur Wali Kota/Bupati • Pangdam Dandim • Kapolda Kapolres • Kajati Kajari • Ketua DPRD I Ketua DPRD II

  9. Yang Pernah Diproses SK-nya: DPD I DKI Jakarta DPD I Jawa Timur DPD I Jawa Tengah DPD I Jawa Barat DPD I Sumatra Utara DPD I Sulawesi Selatan DPD I Kalimantan Selatan DPD I Kalimantan Timur

  10. Kelengkapan Yang Diperlukan: Ketua Sekretaris Bendahara Alamat Kantor No. Tilpon dan Fax

  11. Catatan Penting: Kepengurusan yang di-SK-kan dibuat seminimal mungkin (Ketua – Sekretaris – Bendahara) Propinsi & Kota/Kab yang belum mendesak tidak perlu dikeluarkan SK-nya

  12. Catatan Penting: Personal yang di-SK-kan hanya untuk Formalitas  tidak memiliki kewenangan yang sesungguhnya  kewenangan ada pada person yang ditaklif secara idariyah Jika ada kendala-kendala teknis disiasati dengan mengatasnamakan struktur “duplikat-nya” (Ketua-2, Sekretaris-2, dll)

  13. Format Surat: Kop Surat (Tingkat Kepengurusan, Alamat Kantor, No. Telp & Fax, Alamat Situs, Basmalah) Nomor Surat : No/Tingkat Kepengurusan/Sasaran/Bulan/Tahun Penanggalan Surat (Masehi dan Hijriyah) Penandatangan Surat (Tingkat Kepengurusan, Ketua, Sekretaris)

  14. Lambang & Stempel: DPD I JAWA BARAT Warna Hitam Warna Biru

  15. Alhamdulillahirabbil ‘Alamin

More Related