1 / 29

Perkembangan Pengembangan Sistem OSS

Perkembangan Pengembangan Sistem OSS. Ver 1.1. PRINSIP DASAR SISTEM OSS. Sistem OSS : SATU PORTAL ( Nasional ), SATU IDENTITAS (NIB), dan SATU FORMAT IZIN ( Izin Usaha);. Mulai diberlakukan di seluruh Indonesia sejak tanggal 09 Juli 2018. Dasar hukum :

myrtlew
Download Presentation

Perkembangan Pengembangan Sistem OSS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PerkembanganPengembanganSistem OSS Ver 1.1

  2. PRINSIP DASAR SISTEM OSS Sistem OSS : SATU PORTAL (Nasional), SATU IDENTITAS (NIB), danSATU FORMAT IZIN(Izin Usaha); Mulaidiberlakukan di seluruh Indonesia sejak tanggal 09 Juli 2018 Dasarhukum : PeraturanPemerintah No. 24 tahun 2018 tentangPelayananPerizinanBerusahaSecaraElektronik PERIZINAN DENGAN KOMITMEN - perizinanberusahaditerbitkanberdasarkankomitmen yang harusdipenuhiolehPelaku Usaha; Pemenuhankomitmendiselesaikan di K/L dan/atauPemda. VALIDASI DATA dilakukan melalui konfirmasi ke sistem Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak. OPERASIONAL SISTEM OSS didukung oleh sistem Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, Kemendag, INSW, Kementan, dan Kemen. PUPR dll - Januari 2019 dilaksanakan BKPM

  3. KONSEPSI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PerubahanParadigmaBirokrasi • PengawalanPenyelesaianPerzinan Dari memberiizinmenjadimelayani (civil servant). Dilakukan di semua level pemerintahan (pusat, provinsi, dandaerah) MenerapkanSistemTerintegrasi • ReformasiPerizinanPeraturanBerusaha 06 01 Sistemperizinanberusahaterintegrasisecara elektronik (online single submission) Lebihsederhana, cepat, murah, dan pasti Termasukuntuk UKM MenerapkanSistemChecklist 05 02 Data Sharing (Debirokratisasi) Kegiatan berusaha di KEK, FTZ, KI, KSPN tanpa menunggu kelengkapan perizinan 04 03 Menghilangkan pengulangan rekomendasi/perizinan

  4. Perubahan Paradigma Percepatan Pelaksanaan Berusaha PENGUASA & BIROKRAT PELAYAN MASYARAKAT Perizinanditerbitkansetelahsemuapersyaratanterpenuhi Perizinanditerbitkandengankomitmen ✖️ ✔️ Perizinan tersebar dan tidak terkoordinir Perizinan hanya melalui Sistem OSS sebagai single portal Standardisasi proses bisnis, format izin, danidentitaspelakuusaha Belumada standar perizinan Belum terintegrasisecaraelektronik Terintegrasisecaraelektronik Tidakadapengawalan PembentukanSatgasuntukpengawalan

  5. KONSEPSI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

  6. OSS DAN PERATURAN TERKAIT Izin Usaha IzinKomersial/Operasional Post Audit NomorIndukBerusaha 'NIB' KOMITMEN SELF DECLARATION KOMITMEN SELF DECLARATION PERIZINAN DAN FASILITAS PM PerBKPM 6/2018 IZIN LOKASI PerBPN/ATR 14/2018 TDP Permendag 76/2018 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PerBKPM 7/2018 AMDAL/UKL-UPL Permen LHK P.26/2018 API Permendag 75/2018 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Permen PU-PERA 19/2018 AKSES KEPABEANAN PMK.71/2018 KOMINFO Permenkominfo 7/2018 SERTIFIKAT LAIK FUNGSI Permen PU-PERA 19/2018 PERDAGANGAN Permendag 77/2018 KESEHATAN Permenkes 26/2018 PERDAGANGAN Permendag 77/2018 KBLI Perka BPS 19/2017 CV, FIRMA, dan PERSEKUTUAN PERDATA PermenKumHAM 17/2018 PERTANIAN Permentan 05/2019 KESEHATAN Permenkes 26/2018 DIKBUD PMPDK 25/2018 PERTANIAN Permentan 05/2019 DNI PerPRES 44/2016 TAX HOLIDAY PMK 150/2018 PARIWISATA PerMenPAR 10/2018 DIKBUD PMPDK 25/2018 PERIZINAN DAN FASILITAS PM PerBKPM 6/2018 BPJS KESEHATAN PerBPJS 4/2018 PERHUBUNGAN – PM. 88/89/90/91 TAHUN 2018 PARIWISATA PerMenPAR 10/2018 LHK – IPPKH P.27/2018 TENAGA KERJA ASING Surat EdaranMenaker 5/2018 BPOM– PerBAN 26/2018 TAX HOLIDAY PMK 150/2018 LHK – IUPHHK P.28/2018 ESDM – PermenESDM 39/2018 LHK – IUIPHH P.1/2019 KELAUTAN DAN PERIKANAN Surat Edaran 543/2018 TAX HOLIDAY PerBKPM 1/2019 PERHUBUNGAN – PM. 88/89/90/91 TAHUN 2018 ESDM – PermenESDM 39/2018 KOPERASI – PermenKopUKM 11/2018

  7. PENGALIHAN LEMBAGA OSS Peraturan Menteri KoordinatorBidangPerekonomian Nomor 13 Tahun 2018 TentangPengalihanPelayananPerizinanBerusaha dan PengelolaanSistem OSS kepada BKPM 2 JANUARI 2019 - SELANJUTNYA • operasionallayananperizinanberusahaberbantuan(mulai 2 Januari 2019); • operasionalSistem OSS (mulai 2 Januari 2019); • pelaksanaan audit atasperizinanberusaha yang diterbitkanSistem OSS (mulai 2 Januari 2019); • penyediaaninfrastrukturSistem OSS (mulai 1 Maret 2019); dan • kegiatanterkaitlainnya yang disepakatibersamaantara Menteri KoordinatorBidangPerekonomian dan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal. 9 JULI 2018 - 1 JANUARI 2019

  8. STRUKTUR ORGANISASI

  9. Perbedaan OSS V1.0 dengan V1.1

  10. AlurBisnis Proses OSS V1.0 Perekaman Data Akta Selain PT PT Ambil Data AHU Online Perekaman Data Akta • Data Perusahaan • Data Modal • Data Legalitas • PengurusdanPemegangSaham • MaksuddanTujuan

  11. AlurBisnis Proses OSS V1.0 PermohonanBerusaha Output AktaPendirian Kelengkapan Data Komitmen & Checklist Izin Usaha Komitmen & Checklist IzinKomersial • Data Perusahaan • DaftarAkta • Data PemegangSaham • PengurusdanPemegangSaham • Data Kepemilikan Modal • UMKM • Data Usaha • AktivitasKepabeanan • Data Pendaftaran BPJS • Data Informasi WLKP • Data Usaha Perusahaan • IzinLokasi • IzinLingkungan • IMB • SLF • Izin Usaha • IzinKomersial • NIB • IzinLokasi • IzinLingkungan • IMB • SLF • Izin Usaha

  12. AlurBisnis Proses OSS V1.1 PermohonanBerusaha Legalitas NIB Izin Usaha IzinKomersial • Data Perusahaan • DaftarAkta • Data PengurusdanPemegangSaham • Data MaksuddanTujuan • Validasi Data Legalitas • Periksa Data Legalitas • Data KBLI • Kelengkapan Data • Validasi Data • Output: • NIB • Data Proyek • Data Lokasi • IzinSaranaPrasarana • Validasi Data • Output: • Izin Usaha • Output: • IzinKomersial

  13. Detail AlurBisnis Proses OSS V1.1 STEP LEGALITAS 5. Validasi Data 3. Data Pengurus & PemegangSaham 1. Data Perusahaan 2. Data Legalitas 4. Data Maksud & Tujuan • Data Profil Perusahaan • Data Modal • Data Legalitas Perusahaan • Data Pengurus & PemegangSaham • Data Maksud & Tujuan • Validasidariisian data pada step 1-4 • Contoh: KesesuainanPemegangSahamAsingdengan Status PMA Lanjutke Step NIB

  14. Detail AlurBisnis Proses OSS V1.1 STEP NIB 5. Cetak NIB Anda 3. Input Kelengkapan Data Anda 1. Periksa Data Legalitas 2. Input Data KBLI 4. Periksa Draft NIB • Data Perusahaan • Data PengurusdanPemegangSaham • MaksuddanTujuan • Data Pengesahan • Data KBLI 5 digit • AktivitasKepabeanan • Data Pendaftaran BPJS • Data Informasi WLKP • Validasidariisian data pada step 1-3 • Draft NIB • NIB • Nomor WLKP (setelahdinotifikasiKemenaker) Lanjutke Step Izin Usaha

  15. Detail AlurBisnis Proses OSS V1.1 STEP IZIN USAHA (1) 3. IzinLokasi 1. Data Proyek 2. Data Lokasi 4. IzinLingkungan • List KBLI • List Produk • Data Usaha Perusahaan • Data RencanaInvestasi • Pengisianterkait data lokasiusaha • Ada pilihanlokasidaratan, perairan, kawasanhutan, KEK, KI dan FTZ • PengisianterkaitIzinLokasi (dalam proses pembahasan) • PengisianterkaitIzinLingkungan (dalam proses pembahasan) Next

  16. Detail AlurBisnis Proses OSS V1.1 STEP IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL 3. Output IzinKomersial 1. IzinKomersial 2. Draft IzinKomersial • PengisianterkaitIzinOperasional/ Komersial • Draft isianIzinOperasional/ Komersial yang dipilih • IzinKomersial (dalam proses pembahasan)

  17. CAKUPAN OSS Jenis Perusahaan Seluruhjenisperusahaan, baikperseoranganmaupun non perseorangan JenisPerizinan Izin Usaha danizinoperasi/komersil, sertaperbitanizinusahadanizinoperasi/komersil Pendaftaran Perusahaan Pendaftaranusahadanpenerbitan NIB PerubahanLegalitas Perubahan data legalitasperusahaan. Perluasan Usaha Perluasankegiatanusaha Penutupan Usaha Penutupanperusahaanmaupunkegiatanusaha

  18. IMPLEMENTASI OSS 20 25 34 514 Kementerian / Lembaga Kabupaten / Kota Sektor Provinsi 12 4 80 Free Trade Zone KawasanIndustri KawasanEkonomiKhusus

  19. Fitur Sistem OSS V.1.1 PERUBAHAN PROSES BISNIS* • Level perizinan sampai dengan level project • Sekuensialpemenuhankomitmen Izin Usaha • Redesign output cetakanproduk OSS • Integrasi Izin Lingkungan dengan PPLH 4 1 REDESAIN PORTAL OSS* 2 5 PENINGKATAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR* REDESAIN APLIKASI DAN DATABASE OSS* 6 3 3 SINGLE SIGN ON* PETA DIGITAL RDTR* *Penyempurnaandari sistem OSS versi 1.0

  20. Fitur Sistem OSS V.1.1 • REPORTING • Penyediaanlaporanbagi BKPM, DPMPTSP dan K/L • Bagi DPMPTSP disediakan dashboard 10 7 MONITORING Pengembangan Modul Monitoring Perizinan Berbasis IT. MANAJEMEN RISIKO & PROFILING Pengembangan Modul Manajemen Risiko dalam Sistem OSS untuk kepentingan profiling Pelaku Usaha. 11 8 POST AUDIT Pengembanganmodul post audit dalamSistem OSS 12 9 HELPDESK Pengembanganmodulpelayanan yang dapatmeminimalisirkedatanganke BKPM • PENERAPAN SLA OTOMATIS

  21. Fitur Sistem OSS V.1.1 16 13 • PENINGKATAN KEAMANAN SISTEM APLIKASI BERBASIS MOBILE 17 14 MODUL PELATIHAN / FITUR SIMULASI SINGLE BILLING 18 15 KEBUTUHAN APLIKASI LAINNYA • MEMBUKA AKSES UNTUK SISTEM DI DAERAH

  22. INTEGRASI OSS

  23. INTEGRASI OSS

  24. UPDATED INFOTKA ONLINE – VISA ONLINE :HASIL PEMBAHASAN TANGGAL 21 FEBRUARI 2019

  25. UPDATED INFOTKA ONLINE – OSS :HASIL PEMBAHASAN TANGGAL 18APRIL 2019

  26. REKAPITULASI OSS Ver 1.1

  27. KENDALA KESELURUHAN

  28. Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190P.O. Box 3186, Indonesia One Stop Service Contact CenterP   : 0807 1002576 ATAU 1500765E   : info@bkpm.go.id

More Related