Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial - PowerPoint PPT Presentation

morna
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial
2938 Views
Download Presentation

Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KOMISI YUDISIAL REPULIK INDONESIA MengenalLebihDekatKomisi Yudisial

  2. LatarBelakang • Alasanutama yang mendorongtimbulnyapemikiranmengenaipentingnyakeberadaanKomisiYudisialadalahkegagalan system yang adauntukmenciptakanpengadilan yang lebihbaik. Jawabanuntukmemperbaikikelemahan system tersebutdenganmengalihkankewenanganpembinaanaspekadministrasi, keuangandanorganisasidaridepartemenke MA, dianggapbelumtentuakanmampumenyelesaikanpermasalahamsecaratuntaskarenabeberapahal:* • Penyatuatap- tanpaperubahansistemlainnyamisalnyarekruitmen, mutasi, promosidanpengawasanterhadap hakim- berpotensimelahirkanmonopolikekuasaankehakiman (oleh MA) • Adanyakekhawatiran MA belumtentumampumenjalankantugasbarunyakarena MA sendirimemilikibeberapakelemahanorganisasional yang sampaisaatiniupayaperbaikanmasihdilakukan Ide pembentukan lembaga pengawas hakim sudah ada KY sejak tahun 1968, yaitu pada saat MA mengusulkan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang fungsinya untuk untuk memberikan pertimbangan atau saran tentang pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan kepada hakim. * MahkamahAgung, NaskahAkademikRancangan UU KY, tahun 2003

  3. KomisiYudisialmerupakanlembaganegara yang bersifatmandiridandalampelaksanaanwewenangnyabebasdaricampurtanganataupengaruhkekuasaanlainnya. PentingnyaKomisiYudisial • Memperbaikisistemperadilan Indonesia danmendukungterwujudnyakekuasaankehakiman yang mandiriuntukmenegakkanhukumdankeadilan • Meningkatkanintegritas, kapasitasdanprofesionalitas hakim yang sejalandengankodeetikdanperilaku hakim dalammenjalankantugasdankewenangannya. • Menjadiagenperubahandalampenegakanhukumdankeadilan

  4. KY dalamStruktur Tata Negara Lembaga Negara Pres/ Wapres MPR DPR DPD BPK MA MK KY • Komisi Yudisial (KY) adalah Lembaga Negara yang termaktub dalam Konstitusi, UUD 1945, pasal 24 B. Kedudukan lembaga ini sejajar dengan Lembaga Negara yang lain yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden/Wapres, BPK MA, MK dan KY.

  5. Ranah Kekuasaan Kehakiman KY beradadalamBabKekuasaanKehakiman UUD 1945 namun KY bukanpenyelenggarakekuasaankehakiman. KY secarakhususdiaturdalampasal 24B UUD 1945 BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24 • (1) KekuasaanKehakimanmerupakankekuasaan yang merdekauntukmenyelenggarakanperadilangunamenegakkanhukumdankeadilan.*** ) • (2) KekuasaankehakimandilakukanolehsebuahMahkamahAgungdanbadanperadilan yang berada di bawahnyadalamlingkunganperadilanumum, lingkunganperadilan agama, lingkunganperadilanmiliter, lingkunganperadilantatausahanegara, danolehsebuahMahkamahKonstitusi.***) • (3) Badan-badan lain yang fungsinyaberkaitandengankekuasaankehakimandiaturdalamundang-undang.** **) Pasal 24 B • (1) KomisiYudisialbersifatmandiri yang berwenangmengusulkanpengangkatan hakim agungdanmempunyaiwewenang lain dalamrangkamenjagadanmenegakkankehormatan, keluhuranmartabat, sertaperilaku hakim.***) • (2) AnggotaKomisiYudisialharusmempunyaipengetahuandanpengalaman di bidanghukumsertamemilikiintegritasdankepribadian yang tidaktercela.*** ) • (3) AnggotaYudisialdiangkatdandiberhentikanolehPresidendenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat.*** ) • (4) Susunan, kedudukan, dankeanggotaanKomisiYudisialdiaturdenganundang-undang.*** )

  6. Wewenang dan Tugas Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 menentukan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

  7. Pasal 14 UU No.18 Tahun 2011 disebutkan, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas: • 1. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung (CHA); • 2. melakukan seleksi terhadap CHA; menetapkan CHA; dan • 3. mengajukan CHA ke DPR. Pasal 20 UU No.18 Tahun 2011 dalamrangkamenjagadan menegakkan kehormatan, keluhuranmartabat, sertaperilakuHakim, KomisiYudisialmempunyaitugas: • melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; • menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; • melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; • memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan • mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

  8. Pasal 20 UU No.18 Tahun 2011 Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim. Selain itu, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Pasal 22 A UU No.18 Tahun 2011 Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat • Berdasarkanketentuan yang lain, KomisiYudisialberwenang: • Menganalisisputusan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetapsebagaidasaruntukmelakukanmutasi hakim (Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 TentangKekuasaanKehakiman) • Melakukanseleksipengangkatan hakim pengadilanumum, pengadilan agama danpengadilantatausahanegarabersamaMahkamahAgung (Diaturdalam UU No. 49 Tahun 2009 tentangPeradilanUmum; UU No. 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama; dan UU No. 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara)

  9. Siapa saja Anggota KY? * Anggota KY Periode 2010-2015 adalah; 1. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. (Ketua) 2. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum (Wakil) 3. Dr. Taufiqurrohman S, S.H., M.H. 4. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. 5. Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. 6. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. 7. H. Abbas Said, S.H., M.H. • Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota. • Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara. • Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: • 2 (dua) orang mantan hakim; • 2 (dua) orang praktisi hukum; • 2 (dua) orang akademisi hukum; dan • 1 (satu) orang anggota masyarakat. • * Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2011

  10. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial, seorang calon harus memenuhi syarat*: • 1. Warga negara Indonesia; • 2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; • 3. Setia pada Pancasila, NKRI, dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • 4. Verusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun • 5. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun; • 6. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia; • 7. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; • 8. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani; • 8. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan • 9. Melaporkan harta kekayaan. • * Pasal 26 UU No.18 Tahun 2011 Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadipejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan*; 1. hakim; 2. advokat; 3. notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah; 4. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta; 5. pegawai negeri; atau 6. pengurus partai politik. * Pasal 31 UU No.18 Tahun 2011

  11. MekanismeRekomendasi Pasal 22D* (1) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, KY mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada MA. • MA menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran KEPPH yang diusulkan oleh KY dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Pasal 22E* (1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara KY dan MA mengenai usulan KY tentang penjatuhan sanksi dan MA belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan KY berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan. (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara KY dan MAmengenai usulan KY tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara KYdan MAterhadap Hakim yang bersangkutan. (3) Dalam hal MA dan KY dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh MA. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh KYdan MA. Pasal 22F* • Sanksi berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim. (2) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. (3) Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. (4) Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak. • Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim. * UU No.18 Tahun 2011

  12. PenangananLaporanMasyarakatOleh KY: Sanksi DapatDitindaklanjuti Ringan RekomendasiEfektif terbukti Sedang Berat PermintaanKeterangan Para Pihak LaporanMasyarakat TelaahAwal PT.DH MKH PT.TDH TidakDapatDitindaklanjuti tidakterbukti PemulihanNamaBaik

  13. MajelisKehormatan Hakim (MKH) Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Mengenal MKH, pasal 22. • Sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim. • Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. • Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. • Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak. • Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

  14. Prosedur LAPORAN MASYARAKAT TENTANG PERILAKU HAKIM Laporan masyarakat diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pelapor atau kuasanya yang mendapat kuasa khusus untuk itu, memuat : • Identitas pelapor, • Identitas hakim yang dilaporkan (terlapor), • Uraian mengenai hal-hal (pelanggaran yang dilakukan oleh hakim) yang menjadi dasar laporan, dan • Melampirkan data-data pendukung, seperti : putusan pengadilan, surat- surat bukti, identitas saksi. • Laporan disampaikan kepada : • Komisi Yudisial • Jalan Kramat Raya No 57, Jakarta Pusat • Telpon 021 - 390 5455, Fax. 021 - 390 5455

  15. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan Surat KeputusanBersama(SKB) KetuaMahkamahAgung RI danKetuaKomisiYudisialNomor : 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009. SKB ini dalamrangkamenegakkankehormatan, keluhuranmartabatsertaperilaku hakim, berpedomanpadakodeetikdanperilaku hakim KodeEtikdanPedomanPerilaku Hakim Sepuluh Prinsip Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim : • Berperilaku adil • Berperilaku jujur • Berperilaku arif dan bijaksana • Bersikap mandiri • Berintegritas tinggi • Bertanggung jawab • Menjunjung tinggi harga diri • Berdisiplin tinggi • Berperilaku rendah hati • Bersikap profesional

  16. Program PencegahanPelanggaran kode etik dan pedoman Perilaku Hakim Program pencegahan maka Komisi Yudisial terbagi atas progam utama dan progam pendukung. Beberapa progam tersebut diantaranya adalah; • Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim • Peningkatan kapasitas hakim melalui seminar dan lokakarya • Peningkatan kesejahteraan hakim dengan upaya memberikan usulan kepada pemerintah/presiden mengenai peningkatan remunerasi dan atau tunjangan hakim • Melakukan berbagai riset terkait hakim, pengadilan dan persepsi masyarakat tentang pelayanan pengadilan

  17. Sekretaris Jendral KomisiYudisialdibantuolehsekretariatjenderalyang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. • Sekretarisjenderaldijabatolehpejabatpegawainegerisipil. • Sekretarisjenderalsebagaimanadimaksudpadaayat (1) diangkatdandiberhentikanolehPresidenatasusulKomisiYudisial. • Sekretariatjenderalmempunyaitugasmemberikandukunganadministratifdan teknis operasional kepadaKomisiYudisial*. • KomisiYudisialdapatmengangkatpenghubungdidaerahsesuaidengankebutuhan** • * Pasal 12 Ayat (1) UU No.18 tahun 2011 TentangPerubahanatas UU No.22 Tahun 2004 TentangKomisiYudisial • ** Pasal 3 Ayat (2) UU No.18 Tahun 2011 TentangPerubahanatas UU No.22 Tahun 2004 TentangKomisiYudisial

  18. StrukturOrganisasiKesekjenan SEKJEN SekretariatJenderalKomisi Yudisial terbagi menjadi lima biro yaitu Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Biro Rekruitmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Biro Investigasi, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Biro Umum dan Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Biro tersebut setingkat direktorat atau dijabat oleh eselon II, dan dibantu oleh pejabat eselon III dan Eselon IV. Biro Rekruitmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Biro Pengawasan Perilaku Hakim Biro Investigasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Biro Umum Pusat Analisis dan Layanan Informasi

  19. Laporanpelaksanaanpenangananlaporanmasyarakattahun 2012 • PenerimaanLaporanMasyarakat • 1520 Berkas • PelaksanaanSidang Panel PembahasanAnotasi • 628 Sidang • PelaksanaanPemeriksaan • 482 Pemeriksaan • PelaksanaanSidang Panel danPlenoPenanganan • 524 Sidang • RekomendasiPenjatuhanSanksike MA • SanksiRingan : 19 Orang • SanksiSedang : 3 Orang • SanksiBerat : 5 Orang

  20. PenjatuhansanksiMenurutjenisperadilan

  21. Penghubung dan Jejaring • UU Nomor 18 Tahun 2011 memberikan amanat kepada Komisi Yudisial untuk membentuk penghubung di daerah • Selain penghubung, Komisi Yudisial memiliki jejaring Komisi Yudisial yang terdiri dari Perguruan Tinggi, LSM, dan Ormas. Keberadaan jejaring bertujuan : • Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial • Membangun komitmen dan kerjasama strategis untuk memperkuat proses perubahan peradilan • Meningkatkan partisipasi dan kontrol masyarakat dalam mengawal proses peradilan & perilaku hakim • Mewujudkan institusi peradilan yang independen, bersih, bermartabat serta berkeadilan.

  22. PoskoPemantauanPeradilan Komisi Yudisial juga membentuk Pos Koordinasi (Posko) dibentuk sebagai fasilitator dalam hal menerima pengaduan masyarakat (Public Complaint) dan juga melaksanakan fungsi sosialisasi dan kampanye publik.Selain itu posko dibentuk untuk membantu Komisi Yudisial melaksanakan pemantauan kinerja hakim. Posko dibentuk dengan salah satu pertimbangan keterbatasan daya jangkau Komisi Yudisial menangani permasalahan terkait praktik pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di seluruh Indonesia. Saat ini Komisi Yudisial memiliki 18 posko yaitu ; • Aceh - Semarang - Manado • Medan - Yogyakarta - Makassar • Padang - Riau- Samarinda • Palembang - Denpasar- Palu • Lampung - Mataram- Bandung • Depok - Kendari- Surabaya

  23. LAYANAN INFORMASI KOMISI YUDISIAL • Majalah Yudisial (Terbit 2 Bulan sekali) • Jurnal Yudisial (Terbit 4 Bulan sekali, Terakreditasi) • Bunga Rampai (Terbit 1 Tahun sekali) • Buku Tahunan (Terbit 1 Tahun sekali) • Website Komisi Yudisial (www.komisiyudisial.go.id) • Email Komisi Yudisial (kyri@komisiyudisial.go.id) • Dapat Mengirimkan Naskah/Makalah ke : jurnal@komisiyudisial.go.id atau buletin@komisiyudisial.go.id

  24. TERIMA KASIH