SKHUN

1. No Perihal : : 0004/SDAR/BSNP/IV/2012 Mekanisme Penandatangan SKHUN dan Ijazah 19 April 2012 Yang terhormat: 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Di seluruh Indonesia Dengan hormat, sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa daerah tentang penandatanganan SKHUN dan Ijazah, guna menghindari kekeliruan dalam hal tersebut, sesuai dengan Prosedur Operasi Standar dan Petunjuk Teknis yang berlaku, perlu kami sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut. A. Penandatangan SKHUN dan Ijazah Sekolah/Madrasah: 1. SKHUN Sekolah/Madrasah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah definitif penyelenggara UN yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) atau Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sekolah/Madrasah. Ijazah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah asal peserta didik yang sedang menjabat, tidak dapat ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (PLT) atau Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sekolah/Madrasah. SKHUN Sekolah/Madrasah diisi dan dicetak oleh Penyelenggara UN Tingkat Provinsi berdasarkan Nilai Ujian Sekolah/Madrasah, Nilai Rata-rata Rapor, dan DKHUN dengan sistem komputer, termasuk di dalamnya nama Kepala Sekolah/Madrasah. Apabila tidak ada Kepala Sekolah/Madrasah, SKHUN dan Ijazah dapat ditandatangani oleh Kepala Bidang Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Apabila ada penggantian Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah setelah proses pendataan peserta ujian Tahun Pelajaran 2011/2012 yang lalu, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat segera mengirimkan laporan kepada Penyelenggara UN Provinsi, c.q. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat, dengan tembusan kepada Penyelenggara UN Pusat, c.q. Ketua BSNP, dengan alamat Gedung D Lantai 2, Komplek Mandikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jln. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan. sedang menjabat, tidak dapat 2. 3. 4. terkait pada Dinas Pendidikan 5.

2. B. Penandatanganan SKHUN dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan: 1. SKHUN Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Paket C ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Dalam hal tidak ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota definitif, SKHUN ditandatangani oleh pejabat Eselon III terkait pada Dinas Pendidikan Provinsi setempat. 2. SKHUN Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C diisi dan dicetak oleh Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi berdasarkan NRLBH dan DNHUN dengan sistem komputer 3. Ijazah Program Paket A, Paket B, dan Paket C ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam hal tidak ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota definitif, SKHUN ditandatangani oleh Kepala Bidang terkait pada Dinas Pendidikan provinsi setempat. 4. Ijazah Program Ula dan Program ditandangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dalam hal tidak ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota definitif, Ijazah ditandatangani oleh pejabat Eselon III terkait pada Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat. 5. SKHUN Program Kesetaraan di Penyelenggara Ujian Nasional pusat, diterbitkan dan ditandangani oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsul Jenderal di Perwakilah RI setempat. Ijazah diisi oleh satuan pendidikan penyelenggara, diterbitkan dan ditandatangani oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsul Jenderal pada Perwakilan RI setempat. Wustha pada Pondok Pesantren luar negeri diisi dan dicetak oleh Untuk menghindari kesalahan dalam mekanisme penerbitan dan penandatangan SKHUN dan Ijazah, mohon bantuan Saudara untuk segera menyampaikan hal ini ke seluruh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam lingkungan kerja masing-masing. Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan banyak terima kasih. Ketua Prof. Dr. Ir. M. A. Wirakartakusumah, M.Sc. Tembusan Yth: 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI; 2. Dirjen Dikmen Kemdikbud; 3. Dirjen Dikdas Kemdikbud; 4. Kepala Balitbang Kemdikbud; 5. Kepala Puspendik Balitbang Kemdikbud; 6. Atase Pendidikan Kemdikbud; 7. Konsul Jenderal Kementerian Luar Negeri.

3. Lampiran Surat nomor: 0004/ SDAR/BSNP/ IV/2012 No. PROVINSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29 30 31. 32. 33. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Dinas Pendidikan Provinsi Riau Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Dinas Pendidikan Provinsi Bali Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dinas Pendidikan Provinsi Papua Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Dinas Pendidikan Provinsi Banten Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat