1 / 15

YURISDIKSI PEMAJAKAN

YURISDIKSI PEMAJAKAN. YURISDIKSI :. adalah hak pemajakan suatu negara terhadap yang diterima atau diperoleh oleh warga negaranya baik yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri maupun oleh warga negara asing yang bersumber dari dalam negeri. Yurisdiksi fiskal :.

mira-buckley
Download Presentation

YURISDIKSI PEMAJAKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. YURISDIKSI PEMAJAKAN

  2. YURISDIKSI : adalahhakpemajakansuatunegaraterhadap yang diterimaataudiperoleholehwarganegaranyabaik yang bersumberdaridalamnegeridanluarnegerimaupunolehwarganegaraasing yang bersumberdaridalamnegeri.

  3. Yurisdiksifiskal : Terdiriatastigaunsuryaitu : • Legislatif • Penerimaandan • administratif

  4. Sehubungandngyurisdiksipemajakan , Martha (1989) menyebutadaempatteorijustfikasi legal hakpemajakansuatunegarayaitu: • Realistisatauempirismenyatakanbahwateorirealistisadalahkewenanganfisikuntukdapatmelaksanakanyuridiksinyaterhadaporangatauharta yang beradadalamwilayahkekuasaannya,sedangkanteoriempirismenyebutbahwa , yuridiksipemajakanbukansemata-matakarenakewenaganfisiktetapicenderungdidasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan • Etisataurestributifmenyatakanbahwapemajakanpadahakikatnyamerupakankontraprestasiatauimbalan (return) atasmanfaatdankemudahan yang diperolehdarinegara.

  5. Kontraktualmenekankanbahwapadadasarnyapemajakanmerupakanpembayaranatasbarangdanjasa yang diterimadarinegarapemungutpajakdenganasumsibahwaantarapemegangyuridiksipemajakandengansubjekpajakterdapatsuatukontrak (perjanjiantaktertulis). • Soverenitasmenegaskanpemajakanadalahsuatubentukpelaksanaandariyuridiksi, sedangkanyuridiksitersebutmerupakanatributdarisoverenitas.

  6. YurisdiksiPemajakanada 2 : • YuridiksiDomisili : yaituhakpemajakan yang didasarkankepadasiapa yang memperolehpenghasilan ( berorientasihanyapadasubjekpajak ). • YuridiksiSumber : yaituhakpemajakan yang didasarkankepadaobjekpenghasilantersebutberadaataudiperoleh ( sumberpenghasilanberada/ terletakdi Indonesia, berorientasikepadaobjekpajak ).

  7. YURISDIKSI PEMAJAKAN DI INDONESIA (PASAL 2 UU PPh) • SUBJEKTIF • Memperhatikan status wajibpajak (tempattinggal/domisili, keberadaanatauniatdalamkasuswajibpajakorangpribadi ; tempatpendirianataukedudukandalamkasusbadan) disebutyuridiksidomisili (domiciliary jurisdiction) • OBJEKTIF • Mendasarkanpadaletakgeografissumberpenghasilandisebutyuridiksisumber (source jurisdiction)

  8. Yuridiksidomisili (domiciliary jurisdiction) Pasal 2 ayat 1 Yang menjadisubjekpajak : A. 1. orangpribadi 2. warisan B. Badan C. Badanusahatetap

  9. Yuridiksidomisili (domiciliary jurisdiction) Pasal 2 ayat 3 • SubjekPajakdalamnegeriadalah: • orangpribadi yang bertempattinggaldi Indonesia atauorangpribadi yang beradadi Indonesia lebihdari 183 (seratusdelapanpuluhtiga) haridalamjangkawaktu 12 (duabelas) bulan, atauorangpribadi yang dalamsuatutahunpajakberadadi Indonesia danmempunyainiatuntukbertempattinggaldi Indonesia; • badan yang didirikanataubertempatkedudukandi Indonesia; • warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

  10. Yuridiksidomisili (domiciliary jurisdiction) Pasal 2 ayat 4 • Subjek Pajak luar negeri adalah: • orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; • orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

  11. YuridiksiSumber (source jurisdiction) • Mendasarkanpadaduaunsuryaitu : • Menjalankansuatuaktivitasekonomisecarasignifikan • Menerimaataumemperolehpenghasilan yang bersumberdinegaratersebut

  12. Contoh : • Tuan Aminseorang WNI memperolehbungadari Tuan Solehdi Jakarta sebesar Rp.15 juta.Jawab: Indonesia berhakmemajaki Tuan Aminmenggunakanyuridiksidomisilidanjugayuridiksisumber. • Tuan Steven warganegara Singapore memperolehbungadari Tuan Solehdi Jakarta sebesarRp. 30 juta.Jawab: Indonesiaberhakmemajaki Tn. Steven berdasarkanyuridiksisumberdanSingaporejugaberhakmemajakiberdasarkanyuridiksidomisili.

  13. Mr. Steven wargaWn. Singapore adalahseorangpegawaisebuahkonsultankeuangandi Singapore melakukanpemberianjasakonsultasibidanginvestasikeuanganpadabeberapapengusaha UKM di Indonesia. Selamatahun 2009 kegiatandilakukansebanyak 15 kali selama 5 harisetiapsatu kali kegiatan. Fee yang diterima Mr. Steven selamatahun 2009 sebesarRp. 500 juta. Berdasarkanyuridiksipemajakan, negaramana yang berhakmemajakidanberapaPPhterutangbiladiasumsikantidakada tax treaty antara Indonesia dan Singapore.Jawab: * Tn. Steven merupakan WPLN (WajibPajakLuarNegeri) karenaberadadi Indonesia < 183 hari ( 15 kali x 5 hari = 75 hari ).* Indonesiaberhakmemajaki Tn. Steven berdasarkanyuridiksisumberdanSingaporeberhakmemajakiberdasarkanyuridiksidomisili.* PPhterutangtahun 2009 = 20% x Rp. 500 juta ( tarifpajakpasal 26) = Rp. 100 juta

  14. DIMENSI INTERNASIONAL APLIKASI YURISDIKSI Transaksitransnasionaldapatberupa : - transaksikeluardari / outbound transactions merujukkepadaperlakuanperpajakanataspenghasilanygdiperolehatauditerima WPDN darimenjalankanusaha /melakukankegiatan) ataudariinvestasidiluar Indonesia. - Atastransaksikeluar, Indonesia mengenakanpajakberdasarkanyurisdiksidomisili.

  15. - transaksimasukke/ inbound transactions penghasilandariusahadankegiatan yang dikenakanpajakberdasarkankriteriaambangbatas (BUT). penghasilan WPLN dariinvestasidi Indonesia dikenakanpajakberdasarkansistempemotongan (withholding system) dengan basis brutodantarifproporsional (20%) atausesuaidengantarif P3B yang berlaku.

More Related