slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Oleh: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Oleh:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Oleh: - PowerPoint PPT Presentation


  • 320 Views
  • Uploaded on

Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Oleh: Yunus Husein Desember 2010. DR. YUNUS HUSEIN, S.H., LLM. Lahir 29 Desember 1956 di Mataram, Lombok, NTB.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Oleh:' - milica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rezim Anti Pencucian Uang IndonesiaBerdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Oleh: Yunus HuseinDesember 2010

dr yunus husein s h llm
DR. YUNUS HUSEIN, S.H., LLM.
  • Lahir 29 Desember 1956 di Mataram, Lombok, NTB.
  • Pendidikan SD, SMP dan SMA diselesaikan di Mataram. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1981), Master of Laws (LL.M) dalam International Legal Studies dari Washington College of Law, The American University, Washington D.C. USA (1986), dan memperoleh Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2003).
  • Saat ini sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diangkat dengan KEPPRES No. 201/M, Oktober 2002.
  • Saat ini pula menjadi Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Ketua Bidang Publik Komite Nasional Good Governance (KNKG), serta Ketua Tim Pembentukan RUU Perampasan Aset.
  • Co-Chair Asia Pacific Group (APG) on Money Laundring periode 2006-2008.
  • Merupakan pejabat karir di Bank Indonesia sejak 1982. Pada tahun 2002 menjadi Deputi Direktur Hukum BI (2002);
  • Dosen tidak tetap mata kuliah Hukum Perbankan pada FHUI untuk program regular dan ekstensi (1990-sekarang), Program S2 (eksekutif) dan Notariat FHUI (2001-sekarang), Program Pascasarjana Universitas Pancasila (2001-sekarang).
slide3
Sistematika Penyajian:
  • Rezim Anti Pencucian Uang
  • Kerjasama Antar Lembaga
  • Statistik Pelaporan dan Hasil Analisis
slide5

DEFINISI PENCUCIAN UANG

Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.

“Placing, Receiving or Controlling Dirty Money is Money Laundering”

slide6

KEJAHATAN SUMBER UANG TIDAK SAH

(PASAL 2 UU PPTPPU)

Perbankan

P

I

D

A

N

A

A

S

A

L

Pasar Modal

Asuransi

T P P U

Narkotika

Psikotropika

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer,

Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,

Menghibahkan, menitipkan, membawa ke

Luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan

dengan mata uang atau surat berharga,

Atau perbuatan lain atas harta kekayaan

(Pasal 3 UU TPPU)

Perdg. Orang

Korupsi

Perdg. Senjata Glp

Penyuapan

Penculikan

Terorisme

Penyelundupan Brg

Pencurian

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan

Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak,

Atau kepemilikan yang sebenarnya

atas harta kekayaan (Pasal 4)

Penggelapan

Penyelundupan TK

Penipuan

Pemalsuan Uang

Penyelundupan

Imigran

Perjudian

Prostitusi

Setiap orang yang menerima, atau menguasai

Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,

Sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan

Harta kekayaan (Pasal 5)

Kepabean

Perpajakan

Cukai

Kelautan &

Perikanan

Lingk. Hidup

Kehutanan

Lainnya

tujuan pencucian uang
Tujuan Pencucian Uang
  • Menyembunyikan uang/kekayaan yang diperoleh dari kejahatan;
  • Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum;
  • Menghindari Pajak. Uang legal berusaha disembunyikan untuk menghindari pajak.
  • Meningkatkan keuntungan. Uang ilegal diikutsertakan dalam bisnis legal.
slide8
Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan

Hasil kejahatan as “Blood of the Crime”

Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan

Efektivitas penegakan hukum/pencegahan tindak pidana (menambah sanksi/penghukuman).

Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban aktor intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan (“follow the money”).

Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya.

PARADIGMA BARU Follow the Money

slide9

PROSES PENCUCIAN UANG

Placement

Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan

Layering

Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana

Integration

Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman

dampak
Dampak
  • Persfektif Bisnis: rusaknya reputasi, terlibat masalah hukum, mengganggu operasional dan likuiditas bisnis;
  • Persfektif Ekonomi: Meningkatkan instabilitas sistem kuangan, distorsi ekonomi, menyulitkan otoritas moneter mengendalikan jumlah uang beredar;
  • Persfektif Sosial: Menciptakan/memperparah ketidakadilan sosial;
  • Persfektif Internasional: TPPU merupakan persoalan dan perhatian dunia.
rezim anti pencucian uang1
REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

PRESIDEN

DPR

MASYARAKAT

KOMITE KOORDINASI NASIONAL

Kerjasama Internasional

Lbg. Pemerintah & Swasta

Lbg. Penerima Lap. Profesi

PPATK

Kerjasama Dalam Negeri

PELAPOR

PROSES HUKUM

LBG PENGAWAS &

PENGATUR

Penyedia Jasa Keuangan

Bank & Non Bank

PENYIDIK

PENUNTUT

HAKIM

Penyedia Barang

dan/atau Jasa Lain

LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM & PERADILAN

BEA CUKAI

HASIL KEJAHATAN

LAW ENFORCEMENT APPROACH

KEJAHATAN ASAL

pelapor ps 17 ayat 1
Pelapor (Ps. 17 ayat (1))
  • PenyediaBarangdan/ataujasa lain:
  • Perusahaan Properti/AgenProperti
  • PedagangKendaraanBermotor;
  • PedagangPermatadanPerhiasan/LogamMulia
  • Pedagangbarangseni & antik
  • Balailelang.

PENYEDIA JASA KEUANGAN:

  • Bank
  • Perusahaan Pembiayaan
  • Perusahaan Asuransi & PialangAsuransi
  • Dana PensiunLembagaKeuangan,
  • Perusahaan Efek,
  • ManajerInvestasi,
  • Kustosidian,
  • PerposansebagaiPenyediaJasaGiro
  • WaliAmanat,
  • PedagangValutaAsing
  • PenyelenggaraalatPembayaranMenggunakanKartu
  • Penyelenggara E-money/e-wallet
  • Koperasisimpanpinjam;
  • PenyelenggaranKegiatan Usaha PengirimanUang
  • Pegadaian
  • Perusahaan PerdaganganBerjangkaKomoditi
slide13

TUJUAN AKHIR

LAW ENFORCEMENT

APPROACH

PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN

KRIMINALITAS

KRIMINALITAS

MENURUN

+

ANTI MONEY LAUNDERING

APPROACH

INTERGRITAS & STABILITAS

SISTEM KEUANGAN

MENINGKAT

slide14

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

  • Financial Intelligence Unit (Badan Intelijen Keuangan).
  • Dasar Pembentukan UU No.15/2002, UU 25/2003, UU 8/2010.
  • Bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
  • PPATK tidak berada di bawah suatu Departemen, Kementerian atau Lembaga Negara.
  • Personil berasal dari beberapa instansi terkait.
  • Laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan kepada Presiden dan DPR setiap 6 bulan.
slide15

FUNGSI PPATK (Pasal 40)

  • Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
  • Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh
  • Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor
  • Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan berindikasi TPPU atau tindak pidana lain.
slide16

WEWENANG PPATK (Pasal 41)

  • Meminta data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yg memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari lembaga yg menerima laporan dari profesi ttt;
  • Menetapkan pedoman identifikasi TKM;
  • Mengoordinasikan upaya pencegahan TPPU dengan instansi terkait;
  • Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya PPTPPU;
  • Mewakili pemerintah RI dalam forum internasional berkaitan dengan PP TPPU;
  • Menyelenggarakan diklat APU;
  • Menyelenggarakan sosialisasi PP TPPU.
slide17

FUNGSI ANALISIS DAN PEMERIKSAAN PPATK (Ps. 44)

  • Meminta dan menerima laporan dari Pelapor;
  • Meminta info kpd instansi/pihak terkait;
  • Meminta info kepada pelapor berd. Pengembangan analisis;
  • Meminta info kepada pelapor berd. Permintaan penegak hukum atau mitra kerja LN;
  • Meneruskan info dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, DN-LN;
  • Menerima laporan/info dr masyarakat;
  • Meminta keterangan pelapor & pihak terkait ttg dugaanTPPU;
  • Rekomendasi intersepsi/penyadapan;
  • Meminta PJK menghentikan sementara transaksi;
  • Meminta info pkbgn penyelidikan dan penyidikan;
  • Mengadakan keg. Administratif;
  • Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kpd penyidik.
slide18

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

(Suspicious Transaction Report–STR)

  • Transaksi Tidak Wajar (unusual):
  • (Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU)
  • menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah;
  • bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi;
  • dilakukan/batal dilakukan diduga dengan menggunakan harta kekaayaan berasal dari tindak pidana.
  • TK yang diminta PPATK karena melibatkan harta kekayaan yg diduga berasal dr hasil TP.
  • Dilaporkan plg lama 3 hari sejak PJK mengetahui adanya unsur TKM.
slide19

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

(Cash Transaction Report – CTR)

  • Transaksi keuangan yg dilakukan dengan uang kertas dan atau uang logam (Pasal 1 angka 6)
  • Dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari (Pasal 23 ayat (1) huruf b))
  • Transaksi tersebut antara lain berupa transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan, baik yang dilakukan dengan uang tunai maupun instrumen pembayaran yang lain, misalnya traveller cheque, cek dan bilyet giro
  • Dilaporkan paling lama 14 hari sejak tanggal transaksi.
slide20

Transaksi Keuangan Transfer Dana

Dari dankeLuarNegeri (Ps. 23 ayat (1) huruf c)

  • Tidak ada batasan jumlah;
  • Dilakukan paling lama 14 hari sejak tanggal transaksi dilakukan;
  • PJK yang tidak memenuhi kewajiban laporan kepada PPATK
  • dikenai sanksi administratif.

20

slide21

Laporan Pembawaan Uang Tunai

  • Setiap orang yang membawa uang tunai dlm mata uang rupiah dan/asing dan/atau instrumen pembayaran lain dlm bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro ke dalam atau ke luar daerah kepabean RI sejumlah Rp 100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara, harus melaporkan ke Ditjen Bea dan Cukai
  • Ditjen Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya tersebut kepada PPATK selama jangka waktu 5 hari kerja
  • Pelanggaran dikenai sanksi denda 10% dari seluruh jumlah, paling banyak Rp. 300 Juta.
slide22

PelaporanolehPenyediaBarang

dan/JasaLainnya (Ps. 27)

  • PBJ wajib menyampaikan kepada PPATK transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500 Juta.
  • Disampaikan paling lama 14 hari sejak tanggal transaksi dilakukan.
  • Pelanggaran dikenai sanksi administratif.
slide23

Pemeriksaan & PenghentianSementaraTransaksi

  • PPATK melakukanpemeriksaan TKM terkaitadanyaindikasi TPPU atautindakpidana lain (Ps. 64)
  • Dalamhalditemukanadanyaindikasi TPPU atautindakpidana lain, PPATK menyerahkanhasilanalisiskepadapenyidikuntukdilakukanpenyidikan (Ps. 64)
  • Penyidikanolehpenyidikberkoordinasidengan PPATK.
  • PPATK dapat meminta PJK menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, rekening penampung harta kekayaan berasal dr tindak pidana, menggunakan dokumen palsu;
  • PJK membuat berita acara penghentian sementara;
  • Paling lama 5 hari sejak pembuatan berita acara, PPATK dapat memperpanjang 15 hari kerja;
  • Apabila dalam waktu 20 hari tidak ada pihak yg mengajukan keberatan, PPATK menyerahkan penanganan kepada penyidik;
  • Dalam hal pelaku TP tidak ditemukan dlm 30 hari penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri utk memutuskan harta kekayaan tsb sbg aset negara/dikembalikan kpd yg berhak.
slide24

Penyidikan, Penuntutan, danPemeriksaandiPengadilan

  • Dilakukansesuaidenganketentuanperundang-undangankecualiditentukan lain oleh UU PPTPPU (Ps. 68);
  • Untukdapatdilakukanpenyidikan, penuntutandanpemeriksaandipengadilantidakwajibdibuktikanterlebihdahulutindakpidanaasalnya (Ps. 69);

Penundaan & Pemblokiran

  • Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan pelapor untuk melakukan penundaan transaksi 5 hari kerja (Ps. 70);
  • Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor melakukan pemblokiran harta kekayaan paling lama 30 hari (Ps. 71);
  • Harta kekayaan yg diblokir harus tetap berada pada pihak pelapor ybs.
slide25

PermintaanKeterangandariPelapor (Ps. 72)

  • Utk. Kepentinganpemeriksaan, penyidik, penuntutumumatau hakim berwenangmemintapelaporuntukmemberikanketerangansecaratertulismengenaihartakekayaandari:
    • Orangygtelahdilaporkan PPATK;
    • Tersangka; atau
    • Terdakwa.
  • Suratpermintaanditembuskankepada PPATK.

AlatBukti (Ps. 73)

  • Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP; dan atau
  • Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.
slide26

Penyidikan (Ps. 74-75 danPenjelasannya)

  • Penyidikan TPPU dilakukanolehpenyidik TP Asal: Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, DitjenPajak, Ditjen Bea danCukai;
  • Dalamhalpenyidikmenemukanbuktipermulaanygcukupterjadinya TPPU dan TP asal, penyidikmenggabungkanpenyidikan TP asaldan TPPU danmemberitahukannyakepada PPATK

Penuntutan (Ps. 76)

  • PU wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan negeri plg lama 30 hari kerja sejak diterima berkas perkara yg dinyatakan lengkap;
  • PN wajib membentuk majelis hakim plg lama 3 hari kerja.
slide27

PemeriksaandiSidangPengadilan

  • Terdakwawajibmembuktikanbahwahartakekayaannyabukanmerupakanhasiltindakpidana (Ps. 77);
  • Hakim memerintahkanterdakwa agar membuktikanbahwahartakekayaanygterkaitdenganperkarabukanberasalatauterkaitdengantindakpidana (Ps. 78);
  • Pembuktianolehterdakwadenganpengajuanalatbukti yang cukup.

In Absensia

  • Dalam hal terdakwa telah dipanggil sec. sah dan patut tidak hadir tanpa alasan yg sah, perkara dpt diperiksa dan diputus tanda hadirnya terdakwa (Ps. 79);
  • Kehadiran terdakwa sblum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa. Segala ket.saksi dan surat dianggap diucapkan dlm sidang sekarang;
  • Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan, & terdapat bukti yg kuat, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yg telah disita;
  • Diumumkan & Penetapan perampasan tdk dpt dilakukan upaya hukum;
  • Setiap org yg berkepentingan dpt mengajukan keberatan 30 hari sejak pengumuman.
slide28

PenerobosanRahasiadanKodeEtik

  • Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari kerahasiaan yg berlaku bagi pihak pelapor ybs (Ps. 28);
  • Dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan (Ps. 45);
  • Dalam meminta keterangan bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang perundang-undangan yg mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya (Ps. 72 ayat (2).
slide29

PerlindunganbagiPelapordanSaksi

  • Pejabat dan Pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor. Pelanggaran memberi hak pelapor menuntut ganti rugi (Ps. 83);
  • Pihak pelapor, pelapor dan saksi wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dr ancaman yg membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya, termasuk keluarganya (Ps. 84 & 86);
  • Di sidang pengadilan dilarang menyebutkan/mengungkapkan identitas pelapor & hakim wajib mengingatkan (Ps. 85);
  • Pelapor dan atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan atau kesaksian (Ps. 87);
tindak pidana lain
Tindak Pidana Lain
  • Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum,hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Pelanggaran pidana maks 4 thn (Ps 11).
  • Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (Ps. 12 ayat (1).Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain (Ps 12 ayat (3).Pidana penjara maks 5 tahun, denda maks 1 tahun.
kerjasama antar lembaga
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
  • Bentuk kerjasama:
  • Pertukaran informasi.
  • Pertukaran staf.
  • Sosialisasi dan pelatihan bersama.
  • Kerjasama dituangkan dengan atau tanpa Nota Kesepahaman.
slide33

PERTUKARAN INFORMASI

  • Pemberian Informasi (outgoing exchange):
    • Atas dasar permintaan pihak lain (request)
    • Atas dasar inisiatif PPATK (spontaneous)
  • 2. Penerimaan Informasi (incoming exchange):
    • Atas dasar permintaan PPATK (request)
    • Atas dasar inisiatif pihak lain (spontaneous)
slide34

KERJASAMA DOMESTIK

  • Bappebti
  • Universitas Soedirman
  • Badan Pertanahan Nasional
  • Universitas Andalas
  • Ditjen Pos dan Telekomunikasi
  • Universitas Hasanuddin
  • Institut Teknologi Bandung
  • Universitas Diponegoro
  • Lembaga Penjamin Simpanan
  • Universitas Muhammadiah Surakarta
  • Lembaga Penjamin Simpanan
  • Setjen Depkeu
  • Universitas Indonesia
  • Universitas Jember
  • KPPU
  • Universitas Padjajaran
  • Dirjen Kesbangpol Kemendagri
  • Universitas Mataram
  • Universitas Syiah Kuala
  • PPATK telah melakukan MoU dengan:
  • Bank Indonesia
  • Bapepam - LK
  • Direktorat Jenderal Pajak
  • Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  • Kepolisian RI
  • Kejaksaan RI
  • KPK
  • Departemen Kehutanan
  • CIFOR
  • BPK
  • Itjen Departemen Keuangan
  • Komisi Yudisial
  • Ditjen AHU Depkumham
  • Ditjen Imigrasi Depkumham
  • BPKP
  • Badan Narkotika Nasional (BNN)
  • Pemda NAD
  • Universitas Surabaya
  • STIE Perbanas
  • Universitas Gadjah Mada
  • Bawaslu
slide35

KERJASAMA INTERNASIONAL

  • PPATK telah melakukan MoU dengan:
  • FIU Thailand (AMLO)
  • FIU Malaysia (UPW-BNM)
  • FIU Korea Selatan (KoFIU)
  • FIU Australia (AUSTRAC)
  • FIU Filipina (AMLC)
  • FIU Rumania (NOPCML)
  • FIU Italia (UIC)
  • FIU Belgia (CTIF-CFI)
  • FIU Spanyol (SEPBLAC)
  • FIU Polandia (GIFI)
  • FIU Peru (UIF)
  • FIU RR China (CAMLMAC)
  • FIU Meksiko (FIUMFPCUMS)
  • FIU Canada (FINTRAC)
  • FIU Myanmar
  • FIU Afrika Selatan
  • FIU Cayman Island (FRA)
  • FIU Jepang (JAFIO)
  • FIU Bermuda (BPSFIU)
  • FIU Mauritius (FIU)
  • FIU Selandia Baru
  • FIU Turki
  • FIU Finlandia (NBIMLCH)
  • FIU Georgia
  • FIU Kroatia 
  • FIU Moldova
  • FIU Amerika Serikat
  • FIU Brunei Darussalam
  • FIU Bangladesh
  • FIU Senegal
  • FIU Sri Langka
  • FIU Fiji Island
  • FIU Macao
  • FIU Solomon Island
  • FIU Uni Emirat Arab
  • FIU Qatar
  • FIU Vietnam
slide36

KERJASAMA INTERNASIONAL

  • Anggota Egmont Group 120 negara.
  • PPATK menjadi anggota the Egmont Group pada Juni 2004.
  • Sekretariat di Kanada.
  • Anggota APG 40 Negara. Sekretariat di Sidney Australia.
  • Indonesia menjadi anggota Asia Pacific Group on ML pada tahun 2000
  • Indonesia Menjadi Co-Chair APG 2006-2008

Indonesia pernah masuk dalam NCCTs’ list FATF

pd tahun 2001-2005

slide37

Pelaporan dan

Hasil Analisis PPATK

November 2010

slide38

Jumlah Kumulatif PJK Pelapor dan LTKM Terkait yang disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Jenis PJK

slide40
Jumlah Kumulatif Laporan Pembawaan Uang Tunai yang disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Lokasi Pelaporan (Oktober 2010)
e learning kyc aml http elearning ppatk go id
E-Learning KYC/AML: http://elearning.ppatk.go.id

Terimakasih

Website: http://www.ppatk.go.id

E-mail: contact-us@ppatk.go.id or helpline@ppatk.go.id

Phone: +62-21-3853922; 3850455

Fax: +62-21-3856809

43