slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROSEDUR pengusulan dan mekanisme PEN ilaian angka kredit PENGAWAS SEKOLAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROSEDUR pengusulan dan mekanisme PEN ilaian angka kredit PENGAWAS SEKOLAH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

PROSEDUR pengusulan dan mekanisme PEN ilaian angka kredit PENGAWAS SEKOLAH - PowerPoint PPT Presentation


  • 723 Views
  • Uploaded on

PROSEDUR pengusulan dan mekanisme PEN ilaian angka kredit PENGAWAS SEKOLAH. B IMBINGAN TEKNIS dan SELEKSI C ALON T IM P ENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH. DASAR HUKUM. PP NOMOR 99 THN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROSEDUR pengusulan dan mekanisme PEN ilaian angka kredit PENGAWAS SEKOLAH' - meara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PROSEDUR pengusulan

dan mekanisme PENilaian angka kredit

PENGAWAS SEKOLAH

BIMBINGAN TEKNIS dan SELEKSI

CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

slide2

DASAR HUKUM

PP NOMOR 99 THN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS

PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS

PERMENPAN DAN RB NOMOR 21TAHUN 2010 TENTANG JABFUNG PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR 01/III/PB/2011- NOMOR 6 THUN 2011 TENTANG JUKLAK JABFUNG PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

PERMENDIKNAS NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMDIKNAS

slide3

Jabatan Fungsional

Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

sudah 2 kali disempurnakan

  • Keputusan MENPAN Nomor 118 Tahun 1996
  • Keputusan MENPAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001
  • PERMENPAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010

Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disesuaikan

slide4

Pasca OTDA wewenangpejabatpenetapangkakreditdanprosedurpengajuan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkatPENGAWAS SEKOLAH disesuaikan

Kepmendikbud No.014/U/2002

1. Otonomi Daerah

Diterbitkan

2. Perubahan Struktur Organisasi Depdikbud/Kemdiknas/Kemdikbud

PERMENDIKNAS

NOMOR 184 TAHUN 2011

Diterbitkan

slide5

Pemberian Kuasa, untuk dan atas nama Mendiknas, kepada:

1. Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit untukkenaikan jcxabatan/pangkat PengawasSekolahMadyagolongan ruang IV/b menjadi PengawasSekolahMadya, golongan ruang IV/c sampai dengan PengawasSekolahUtama golongan ruang IV/ddanpengangkatanpertama kali PengawasSekolahMadyagolongan ruang IV/c dan PengawasSekolah Utama Madya, golongan ruang IV/d.

Berdasarkan Permendiknas No. 184 Tahun 2011, Mendiknas menguasakan sebagian wewenangnya untuk menetapkan angka kredit pengawas sekolah

slide6

2. Kepala Biro Kepegawaian menetapkan angkakredituntuk kenaikan jabatan /pangkat pengawas sekolah madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tk I, golongan ruang IV/b.

slide7

PENETAPAN ANGKA KREDIT

digunakan untuk salah satu syarat

~ Pengangkatan

~ Kenaikan pangkat

~ Kenaikan Jabatan

tidak dapat diajukan keberatan oleh pejabat fungsional ybs. Oleh karena itu

anggota tim penilai harus benar-benar kompeten bekerja secara profesional

cermat – teliti – obyektif – total – dan memiliki komitmen yang tinggi

7

slide8

Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB

No 21Tahun 2010:

Angka Kredit adalah:

“Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pengawas dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya”.

  • Angka kredit merupakan representasi Prestasi
  • Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
  • Dengan demikian, pengawassekolah yang
  • berprestasi dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.
pengusulan penetapan angka kredit pasal 24 juklak pengawas sekoah
PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDITPASAL 24 JUKLAK PENGAWAS SEKOAH

1. Bahan penilaian disampaikan kepada pimpinan unit kerja (Kepala Dinas Pendidikan) melalui pejabat eselon III yang membidangi pendidikan.

Usul penetapan angka kredit disampaikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 26 Juklak Pengawas Sekolah.

Bahan penilaian (DUPAK, lampiran, dan bukti fisik) dinilai oleh Tim Penilai yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Hasil penilaian disampaika kepada pejabat penetap angka kredit dengan menggunakan format PAK sebagaimana contoh formulir pada Lampiran VIII Peraturan Bersama (Juklak).

Penetapan angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Flowchart

pasal 23 permenpan dan rb no 21 tahun 2010 pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
Pasal 23 Permenpandan RB No. 21 Tahun 2010Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

MENDIKNAS atau PEJ. ES I

YG DITUNJUK

Pengawas Madya, IV/b s.d. Pengawas

Utama, IV/e

di lingkungan instansi pusat dan daerah;

Dirjen yg menangani

Dikdasmen, Kemenag

Pengawas Madya, IV/a

di lingkungan Kementerian Agama

Pengawas Muda, III/c dan III/d

di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag.

Kakanwil

Kemenag

slide13

Gubernur/

Kadis Dik

Pengawas Muda, III/c s.d Pengawas Madya,

IV/a di lingkungan Provinsi

Bupati/Walikota/

Kadis Dik

Pengawas Muda, III/c s.d Pengawas Madya, IV/a di lingkungan kabupaten/Kota

Pengawas Muda, III/c s.d Pengawas Madya

IV/a di lingkungan di lingkungan inst pusat

Selain Kemenag

Pimpinan Instansi Pusat

atau Pej Lain yg ditunjuk

pejabat penetap angka kredit dibantu oleh tim penilai pasal 21 ayat 2
PejabatPenetapAngkaKreditdibantuoleh TIM PENILAI (Pasal 21 ayat (2))

MENDIKNAS atau PEJ. ES I

YG DITUNJUK

TIM PENILAI PUSAT

Dirjen yg menangani

Dikdasmen, Kemenag

TIM PENILAI KEMENAG

TIM PENILAI KANWIL KEMENAG

Kakanwil

Kemenag

slide15

Gubernur/

Kadis Dik

TIM PENILAI PROPINSI

Bupati/Walikota/

Kadis Dik

TIM PENILAI KAB/KOTA

Pimpinan Instansi Pusat

atau Pej Lain yg ditunjuk

TIM PENILAI INSTANSI

pasal 24 permenpan dan rb no 21 tahun 2010
Pasal 24Permenpan dan RB No. 21 Tahun 2010
  • Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Pengawas
  • Susunan keanggotaan Tim Penilai:
        • seorang Ketua merangkap anggota unsur teknis;
        • seorang wakil Ketua merangkap anggota;
        • seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
        • paling kurang 4 (empat) orang anggota.

Pasal 24 ayat (2) Permenpan dan RB No 21 Th 2010:

Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang.

ayat (4) anggota tim penilai paling kurang2 orang harus dari pengawas

sekolah

slide17

TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENGAWAS

SEKOLAH

Tim penilai angka kredit

dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang dan bertugas menilai

prestasi kerja jabatan fungsional PENGAWAS

  • Pasal 24 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai:
  • menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan
  • dan pangkat pengawas yang dinilai;
  • b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerjapengawas; dan
  • c. dapat aktif melakukan penilaian

Pasal 24 ayat (6): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat

dari Menteri Pendidikan Nasional

17

17

slide18

Pasal 24 Peraturan Bersama mendiknas dan Ka.BKN No 01/III/PB/2011 dan No. 6 Tahun 2011

PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

  • (1) Untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah dilakukan penilaian angka kredit oleh tim penilai.
  • (2) Setiap Pengawas Sekolah yang akan dinilai prestasi kerjanya wajib menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam DUPAK.
  • (3) Bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung.
  • Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit Pengawas Sekolah kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit
  • Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim penilai
  • DUPAK Pengawas Sekolah dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-C Peraturan Bersama ini.
slide19

(7) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah dilampiri dengan :

    • a. surat pernyataan melakukan pendidikan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini.
    • b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
    • c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini; dan
    • d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini;  
    • (8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dengan bukti fisik.
slide20
Usul PAK disampaikan dengan kelengkapan berkas :
  • Surat Pengantar dari pejabat yang berwenang mengusulkan
  • DUPAK
  • 4 jenis Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas: Pendidikan, Pengawasan Akademik dan Manajerial; Pengembangan Profesi; dan Penunjang
  • SK kenaikan pangkat terakhir
  • SK jabatan terakhir
  • DP3 tahun terakhir
  • PAK terakhir
  • Bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan penunjang
  • Foto copy Ijazah yang akan dinilai angka kreditnya, Karpeg, konversi NIP
lampiran dupak pengawas sekolah
LAMPIRAN DUPAK PENGAWAS SEKOLAH
  • Surat Pernyataan Melakukan Pendidikan (SPMP) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama;
  • Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan Akademik dan Manajerial (SPMKPAM) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama;
  • Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi (SPMKPP), dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama; dan
  • Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas (SPMKPP) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama;
slide22

Berkas

usul

4. Pengajuan usul PAK sbb:

Pengawas Madya, IV/b s.d Pengawas Utama, IV/e

PEJABAT ESELON III YG

MEMBIDANGI

KEPEGAWAIAN

DILINGK DINAS PROV/KAB/KOTA

KA.KANWIL KEMENAG

PROV/KAB/KOTA

PS

Surat Pernyataan Melakukan Pendidikan (SPMP)

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengawasan Akademik dan Manajerial (SPMKPAM)

1 SET SAJA

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi (SPMKPP)

Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas (SPMKPP)

  • GUB/BUPATI/WALIKOTA ATAU
  • KADISPEN PROP/KAB/KOTA
  • UP. KA BKD
  • PROPINSI/KAB/KOTA
  • MENAG/KARO KEPEGAWAIAN
  • KEMENAG

MENDIKBUD

U.p. Sekretaris

Tim Penilai Pusat

Tim penilai

slide23

SEKRETARIAT

TPP

PEJABAT

PENETAP

ANGKA

KREDIT

PAK

3A

1

Y

OK

T

SURAT PENGANTAR/

LAPORAN HASIL

PENILAIAN

TIM PENILAI

PUSAT

2

3B

4

UNIT

PENGUSUL

slide24

PENGAWAS MUDA, III/C S.D PENGAWAS SEKOLAH MADYA IV/A DI PROVINSI

PEJABAT ESELON III

YG MEMBIDANGI

KEPEGAWAIAN

Berkas

usul

GUBERNUR/KADISPEN PROPI

U.P KEPALA BKD

PROPINSI

- Kadispen sbg Ketua Tim Penilai

- Kepala BKD sebagai Kepala Sekretariat Tim Penilai

slide25

PENGAWAS MUDA, III/C S.D PENGAWAS SEKOLAH MADYA IV/A

DI KAB/KOTA

PEJABAT ESELONIII

YG MEMBIDANGI

KEPEGAWAIAN

Berkas

usul

BUPATI/WALIKOTA/KADISPEN

KAB/KOTA

U.P KEPALA BKD

KAB/KOTA

- Kadispen sbg Ketua Tim Penilai

- Kepala BKD sebagai Kepala SekretariatTim Penilai

slide26

PENGAWAS SEKOLAH MADYA, IV/A DI LINGKUNGAN KEMENAG PROVINSI

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENAG

KAKANWIL KEMENAG PROVINSI

slide27

PENGAWAS SEKOLAH MUDA III/C DAN PENGAWAS SEKOLAH MUDA,

PENATA TK.I, III/D

DI LINGKUNGAN KEMENAG KABUPATEN/KOTA

KAKANWIL KEMENAG PROVINSI

KA. KANTOR KEMENAG

KAB/KOTA

slide28

PascarestrukturisasiorganisasiKemdiknas, makakedudukan Tim PenilaiPusat, sesuaifungsi, beradapada:

  • Ditjen PAUDNI untukPengawas RA/TK Formal, TK-LB
  • DitjenDikdasuntukPengawas MI/SD, MTs/SMP/SMPLB
  • DitjenDikmenuntukPengawas MA/SMA dan MAK/SMKSMALB.

KedudukanSekretariat Tim Penilaiberadapada unit yang menanganipendidikdantendikpadamasing-masingDitjentersebut *.

(*tentatif) Akhir tahun 2012 akan disiapkan edaran mengenai prosedur pengusulan angka kredit pengawassekolah

penilaian penetapan angka kredit pengawas sekolah pasal 22
PENILAIAN & PENETAPAN ANGKA KREDIT PENGAWAS SEKOLAH (Pasal 22)
  • Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Pengawaswajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
  • Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiapkegiatanPengawasSekolahdilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
  • Penilaiandanpenetapanangkakreditbagipengawassekolah yang akandipertimbangkanuntuknaikpangkatdilakukan 2 kali dlm 1 tahunyaitu 3 blnsebelumperiodekenaikanpangkat

Tidakharusmenunggu memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

slide30

Bukti fisik hasil prestasi kerja pengawassekolah yang dapatdinilai dan mendapat angka kredit adalah yangdiperoleh pada saat periode penilaian(setelah kenaikan jabatan yang terakhir),

Kecualibuktifisikpendidikansekolah.

  • Buktifisikpendidikansekolah (ijazah) dapatdiajukanpadaperiodepenilaianberikutnyasepanjangbelumpernahdinilaipadapenilaiansebelumnya
slide31

KOMPOSISI PENILAIAN

  • Unsur Utama > 80 %

- Diklat calon PS

- Diklat fungsional PS

- Tugas pokok: pengawasan akademik dan manajerial

- Pengembangan Profesi

  • Unsur Penunjang <20 %

- Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan

bidang yang diampunya

- Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas PS

31

slide32
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S1/D IV
slide33
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S2
slide34
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN S3
slide35

ANGKA KREDIT UNTUK

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

slide36

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN, dalamrangkausulpenilaian & penetapanangkakredit :

1. PengawasSekolah

Di sampingmelaksanakantugaspokok, juga:

a. Mendokumentasikan/mengarsipkan

semuaprestasikerja yang telahdilaksanakandandiperoleh

b. Memintasemuakelengkapan yang diperlukankepadaKepalaDinas, sepanjangdokumentersebutmerupakankewenanganKepalaDinas

(misal : Super, SK ,dll)

slide37

2. KEPALA DINAS antara lain :

a. Membuatsuratpernyataanpelaksanaanpendidikan, program kepengawasan, unsurutamadanpenunjang yang menjadikewenangannya.

b. Menandatangani DUPAK

3. KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH:

a. Menetapkan SK pembagiantugaspengawasdalam

melaksanakankepengawasan, setiapawaltahun

b. Membantu pengawas sekolah menuangkan kegiatan dalam DUPAK dan Surat Pernyataan dan memeriksa kelengkapan bukti fisik