1 / 15

Profil Kependudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Profil Kependudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. DEMOGRAFI Provinsi DIY merupakan provinsi terkecil kedua di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta, terletak di antara 7.33’ – 8.12’ Lintang Selatan dan 110’ – 110.50’ Bujur Timur.

marlis
Download Presentation

Profil Kependudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Profil Kependudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta • DEMOGRAFI • Provinsi DIY merupakan provinsi terkecil kedua di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta, terletak di antara 7.33’ – 8.12’ Lintang Selatan dan 110’ – 110.50’ Bujur Timur. • Secara geografis, di sebelah selatan Provinsi DIY berbatasan dengan Samudera Indonesia dan dibatasi dengan garis panjang pantai sepanjang 110 km. Di sebelah utara menjulang tinggi gunung paling aktif di dunia, Merapi (2.968 m) yang pada pertengahan tahun 2006 masih menunjukkan aktivitasnya, meskipun saat ini sudah mulai mereda. Di sebelah barat mengalir sungai Progo yang berawal dari Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di sebelah timur mengalir sungai Opak yang bersumber dari Puncak Merapi dan bermuara di laut Jawa.

  2. Secara administratif, wilayah Provinsi DIY berbatasandengan Kabupaten Magelang (di sebelah barat laut), Kabupaten Klaten (di sebelah timur), Kabupaten Wonogiri (di sebelah tenggara), dan Kabupaten Purworejo (di sebelah barat). Luas keseluruhan Provinsi DIY adalah 3.185,80 km2 atau kurang dari 0,5% luas daratan Indonesia. Terdapat 5 Daerah Kabupaten/ Kota, yaitu : Kota Yogyakarta dengan luas 32,5 km2 terdapat 14 Kecamatan, 45 Kelurahan. Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km2 terdapat 17 Kecamatan, 75 Desa. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km2 terdapat 18 Kecamatan, 144 Desa. Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km2 terdapat 12 Kecamatan, 88 Desa. Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km2 terdapat 17 Kecamatan, 86 Desa.

  3. Jumlah dan Sebaran Penduduk Provinsi DIY tercatat sebanyak 3.220.808 jiwa (Susenas, BPS, 2004) dengan persentase yang hampir berimbang antara penduduk perempuan dan laki-laki yaitu masing-masing sebesar 50,81% dan 49,19% serta 3.759.356 jiwa (Data Triwulan I, Biro Tapem Setda Prov. DIY, 2010) dengan persentase 50,45 % dan 49,55%. • Pertumbuhan penduduk pada tahun 2004 adalah 0,42%, pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni sebesar 1,79%, diikuti oleh Kabupaten Sleman (0,42%), Kabupaten Kulonprogo (0,19%), Kabupaten Gunungkidul (0,16%) dan Kabupaten Bantul (0,07%). • Dengan luas terkecil, Kota Yogyakarta justru memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 14.107 jiwa per km2. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul dengan luas terbesar menduduki peringkat terakhir kepadatan penduduk yaitu 511 jiwa per km2. Kepadatan penduduk Kabupaten lainnya adalah Kabupaten Sleman 1.925 jiwa per km2 , Kabupaten Bantul 1.866 jiwa per km2 dan Kabupaten Kulonprogo 836 jiwa per km2 (Data Triwulan I, Biro Tapem Setda Prov. DIY, 2010) .

  4. II. BAGAN ALUR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DATABASEKEPENDUDUKAN (1) PENDAFTARAN PENDUDUK OUTPUT Pencatatan Biodata Penduduk dan Penerbitan NIK Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Pendataan Penduduk Rentan Kependudukan Pelaporan Penduduk yang tidak dapat melapor sendiri INPUT MANFAAT Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kebutuhan Sektor Pembangunan lain Pemilukada dan Pemilu Penyusunan Perkembangan Kependudukan Penyusunan Proyeksi Kependudukan Verifikasi Jati Diri Penduduk dan Dokumen Kependudukan INFORMASI KEPENDUDUKAN INPUT S I A K PENCATATAN SIPIL OUTPUT Pencatatan Kelahiran Pencatatan Lahir Mati Pencatatan Perkawinan Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pencatatan Perceraian Pencatatan Pembatalan Perceraian Pencatatan Kematian Pencatatan Pengangkatan Pengesahan dan Pengakuan anak Pencatatan Perubahan Nama & Perubahan Status Kewarganegaraan Pencatatan Peristiwa Penting Pelaporan Penduduk yg Tdk Bisa Melapor Sendiri Dokumen Kependudukan(Biodata,KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Akta/Kutipan Akta) (2) INPUT

  5. III. NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN(Pasal 13 UU 23 TH 2006) • Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). • NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dgn. menggunakan Sistem InformasiAdministrasiKependudukan (SIAK). • NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar dlm. penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

  6. Dokumen Identitas diri adalah surat identitas diri dan/atau profesi antara lain seperti kartu advokat dan surat identitas pilot Indonesia. • Bukti kepemilikan antara lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi.

  7. 6 (enam) digit pertama merupakan Kode Wilayah : • 2 (dua) digit kode wilayah Provinsi • 2 (dua) digit kode wilayah Kabupaten/Kota • 2 (dua) digit kode wilayah Kecamatan • 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal lahir pemegang NIK : • 2 (dua) digit tanggal kelahiran (khusus perempuan tanggal kelahiran ditambah 40) • 2 (dua) digit bulan kelahiran • 2 (dua) digit tahun kelahiran • 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut pengeluaran NIK yang diterbitkan secara otomatis (create by system). Pengaturan NIK (terdapat 16 digit) Misalnya, si Nona berjenis kelamin perempuan telah lahir di Provinsi DIY (34), Kota Yogyakarta (71), Kecamatan Kraton (09), pada tanggal 06 Januari 1965, maka NIK-nya : 3 4 7 1 0 9 4 6 0 1 6 5 0 0 2 3

  8. IV. SANKSI KEPEMILIKAN KTP DAN KK • Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP ( Ps 63 ayat 6 UU 23 Th 2006). • Penduduk WNI atau Orang asing yg memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK (Ps 62 ayat 1 UU 23 Th 2006). • Setiap penduduk yg dg sengaja mendaftarkan diri sbg Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK dan atau memiliki KTP lebih dari 1 (satu) maka dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25 Jt. (Ps 97 UU 23 Th 2006).

  9. UU NO. 23 TAHUN 2006 • Pasal 83 Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk memanfaatkan Database Kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK untuk perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Pemanfaatan data penduduk tersebut harus mendapat izin dari Penyelenggara (Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota) sesuai lingkup pemanfaatan data penduduk. Pasal 82 Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui pembangunan SIAK.

  10. UU NO. 23 TAHUN 2006 • Pasal 5 huruf e Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional. • Pasal 6 huruf d Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab kepada Gubernur untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala provinsi. • Pasal 7 huruf g Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab kepada Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota.

  11. UU NO. 23 TAHUN 2006 • Pasal 101 huruf a, huruf b dan huruf e • Memerintahkan kepada Pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011. • Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk menjadikan NIK sebagai dasar dalam penerbitan dokumen (Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen Identitas lainnya) paling lambat tahun 2011.

  12. UU NO. 23 TAHUN 2006 • Pasal 63 ayat (6) Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP. Penjelasan Pasal 63 ayat (6) Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk satu penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK. • Pasal 64 ayat (3) Mewajibkan kepada Pemerintah, bahwa dalam KTP harus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan.

  13. V. RANCANGAN elektronik-KTP (e-KTP) RF Antenna Protection Film Smart Card Chip Printing Film Printing film with background figure and laser anti-fake sign. Card Body Printing Film Printed photo and text Protection Film Authority & Valid Date

  14. SERVER KAB/KOTA Router VPN-IP Router VPN-IP Router VPN-IP Router VPN-IP MODEL KOMUNIKASI DATA VPN (Virtual Privat Network) - IP (Indentification Personal) LEASED LINE WAN VPN-IP/ MPLS PT. TELKOM SWITCH/HUB KANTOR/DINAS DUKCAPIL MODEM MODEM MODEM SWITCH/HUB SWITCH/HUB KANTORKECAMATAN (TPDK) KANTORKECAMATAN (TPDK) KANTORKECAMATAN (TPDK)

  15. Terima Kasih

More Related