1 / 19

Pengaturan Perb ank an Syariah Indonesia

Pengaturan Perb ank an Syariah Indonesia. LANDASAN HUKUM. UU NO 7/92 tentang Perbankan. PP no 72/92 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil. UU No 10/98 tentang Perubahan UU No 7/92. Dicabut dg PP 30/99. BANK SYARIAH. LANDASAN HUKUM….. (lanjutan). Bank Umum Syariah. BPR Syariah.

maren
Download Presentation

Pengaturan Perb ank an Syariah Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pengaturan Perbankan Syariah Indonesia

  2. LANDASAN HUKUM UU NO 7/92 tentang Perbankan PP no 72/92 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil UU No 10/98 tentang Perubahan UU No 7/92 Dicabut dg PP 30/99 BANK SYARIAH

  3. LANDASAN HUKUM….. (lanjutan) Bank Umum Syariah BPR Syariah • PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional • PBI No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Okt 2004 ttg Bank Umum yg Melaksanakan kegiatan usaha berdsrkan Prinsip Syariah. • PBI No.7/35/PBI/2005 tgl 29 Sept 2005 ttg perubahan PBI No.6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum yg Melaksanakan kegiatan usaha berdsrkan Prinsip Syariah PBI 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang BPR Berdsrkan Prinsip Syariah

  4. POSISI BANK SYARIAH DaLaM KEUANGAN INDONESIA SWBI Badan Arbritase Syariah IMAB BUK IAI LKBBS BPRS UUK BUS PUAS DPS DPS DPS DPS transaksi Transaksi sebatas konsekuensi pengawasan DSN-MUI • SWBI: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia • IMAB: Investasi Mudharabah Antar Bank • BUK: Bank Umum Konvensional • BUK: Bank Umum Syariah (BSM&BMI) • UUS: Unit Usaha Syariah • BPRS: Bank Perkreditan Rakyat Syariah • LKSBB: Lembaga Keuangan Syariah Bukan Bank • DPS: Dewan Pengawas Syariah • DSN: Dewan Syariah Nasional Penetapan standar Penyelesaian perselisihan Pengawasan, pengaturan & perizinan

  5. PENDIRIAN BANK UMUM SYARIAH • PENDIRIAN BPR SYARIAH • PEMBUKAAN KC SYARIAH OLEH BANK KONVENSIONAL • PENILAIAN KUALITAS ASSET • PEMBENTUKAN CADANGAN PENGHAPUSAN (PPAP) • PSAK NO.59 dan PAPSI • LAPORAN BANK UMUM SYARIAH • GIRO WAJIB MINIMUM • KLIRING • PASAR KEUANGAN ANTAR BANK SYARIAH • FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK SYARIAH Cakupan Regulasi Perbankan: Cakupan regulasi dan standard perbankan syariah yang telah dihasilkan: • Kelembagaan • Pendirian Bank • Pembukaan Kantor • AD, Rencana Kerja, Kepemilikan, Kepengurusan dan SDM • Kegiatan Usaha Bank • Jenis Kegiatan dan Pembatasan Usaha • Sumberdana dan Penyediaan Dana, dll • Pengelolaan dan Operasional Bank • Ketentuan Kehati-hatian (Prudential Regulations) • Pelaporan, Transparansi dan Disclosure • Transakasi Pembayaran, Lalu-lintas Giral, Pasar Keuangan • Pembiayaan Darurat dll • Pembinaan dan Pengawasan Bank • Penilaian Tingkat Kesehatan • Pembinaan dan Pengawasan Bank • Likuidasi Bank

  6. 12 Peraturan Bank Indonesia Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah Bank Perkreditan Rakyat berdasarlan Prinsip Syariah Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional KualitasPerubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Aktiva Produktif Bank Syariah (KAP) Bank Umum Syariah Kualitas Aktiva Produktif Bank Syariah (KAP) BPR Syariah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Umum Syariah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Syariah Giro Wajib Minimum (GWM) Kliring Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)

  7. Kelembagaan Bank Syariah Pasal 16 UU No.10 Tahun 1998: Persyaratan dan tatacara pendirian bank umum dan BPR Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia • SK No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah • PBI No. 6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (mencabut SK No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah) • PBI 8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI 6/17/2004 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah • PBI No. 7/35/PBI/2005 perubahan atas No. 6/24/PBI/2004 ttg Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. • PBI No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 ttg Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konv menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

  8. BENTUK USAHA • Bank Umum Syariah Bank Muamalah Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) • Bank Konvensional Cabang Syariah Unit Usaha Syariah (1 level dibawah Direksi) BNI Syariah, IFI Syariah, Danamon Syariah, Bukopin Syariah, BTN Syariah, HSBC Syariah dsb.

  9. Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional PBI No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 ttg Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konv menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional :  wajib membentuk Unit Usaha Syariah • Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) • Pembukaan Kt di bawah KCS • Unit Syariah (US) • Layanan Syariah

  10. Alternatif Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah • UUS (unit usaha syariah) • US (unit syariah) • KCK (kantor cabang konvensional) • KCS (kantor cabang syariah) • KbKCK (kt pembantu kc konvensional)

  11. Pembukaan Kantor Bank Syariah oleh Bank Umum Konvensional Pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) dengan cara: • Membuka KCS baru • Mengubah KC konvensional menjadi KCS • Meningkatkan status KCPS menjadi KCS Wajib melaksanakan hal-hal sbb: • Membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) • Membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) • Menyisihkan modal kerja unt kegiatan ush berdsrkan prinsip syariah minimum unt mengcover bi ops awal, memenuhi rasio KPMM bagi UUS

  12. PSAK - 59 Contoh Bagan Organisasi Bank Umum Syariah RUPS / Rapat Anggota Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah Dewan Audit Dewan Direksi Divisi / Urusan Divisi / Urusan Divisi / Urusan Divisi / Urusan Kantor Cabang Kantor Cabang Kantor Cabang

  13. PSAK - 31 PSAK - 59 Contoh Bagan Organisasi Bank Umum Konvensional yang membuka Kantor Cabang Syariah RUPS / Rapat Anggota Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah Dewan Audit Dewan Direksi Divisi / Urusan Divisi / Urusan Divisi / Urusan Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Syariah Kantor Cabang Syariah Kantor Cabang Konvensional Kantor Cabang Konvensional

  14. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) • Dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah • Penjelasan UU No.10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf m : Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: • Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah; • Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah • Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

  15. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) • DPS wajib mengikuti fatwa dari DSN • DPS adalah dewan yang ditempatkan di Bank Syariah yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan rekomendasi DSN yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank. • DSN merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia

  16. Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah Pasal 1 angka 13 UU No.10 Th.1998 ttg Perbankan: Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

More Related