Understanding Redenomination and E-Money in Monetary Policy

1. KEBIJAKAN MONETER 2 Erna Indriyaningrum, SP., MM

2. RENOMINASI atau REDENOMINASI RENOMINASI atau REDENOMINASI adalah kebijakan penyederhanaan nominal mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Pada waktu terjadi inflasi, jumlah satuan moneter yang sama perlahan-lahan memiliki daya beli yang semakin melemah. Dengan kata lain, harga produk dan jasa harus dituliskan dengan jumlah lebih besar. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Contoh : Angka Rp 1.000,- menjadi Rp 10,- dan Rp 10.000,- menjadi Rp 100,- dstnya. Dampak REDENOMINASI dapat positif atau negatif, walaupun tujuannya memberikan dampak positif. Dampak positifnya antara lain perhitungan uang akan lebih mudah dan sederhana dibanding angka sebelumnya. Namun dampak negatifnya dapat berpotensi menimbulkan INFLASI yang bisa saja muncul akibat penerapan kebijakan ini yang kurang baik, walaupun redenminasi tidak memotong nilai tukar mata uang. Hal ini dapat terjadi karena missal adanya pembulatan harga ke atas menjadi harga barang menjadi lebih mahal, missal harga awal Rp 2.800,- dibulatkan menjadi Rp 30. Untuk itu, pemerintah harus melakukan persiapan kebijakan redenominasi secara matang sebelum benar-benar diterapkan.

3. ◦ DAMPAK NEGATIF lainnya adalah daya beli masyarakat berkurang (penurunan), karena adanya kenaikan harga akibat pembulatan angka. ◦ REDENOMINASI adalah kebijakan dengan kompleksits tinggi karena pengaruhnya sangat besar terhaap kehidupan masyarakat ◦ TUJUAN REDENOMINASI bagi perekonomian negara adalah mengurangi jumlah digit pada uang yang menjadi efek dari krisis ekonomi serta INFLASI di masa lalu. Semakin banyak jumlah digit mata uang, kebijakan ini makin dibutuhkan. ◦ MANFAAT REDENOMINASI adalah : (1) Kredibilitas dan kesetaraan mata uang lebih baik, kisah sukes pada Negara Turki sehingga kebijakan redenominasinya membuat mata uang Lira terkesan lebih sejajar dengan mata uang USD, sehingga memiliki kredibilitas dan daya saing yang lebih tinggi di perdagangan internasional; (2) Pencatatan Akuntansi lebih sederhana, banyak yang beranggapan tiga digit angka nol dalam Rupiah tidak begitu dibutuhkan sehingga banyak yang menggantikan penulisannya menggunakan ‘k’ ( Rp 5.000,- dituliskan 5 k), tugas pencacatan keuangan terasa lebih mudah dan sederhana, kesalahan penulisan dapat diminalisasi.

4. E- MONEY (Uang Elektronik) ◦ DEFINISI : uang elektronik sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti chip atau server, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai pebankan. ◦ Sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik (e-money) yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (top up). Media elektronik untuk menyimpan e-money server. Penggunaan e-money sebagai alat diharapkan dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, minimarket, parkir, dunia pendidikan, dll. ◦ Perkembangan e-money diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternative alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan. dapat berupa chip atau yang inovatif pembayaran dan praktis

5. ◦ E- Money timbul karena adanya perkembangan era digital yang berkembang dengan pesat dewasa ini. Setiap transaksi masa nanti tidak lagi menggunakan kertas, namun menggunakan kartu yang memakai chip, pemakaian uang kertas dan logam hanya tinggal 20% sampai dengan 30% saja. ◦ Dampak penggunaan e-money nantinya akan membawa dunia pada satu sistem moneter yang terkendali dan tersistem secara lebih terkontrol. Keinginan ini terjadi karena faktor Indonesia memiliki bank sentral yang mengharuskan semua transaksi dan sirkulasi jumlah uang beredar (JUB) harus bisa terdeteksi secara komprehensif dan sistematis. Salah satu kegunaan ini menyebabkan bank sentral atau Bank Indonesia memahami dengan baik bagaimana penetapan kurs mata uang domestik dikonversikan dengan mata uang asing seperti USD, Euro, Poundsterling Inggris, Yen Jepang, Dolar Australia, dll. Namun persoalan BI jika tidak memahami dan menghubungkan setiap kebijakan JUB dengan target laju pertumbuhan ekonomi, maka semua itu hanya akan membuat beban rakyat dalam menjalani dan sulit menikmati pertumbuhan ekonomi dalam konteks kesejahteraan ekonomi tersebut. Menjadikan GINI RATIO atau jarak antara orang kaya dan miskin semakin besar dan tinggi.

6. INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER ◦ Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melakukan beberapa kebijakan dalam mengontrol jumlah uang beredar (JUB) : 1. Kebijakan Suku Bunga (Interest Rate Policy) : kebijakan Kebijakan suku bunga kredit bertujuan untuk mengendalikan angka penyaluran kredit yang berlaku pada masyarakat. Jika suku bunga dinaikkan agar uang yang keluar atau tersalurkan melalui kredit dapat sangat selektif, hanya mengembalikan pinjaman yang boleh menerima pinjaman. Jika suku bunga kredit diturunkan agar timbul kegairahan publik dalam meminjam untuk usaha terutama bagi UKM dan UMKM. Kredit macet sering timbul karena kondisi ekonomi sedang sangat tidak kondusif atau mengalami kelesuan ditambah jangka waktu kredit lama serta bentuk investasi mengalami masalah secara nasional atau adanya krisis global, pandemic, dll. Jika suku bunga deposito dinaikkan akan menyebabkan terserapnya dana masyarakat ke perbankan, daripada untuk investasi, missal suku bunga deposito 9.5 % per tiga bulan sedangkan keuntungan investasi 7% maka artinya deposito lebih menguntungkan dan risikonya lebih rendah karena jaminan lebih tinggi daripada investasi. Demikian juga kasus hubungan suku bunga deposito dan saham. Persoalan akan kompleks jika dana membeli saham berasal dari pinjaman kredit, dapat menimbulkan kredit macet. Keputusan pemberian kredit tidak boleh dilihat dari segi target mengalami kenaikan per tahunnya, namun dilihat dari segi kelayakan mendapatkan kredit. suku bunga kredit dan deposito. pihak-pihak tertentu saja yang mampu

7. 2. Kebijakan Pasar Terbuka (Open Market Policy) : kebijakan menjual surat berharga yang dimiliki dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dengan maksud untuk menarik jumlah uang yang beredar (JUB) di masyarakat karena dirasa jumlah yang beredar tersebut terlalu banyak. Pemerintah akan membeli kembali surat berharga yang dijual tersebut dengan analisis bahwa JUB di masyarakat tersebut terlihat sedikit. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan angka peredaran uang di tengah masyarakat. Kondisi ekonomi yang fluktuatif membuat masyarakat cenderung suka membeli emas dan valas daripada membeli obligasi dengan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga operasi pasar terbuka tidak banyak berhasil mengendaikan INFLASI. Ha ini sering terjadi pada masyarakat negara terbelakang dibandingkan negara maju yang tingkat kestabilan ekonominya tinggi. Ketika perbankan membeli obligasi dan menahan penyaluran dana kredit, maka jumlah uang beredar (JUB) sedikit. Kebijakan seperti ini dianggap efektif menekan INFLASI, namun menjadi persoalan khusus pada timbulnya perlambatan pertumbuhan bagi dunia usaha. 3. Penetapan Cash Ratio : bentuk kebijakan yang menyangkut penetapan perbandingan antara persentase uang di Bank yang harus dijadikan cadangan dan yang boleh dioperasikan. Uang yang dijadikan cadangan atau dibutuhkan untuk cadangan di Bank dinamakan Reserve Requirement atau yang biasa disingkat dengan RR. Pada prinsipnya bank sentral menerapkan kebijakan tight money policy (uang ketat) dan easy money policy (uang longgar).Namun jika kebijakan tetap sulit menekan atau mengendalikan INFLASI, maka mungkin disebabkan oleh faktor eksternal di luar jangkauan kemampuan dalam negeri. Contohnya, adanya permainan para spekulan atau intervensi pihak tertentu yang menginginkan situasi ekonomi dalam negeri suatu negara mengalami kontraksi. Jika suku bunga kredit diturunkan dengan harapan angka pengangguran rendah, tapi dapat berdampak naiknya angka inflasi jika tidak ada control yang baik. INFLASI memang susah dikendalikan namun harus diciptakan angka katual INFLASI (INFLASI yang diharapkan) akan berpengaruh terhadap jumlah uang yang bertambah dan harapan akan tercapai walaupun sulit.

8. KEBIJAKAN MONETER yang MENDORONG KENAIKAN FISKAL ◦ Penerapan kebijakan moneter yang tepat akan bisa mendorong terjadinya kenaikan fiskal pada saat penerapan kebijakan suku bunga pinjaman yang diberikan berada dalam posisi yang benar-benar layak untuk dipinjamkan, atau penerapan suku bunga pinjaman tidak memberatkan para debitur. Jika suku bunga pinjaman terlalu tinggi atau dianggap infeasible (tidak layak) dengan keadaan pasar (market situation) yang ada maka para pelaku dunia usaha tidak akan meminjam dana tersebut di perbankan. ◦ Perolehan dana pinjaman yang layak membuat aktivitas dunia usaha menjadi semakin bergairah, karena dana pinjaman tersebut dapat dipakai untuk innovation product atau melakukan ekspansi usaha lainnya yang dianggap profitable (menguntungkan di masa depan). Peningkatan peningkatan aktivitas produksi perusahaan akan memberikan pengaruh pada naiknya pendapatan perolehan pajak, karena konsep pajak adalah bersifat proporsional. Semakin tinggi jumlah pendapatan yang diterima maka jumlah penerimaan pajak juga akan semakin tinggi. Hal tersebut yang menggambarkan hubungan kebijakan moneter mendorong kenaikan fiskal. aktivitas bisnis yag diikuti

9. TUGAS DISKUSI 1. Apa definisi dari UANG ? 2. Apa arti uang palsu dan money loundring, berikan contoh kasusnya 3. Apa yang dimaksud tight money policy, berikan contoh kasusnya. 4. Apa yang dimaksud fluktuatif foreign currency dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan? Bagaimana solusi untuk menghindari pengaruh fluktuatif foreign currency terhadap kinerja keuangan perbankan ? 5. Jelaskan hubungan antara mata uang dan pergerakan saham. 6. Jelaskan konsep nilai tukar (exchange rate concept) dan pengaruhnya terhadap dunia usaha. 7. Jelaskan arti dari istilah berkut : a. Fixed Exchange Rate b. Flexible Exchange Rate c. Managed Floating Exchange Rate 8. Apa penyebab rentannya nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing ? Berikan contoh kasusnya.