200 likes | 451 Views
ARTIKEL : TOPIK : MAU DIKEMANAKAN POLRI KE DEPAN M EMBANGUN POLRI YANG “RAHMATAN LIL ALAMIN 2020”. JUDUL :. G RAND S TRATEGY P OLRI 2025. JANGKA PENDEK (2005-2009 ) “TRUST BUILDING” JANGKA MENEGAH (2010-2014 ) “PARTNERSHIP/NETWORKING ” JANGKA PANJANG (2015-2025 )
E N D
ARTIKEL : TOPIK : MAU DIKEMANAKAN POLRI KE DEPAN MEMBANGUN POLRI YANG “RAHMATAN LIL ALAMIN 2020” JUDUL :
GRANDSTRATEGY POLRI 2025 JANGKA PENDEK (2005-2009) “TRUST BUILDING” JANGKA MENEGAH (2010-2014) “PARTNERSHIP/NETWORKING” JANGKA PANJANG (2015-2025) “STRIVE FOR EXECLLENCE”
GRAND STRATEGI POLRI 2005-2025 1 TRUST BUILDING KEBERHASILAN POLRI PERLU DUKUNGAN MASY DGN LANDASAN KEPERCAYAAN 2 PARTNERSHIP BUILDING LANJUTAN TAHAP I PERLU DIBANGUN KERMA YG ERAT DNG BERBAGAI KOMPONEN TERKAIT DENGAN POLRI 3 STRIVE FOR EXCELLENCE MEMBANGUN KEMAMPUAN PELAYANANPUBLIK YG UNGGUL DAN DIPERCAYA MASYARAKAT
KERANGKA TEORI Learning Scenario PERANG DUNIA II SHELL OIL COMPANY • PERUMUSAN GBHN • KEAMANAN NEGARA • PEREKONOMIAN • PENDIDIKAN
Tahapan Skenario * TETAPKAN FOCAL CONCERN ( FC ) * IDENTIFIKASI DRIVING FORCES ( DF ) * ANALISIS HUBUNGAN ANTAR DF * PILIH DF YANG PALING BERPENGARUH ( CDF ) * RUMUSKAN MATRIK SKENARIO * RUMUSKAN CIRI / INDIKATOR MASING-MASING KUTUB * TETAPKAN SIMBUL / FRASE MASING-MASING SKENARIO * TETAPKAN CIRI KUNCI MASING-MASING SKENARIO * SUSUN NARASI SKENARIO
RAHMATAN LIL ALAMIN PADA DASARNYA : BERMAMFAAT BAGI SESAMA UMAT MANUSIA SERTA ALAM DAN SEISINYA DI TAHUN 2020 KATA LAIN PENEKANAN PADA POSTUR POLRI YANG BERMORAL, PROFESIONAL DAN MODERN, DEKAT DENGAN MASYARAKAT (KEMITRAAN) SEBAGAI PENGAYOM, PELINDUNG DAN PELAYAN DALAM MEWUJUDKAN, MEMELIHARA KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT DAN MENEGAKKAN HUKUM.
FOCAL CONSERN : MEMBANGUN POLRI YANG RAHAMATAN LIL ALAMIN 2020. DRIVING FORCES : • MORALITAS SDM • PEMBERIAN KESAN PERTAMA POLRI DALAM LAYANI MASYARAKAT • PENGUNAAN DISKRESI YANG ARIF DAN BIJAKSANA • SIKAP SOPAN DAN SANTUN ANGGOTA POLRI • KEJUJURAN • DISIPLIN • KEADILAN • KEIKHLASAN • EMPATI • PROFESIONALISME • KECERDASAN BAIK KNOWLADGE, SKILL DAN ATITUDE • TANGIBLE ATAU SARANA DAN PRASARAN MENDUKUNG DAN MENYENANGKAN • KEJELASAN DAN KEPASTIAN WAKTU, BIAYA DAN PROSEDUR • AKUNTABEL • ADA KETERBUKAAN • AKSES YANG BAIK VAKSIN H20
ANALISIS HUBUNGAN TIAP-TIAP DF DAN FC SEBAGAI POSITIONING (PDB) DAN TENTUKAN BEING STRATEGI EMPATI KEJUJURAN DISIPLIN KEARIFAN DAN BIJAKSANA ADIL MORAL ETIKA SIKAP SOPAN SANTUN MEMBANGUN POLRI YANG RAHMATAN LIL ALAMIN 2020 KEIKHLASAN KECERDASAN PROFESIONAL PENGETAHUAN SUASANA PELAYANAN ACSESS SARPAS DAN ANGGARAN ACCUNTABLE SKILLED BIAYA DAN WAKTU JELAS
MATRIKS SCENARIO SEBAGAI CORE TACTIC DAN DIFFERENTIATION (PDB) UNTUK MENCIPTAKAN BRAND MORAL POLISI YG RAHMATAN LIL ALAMIN SCENARIO I : POLRI 2020 MEMILIKI MORAL YG BAIKS SERTA DIDUKUNG OLEH PROFESIONALISME DAN PERALATAN YANG MODERN. KEHADIRAN POLRI MEMBERI MAMFAAT BAGI COSTOMER, MEREKA MERASA PUAS DAN SENANG. KEHADIRAN MEREKA SANGAT DIHARAPKAN OLEH MSY PD SETIAP EVENT KRN KEHADIRAN MEREKA MEMBERIKAN KESEJUKAN, KETENTRAMAN, KEBAHAGIAAN , KEDAMAIAN LAHIR DAN BATHIN. POLISI BERMAMFAAT TIDAK HANYA BAGI SESAMA UMAT MANUSIA TETAPI BAGI ALAM DAN SEISINYA, MEREKA RAHMATAN LIL ALAMIN SCENARIO IV PROFESIONALISME SCENARIO III SCENARIO II
ANALISIS POSITIONING-DIFFERENTIATION-BRAND TRIANGLE BRAND INTEGRITY DIFFERENTIATION CORE TACTIC POSITIONING BEING STRATEGY MEMBANGUN POLRI 2020 YANG RAHMATAN LIL ALAMIN PENGARUH INTERNAL CERDAS DAN PROFESIONAL KECERDASAN ANGGOTA/IQ SARPRAS KANTOR PELAYANAN NYAMAN ACSESS MUDAH ACCUNTABLE TRANSPARANTS SKILLED MORAL KESAN PERTAMA YG EMPATI SIKAP ARIF DAN BIJAKSANA SOPAN DAN SANTUN KEIKHLASAN PEDULI TG JAWAB DISIPLIN BRAND IMAGE BRAND IDENTITY PENGARUH EXTERNAL DIBANGUN BRAND VALUE INDICATOR
LANGKAH DIFFERENTIATION UNTUK MENCIPTAKAN BRAND IMAGE HARUSLAH DI CEK DENGAN SERVICE QUALITY DAN CIRCLY OF SALE, JIKA TIDAK JUSTRU AKAN HASILKAN HAL YG KONTRADIGTIF PD CITRA ORGANISASI SERVICE QUALITY CIRCLY OF SALE BANGUN MOMENT OF TRUSH
PENUTUP : KESIMPULAN :
TERIMA KASIH SEKIAN
PrinsipLayanan Prima TAMBAHAN ARAH PADA PELAYANAN YANG UNGGUL • Reliability Keandalanmencakupkinerjadankemampuanuntukdipercayasertadapatmemenuhijanji yang ditawarkan • Responsiveness Kesigapandalammerespondanmemberipelayanan yang dibutuhkanpelanggan • Competence Memilikiketerampilandanpengetahuan yang baiktentangproduklayanan yang ditawarkankepadapelanggan • Access Kemudahanuntukdihubungidandijumpaisepertilokasi, fasilitas, daninformasiproduklayanan yang mudahdiaksesolehpelanggan • Courtesy Sikapsopansantu, respek, perhatian, keramahandaripihakpemberijasalayanandalamkontak personal
PrinsipLayanan Prima • Communication Media komunikasi yang digunakanselaindapatmemudahkanpenyampaianpesan-pesan, informasi, danmudahdipahamisertapenuhperhatianuntukmendengarataukeluhan yang disampaikanpelanggan • Credibility Kepercayaan yang dibangunberawaldarisifatjujurdandapatditerima • Security Menciptakan rasa amandannyamandariresikoataukeraguan yang berkaitandengankeamanansecarafisik, keuangan, dankerahasiaan. • EMPHATY Berupayamemahamikebutuhanataukeinginanpelanggannya • TANGIBLE Wujudfisik yang ditampilkansosokgedung, raungan, fasilitas, dansaranaparkirsertaperalatanpenunjanglainnyauntukmemberikanpelayanan yang amandannyaman
Sendi-Sendi Pelayanan Berkualitas sesuai Ketetapan Menpan: N0. 81/1995 • Kesederhanaan, dalamartibahwaprosedur/tatacarapelayanandiselenggarakansecaramudah, lancar, cepatdantidakberbelit-belitsertamudahdipahamidandilaksanakan. • Kejelasandankepastian, menyangkut : • Prosedur/tatacarapelayananumum • Persyaratanpelayananumum, baikteknismaupun administrative • Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum • Rincianbiaya/tarifpelayananumumdantatacarapembayarannya • Jadwalwaktupenyelesaianpelayananumum • Hakdankewajibanbaikdaripemberimaupunpenerimapelayananumumberdasarkanbukti-buktipenerimaanpermohonan/ kelengkapannya, sebagaialatuntukmemastikanpemrosesanpelayananumum • Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat)
3. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum. 4. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal-hal lain yang yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar diketahui dan difahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 5. Efisien, meliputi: • Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan • Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.
6. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan : • Nilai barang atau jasa pelayanan umum dengan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran • Kondisi dan kemampuan pelanggan (masyarakat) untuk membayar secara umum • Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 7. Keadilan yang merata,dalam arti cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. 8. Ketepapatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.