Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan absensi elektronik

1. Evaluasi dantindak lanjut pelaksanaan absensi elektronik BKPPD Kab.Klaten 28/03/2019

2. Evaluasi presensi elektronik Dalam pelaksanaan sistem presensi elektronik ada beberapa kendala sebagai berikut : • Mesin Absensi Offline • Format SMS tidak sesuai • SMS tidak ada balasan atau tidak terkirim

3. MESIN ABSEN OFFLINE • Mesin absen tidak terhubung dengan server sehingga data tidak dapat tersimpan diserver • Penyebabnya biasanya koneksi internet di OPD tidak stabil, solusinya cek DHCP mesin absensi. • Pastikan mesin absen mendapat IP address lokal di jaringan internet OPD. • Jikacuacaburuk, mesinuntukdimatikandandicabutsumberlistriknya

4. Sms tidak dibalas/tidak terkirim • SMS ditunggusampaidenganpukul 23:59 • Lakukancek di laporan finger • Jikaterdapatkesalahan, lakukanrekon data

5. Sms format salah • Cek lagi formatnya (lihat s.e. Tata cara presensi elektronik), kemudian kirim ulang sampai mendapat balasan dari SAPA. • Kalauhanya 1 hari, tidakperlupakaitanggal

6. AGAR DATA TERSIMPAN DISERVER ADA 2 CARA ABSENSI YAITU : • Dengan Sidik Jari dan Wajah Agar data absen diterima server, pada saat absen dengan jari pastikan ada tulisan “sukses” pada saat muncul foto ybs. Dan suara “Terima Kasih” atau “Akses diterima” dari mesin absensi PERHATIAN..!! • Hanya boleh terekam 1 sidik jari saja Apabila diketahui menggunakan lebih dari 1 sidik jari akan di hapus dan rekam ulang.

7. MEKANISME PELAPORAN

8. Email absensi elektronik • Email : saebkppdklaten@gmail.com • Website : http://bkppd.klatenkab.go.id

9. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN ABSENSI ELEKTRONIK • Pada tanggal 20 Desember 2019 • Pembagian mesin finger print ke 88 unit kerja • Pada 24 Januari 2019 • Dilakukan sosialisasi Perbup no.65 Tahun 2018 tentang Presensi Elektronik • Pada Pertengahan bulan Februari 2019 • Dilakukan rekonsiliasi data cetak hasil presensi elektronik • Pada akhirbulan Maret 2019 (28 Maret 2019) • Dilakukan evaluasi pelaksanaan presensi elektronik • Pelaksanaan Presensi Elektronik di bulan Januari, Pebruari dan Maret 2019 masih dalam masa uji coba dalam rangka proses pembiasaan dan edukasi kepada PNS. • Mulai bulan April 2019 hasil presensi elektronik dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Perbub No 65 tahun 2019 tentangPelaksanaanPresensi Elektronik di LingkunganPemkabKlaten.

10. PEMANFAATAN PELAPORANPRESENSI ELEKTRONIK LAPORAN PRESENSI ELEKTRONIK DIJADIKAN DASAR BAGI: • BadanPengelolaanKeuangan Daerah dalampenghitungantambahanpenghasilan yang diterima ASN; dan • BadanKepegawaianPendidikandanPelatihan Daerah sebagaidalamrangkapenegakandanpembinaandisiplinASN, jugabagiatasanlangsung/Pimipinan Unit Kerja. PEMBINAAN • KepalaPerangkat Daerah bertanggungjawabterhadappenggunaanPresensiElektronik di lingkungankerjamasing-masing. • BadanKepegawaianPendidikandanPelatihan Daerah melakukanpembinaanterhadappelaksanaanPresensiElektronikdengan monitoring danevaluasi.

11. PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS Pasal 3 : Kewajiban PNS al. ay.4.Mentaatisegalaperatutanperundang-undangan yang berlaku ay. 11.Masukkerjadanmentaatiketentuan jam kerja Pasal 21 • Pejabat yg berwenang menghukum wajib menjatuhkan HD kpd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin. • Apabila Pejabat yg berwenang menghukum tdk menjatuhkan HD kpd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tsb dijatuhi HD oleh atasannya. • HD yg dijatuhkan adalah HD yg seharusnya dijatuhkan kpd PNS yg melakukan pelanggaran. • menjatuhkan HD thd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin Pasal 22 Apabila tdk terdapat pejabat yang berwenangmenghukum, maka kewenangan menjatuhkan HD menjadi kewenangan pejabat yg lebih tinggi.

12. PrinsipDasarPenjatuhanHukumanDisiplin Pasal 23 • PembinaandanPenegakandisiplin PNS, menjaditugasdantanggungjawabatasanlangsungmasing-masing • Apabilaterjadipelanggarandisiplin, maka yang wajibmemanggildanmemeriksapertamasekaliadalahAtasanlangsung. • Apabiladugaanpelanggarandisiplinbenar, makasepanjanghukumanygsetimpaldgnpelanggarantsbmasihkewenanganatasanlangsung, makaatasanlangsungtsbwajibmenghukum. • Apabilamenurutpertimbanganatasanlangsungjenishukumanygsetimpalutk PNS tsbadalahkewenanganatasanyglebihtinggi, makaatasanlangsungtsbwajibmelaporkandisertai BAP ygtelahdibuatnya. • Atasanlangsungygtdkmemanggil, memeriksa, menghukumataumelapor-kanbawahanygdidugamelanggardisiplin, dijatuhihukumandisiplinygjenisnyasamadgnjenishukumanygseharusnyadiajatuhkankepadabawahanyatsb. • Pelanggarandisiplinbukandelikaduan, krnitusetiapatasanlangsungygtelahmengetahuipelanggaranbawahan, wajibmemanggil, memeriksadanmenghukumataumelaporkan.

13. HukumanDisiplin yang harusdijatuhkankhususuntuk TMK :(dihitungKumulatifs.d.akhirtahun) Psl. 14 A. JUMLAH HARI HUKUMAN RINGAN 5 HariTegoranlisan 6 - 10 HariTegorantertulis 11 - 15 HariPernyataantidakpuassecaratertulis B. JUMLAH HARI HUKUMAN SEDANG 16 – 20 HariPenundaanKGB selama1 tahun 21 – 25 HariPenundaanKP selama 1 tahun 26 – 30 HariPenurunanpangkatsetingkatlebihrendahselama 1tahun C. JUMLAH HARI HUKUMAN BERAT 31 – 35 HariPenurunanpangkatsetingkatlebihrendahselama 3 thn 36 – 40 HariPemindahandalamrangkapenurunanjabatansetingkatlebihrendah 41 – 45 HariPembebasandarijabatan 46 – lebihPemberhentian PDH / PTDH ** Akumulasiwaktuterlambat /pulangcepat : 7 ½ jam = 1 hari

14. PerbupNomor 2 Tahun 2014 tentangPemberianTambahanPenghasilankepada PNS di LingkunganPemerintahKabupatenKlaten • Pasal 5 (3) Ketentuanbesaranpemotonganataupengurangantambahanpenghasilan : • Tidakmasukkerjadikenakanpemotonganseebasr 2 (dua) persentiapharidaribesarantambahanpenghasilan • Tidakmengikutiapel, tetapimasukkerjadikenakanpemotonganseebasar 1 (satu) persentiapharidaribesarantambahanpenghasilan • Pulangkerjasebelumwaktunyadikenakanpemotongansebesar 1 (satu) persentiapharidaribesarantambahanpenghasilan. • Mengikutiapeldanmasukkerjatetapitidakmerekamdan / atautidakmengisidaftarhadir, dikenakanpemotongansamadenganketentuanhuruf a.

15. SEKIAN • TERIMA KASIH • SELAMAT BEKERJA