UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Aug 29, 2023

0 likes | 12 Views

Education about human

Share Presentation

Embed Code

Link

lidia18

Download Presentation

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kenny Wiston Law Offices American Grill Building 6 th Floor Jl. Tanjung Karang No. 2, Dukuh Atas, Jakarta Pusat 10230 E-mail: k.wiston@biz.net.id , http://www.kennywiston.com.

795 views • 16 slides

UU NO.41 TAHUN 2009

UU NO.41 TAHUN 2009. PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN . Pertimbangan. Tujuan. M elindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan

709 views • 7 slides

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010. PERUBAHAN UU PPN. Undang-Undang No 8 Th 1983. Berlaku sejak 1 April 1985. Undang-Undang No 11 Th 1994. Berlaku sejak 1 Januari 1995. Berlaku sejak 1 Januari 2001. Undang-Undang

1.05k views • 67 slides

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984. DR WALUYO, M.Sc, Ak. OUTLINE. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PERUBAHAN UU PPN. LATAR BELAKANG. TUJUAN. 1. 2. 3. 4. 5. 6. POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PPN. PASAL YANG DIUBAH DAN ATAU DI TAMBAH.

374 views • 15 slides

UU 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN dan REALITA

UU 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN dan REALITA. Dibuat oleh: Natalia Eka Jiwanggi 03453 Maria Novena 03457 Cecilia Cati R. 03471 Jonathan 03485 Martya Dewati K. 03651. Pasal 8 ayat 3a

359 views • 14 slides

UU TENTANG UU PPN DAN PPnBM

UU TENTANG UU PPN DAN PPnBM. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010. DASAR HUKUM. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 , UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994, UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 , (TERAKHIR)

1.63k views • 42 slides

Keterkaitan Antara UU NO.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana dengan Perlindungan Konsumen

Keterkaitan Antara UU NO.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana dengan Perlindungan Konsumen. Nama Kelompok :. Laynardho Abulkhair Aliy 124704020 Setyo Adhi Wicaksono 124704064. Undang-Undang No 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. 1. Definisi :

416 views • 18 slides

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang P engadaan Barang/Jasa Pemerintah. Daftar Isi :. Latar Belakang Metodologi Tujuan Pemberlakuan. I. Latar Belakang. Petunjuk Presiden terkait percepatan penyerapan APBN/APBD;

460 views • 12 slides

UU NO.18 TAHUN 2009 tentang PETERNAKAN DAN KESWAN

UU NO.18 TAHUN 2009 tentang PETERNAKAN DAN KESWAN. UU NO.18 TAHUN 2009 tentang PETERNAKAN DAN KESWAN. UU peternakan dan Keswan no. 18 tahun 2009 disah kan Presiden RI tanggal 4 Juni 2009 dan diundangkan oleh menteri Hukum dan HAM RI dalam Lembana Tahun 2009 no 84.

430 views • 6 slides

UU Akuntan Publik (UU No. 5 Tahun 2011

UU Akuntan Publik (UU No. 5 Tahun 2011. Undang Undang Akuntan Publik diketuk oleh DPR RI pada tangggal 5 April 2011 dan disahkan presiden tanggal 3 Mei 2011.

810 views • 25 slides

Diversi dalam UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi dalam UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Harkristuti Harkrisnowo Direktur Jenderal HAM Kement e rian Hukum & HAM. Hak Anak …. Merupakan hak konstitusional , yang dirumuskan dalam Konstitusi ( khususnya Amandemen II)

3.34k views • 38 slides

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh: Cahaya Perempuan WCC, Bengkulu. Fakta, Bentuk dan Intensitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.04k views • 21 slides

UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang ini terkategori Administrative Penal Law Mengatur tentang penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari penyelenggaraan upaya kesehatan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi.

1.82k views • 53 slides

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang P engadaan Barang/Jasa Pemerintah. Daftar Isi :. Latar Belakang Metodologi Tujuan Pemberlakuan. LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa. I. Latar Belakang.

332 views • 12 slides

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 20 10. UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984. Oleh: Bambang Kesit Accounting Department, UII Yogyakarta, 21 Juni 2010. OUTLINE. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PERUBAHAN UU PPN.

1.3k views • 64 slides

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN DAN PPnBM berlaku 1 April 2010

UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN DAN PPnBM berlaku 1 April 2010. PASAL YANG DIUBAH DAN ATAU DI TAMBAH. Perubahan yang dilakukan ada yang bersifat substansi , ada yang hanya bersifat perbaikan gramatikal, serta pembenahan dasar hukum. POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PPN.

609 views • 22 slides

DASAR DAN DIMENSI POLITIK OTONOMI DAN UU NO.22 TAHUN 1999

DASAR DAN DIMENSI POLITIK OTONOMI DAN UU NO.22 TAHUN 1999. Septinia Eka S Qomaruddin Alien Sherly C.B. * Imro’atul Mufida * Nike Viky * Wijanarko. KELOMPOK 5. Dasar-dasar Politik Otonomi Daerah. 1. Kebijakan Hubungan Pusat dan Daerah. 2.

557 views • 17 slides

UU No.7 Tahun 2004 SDA

UU No.7 Tahun 2004 SDA. Oleh YAS. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (ps.14) :. a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

480 views • 8 slides

UU NO 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UUNO 3 TAHUN 2004

UU NO 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UUNO 3 TAHUN 2004 (UUBI). TOPIK. Perubahan Pokok Dalam UUBI Tujuan dan Tugas Status dan Kedudukan Kredit atau Pembiayaan Kepada Bank Kredit Kepada Pemerintah Kredit Program Dewan Gubernur Badan Supervisi

477 views • 29 slides

UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA

Semarang, 26 Maret 2011. UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA. UU No. 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka. UU ini menjadi dasar atau acuan bagi semua komponen bangsa untuk secara mandiri terlibat dalam Gerakan Pramuka dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

2.65k views • 17 slides

KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Heru Susetyo.

943 views • 23 slides

INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN RINGKASAN UU HAM,UU PERLINDUNGAN ANAK,UU PENGADILAN ANAK tentang

INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN RINGKASAN UU HAM,UU PERLINDUNGAN ANAK,UU PENGADILAN ANAK tentang ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM. Bahan dasar 2003 untuk Departemen Hukum dan HAM. Dihimpun oleh A. HADI UTOMO DIVISI ADVOKASI ANAK. YAYASAN BINA SEJAHTERA INDONESIA (BAHTERA)

1.1k views • 71 slides

More Related