Hukum Perikemanusiaan Internasiona

1. ASSALAMUALAIKUM WR. WB

2. HPI (HUKUM PERIKEMANUSIAAN INTERNASIONAL) Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah sebuah cabang dari perlindungan bagi korban perang dan mengenai pembatasan atas alat (sarana) dan metode (cara) bertempur dalam sengketa bersenjata internasional ataupun non internasional. HPI dikenal pula dengan beberapa nama lain yaitu, Hukum Perang (The Law Of War), Hukum Sengketa Bersenjata (The Law Of Armed Conflict), atau Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law).

3. TUJUAN HPI

4. LATAR BELAKANG HPI • Latar belakang HPI berkaitan erat dengan sejarah Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Ide yang dituangkan oleh Jean Henry Dunant dalam bukunya “Kenangan dari Solferino” melahirkan sebuah komite yang kemudian dikenal dengan nama Komite Internasional Palang Merah (The International Committe of The Red Cross and Red Crescent atau ICRC). • Atas prakarsa komite tersebut, Pemerintah Swiss mengadakan konferensi diplomatic pada tahun 1864 di Jenewa. Konferensi ini melahirkan perjanjian internasional yang dikenal dengan nama Konvensi Jenewa 1864. konvensi yang waktu itu mengikat 12 Negara tersebut berisi sejumlah ketentuan tentang pemberian bantuan kepada anggota bersenjata yang terluka atau sakit tanpa membeda-bedakan mereka berdasarkan kebangsaan.

5. KONVENSI-KONVENSI JENEWA 1949 • Konvensi Jenewa I : Tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat. • Konvensi Jenewa II : Tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang dilaut yang terluka, sakit dan korban kapal karam. • Konvensi Jenewa III : Tentang perlakuan terhadap tawanan perang. • Konvensi jenewa IV : Tentang perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.

6. PROTOKOL-PROTOKOL TAMBAHAN 1977 • Protokol Tambahan I : Perlindungan korban sengketa bersenjata internasional. • Protokol Tambahan II : Perlindungan korban sengketa bersenjata non internasional. Selain perjanjian-perjanjian internasional tersebut, instrumen HPI juga meliputi : • Konvensi Den Haag 1907 : Tentang penggunaan alat dan cara bertempur. • Konvensi Den Haag 1954 : Tentang perlindungan terhadap benda budaya pada masa sengketa bersenjata. • Konvensi Senjata Kimia 1993 : Tentang pelarangan senjata kimia. • Konvensi Ottawa 1997 : Tentang pelarangan ranjau darat anti personel. • Statuta Roma 1998 : Tentang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)

7. KODE PRILAKU Kode Prilaku (Code of Conduct) bermaksud untuk menjaga standar tindakan kita, • Kemanusiaan adalah prioritas utama • Bantuan diberikan tanpa pertimbangan ras, kepercayaan ataupun kebangsaan dari penerima bantuan ataupun prioritas bantuan ditentukan berdasarkan oleh kebutuhan semata • Bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik ataupun agama • Kita hendaknya berusaha untuk tidak menjadi alat kebijakan luar negri pemerintah • Kita harus menghormati budaya dan kebiasaan • Kita harus berusaha untuk membangun respon bencana sesuai kemampuan setempat • Berusaha untuk tidak melibatkan penerima bantuan dalam proses manajemen bantuan • Bantuan yang diberikan hendaknya ditujukan untuk mengurangi kerentanan

8. terhadap bencana di masa yang akan datang, di samping juga untuk memenuhi kebutuhan pokok • Kita bertanggung jawab pada pihak yang kita bantu maupun kepada pihak yang memberi kita sumbangan/bantuan • Dalam materi informasi, publikasi dan kegiatan promosi kita akan menganggap para korban bencana sebagai manusia yang bermartabat, bukan sebagai obyek yang tak berdaya.

9. SEKIAN DAN TERIMAKASIH

10. Created by : Kelompok 1 - Bayu Supriatna - Indri Puspita Sari - Yudi