STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK MEMPERTAHAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

1. Independency, Integrity, Profrssionalism STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN UNTUK MEMPERTAHAN OPINIWAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan Auditor Utama Keuangan Negara II Inna Grand Bali Beach 18 Juni 2009 BPK – DEPPERIN

2. Agenda : • Pengantar • Opini atas LK Departemen Perindustrian Tahun 2006, 2007 dan 2008 • Alasan Pemberian Opini WTP Tahun 2008 • Mempertahankan Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan • Penutup

3. A. Pengantar Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Departemen Perindustrian bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Departemen Perindustrian, dengan memperhatikan : • Kesesuaian Laporan Keuangan Departemen Perindustrian yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); • Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP; • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan • Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Selamat Atas Opini WTP

4. B. Opini atas LK Departemen Perindustrian Tahun 2006, 2007 dan 2008

5. B. Opini atas LK Departemen Perindustrian Tahun 2006, 2007 dan 2008 (lanjutan) Opini BPK Atas LK Depperin Tahun 2008 : • Menurut pendapat BPK, Laporan Keuangan Departemen Perindustrian per 31 Desember 2008 yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Departemen Perindustrian untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2008 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. • Seperti yang telah diungkapkan dalam Catatan C.2.c atas Aset Tetap, masih terdapat aset tetap yang belum selesai dinilai kembali sebesar Rp17.391.978.439,00 atau 0,43% dari total aset tetap.

6. C. Alasan Pemberian Opini WTP Tahun 2008 Upaya Departemen Perindustrian : • Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Departemen Perindustrian telah melakukan pencatatan, penghitungan, pelaporan setiap kejadian ekonomi/transaksi pada tahun anggaran 2008 sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Saran/rekomendasi BPK atas tindak lanjut temuan pemeriksaan, dilaksanakan. Departemen Perindustrian telah menindaklanjuti temuan-temuan terkait penyusunan Laporan Keuangan, sejak tahun 2004 s.d 2007. • Menyusun dan menjalankan Action Plan Dalam rangka Perbaikan Opini Atas LK Departemen. • Peran Serta Inspektorat Jenderal dan Seluruh Satker Terkait.

7. C. Alasan Pemberian Opini WTP Tahun 2008 (Lanjutan) Pemeriksaan BPK : • Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. • Pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. • Pemeriksaan BPK menguji kepatuhan instansi atas ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan.

8. C. Alasan Pemberian Opini WTP Tahun 2008 (Lanjutan) Pemeriksaan BPK(Lanjutan): • Metodologi yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Departemen Perindustrian menggunakan pendekatan risiko, yang didasarkan pada pemahaman dan pengujian atas efektivitas SPI penyusunan Laporan Keuangan. Diantaranya sebagai berikut :

9. C. Alasan Pemberian Opini WTP Tahun 2008 (Lanjutan) Pemeriksaan BPK (Lanjutan): Planning Materiality yang merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan yaitu sebesar 3% dari total realisasi belanja. Selanjutnya untuk tingkat akun, ditetapkan kesalahan tertolerir (Tolerable Error)/TE yaitu sebesar 50% dari PM atau berdasarkan hasil penilaian tingkat risiko masing-masing akun.

10. Pemeriksaan BPK (Lanjutan): • Melakukan prosedur alternatif melalui pemeriksaan fisik atas aset tetap di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam rangka meyakini keberdaan aset tetap yang belum diinventarisasi.

11. D. Mempertahankan Opini Atas Laporan Keuangan • Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Yang berlaku. Peraturan terkait diantaranya adalah : • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; dan • Peraturan Departemen Perindustrian Terkait.

12. D. Mempertahankan Opini Atas Laporan Keuangan (Lanjutan) 2. Penyelesaian dan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan LK Tahun 2008, sebagai berikut :

13. D. Mempertahankan Opini Atas Laporan Keuangan (Lanjutan) 2. Penyelesaian dan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan LK Tahun 2008, (Lanjutan)

14. D. Mempertahankan Opini Atas Lap. Keuangan (Lanjutan) 3. Menindaklanjuti Rekomendasi BPK, atas Hasil/Temuan Pemeriksaan lainnya. • Pemeriksaan atas Manajemen Aset tahun 2005, 2006, dan 2007 • Pemeriksaan Kinerja Balai 4. Aparat pengawas intern tetap aktif dalam mengawasi jalannya proses pelaporan keuangan, dan memberikan masukan bagi para pelaksana kegiatan agar tetap dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal.

15. E. Penutup Mempertahankan Lebih Sulit Daripada Merebut, Maka Tetaplah Bertahan !........

16. Terima Kasih ! BPK – DEPPERIN