1 / 35

MS3: PEMAHAMAN UMUM ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI

DIKLAT AHSP ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. MS3: PEMAHAMAN UMUM ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI (PerMen PUPR NO.28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman AHSP Bidang PU). Tujuan Pembelajaran. Hasil Belajar:

kristan
Download Presentation

MS3: PEMAHAMAN UMUM ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DIKLAT AHSP ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSIKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MS3: PEMAHAMAN UMUM ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI (PerMen PUPR NO.28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman AHSP Bidang PU)

  2. Tujuan Pembelajaran Hasil Belajar: Setelah mengikuti semua kegiatan pembelajaran dalam mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengetahui tentang Pemahaman Umum Estimasi Biaya Konstruksi, sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan Estimasi Biaya Konstruksi

  3. Tujuan Pembelajaran Indikator Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan diharapkan mampu: • Memahami tentang Pengertian Umum; • Memahami tentang Peraturan Terkait Prakiraan Biaya Konstruksi bidang Pekerjaan Umum

  4. Materi Pokok • Mengapa Perlu Pedoman AHSP ? • Pengertian Umum AHSP • Pemahaman Peraturan Terkait Estimasi Biaya Konstruksi

  5. MS3: Pemahaman Umum Estimasi Biaya Konstruksi Mengapa Perlu Pedoman AHSP ? • Undang-undang sektor yang mewajibkan penggunaan NSPM/NSPK • Tata cara, panduan, pedomanAHSPyang ada belum terpadu dalam satu PEDOMAN; Bentuk referensi: • Sumber Daya Air  RSNI/Pedoman(PAHS Pekerjaan SDA) • BinaMargaPanduan (SE Dirjen BM 2010) • Cipta Karya SNI (ABK-2008) • Adanyapolemik di kalangan akademisi dan praktisi, tentang penggunaan indeks/koefisien dalam referensi metode analisis; • Mengurangi ketimpangan penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah  infrastruktur lebih efisien dan efektif • Partisipasi Publikterkait penggunaanharga satuanpekerjaaninfrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. • Mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang lebihcepat, lebihmudah dan lebih murah • Sebagai pengganti analisa BOW yg telah kadaluarsa dan tidak relevanlagi

  6. Survai tahun 2008 Mengapa Perlu Pedoman AHSP ? • Unit Price Contract ……………... • Lump sum Contract…………….. • Swakelola…………………………. • Cost Plus Fee • Performance Base Contract • Design and Build Contract • - BOT • - Turn Key > 65% < 15% < 10% < 10% Sebagai Rujukan Dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi sesuai PerMen PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas PerMen PU No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, mengindikasikan perlunya menyusun Pedoman AHSP.

  7. Buku Buku PerMen PU No.11/PRT/M/2013 Tentang Pedoman AHSP Bidang PU Direvisi menjadi Buku PerMen PUPR No.28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman AHSP Bidang PU -Ukuran B5 -Tebal 904 halaman

  8. II. PENGERTIAN UMUM • 2.1 Dasar Hukum • 2.2 Istilah dan Definisi • 2.3 Permasalahan dalam AHSP • 2.4 Kegunaan dan Struktur Harga Satuan • 2.5 Keuntungan dan Overhead • 2.6 E-Learning AHSP

  9. 2.1 Dasar Hukum dan Referensi • Analisa Biaya Konstruksi, Kumpulan SNI-ABK, Badan Standardisasi Nasional, 2008. • Permen PU no 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Departemen PU. 2007. • Departemen Pekerjaan Umum 2010. Buku 3: Spesifikasi Umum, Bidang Jalan dan Jembatan Edisi Tahun 2006. • Pusat Litbang SDA, 2007. Kompendium Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang SDA. 2007. • Instruksi Menteri Pekerjaan Umum no 02/IN/M/2005, tentang Penerapan Standar, Pedoman, Manual (SPM) Dalam Dokumen Kontrak.

  10. PerMen PU No. 05/PRT/M/2014, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. • Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012, perubahan kedua Perpres No. 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. • PerMen PU No.09/PRT/M/2014 Tentang Jenis dan Tata Cara Penggunaan Peralatan Konstruksi di PU • PerMen PU No.603/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang PU. • PerMen PU No.34/PRT/M/2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

  11. Permen PU No.14/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi. • Permen PUPR No.28/PRT/M/2016 tentangPedomanAnalisisHargaSatuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. • PerMen PUPR No.31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas PerMen PU No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. • Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi • SE_Men PUPR No. 66/SE/M/2015 Tentang Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU. • UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

  12. 2.2 IstilahdanDefinisi • Analisis harga satuan pekerjaan (AHSP)adalahanalisisuntukmenghitungkebutuhan biaya pekerjaanmenggunakankoefisienkebutuhantenaga kerja, bahan dan peralatan yang dikalikandenganhargasatuandasarnyamasing-masinguntuk mendapatkan harga satuan dari satu jenis pekerjaan tertentu. • Estimasi Biaya Konstruksiadalah prakiraan biaya pekerjaan atau kegiatan yang berdasarkan pada berbagai komponen konstruksinya, misal Biaya konstruksi Gedung merupakan jumlah biaya untuk komponen-komponen: pondasi, pekerjaan struktur beton (kolom, balok dan lantai), plafond, lantai dan kelengkapan lainnya. • Harga satuan pekerjaan (HSP)adalahbiaya yang dihitung dalam suatu analisis untuksuatu pekerjaan, yang terdiri atas biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan alat), dan biaya tidak langsung (keuntungan dan biaya umum atau over head) sebagai mata pembayaran darisuatu jenis pekerjaan tertentu. • Harga satuan dasar (HSD)adalahharga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya: bahan (m, m2, m3, kg, ton, zak, dsb.), peralatan (unit, jam, hari, dsb.), danupah tenaga kerja (jam, hari, bulan, dsb.)

  13. Harga perkiraan sendiri (HPS)atau owner’s estimate (OE)adalahperkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh PPK, digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan evaluasi harga penawaran; dan Total HPS bersifatterbuka dan tidakrahasia. • Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi yang berupa keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. • Komponen Biaya Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah komponen penyusun dari biaya HSP yaitu: biaya tenaga kerja (upah), bahan/material dan peralatan. Masing-masing komponen tersebut merupakan hasil kali dari koefisien dengan harga satuan dasar masing-masing sub-komponen di lokasi kegiatannya. • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaanpengadaan barang/jasa. • Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa-konsultansi/jasa lainnya.

  14. 2.3 Permasalahan dalam AHSP AHSP sebelum tahun 2013, khususnya di bidang Sumber Daya Air (SDA) terdapat berbagai permasalahan diantaranya: • Perbedaan kinerja antar wilayah AHSP-SDA yang ada membedakan kinerja untuk wilayah barat, tengah dan timur, seyogianya kebijakan di satu negara harus dibuat satu bakuan kinerja yang berlaku, yaitu berdasarkan suatu acuan kinerja yang disepakati. PerMen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman AHSP Bidang PU, ditetapkan berlaku untuk seluruh Indonesia. Mungkin ada wilayah yang dirugikan dan malah ada juga yang diuntungkan, berdasarkan kinerja rata-rata tenaga kerja dan kebutuhan bahan serta peralatan. • 2) Pedoman AHSP masih belum terintegrasi di lingkungan PUPR Idealnya digabung dalam satu sistem AHSP yang terbagi dalam empat bagian yaitu: Umum, SDA, Bina Marga dan Cipta Karya.

  15. 2.4 Kegunaan dan Struktur Harga Satuan • Pedoman AHSPini menetapkanmetode perhitunganhargasatuan pekerjaan (HSP):upah tenagakerja, bahan dan alat yang secarateknisdirincimendetail berdasarkansuatumetodekerjadan asumsi-asumsi yang sesuaidengan uraianspesifikasiteknis, gambardesain/kerja, dan harga satuan dasar (HSD), baikuntukkegiatanbaru, rehabilitasi/pemeliha-raanmaupunpeningkataninfrastrukturke-PU-an. • Biaya langsung adalah jumlah hasil kali masing-masing volume pekerjaan (BoQ) dengan HSP-nya, dan setelah ditambah PPN 10% menjadi harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner’s estimate (OE) dan/atau harga perkiraan perencana (HPP) atau engineering’s estimate (EE). • Nilai HPS yg akurat berperan sangat strategis menunjang Perpres No. 70 Tahun 2012 (perubahankeduaatasPerpresNomor 54 Tahun 2010),sbg: • batas tertinggi penawaran yang sah; • beserta rinciannya dijadikan acuan untuk menilai kewajaran penawaran; • sebagaidasarpenetapannilaijaminanpelaksanaanuntuk penawaranyang nilainyakurang dari80% nilaitotal HPS.

  16. 2.5 Biaya Umum/Overhead dan Keuntungan • Biaya tidak langsung terdiri atas biaya umum dan keuntungan. Khususnya biaya umum yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan (kegiatan pekerjaan) yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional yang meliputi pengeluaran untuk: • Biaya kantor pusat yg bukan dari biaya pengadaan utk setiap mata pembayaran • Biaya upah pegawai kantor lapangan • Biaya manajemen (bunga bank, jaminan bank, tender, dan lain-lain) • Biaya akuntansi • Biaya pelatihan dan auditing • Biaya perizinan dan registrasi • Biaya iklan, humas dan promosi • Biaya penyusutan peralatan penunjang • Biaya kantor, listrik, telepon dll. • Biaya pengobatan pegawai kantor/lapangan • Biaya travel, pertemuan/rapat • Biaya asuransi di luar peralatan (misal Jamsostek)

  17. Biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi yang bersifat umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2014, Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU. • dan lain sebagainya • Biaya umum sering juga disebut overheadyang dihitung berdasarkan prosentase dari biaya langsung yang besarannya secara umum tergantung dari lama waktu pelaksanaan pekerjaan, besarnya tingkat bunga yang berlaku dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan dan sudah termasuk biaya risiko pekerjaan selama pelaksanaan dan masa pemeliharaan dalam kontrak pekerjaan. Ini merupakan domain penyedia yang sekarang ini ditetapkan maksimum 15% dari biaya langsung. • Penetapan biaya umum dan keuntungan sudah masuk dalam AHSP, maka yang selama ini ada pencantuman peralatan penunjang sudah tidak boleh lagi masuk dalam HSP, jika masih seperti itu atau pola lama akan menjadi temuan pemeriksa.

  18. 2.6E-Learning AHSP • Pelaksanaan e-learning ini dalam rangka program PUPR Go-digital, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PUPR yang menyajikan AHSP dapat dilihat secara langsung (sistem on-line) ataupun diunduh yang kemudian jalankan secara off-line. Hal ini dimaksudkan agar para pemangku kepentingan yang tertarik untuk mempelajari AHSP dapat mempelajarinya sesuai dengan ketersediaan waktunya masing-masing. Sehingga diharapkan sambil mempelajari buku PerMen-nya akan lebih cepat dipahami. • Sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan ke depan, setiap peserta sebelum pelaksanaan pelatihannya harus mampu belajar mandiri sehingga pada pertemuan dengan instrukturnya hanya tinggal klarifikasi informasi saja dan dapat langsung bertanya serta berdiskusi secara pro-aktif sesuai dengan kasus-kasus yang dialaminya di lokasi pekerjaan dari para pesertanya.

  19. Hal ini bersesuaian dengan program di Balitbang PUPR di masing-masing Pusat Litbang (PusSDA, Pusjatan dan Puskim) terdapat prog-ram Advis Teknis dan Home Doctor pada web:www.pu.go.id\Balitbang. • Untuk E-learning AHSP, dengan search engine Google, pilih video, masukan keyword searching: AHSP dan cari video berikut ini. Bagian – I : Umum Pengantar AHSP Bagian – II : Bidang SDA • AHSP Bidang SDA

  20. Bagian – III : Bidang Bina Marga • AHSP Bidang Bina Marga • Bagian – IV : Bidang Cipta Karya • AHSP Bidang Cipta Karya

  21. III. PEMAHAMAN PERATURAN TERKAIT ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI 3.1 UU No. 2 Tahun 2017, Jasa Konstruksi 3.2 PP No.29 Tahun 2000, Penyelenggaraan Jakon 3.3 PerMen PU No.09/PRT/M/2014, Tata Cara Penggunaan Peralatan Konstruksi di Kementerian PU 3.4 PerMen PUPR No.28/PRT/M/2017, Pedoman AHSP Bidang PU 3.5 PerPres No.70/2012 jo. No.54/2010,; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3.6 PerMen PU No.5/PRT/M/2014; SMK3 Konstruksi

  22. 3.1 UU No.2 Tahun 2017, Jasa Konstruksi • Pasal 59, Standar Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan • -ayat (1): Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan • -ayat (3) Standar Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: • a. standar mutu bahan; • b. standar mutu peralatan; • c. standar keselamatan dan kesehatan kerja; • d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; • e. ........ • Prakiraan Biaya konstruksi yang menggunakan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dalam PerMen PUPR No. 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Pekerjaan Umum, telah mengacu pada SNI dan beberapa Standar Asing, serta Pedoman Spesifikasi Teknis sesuai kebutuhan.

  23. 3.2 PP No. 29 Tahun 2000, Penyelenggaraan Jakon 1) Pasal 17, Kewajiban dan Hak Penyedia Jasa Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk: -ayat (a): menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan. 2) Pasal 30, Standar Keteknikan, Ketenagakerjaan dan Tata Lingkungan Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang: -ayat (a): keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar/norma yg berlaku; -ayat (b): keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; -ayat (c): perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; -ayat (d): tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; • Pasal 17 ayat (a) ini diperlukannya anggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang bersesuaian dengan PerMen PU No. 05/PRT/M/2014, tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang PU. • Pasal 30 ayat (a), (b), (c) dan (d) pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini harus mengacu pada Standar/Pedoman Spesifikasi teknis terkait mutu bahan dan mutu konstruksi.

  24. 3.3 PerMen PU No.09/PRT/M/2014, Tata Cara PPK di PU KepMen PU Nomor 15/KPTS/M/2004, tanggal 17 Desember 2004, tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi. Suatu instansi pemerintah yang telah mempunyai peralatan jika digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi misalnya secara PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) atau BLU. Contoh perhitungan tarif penggunaan peralatan konstruksi Tarif Alat (Rupiah) Keterangan: 7 = Standar jumlah jam kerja per hari H = Jumlah hari kerja penyewaan HP = Harga Pokok peralatan (sesuai Tabel I.A) FP = Faktor Pengali (sesuai Tabel I.B) 3.4 PerMen PUPR No.28/PRT/M/2017, Pd. AHSP Bidang PU Manfaat AHSP 1.Adanyabakuan AHSP yang legal; 2. Metode AHSP yang samadigunakanolehpembuat HPS baikdarisatkerataupundaripenawaranPenyediadapatmengurangiterjadinya HSP timpang ( > 10%); 3. Coverage HSP sudahtermasukbiayatidaklangsung (Keuntungan + biayaumum/overhead). 4. Dapatmenghitungextra cost untuklokasi-lokasi remote terkaitbiayaangkutanjarakjauh dan/ataulintaspulau; 5. Memperhitungkanaspek K3 sesuaiPerMen PU No. 5/PRT/M/2014 Tentang SMK3,

  25. b) Penggunaan AHSP PerMen PUPR No. 28/2016tentang AHSP BidangPekerjaanUmumbersifatwajibsetelah 6 bulandaritanggalpenetapannya MenggunakanHargaSatuanDasar (HSD) Nettodi LokasiPekerjaan(tanpakeuntungandanbiaya umum/overhead) HSD Lokasipekerjaan yang harusdioptimasidariberbagaisumber/ borrow area atau quarry bahanjadi/baku BesaranKeuntungandanbiaya umum/Overheadditentukanmaksimum 15% (PerPress No. 70/2012) ataudapatditentukansama atau lebihrendaholeh SK Kepala Daerah ataulainnya misal KPA. Penggunaan AHSP tidak berdasarkan sektor anggaran, namun disesuaikan dengan spesifikasiteknis dan kondisikonstruksi yang dibangun(untukmembangunjalangunakan AHSP-BM ataumembangungedung/rumahgunakan AHSP-CK). Jikatidakterdapat AHSP yang diperlukanpadasuatusektordapatmenggunakansektorlainnya dalam buku pedoman ini ataureferensi lain yang disetujuiolehpemberitugas/KPA.

  26. 3.5 PerPres No. 70 Tahun 2012 (Rujukan Peraturan) Perubahan Kedua PerPres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -pasal 22 ayat (4) huruf c: Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan pengadaan. -pasal 49 ayat (1) huruf b: Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya adalah evaluasi penawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi yang dilanjutkan dengan klarifikasi serta negoisiasi teknis dan biaya, -pasal 66, ayat (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia -pasal 66, ayat (5) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, dan sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, serta sebagai dasar untuk menetapkan besaran jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80%. -penjelasan pasal 66 Ayat (8) Contoh keuntungan dan biaya Overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15% (lima belas perseratus) Maka PerMen AHSP ini memiliki nilai strategis mendukung penerapan PerPres tersebut sebagai acuan untuk menentukan harga satuan atau biaya pelaksanaan kegiatan yang didukung metode analisis yang baku dalam rangka pembanggunan infrastruktur yang lebih efisien dan efektif.

  27. 3.6 PerMen PU No. 5/PRT/M/2014 Ttg Pedoman SMK3K - PU Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3K) Bidang PU: -Pasal 4 ayat (1) Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi PU wajib menerapkan SMK3K Bidang PU. -Pasal 5 ayat (2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi: Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000.000(100 M). -Pasal 6 Ayat (1) Pelaks. Konstruksi dg potensi bahaya tinggi wajib melibatkan Ahli K3K. Ayat (2) Pelaks. konstruksi dg potensi bahaya rendahwajib melibatkan Petugas K3K. -Pasal 8 -ayat (4) Pada saat aanwijzing terkait: potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persya-ratan K3K wajib dijelaskan. -ayat (10) Apabila Penyedia tidak memperhitungkan biaya K3K atau rencana biaya K3K yang diperhitungkan ternyata tidak mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia tetap wajib melaksanakan program K3K sesuai dengan RK3K yang telah disetujui oleh PPK -ayat (11) Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi RK3K dengan rencana penerapan K3K untuk seluruh tahapan pekerjaan.

  28. Biaya K3 Dalam AHSP, biaya K3K dirinci seperti pada tabel berikut ini. Biaya umum/ Overhead Mobilisasi AHSP(K3)

  29. Latihan • Sebutkan aspek terkait biaya konstruksi dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi ? • Sebutkan aspek terkait biaya konstruksi dalam PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ? • Bagaimana cara menghitung tarif sewa atau biaya pasti per-jam alat berat buldozer jika alatnya punya kantor PU ? • Apa yang saudara ketahui hal-hal apa saja yang perlu disimak bersama dari PerPres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua PerPres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terkait dengan biaya konstruksi ? • Apa yang dimaksud dengan SMK3 ? • Mengapadalamsuatupekerjaankonstruksidiperlukan SMK3 ? • Bagaimanamenerapkan SMK3 padatahapprakonstruksi ? • Bagaimanamenerapkan SMK3 padatahappelaksanaankonstruksi? • Sanksiapa yang harusdiberikanjika PPK tidakmelaksanakan SMK3 ?

  30. PENUTUP 4.1 Simpulan • Dasar hukum: • Undang-undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. • Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi • PerMen PU No. 09/PRT/M/2014 Tentang Jenis dan Tata Cara Penggunaan Peralatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum. • PerMen PUPR No.28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum • PerPres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua PerPres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum • AHSP bidang SDA yang ada membedakan kinerja untuk wilayah barat, tengah dan timur, padahal seyogianya kebijakan di satu negara harus dibuat bakuan kinerja yang berlaku untuk seluruh wilayah, yaitu berdasarkan suatu acuankinerjayangdisepakati.Berdasarkan PerMen PUPR No. 28/PRT/M/2016

  31. tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, ditetapkan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan membuat suatu acuan yang telah disepakati. Mungkin ada wilayah yang merasa dirugikan dan malah ada juga yang merasa diuntungkan, namun hal ini penetapan acuan kinerja berdasarkan kinerja rata-rata tenaga kerja dan kebutuhan bahan serta peralatan. Memperhatikan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada pasal 22 ayat (4) huruf c: Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPKsebelum melaksanakan pengadaandanpasal49ayat(1)hurufb:Metodaevaluasiberdasarkan kualitas dan biaya adalah evaluasi penawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknisdanbiayaterkoreksidilanjutkan denganklarifikasidannegosiasiteknis sertabiaya. Menindak lanjuti PerPres no 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri PU menerbitkan PerMen PU No. 07 Tahun 2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi danJasa Konsultansi

  32. Kemudian diterbitkan PerMen PUPR No. 31 Tahun 2015 sebagai perubahan ketiga dari PerMen PU No. 07 Tahun 2011, yang mengindikasikan diperlukannya suatu metode perhitungan harga satuan pekerjaan yang dibakukan sebagai acuan. Maka Menteri PU menerbitkan PerMen PU No. 11 Tahun 2013 dan berikutnya dibuat PerMen PUPR No.28 Tahun 2016 Tentang Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum yang melengkapi permen sebelumnya. Sehingga pedoman ini memiliki nilai strategis mendukung penerapan Perpres tersebut sebagai acuan untuk menentukan harga satuan atau biaya proyek yang didukung metode analisis yang baku. Keselamatan dan KesehatanKerjaKonstruksiadalahsegalakegiatanuntukmenjamin dan melindungikeselamatan dan kesehatankerjamelaluiupayapencegahankecelakaankerja dan penyakitakibatkerjapadapekerjaankonstruksi. TujuandiberlakukannyaPeraturan SMK3 Konstruksi ini yaitu agar SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umumdapatditerapkansecarabaik untuk:

  33. Meningkatkanefektifitasperlindungankeselamatan dan kesehatankerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; • Dapatmencegah dan mengurangikecelakaankerja dan penyakitakibatkerja; • Menciptakantempatkerja yang aman, nyaman, dan efisienuntukmendorongproduktivitas. • SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umumditerapkanpadatahapansebagaiberikut. • TahapPraKonstruksi: • TahapPemilihanPenyediaBarang/Jasa (procurement) • TahapPelaksanaanKonstruksi • TahapPenyerahanHasilAkhir Pekerjaan

  34. PENUTUP • 4.2 Tindak Lanjut • Dengan dipahaminya modul MS3: Pemahaman Umum Prakiraan Biaya Konstruksi, para peserta diklat: • Dapat mengikuti diklat AHSP untuk modul 4, MS4: Gambar Desain, Spesifikasi Teknis dan Perhitungan Volume Pekerjaan; MS5: Analisis Harga Satuan Dasar; MS6: Analisis Koefisien; dan MS7: Analisis Harga Satuan Pekerjaan dan RAB. • Untuk meningkatkan pemahaman tentang AHSP dan RAB di dalam PerMen PUPR No. 28/PRT/M/2017 Tentang Pedoman AHSP Bidang PU, peserta diklat dapat mengulang baca masing-masing bab pada modulnya atau mempelajari E-Learning video secara off-line dan terus berlatih analisis produktivitas untuk menghitung koefisien dengan bantuan file Pengolah Angka PAHSP-SDA_ver_2.1a_2017.xls (Bidang SDA) atau PAHS versi 3.2 (Bidang BM). • Para peserta diklat yang telah mengikuti pelatihan Cost Estimatingagar dapat melaporkan ilmu pengetahuan ini kepada atasan atau mengajarkan dan dapat juga mempelajari bersama dengan rekan kerja sebagai pengetahuan utama/penunjang yang diharapkan dapat mendukung kinerja atau karir para pegawai pada umumnya di lingkungan kerja bidang ke-PU-an.

  35. PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR Jl. Ir. H. Juanda no. 193 Bandung E-mail: pusair@pusair-pu.go.id Pertajam Strategi, Ciptakan Inovasi Hasil Litbang yang Lebih Cepat, Lebih Mudah dan Lebih Murah Terima Kasih Motto: Meningkatkan Keandalan Mutu Infrastruktur SDA http//: www.pusair-pu.go.id E-mail: pusat@pusair-pu.go.id sptsda@gmail.com

More Related