kedudukan hukum perusahaan dalam sistem hukum indonesia subyek hukum perusahaan domisili hukum n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Subyek Hukum Perusahaan Domisili Hukum PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Subyek Hukum Perusahaan Domisili Hukum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Subyek Hukum Perusahaan Domisili Hukum - PowerPoint PPT Presentation


  • 556 Views
  • Uploaded on

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Subyek Hukum Perusahaan Domisili Hukum. HUKUM PERUSAHAAN. 1. Pengertian Perusahaan a. Menurut pemerintah Belanda:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Subyek Hukum Perusahaan Domisili Hukum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Presentation Transcript
    1. KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAMSISTEM HUKUM INDONESIA Subyek Hukum PerusahaanDomisili Hukum

    2. HUKUM PERUSAHAAN 1. Pengertian Perusahaan a. Menurut pemerintah Belanda: Yaitu sekelompok perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mendapat laba. b. Menurut Molen Graaff Adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan/memperoleh barang-barang atau dengan mengadakan perjanjian dagang.

    3. 2. Pengertian Menjalankan Perusahaan • Menurut Menteri Kehakiman Belanda Dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkempentingan bertindak secara tidak terputus–putus dan terang-terangan, serta didalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba-rugi bagi dirinya sendiri. • Menurut Molen Graaff Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur: 1. Terus-menerus atau tidak terputus-putus 2. Secara terang-terangan (karena hubungannya dengan pihak ketiga) 3. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan) 4. Menyerahkan barang-barang 5. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan 6. Harus bermaksud memperoleh laba.

    4. 3. PengertianHukum Perusahaan Kompleksperaturanbaik yang tertulismaupuntidaktertulis, yant\g bersifatmemaksa, yang mengaturperbuatan-perbuatan yang dilakukansecaraterusmenerusdalamkedudukantertentudilingkunganperniagaandengantujuanmendapatkankeuntungan.

    5. KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN DALAMSISTEM HUKUM DI INDONESIA A. Jika dilihat dari subyeknya, maka Subyek Hukum : • Pribadi kodrati • Pribadi hukum B. Jika dilihat dari obyeknya, maka: Dapat berupa benda baik berwujud atau immaterial C. Jika dilihat dari hubungan hukumnya, maka Berasal dari perikatan karena perjanjian atau undang –undang

    6. Dari ketigahaltersebutdapardisimpulkanbahwaletakataukedudukanhukumperusahaanadadihukumperdata, tepatnyadiaturdalamhukumpribadidanhukumhartakekayaan. Hukum Perusahaan dalampraktekdiatur dalam : • KUH Perdata • KUH Dagang • Peraturan lain diluar KUH Perdatadan KUHD mis: • UU No. 40/ 2007Tentang PT; • UU Pasar Modal; • Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku

    7. HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN DENGAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM PERDATA • Bila hukum perusahaan diartikan sebagai komlek hukum yang mengatur organisasi dan kegiatan perusahaan untuk mencari keuntungan, maka secara paradigma dapat digambarkan sbb: - Hubungan hukum perusahaan dengan hukum dagang adalah : Lex Specialis Derogat Lex Generalis - Hubungan hukum dagang terhadap hukum perdata adalah : Lex Specialis Derobat Lex Generalis

    8. Sebagai bahan bukti dapat dilihat • Pasal 1 KUHD : Ketentuan-ketentuan KUH Perdata berlaku pula bagi KUHD, kecuali jika KUHD sendiri mengaturnya secara khusus. • Pasal 1319 KUH Perdata Semua Perjanjian yang bernama atau tidak bernama tunduk pada titel 1 dan 2 Buku III KUH Perdata.