regulasi multimedia yang menjamin kompetisi yang sehat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REGULASI MULTIMEDIA YANG MENJAMIN KOMPETISI YANG SEHAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
REGULASI MULTIMEDIA YANG MENJAMIN KOMPETISI YANG SEHAT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

REGULASI MULTIMEDIA YANG MENJAMIN KOMPETISI YANG SEHAT - PowerPoint PPT Presentation


  • 222 Views
  • Uploaded on

REGULASI MULTIMEDIA YANG MENJAMIN KOMPETISI YANG SEHAT. KERANGKA PENULISAN. MULTIMEDIA DAN POTRET REGULASI PENGERTIAN MULTIMEDIA LAYANAN MULTIMEDIA TEKNOLOGI AKSES MULTIMEDIA KONDISI BROADBAND SUBSCRIBER DI DUNIA POTRET REGULASI SAAT INI TUJUAN REGULASI SECARA UMUM

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REGULASI MULTIMEDIA YANG MENJAMIN KOMPETISI YANG SEHAT' - keiko-hurley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kerangka penulisan
KERANGKA PENULISAN
  • MULTIMEDIA DAN POTRET REGULASI
    • PENGERTIAN MULTIMEDIA
    • LAYANAN MULTIMEDIA
    • TEKNOLOGI AKSES MULTIMEDIA
    • KONDISI BROADBAND SUBSCRIBER DI DUNIA
    • POTRET REGULASI SAAT INI
    • TUJUAN REGULASI SECARA UMUM
  • BENCHMARK REGULASI DGN NEGARA LAIN & BADAN INTERNASIONAL
    • LICENSING (GLOBAL & MALAYSIA)
    • CONTENT (AUSTRALIA)
    • PENOMORAN (ITU)
    • PROTEKSI KONSUMEN (AUSTRALIA)
    • SPEKTRUM (MALAYSIA)
    • TARIF & INTERKONEKSI (WTO)
  • STUDI KASUS LAYANAN BROADBAND IPTV
  • REGULASI YANG MENDUKUNG KOMPETISI
multimedia
MULTIMEDIA

GABUNGAN MEDIA YANG BERSIFAT KONTINYU (AUDIO, VIDEO) DAN DISKRIT (TEXT, GRAFIK, GAMBAR) DAN DISALURKAN MELALUI INFORMASI DIGITAL YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN MELALUI CARA YANG SESUAI

LAYANAN MULTIMEDIA

  • IP-TV
  • VIDEO ON DEMAND
  • VIDEO PHONE
  • TRIPLE PLAY
  • GAME
  • DLL
kondisi broadband subscriber australia
KONDISI BROADBAND SUBSCRIBER(AUSTRALIA)

As at end of December 2005. Source: ACCC

potret regulasi telekomunikasi saat ini
POTRET REGULASI TELEKOMUNIKASI SAAT INI

LISENSI :

JASA (DASAR, MULTIMEDIA, NILAI TAMBAH), JARINGAN (TETAP DAN BERGERAK), TELEKOMUNIKASI KHUSUS (SENDIRI, PENYIARAN DAN HANKAM)

INTERKONEKSI VOICE :

COST BASED SUDAH DI IMPLEMENTASIKAN NAMUN TIDAK ADA PENURUNAN DALAM TARIF RETAIL

SPEKTRUM:

VALUASI SPEKTRUM BELUM MENDORONG OPTIMALISASI

DIBERIKAN BERDASARKAN “FIRST COME FIRST SERVED”

TANPA MELIHAT KEPERLUAN “RESERVE” / CADANGAN SPEKTRUM BAGI MASA DEPAN UNTUK PEMANFAATAN LEBIH OPTIMAL

BHP BERDASAR ISR DAN BELUM ADIL (ADA YANG GRATIS, TERLALU MURAH, DLL)

PENOMORAN

DIDOMINASI OLEH INCUMBENT

PENOMORAN NASIONAL BELUM EFISIEN

PENOMORAN UNTUK JARINGAN IP BELUM ADA

PERLINDUNGAN KONSUMEN

KUALITAS LAYANAN BELUM MEMADAI

KEBEBASAN PELANGGAN BELUM TERSEDIA

LEMAHNYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA

pengaturan regulasi saat ini
PENGATURAN/REGULASI SAAT INI
  • Aspek content
    • UU 8/1992 tentang Perfilman
    • UU 40/99 tentang Pers
    • UU 19/2002 tentang Hak Cipta
  • Aspek Penyaluran
    • UU 36/1999 tentang Telekomunikasi
    • UU 32/2002 tentang Penyiaran
    • UU 5/1999 tentang Praktek monopoli dan pelarangan persaingan tidak sehat
  • Aspek Perlindungan Konsumen
    • UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen
    • UU 23/2002 tentang perlindungan anak, melindungi hak dan kepentingan konsumen
tujuan regulasi
TUJUAN REGULASI
  • Mengkondisikan pasar yang kompetitif untuk memacu
    • Layanan telekomunikasi secara efesien
    • Mutu layanan yang baik (QoS)
    • Kemajuan pengembangan layanan
    • Harga dan tarif efesien
  • Mencegah terjadinya monopoli dan atau penyalahgunaan posisi dominant
  • Memelihara kepercayaan publik dengan proses regulasi dan lisensi yang transparan
  • Menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investor
  • Melindungi hak konsumen termasuk hak privasi
  • Memacu konektivitas dengan sistem interkoneksi yang efesien
  • Pemanfaatan sumber daya terbatas seperti spektrum radio, penomoran dan orbit satelit
regulasi multimedia yang menjamin kompetisi
REGULASI MULTIMEDIA YANG MENJAMIN KOMPETISI
  • LISENSI
  • SPEKTRUM
  • INTERKONEKSI
  • PENOMORAN
  • STANDAR & OPERABILITAS
  • PROTEKSI KONSUMEN
  • REGULASI KONTEN
regulasi content australia
REGULASI CONTENT(AUSTRALIA)
  • PRINSIP :
  • MEMBATASI AKSES TERHADAP ISI MATERIAL CONTENT YANG BERBAHAYA
  • MELINDUNGI ANAK-ANAK DARI MATERI CONTENT YANG TIDAK PANTAS
  • MENCEGAH KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN INDUSTRI DALAM NEGERI
  • MENGAKOMODASIKAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
  • MENDORONG PERTUMBUHAN INDUSTRI DALAM NEGERI
co regulation content australia
CO-REGULATION CONTENT (AUSTRALIA)

CODES OF PRACTICE

COMPLAINT HANDLING MECHANISM

CONSUMER ADVICE

RESEARCH

INTERNATIONAL LIAISON

COPY RIGHT

code of practice australia
CODE OF PRACTICE (AUSTRALIA)

DEVELOPED BY THE INTERNET INDUSTRY ASSOCIATION

PROVIDE A RANGE OF ONLINE SAFETY MEASURES

APPLY TO NEWER APPLICATIONS (EG. MOBILE TELEPHONES)

COMPLIANCE IS VOLUNTARY BUT ACMA CAN ENFORCE

complain hot line australia
COMPLAIN HOT LINE (AUSTRALIA)

FORMS PART OF A NETWORK OF HOTLINES WORLDWIDE

EMPOWERS ACMA TO INVESTIGATE COMPLAINTS AND TAKE ACTION

RESTRICTS AVAILABILITY OF ILLEGAL CONTENT

ACMA MUST INVESTIGATE VALID COMPLAINTS

COMPLAINTS TO HTTP://WWW.ACMA.GOV.AU/HOTLINE

JUST OVER 5,000 COMPLAINTS RECEIVED TO DATE

WORLD WIDE WEB CONTENT: ALMOST 90%

USENET NEWSGROUP CONTENT: JUST UNDER 10%

PEER-TO-PEER SERVICE CONTENT: FEWER THAN 1%

prohibit content australia
PROHIBIT CONTENT (AUSTRALIA)

‘PROHIBITED’ CONTENT

‘RC’ or ‘X18+’ classified material

detailed crime/violence

child pornography

actual sexual activity

‘R18+’ classified material

implied sexual activity

OVER 3,800 INVESTIGATIONS COMPLETED TO DATE

overseas-hosted prohibited items: over 3,600

Australian-hosted prohibited items: over 350

over 50% of prohibited content is ‘sufficiently serious’(‘RC’)

prohibit content australia1
ACTION TAKEN DEPENDS ON CONTENT LOCATION:

if hosted in Australia: ‘take-down’ notice

removes content

if hosted outside Australia: ‘designated notification scheme’

filters content

COMPLEMENTARY PROCESS FOR ‘SUFFICIENTLY SERIOUS’ CONTENT:

if hosted in Australia: domestic police services

if hosted outside Australia:

Australian Federal Police → international police (eg. Interpol) and/or

Internet Hotline Providers’ Association member hotline

PROHIBIT CONTENT(AUSTRALIA)
penomoran itu e 164
PENOMORAN (ITU E-164)

ENUM IS A COMMUNICATIONS PROTOCOL DEVELOPED BY THE IETF AND DEFINED IN RFC3761

ENUM IS DESCRIBED BY THE ITU AS:

“a Domain Name System (DNS)-based architecture and protocols for mapping a telephone number to a Uniform Resource Identifier (URI) which can be used to contact a resource associated with that number.”

ENUM IS AN ENABLER OF CONVERGENCE BETWEEN THE PSTN AND THE INTERNET

konsep enum
KONSEP ENUM
  • ENUM CONVERTS…

0.0.0.9.5.8.2.9.3.6.1.e164.arpa.

to a fully qualified domain name

+61 3 9285 9000

an E.164 telephone number

  • DOMAIN NAMES ARE STORED IN THE INTERNET DOMAIN NAME SYSTEM (DNS)
  • SEVERAL COMMUNICATIONS ADDRESSES CAN BE ASSOCIATED WITH THE ENUM DOMAIN NAME:
    • Public addresses used for VoIP services (SIP, H.323)
    • Email & instant messaging addresses
    • Other phone numbers
    • Web pages
konsep enum1
KONSEP ENUM

ENUM

+61 3 9285 9000

Telephone

+61 3 9285 9000

Email

mz@zoo.org.au

Fax

+61 3 9285 9350

Web

http://www.zoo.org.au

VoIP

sip:info@sip.zoo.org.au

Video over IP (H.323)

h323:video.zoo.org.au

proteksi konsumen australia
PROTEKSI KONSUMEN(AUSTRALIA)
  • PRACTICES ACT CONTAINS PROVISIONS AIMED AT PROTECTING CONSUMERS AGAINST UNFAIR TRADE PRACTICES
  • THE MAIN PROVISIONS RELATE TO MISLEADING AND DECEPTIVE CONDUCT.
        • Price
        • Product performance
        • Future supply and use of goods or services
        • Standards, quality, etc
  • IN ADDITION TO ACTING ON COMPLAINTS RECEIVED FROM CONSUMERS AND COMPETITORS, THE ACCC MONITORS ADVERTISING IN NEWSPAPERS, MAGAZINES AND ON THE INTERNET.
  • IF THE ACCC CONSIDERS CONDUCT IS MISLEADING OR DECEPTIVE, IT MAY INSTITUTE EITHER CRIMINAL OR CIVIL PROCEEDINGS.
  • PENALTIES INCLUDE CORRECTIVE ADVERTISING, INJUNCTIONS, DAMAGES AND FINES.
enforcement tidak termasuk australia
ENFORCEMENT TIDAK TERMASUK(AUSTRALIA)

THE ACCC DOES NOT:

intervene in private contractual disputes.

look into billing disputes.

regulate pricing of telecommunications services and products.

administer compliance with industry codes.

tarif interkoneksi wto
TARIF & INTERKONEKSI(WTO)

CHARGING EXCESSIVE RATES FOR INTERCONNECTION

UNNECESSARILY DELAY PROVISION OF EQUIPMENT AND FACILITIES NEEDED FOR INTERCONNECTION

MISUSE OF CUSTOMER AND COMPETITIVE INFORMATION

IMPOSE LIMITS ON THE NUMBER OF POINTS OF INTERCONNECTION

IMPOSE UNNECESSARILY STRINGENT TECHNICAL STANDARDS FOR INTERCONNECTION

SUPPLY A LOWER GRADE OF NETWORK SERVICES TO INTERCONNECTING PARTIES

standar operabilitas
STANDAR & OPERABILITAS

STANDAR DAN OPERABILITAS DIBAGI BERDASARKAN PERANGKAT, AKSES DAN TRANSPORT / CORE PROTOCOL, SERTA APLIKASI DAN KONTEN.

REGULASI DIHARAPKAN MAMPU MENCIPTAKAN STANDAR DAN INTEROPERABILITAS YANG MENJAMIN TIDAK ADA DELAY DALAM MEMPERKENALKAN LAYANAN BARU.

definisi iptv itu
DEFINISI IPTV (ITU)

LAYANAN KONVERGENSI DARI TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN MELALUI JAMINAN QoS YANG TERKONTROL PADA KONVERGENSI JARINGAN IP PITA LEBAR MELIPUTI JARINGAN KABEL DAN NIRKABEL UNTUK MENGIRIM SEJUMLAH KONTEN MULTIMEDIA YG MELIPUTI VIDEO, AUDIO, DATA DAN APLIKASI DENGAN PLATFORM KE PELANGGAN MELALUI TELEVISI , PDA, SELULER, DAN TERMINAL MOBILE TV.

perkembangan bisnis broadband dan multimedia di dunia 1 2
PERKEMBANGAN BISNIS BROADBAND DAN MULTIMEDIA DI DUNIA (1/2)

Jepang:

Maret 2005 : Pelanggan ADSL mencapai 13 Juta

Korea :

2005 : Pelanggan Broadband > 11 Juta

Penyelenggara akses Broadband ini dipegang oleh Korea Telecom dan Hanaro Telecom.

Di Taiwan: Chunghwa Telecom's Multimedia on Demand (MOD) menargetkan penambahan pelanggan sebanyak 300,000 pada Tahun 2005

Di Malaysia: MiTV Corp Sdn Bhd (MiTV) juga telah meluncurkan layanan IPTV termasuk 50 kanal siaran langsung dan Layanan Sesuai Permintaan (on demand).

perkembangan bisnis broadband dan multimedia di dunia 2 2
PERKEMBANGAN BISNIS BROADBAND DAN MULTIMEDIA DI DUNIA (2/2)
  • Thailand : Pelanggan Internet broadband di meningkat pesat.

2003 12,000 pelanggan

2004  250,000 pelanggan

  • Belgia : Belgacom mulai memasarkan Layanan berbasis IPTV kepada para pelanggannya sejak awal tahun 2005. Menggunakan jaringan yang telah ada dan teknologi ADSL serta sokongan teknologi dari Siemen
  • Kanada, salah satu Negara yang perkembangan akses broadbandnya sangat cepat di dunia, dimana hampir 44 % rumah-tangga telah tersambung denga jaringan Broadband.
peluang memulai bisnis iptv di indonesia
Pelanggan TV-KABLE dan TC-SATELIT berbayar > 450.000 Pelanggan

ASDL PT.TELKOM > 200.000 Pelanggan

Saluran PSTN PT. TELKOM > 8,5 juta Pelanggan

Saluran PSTN PT.INDOSAT IM2 > 500.000 Pelanggan

25 Juta keluarga memiliki TV, 10 Juta diantaranya di kota besar

Selanjutnya persaingan akan berlanjut dengan penyelenggara jaringan broadband nirkabel berbasis ip, seperti wimax, dimana pemerintah berencana akan melakukan lelang frekuensi untuk wimax di frekuensi 2.3 ghz pada tahun 2008.

PELUANG MEMULAI BISNIS IPTV DI INDONESIA?
issue dalam layanan broadband iptv
Apakah IPTV akan digolongkan sebagai industri penyiaran atau telekomunikasi, atau yang lainnya (apa?)

Undang-undang mana yang akan diberlakukan pada IPTV

Siapa yang akan mengatur IPTV, apakah BRTI atau KPI?

siapa yang akan didorong menjadi penyelenggara IPTV, apakah penyelenggara jaringan telekomunikasi, atau lembaga penyiaran.

bagaimana mendukung konten IPTV, mengingat komponen yang paling menentukan berhasil tidaknya IPTV adalah konten. dan tentunya harus disiapkan juga regulasi konten di indonesia

bagaimana menjaga persaingan agar tetap sehat, mengingat dominasi pt telkom sebagai penyelenggara jaringan tetap lebih berpeluangan dalam menjalankan bisnis IPTV.

ISSUE DALAM LAYANAN BROADBAND IPTV
tinjauan atas regulasi yang sudah ada
TINJAUAN ATAS REGULASI YANG SUDAH ADA

UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dipersiapkan untuk mengatur Industri Penyiaran (Broadcasting) murni, dimana yang menjadi objek dalam Undang-undang tersebut adalah Para Penyelenggara siaran Radio dan Televisi yang bersifat satu arah.

Lembaga penyiaran Publik (RRI , TVRI, Publik Lokal)

Lembaga Penyiaran Swasta

Lembaga Penyiaran Berlangganan (Satelit, Kabel, Terestrial)

Lembaga Penyiaran Komunitas

Penyelenggara siaran televisi tak berbayar (Swasta) mengandalkan pendapatan dari jeda iklan yang ditampilkan, sedang Penyelenggara Siaran Televisi berbayar mengandalkan iuran bulanan dari para pelanggannya.

dampak dari munculnya iptv
DAMPAK DARI MUNCULNYA IPTV

IPTV akan mengincar pasar yang it minded, dan haus akan fitur-fitur berteknologi tinggi

Dengan biaya langganan yang tidak jauh berbeda, IPTV memiliki banyak killer application, yang benar-benar dapat ”membunuh” pesaing-pesaingnya, seperti personal video recording (PVR), video on demand (VOD), music on demand (MOD), interactive talk show dan sebagainya.

Konsep triple play pada IPTV, sehingga memungkinkan pelanggan selain menyaksikan siaran televisi, juga melakukan panggila melalui voip, dan berselancar di internet, tanpa harus dibebani biaya tambahan.

lembaga penyiaran berbayar incumbent harus dilindungi
LEMBAGA PENYIARAN BERBAYAR INCUMBENT HARUS DILINDUNGI?

Teknologi IPTV yang berbasis pada jaringan Broadband memang memihak pada salah satu Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang telah memiliki Infrastruktur memadai (dalam hal ini PT Telkom)

Demi persaingan yang adil, pemerintah harus memikirkan regulasi apa yang harus ditetapkan agar persaingan tetap berjalan dengan sehat dan tidak menguntungkan satu pihak saja

Menurut Kepmen No 33 tahun 2004 tentang ”Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar” Bab III mengenai larangan penyalahgunaan posisi dominan

kepmen no 33 tahun 2004 1 2
KEPMEN NO. 33 TAHUN 2004 (1/2)

Pasal 4

Penyelenggara jaringan tetap dan penyelenggara teleponi dasar yang dikategorikan sebagai posisi dominan sebagaimana dimaksuddengan Pasal 3 dilarang untuk :

menyalahgunakan (abuse) posisi dominannya untuk melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;

melakukan dumping atau menjual atau menyelenggarakan usahanya dengan tarif yang lebih rendah dari biaya (cost) dan atau menyelenggarakan atau menjual jasanya dengan harga diatas tarif yang telah ditetapkan melalui formula tarif sesuai ketentuan yang berlaku;

menggunakan pendapatannya (revenue) untuk melakukan subsidi biaya terhadap penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggaraan jasa teleponi dasar lain yang kompetitif dan tidak memiliki posisi dominan yang juga diselenggarakannya;

kepmen no 33 tahun 2004 2 2
KEPMEN NO. 33 TAHUN 2004 (2/2)
    • mensyaratkan atau memaksa secara langsung atau tidak langsung pengguna atau pelanggannya untuk hanya menggunakan jaringan dan jasa teleponi dasar (SLJJ dan SLI) yang diselenggarakannya;
    • tidak memberikan pelayanan interkoneksi atau melakukan tindakan diskriminatif kepada penyelenggara jaringan tetap dan penyelenggara jasa teleponi dasar lain yang mengajukan permintaan interkoneksi.
  • Pasal 5

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, d dan e berlaku juga untuk penyelenggara jaringan tetap dan penyelenggara teleponi dasar yang dikategorikan sebagai posisi tidak dominan.

skema pilihan iptv
Berpegang dengan Kepmen No. 33 Tahun 2004, maka skema yang menjadi pilihan adalah :

PT Telkom sebagai pemilik jaringan hanya bertindak sebagai Penyelenggara Jaringan Siaran. Adapun Penyelenggara Acara Siaran dapat Lembaga apa saja yang sudah memiliki izin sebagai Lembaga Penyiaran.

Pemerintah memberi prioritas pada Lembaga Penyiaran Berbayar yang sudah berizin untuk mengembangkan layanannya menjadi berbasis IP, seperti dengan mealokasikan salah satu kanal BWA (Broadband Wireless Access) khusus bagi Penyelenggara Penyiaran Berbayar.

SKEMA PILIHAN IPTV
tanggapan atas regulasi yang ada
TANGGAPAN ATAS REGULASI YANG ADA

Antara UU No 32 Tahun 2002 dan Kepmen 21 tahun 2001

Dalam UU No 32 tahun 2002 Pasal 46 ayat 1, disebutkan bahwa Penyelenggata Televisi berbayar termasuk Lembaga Penyiaran, sedangkan dalam Kepmen no 21 Tahun 2001, Penyelenggara Televisi Berbayar termasuk Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (multimedia). Sedangkan pasal lainnya, yaitu pasal 1B Kepmen No KM 30 Tahun 2004, mendukung IPTV digolongkan sebagai Penyelenggara Telekomunikasi (Teleponi Dasar), karena dapat digolongkan sebagai Penyelenggara Jasa Komunikasi Data.

Antara Pasal 47 Kepmen no KM 30 Tahun 2004 pasal 1 dan Pasal 2.

Dengan konsep Tripel Play, sebuah Penyelenggara IPTV dapat berfungsi sebagai :

Penyelenggara Jasa Televisi Berbayar

Penyelenggara Jasa Internet Telefoni (VoIP)

Penyelenggara Jasa Sistem Komunikasi Data

Penyelenggara Jasa Transaksi On Line

Sebagai Penyelenggara Jasa Televisi Berbayar dan Penyelenggara Jasa Internet Telefoni, sebuah Penyelenggara IPTV harus memiliki izin (pasal 1). Namun sebagai penyelenggara Jasa Sistem Komunikasi Data dan Transaksi Online, tidak diharuskan memiliki izin (Pasal 2)

hal hal yang harus diperhatikan dalam regulasi iptv 1 2
HAL HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM REGULASI IPTV (1/2)

Hal-hal yang harus diperhatikan dan mungkin perlu ditetapkan regulasinya adalah :

Apakah izin penyelenggaraan layanan IPTV akan diberikan pada Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyelenggara TV kabel/Satelit, atau dibebaskan pada Badan apa aja asal telah memiliki kemampuan menyelenggarakan layanan IPTV

Apakah perlu diberikan prioritas bagi penyelenggara yang berada pada pihak yang lemah, berkaitan dengan infrastruktur yang ada. Seperti diketahui bahwa PT Telkom diuntungkan oleh kebijakan masa lampau, sehingga sampai sekarang masih memonopoli jaringan kabel tetap di hampir seluruh Indonesia.

hal hal yang harus diperhatikan dalam regulasi iptv 2 2
HAL HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM REGULASI IPTV (2/2)
  • Badan mana yang akan mengatur Penyelenggara IPTV, seperti kita ketahui saat ini BRTI adalah Badan yang mengatur penyelenggaraan Telekomunikasi, sedangkan KPI yang mengawasi penyelenggaraan Penyiaran.
  • Pengaturan tentang tarif, iklan, konten, kepemilikan dan fitur-fitur yang ada pada layanan berbasis IPTV, seperti Video on Demand, Music on Demand, Interactive Talk Show, On Line Gaming, Voice Over Internet Protocol, dan sebagainya.
pendalaman iptv
PENDALAMAN IPTV

LISENSI IPTV MASUK DALAM KATEGORI LISENSI JASA PEMBAWA

SPEKTRUM IPTV TIDAK PERLU DIATUR KARENA MENGIKUTI JALUR JARINGAN YANG TERSEDIA

KONSEP SEWA JARINGAN DARI PENYELENGGARA JASA KEPADA PENYELENGGARA JARINGAN

PENOMORAN MENGGUNAKAN ENUM UNTUK DAPAT DIAKSES SECARA GLOBAL SEKALIGUS MOBILE

STANDAR & OPERABILITAS HARUS STANDAR

PROTEKSI KONSUMEN DARI SISI QoS, SECURITY, PRIVACY

REGULASI CONTENT DIPERLUKAN UNTUK MELINDUNGI INOVASI DAN KREATIFITAS PRODUSEN CONTENT

lisensi iptv issue
LISENSI IPTV ISSUE

SAAT INI BAGAIMANA DENGAN IPTV YANG DIGELAR OLEH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI, APAKAH KOMERSIALISASI HARUS MENUNGGU SAMPAI REGULASI SIAP ?

KATEGORI IZIN APAKAH YANG DIBERIKAN ?

IZIN TELEKOMUNIKASI ?

IZIN PENYIARAN ?

KEPADA SIAPAKAH LICENSE DIBERIKAN ?

PENYELENGGARA JASA

PENYELENGGARA JARINGAN

PENYELENGGARA CONTENT

keterbukaan jaringan untuk iptv
PENYELENGGARA DOMINAN UNTUK “ABUSE” DOMINANSINYA, DENGAN MEMPERSULIT PENYELENGGARA IPTV LAINNYA UNTUK TERHUBUNG KE JARINGANNYA.KETERBUKAAN JARINGAN UNTUK IPTV
usulan lisensi
USULAN LISENSI

PERLU PERUBAHAN REGULASI UNTUK KATEGORI IZIN TIDAK DIBEDAKAN LAGI BERDASARKAN VERTIKAL LAGI TETAPI BERDASARKAN HORIZONTAL

yang harus ditambahkan dari roadmap
YANG HARUS DITAMBAHKAN DARI ROADMAP

HAK CIPTA CONTENT (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT PROTECTION)

REGULASI YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI CONTENT DALAM NEGERI

NEW SCHEME COST BASED

SANGSI & PENEGAKAN HUKUM

TEKNOLOGI HARUS NETRAL

LAWFUL INTERCEPTION

PENYUSUNAN REGULASI MULTIMEDIA UNTUK ERA KONVERGENSI DENGAN MELEBUR UU TELEKOMUNIKASI DAN UU PENYIARAN

MELEBURKAN BRTI DAN KPI MENJADI SATU REGULATOR

kompetisi yang sehat
KOMPETISI YANG SEHAT

MENDUKUNG IKLIM YANG TERBUKA (OPENNESS), ADIL (FAIR) DAN TIDAK DISKRIMINASI (NON-DISKRIMINATIF) DALAM MENGAKSES JARINGAN TELEKOMUNIKASI

DEFINISI PENYELENGGARA DOMINAN, DAN LARANGAN BAGI PENYELENGGARA DOMINAN UNTUK “ABUSE” DOMINANSINYA, DENGAN MEMPERSUKAR PENYELENGGARA LAINNYA UNTUK TERHUBUNG KE JARINGANNYA.

AKUTANSI TERPISAH ANTARA LAYANAN YANG BERBEDA

MENCIPTAKAN PERSAINGAN YANG SEHAT DENGAN PENGATURAN YANG BAIK TERMASUK INTERKONEKSI,SEWA SIRKIT, TARIFF CONTROL, CO-LOCATION DAN PEMISAHAN BISNIS YANG BISA TERDIRI DARI PEMISAHAN PEMBUKUAN MASING-MASING JENIS LAYANAN,

PEMISAHAN PENYELENGGARAAN WHOLESALE DAN RETAIL DAN PEMISAHAN KEPEMILIKAN (APABILA DIPERLUKAN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.

daftar referensi
DAFTAR REFERENSI

ACMA (AUSTRALIAN COMMUNICATION AND MEDIA AUTHORITY)

MCMC (MALAYSIAN COMMUNICATION AND MULTIMEDIA COMMISION)

ROADMAP TIK DITJENPOSTEL

KOESMARIHATI, REGULASI TELEKOMUNIKASI di ERA KOMPETISI, BRTI

SCHOLL, REINHARD, IPTV – MARKET, SERVICES, REGULATION, STANDARDS, ITU-T

UU. NO. 36 TH. 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

UU. NO. 32 TH. 2002 TENTANG PENYIARAN