PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - PowerPoint PPT Presentation

karen-mcneil
penghentian kekerasan fisik dalam rangka penanganan konflik sosial n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
377 Views
Download Presentation

PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SOSIALISASI MoU DAN PEDOMAN KERJA 1

  2. PESERTA MoU • POLDA DIY NOMOR : B/2988/VI/2013 • KOREM 072/PAMUNGKAS NOMOR : SPER/4/VI/2013B • KEJATI DIY NOMOR : B-1786/0.4/Dsp.2/6/2013 • BADAN INTELIJEN DAERAH DIY NOMOR : 01/BINDA DIY/VI/2013 • PEMDA DIY NOMOR : 6/KSP/VI/2013 2

  3. DASAR DIBUATNYA MoU • UU RI NO 39 TH 1999 TTG HAM • UU RI NO 2 TH 2002 TTG KEPOLISIAN RI • UU RI NO 16 TH 2004 TTG KEJAKSAAN RI • UU RI NO 32 TH 2004 TTG PEMDA • UU RI NO 34 TH 2004 TTG TNI • UU RI NO 14 TH 2008 TTG KIP (KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK • UU RI NO 39 TH 2008 TTG KEMENTRIAN NEGARA • UU RI NO 11 TH 2009 TTG KESEJAHTERAAN SOSIAL • UU RI NO 36 TH 2009 TTG KESEHATAN • UU RI NO 44 TH 2009 TTG RUMAH SAKIT • UU RI NO 17 TH 2011 TTG INTELIJEN NEGARA • UU RI NO 7 TH 2012 TTG PKS • UU RI NO 13 TH 2012TTG KEISTIMEWAAN DIY • PP NO 50 TH 2007 TTG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH • PERPRES NO 47 TH 2009 TTG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTRIAN NEGARA • INPRES NO 2 TH 2013 TTG PENANGANAN GANGGUAN DALAM NEGERI TH 2013 • PERATURAN PANGLIMA tni NO PERPANG/71/VIII/2011 TTG BUJUKLAK PERBANTUAN TNI KPD POLRI DLM RANGKA KTM • KEP MENKOPOLHUKKAM RI NO 12N TH 2013 TTG PEMBENTUKAN TIM TERPADU TINGKAT PUSAT PENANGANAN GANGGUAN DALAM NEGERI TH 2013 • PERAT KAPOLRI NO 10 TH 2006 TTG PANDUAN PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN • PERKAPOLRI NO 9 TH 2011 TTG MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN • PERMENDAGRI NO 22 TH 2009 TTG PETUNJUK TAHNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH. 3

  4. PARA PIHAK • PIHAK POLDA DIY merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. • PIHAK KOREM 072/PMK merupakan alat negara yang berperan dalam menegakkankedaulatannegara, mempertahankankeutuhanwilayah NKRI, sertamelindungisegenapbangsadanseluruhtumpahdarah Indonesia dariancamandangangguanterhadapkeutuhanbangsadan Negara. • PIHAK KEJATI DIY merupakanlembagapemerintah yang melaksanakankekuasaannegarasecaramerdeka, terutamapelaksanaantugasdibidangpenuntutandankewenangandibidangpenyidikan, penuntutanperkarapidana, pelanggaran HAM beratsertakewenangan lain yang berdasarkanUndang-Undang. • PIHAK BINDA DIY merupakan lembagapemerintah non kementerian yang bertugasmelaksanakantugaspemerintahandibidangintelejen. • PIHAK PEMDA DIY merupakan pemerintah yang ada di daerah dengan keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 4

  5. MENGAPA??? • AMANAH UNDANG-UNDANG • TINJUT DR INPRES NO 2 TH 2013 ISI INPRES NO 2 TH 2013 5

  6. BAB I. KETENTUAN UMUM • Kesepakatanbersamapenghentiankekerasan fisikdalamrangkapenanganankonfliksosial, merupakan implementasi dari rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013. • DalampenghentiankekerasanfisikPARA PIHAKberdasarkantugaspokoknyamengerahkankekuatandankemampuan yang dimilikiataspermintaandandikoordinasikansertadikendalikanolehPIHAK POLDA DIY. • Dalam penghentian kekerasan fisik, PARA PIHAKagar melakukanpengawasandanpengelolaansumberdaya yang tersediagunamemeliharakondisidamaidalamkemasyarakatan. • Dalampelaksanaanpenghentiankekerasanfisikdalamrangkapenanganankonfliksosial, PARA PIHAKmenjunjungtinggidanmentaatihukumsertaHakAsasiManusia (HAM). • Tindakan yang dilakukanolehPARA PIHAKadalahtindakanpolisional yang dikoordinasikandandikendalikanolehPIHAK POLDA DIY. 6

  7. BAB II. MAKSUD DAN TUJUAN • Maksud kesepakatanbersamainisebagaipedomanuntukmenyamakanpolapikirdanpolatindakdalammelaksanakankerjasamapenghentiankekerasan fisik dalamrangkapenanganankonfliksosial. • Tujuankesepakatanbersamainiguna mewujudkanpenghentiankekerasan fisik dalam rangka penanganan konflik sosial yang komprehensif,terintegrasi, efektif, danefisiendenganmengikutsertakanberbagaiunsurterkait. 7

  8. RUANG LINGKUP • penghentiankekerasanfisik; • penyelamatandanperlindunganterhadapkorban; • membatasiperluasan area danmencegahterulangnyakonflik; • administrasidansaranaprasarana; • koordinasidanevaluasi. 8

  9. BAB V. KOMANDO DAN PENGENDALIAN • Komandodanpengendalianpenghentiankekerasan fisik dalam rangka penanganan konflik sosialdikoordinasikandandikendalikanolehPIHAK POLDA DIY. • SistempelaporandilaksanakansecaraberjenjangolehPARA PIHAKsetelahdilakukanevaluasigunamendapatkanhasil yang maksimal. 9

  10. MONITORING DAN EVALUASI PARA PIHAKmelakukanmonitoringdanevaluasiataspelaksanaankesepakatanbersamainisekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalamsetahunsesuaidengankesepakatanPARA PIHAK. PEMBIAYAAN • Segalabiaya yang diperlukanuntukkegiatan-kegiatan yang termasukdalamkesepakatanbersamaini, dibiayaioleh APBN dan/atau APBD 10

  11. JANGKA WAKTU • Kesepakatanbersamainiberlakuuntukjangkawaktu1 (satu) tahunterhitungsejaktanggalditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. • Kesepakatanbersamainidapatdiakhirisebelumjangkawaktusebagaimanadimaksuddalamayat (1), denganketentuanPARA PIHAK yang bermaksuduntukmengakhirikesepakatanbersamamemberitahukansecaratertulisselambat-lambatnya1 (satu) bulansebelumkeinginandiakhirinyakesepakatanbersamaini. 11

  12. PEDOMAN KERJA MoU 12

  13. PENGERTIAN • Penegakanhukumadalahkegiatanoperasional yang diarahkanuntukmenindaksetiapgangguanKamtibmasberupakejahatanataupelanggaranhukum yang terjadi. • Penindakanadalahtindakanhukumsetelahterjadinyakasustindakpidana. • KeamanandanKetertibanMasyarakat (Kamtibmas) adalahsuatukondisidinamismasyarakatsebagaisalahsatuprasyaratterselenggaranyaprosespembangunannasional yang ditandaidenganterjaminnyakeamananketertibandantegaknyahukum, sertaterbinaketentraman yang mengandungkemampuanmembinasertamengembangkanpotensidankekuatanmasyarakatdalammenangkal, mencegahdanmenanggulangisegalabentukpelanggaranhukumdanbentuk-bentukgangguanlainnya yang dapatmeresahkanmasyarakat. • Tindakan kepolisian adalahupayapaksadan/atautindakan lain yang dilakukansecarabertanggungjawabmenuruthukum yang berlakuuntukmencegah, menghambatataumenghentikantindakanpelakukejahatan yang mengancamkeselamatan, ataumembahayakanjiwa raga, hartabendaataukehormatankesusilaan, gunamewujudkantertibdantegaknyahukumsertaterbinanyaketentramanmasyarakat. 13

  14. PENGERTIAN • Konflik adalah sebagaisuatuprosessosialantaraduaorangataulebih (bisakelompok) dimanasalahsatupihakberusahamenyingkirkanpihak lain denganmenghancurkannyaataumembuatnyatidakberdaya. • Konfliksosialadalahperseteruaandan/ ataubenturanfisikdengankekerasanantaraduakelompokmasyarakatataulebih yang berlangsungdalamwaktutertentudanberdampakluas yang mengakibatkanketidakamanandandisintegrasisosialsehinggamengganggustabilitasnasionaldanmenghambatpembangunannasional. • Penanganankonflikadalahserangkaiankegiatan yang dilakukansecarasistematisdanterencanadalamsituasidanperistiwabaiksebelum, padasaat, maupunsesudahterjadikonflik yang mencakuppencegahankonflik, penghentiankonflik, danpemulihanpascakonflik. • Penghentiankonflikadalahserangkaiankegiatanuntukmengakhirikekerasan, menyelamatkankorban, membatasiperluasandaneskalasikonfliksertamencegahbertambahnyajumlahkorbandankerugianhartabenda. 14

  15. PENGERTIAN • Kekerasan fisik adalah suatutindakankekerasan (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkanluka, rasa sakit, ataucacatpadatubuhhinggamenyebabkankematian. • Mediasiadalahupaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. • Negosiasiadalahcara yang bermatabatdarimanusiauntukmencapaikepentingannyatanpakonflik, untukmenghindarkankonflik, sertauntukmenyelesaikankonflik. • Tindakantegasdanterukuradalah serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, baik perorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara profesional, proporsional dan tanpa ragu-ragu serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Tindakan polisional adalah serangkaian tindakan yang terkait dengan penggunaan kewenangan dan tanggung jawab kepolisian. 15

  16. PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK 16

  17. Lanjutan penghentian kekerasan fisik 17

  18. PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN 18

  19. Lanjutan penyelamatan dan perlindungan terhadap korban 19

  20. MEMBATASI PERLUASAN AREA DAN MENCEGAH TERULANGNYA KONFLIK 20

  21. Lanjutan membatasi perluasan area dan mencegah terulangnya konflik 21

  22. Lanjutan membatasi perluasan area dan mencegah terulangnya konflik 22

  23. Lanjutan membatasi perluasan area dan mencegah terulangnya konflik 23

  24. INSTRUKSIPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR02TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN TERPADUGANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TH. 2013 • MENINGKATKAN EFFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI SCR TERPADU SESUAI TUGAS, FUNGSI & KEWENANGAN MASING-2 BERDASARKAN PERATURAN PER-UU-AN • PELAKSANAAN KEGIATAN TSB DILAKUKAN DGN : • MEMBENTUK TIM TERPADU TK PUSAT & TK DAERAH DG IKUTSERTAKAN UNSUR TERKAIT • MENGAMBIL LANGKAH2 CEPAT, TEPAT & TEGAS SERTA PROPORSIONAL UTK MENGHENTIKAN SGL BENTUK TINDAK KEKERASAN AKIBAT KONFLIK SOS & TERRORISME • MELAKUKAN UPY PEMULIHAN PASKA KONFLIK YG MELIPUTI : PENANGANAN PENGUNGSI, REKONSILIASI, REHABILITAS & REKONSTRUKSI • MERESPON DG CEPAT & MENYELESAIKAN SCR DAMAI SEMUA PERMASALAHAN DI DL MASY YG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK SOSIAL

  25. INSTRUKSIPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR02TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN TERPADUGANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TH. 2013 • 3. DL RANGKA PENGHENTIAN TINDAK KEKERASAN : • SESUAI KETENTUAN UU, POLRI SBG UNSUR PENINDAK DIBANTU UNSUR TNI, KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA • MENYIAPKAN POSKO DG MEMANFAATKAN FASILITAS INSTANSI PEM TERDEKAT, GUNA DUKUNG KELANCARAN DAL, GIAT ADMIN, LOGISTIK DAN PUSAT INFORMASI • MENGIKUTSERTAKAN LEMBAGA PEM LAINNYA, MASY, PARA TOKOH & ORMAS • ANGGARAN UTK PENINGKATAN EFFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI DIBEBANKAN PD APBN DAN/ATAU APBD • MENUGASKAN MENKOPOLHUKAM SBG KETUA TIM TERPADU TK PUSAT UTK : • MENYUSUN RAN PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI • MENGKOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN & MENGAWASI PELAKS PENINGKATAN EFFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI • MEMBERIKAN PENJELASAN KPD PUBLIK SECEPATNYA TTG TERJADINYA GANGGUAN KAMDAGRI SBG AKB KONFLIK SOS DAN TERRORISME SERTA PERKEMB PENANGANANNYA • MELAPORKAN PELAKSANAANNYA KPD PRESIDEN

  26. INSTRUKSIPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR02TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN TERPADUGANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TH. 2013 • 6. MENUGASKAN PR GUBERNUR, BUPATI & WALIKOTA SBG KETUA TIM TERPADU TK DAERAH : • MENYUSUN RENC AKSI TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI DI DAERAHNYA • MENGKOORDINASIKAN PELAKS PENINGKATAN EFFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI DI DAERAHNYA • SEGERA BERI PENJELASAN KPD PUBLIK MENGENAI TERJADINYA GUAN KAMDAGRI DIDAERAHNYA SBG AKB KONFLIK SOS & TERORISME SERTA PERKEMB PENANGANANNYA • MELAPORKAN PELAKSANAANNYA KPD MENKOPOLHUKAM • PR MENTERI KIB II & PR KEPALA LPNK YG TERKAIT AGAR MEMBERIKAN DUKUNGAN SESUAI KEBUTUHAN DL PENYELESAIAN GANGGUAN KAM SESUAI DG AKAR PERMASALAHAN