1 / 29

Disampaikan pada Pertemuan Rapat Koordinasi Kepegawaian

MANAJEMEN PEGAWAI DALAM UU APARATUR SIPIL NEGARA DAN TUNJANGAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Biro Kepegawaian SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN. Disampaikan pada Pertemuan Rapat Koordinasi Kepegawaian Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA , 1 April 2014.

kamal-roberson
Download Presentation

Disampaikan pada Pertemuan Rapat Koordinasi Kepegawaian

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MANAJEMEN PEGAWAI DALAM UU APARATUR SIPIL NEGARA DAN TUNJANGAN KINERJA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATANBiro KepegawaianSEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN DisampaikanpadaPertemuanRapat Koordinasi Kepegawaian Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA, 1 April 2014

  2. DASAR HUKUM • Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai dilingkungan Kementerian Kesehatan

  3. MANAJEMEN PEGAWAI DALAM UU ASN

  4. UU ASN DAN UU POKOK KEPEGAWAIAN UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA UNDANG UNDANG POKOK KEPEGAWAIAN • STRUKTUR: • XV Bab • 141 Pasal • STRUKTUR: • VI Bab • 41 Pasal • PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara RI • PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • PegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerja • JABATAN: • Jabatan Struktural • Jabatan Fungsional • JABATAN: • Jabatan Administrasi • Jabatan Fungsional • Jabatan Pimpinan Tinggi

  5. PEGAWAI DAN JABATAN ASN JENIS STATUS JABATAN ASN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) Jab. Pimpinan Tinggi Utama (Setara Eselon I) Jab. Pimpinan Tinggi Madya (setara eselon I) Jab. Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II) PNS Pasal 1butir 3 & Pasal7 Berstatus pegawai tetap Memiliki NIP secara nasional; Sebagai pembuat kebijakan; Dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi pemerintahan; JABATAN ADMINISTRASI (JA) Jabatan administrator (setara eselon III) Jabatan pengawas (setara eselon IV) Jabatan pelaksana (setara Eselon V atau JF Umum) PPPK Pasal1butir 4 & Pasal 7 Diangkat Dgn Perjanjian Kerja; Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja; Melaksanakan Tugas Pemerintahan; MendudukiJabatanFungsional. JABATAN FUNGSIONAL (JF) Keahlian (Utama, Madya, Muda dan Pertama) Keterampilan (Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula)

  6. MANAJEMENASN

  7. MANAJEMENPEGAWAI ASN 1 REKRUITMEN KEBUTUHAN DIDASARKAN ANJAB & ABK, SELEKSI PEGAWAI ASN MENGGUNAKAN CAT PENGEMBANGAN PEGAWAI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, SDM APARATUR SBG ASET SHG PERLU PENGEMBANGAN (DIKLAT, SEMINAR, KURSUS, PRAKTEK KERJA & PERTUKARAN PNS-SWASTA) 2 3 PROMOSI BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI), HAK SETIAP PEGAWAI ASN YG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA 4 KESEJAHTERAAN MENJAMIN OBJEKTIVITAS PEMBINAAN PEGAWAI ASN YG DIDASARKAN PRESTASI DAN SISTEM KARIR, SERTA ADANYA SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA MANAJEMEN KINERJA 5 RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI 6 DISIPLIN & ETIKA SEMANGAT FULLY FUNDED 7 PENSIUN

  8. PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI ASN THN 2014 DIMULAI BERBASIS IT SISTEM INFORMASI ASN PALING LAMA THN 2015 DILAKSANAKAN SCR NASIONAL (Ps 133 UU ASN)

  9. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN ANALISIS JABATAN PERMENPAN NO. 33 TAHUN 2011 Jam KerjaEfektif Pegawai: 1250 Jam/tahun PETA JABATAN ya ANALISIS BEBAN KERJA PERMENPAN NO. 26 TAHUN 2011 KEBUTUHAN ASN 5 Tahun KEKURANGAN FORMASI PNS & PPPK

  10. ARAH KEBIJAKAN UMUM FORMASI CPNS 2014 • Zero Growthsecara Nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (samadengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional • Pengangkatan PPPK sekitar40% dari kuota formasi secara nasional • Penghitungankebutuhan JFT dilakukanbersama-samaInstansi Pembina JFT

  11. KRITERIA PENENTUAN FORMASI BEZZETING ANJAB DAN ABK RASIO ASN THD PENDUDUK RASIO BELANJA PEGAWAI RASIO ASN THD LUAS WILAYAH BUP RASIO JFT BERDASARKAN PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEPAT UNTUK DAERAH

  12. KRITERIA JABATAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH dengan PERJANJIAN KERJA (PPPK) • Tidak berkaitan dengan mustajak • Tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan  keamanan dan pertahanan negara, rahasia negara, pengelolaan aset, personil dan keuangan • Bersifat teknis operasional, bersifat pelayanan KriteriaJabatan • Jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K  Perpres • Ditetapkan sesuai kriteria • Setiap IP wajib susun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K (bersamaan dengan penyusunan kebutuhan CPNS)  Anjab dan ABK, jangka waktu 5 tahun • Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ditetapkan dengan Kepmenpan (Pendapat Menteri Keuangan dan Pertek Kepala BKN) PenetapanKebutuhan

  13. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 43 JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA JF T TERAMPIL AHLI 110 2012 124 2013 ESTIMASI 2014 + 2014 + 106 134 240 POTENSI 2014: 5 JFT BARU

  14. RENCANA FORMASI ASN 2014: CONTOH JABATAN2 YG BNYK TDK TERISI THN 2013: DOKTER UMUM/SPESIALIS DOSEN AUDITOR TEKNISI TELEKOMUNIKASI & NAVIGASI PENERBANGAN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN PAMONG BUDAYA PERANCANG PERUNDANGAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN GURU SMA & SMK PENYULUH APOTEKER PERENCANA PEMBANGUNAN FORMASI LAINNYA ALOKASI KHUSUS DISABILITAS

  15. TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

  16. PENERIMA TUNJANGAN KINERJA • TunjanganKinerjadiberikankepadaPegawaisetiapbulanberdasarkankehadirandanPrestasiKerja; • TunjanganKinerjatidakdiberikankepada: • Pegawai yang tidakmempunyaitugas/jabatan/pekerjaan; • Pegawai yang diberhentikanuntuksementarawaktuataudinonaktifkan; • Pegawai yang diberhentikandenganhormatatautidakdenganhormat; • Pegawai yang dipekerjakan/diperbantukanpadainstansi lain diluarKementerianKesehatan; • Pegawai yang diberikancutidiluartanggungannegara; • Pegawai yang menjabatfungsionaldosen yang telahmendapatsertifikasidosen; atau • Pegawai yang bebastugasuntukmenjalanimasapersiapanpensiun.

  17. POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA • Kehadiran; • PrestasiKerja; • (SKP & Perilaku kerja) TunjanganKinerjadihitungberdasarkan:

  18. POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA • Kehadirandihitungberdasarkanharidan jam kerjadidalamsatuanorganisasidan/atauharipenugasandiluarsatuanorganisasi. • Harikerjaditentukanselama 5 (lima) haridalam 1 (satu) mingguterhitungmulaihariSeninsampaidenganhariJumat. • Jam kerjaditentukanselama 37,5 (tigapuluhtujuhkoma lima) jam diluarwaktuistirahatdalam 1 (satu) mingguterhitung: • hariSenin-hariKamis:Pukul 07.30 - 16.00 • waktuistirahat: Pukul 12.00 - 13.00; • hariJumat: Pukul 07.30 - 16.30 • waktuistirahat: Pukul 11.30 - 13.00.

  19. POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA Ketentuanharidan jam kerja: • tidakberlakuuntukhariliburnasionaldancutibersama yang ditetapkanolehpemerintah; • untuksatuanorganisasi di lingkunganKementerianKesehatan yang tugasnyabersifatkhususdiaturdenganPeraturanMenteri; • bagiPegawai yang menjalani: • pendidikandanpelatihan; dan • tugasbelajar; disesuaikandenganharidan jam pelaksanaankegiatantersebutsertadibuktikandengansuratketerangandariinstitusitempatkegiatantersebutdiselenggarakan.

  20. POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA SetiapPegawaiwajibhadirdanmelaksanakan tugasdi tempatkerjadalamsatuanorganisasimasing-masingsesuaiketentuanharidan jam kerja. Pegawaiyang terlambathadir di tempatkerjadalambataswaktu1 (satu) menitsampaidengan 30 (tigapuluh) menitdiwajibkanmenggantisebanyakjumlahmenitwaktuketerlambatanpadahari yang sama.

  21. POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA • Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing. • Rekam kehadiran dilakukan pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja. • Rekam kehadiran secara manual dapat dilakukan jika: • perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi; • Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik; • terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan; dan/atau • lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik.

  22. POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA SetiapPegawai yang mendapatkanpenugasan di luarsatuanorganisasimasing-masingwajibhadirdanmelaksanakantugaspadatempatsesuaipenugasan. Kehadiran tersebut harusdibuktikandengansurattugas yang ditandatanganiolehatasanlangsungataupimpinansatuanorganisasi yang bersangkutan. SurattugasharusmencantumkanketeranganwajibatautidaknyaPegawaiyang bersangkutanuntukmelakukanrekamkehadiranpadasatuanorganisasiasalPegawai yang bersangkutansebelumdansesudahpelaksanaantugas.

  23. POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA • PenguranganTunjanganKinerjadikenaibagiPegawai yang: • tanpaalasan yang sah: • tidakmasukkerja, sebesar 3% (tigapersen) untuksetiap 1 (satu) hari; • terlambatmasukkerjatanpamenggantiwaktuketerlambatan, sebesarpersentasetertentu Lampiran; • pulangsebelumwaktunya, sebesarpersentasetertentu lampiran • tidakberada di tempattugas, sebesar 1% (satupersen) untuksetiap 1 (satu) hari; • tidakmelakukanrekamkehadiran, sebesar 0,5% (nolkoma lima persen) untuksetiap 1 (satu) kali kejadian;

  24. POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA • dikenaihukumandisiplin, sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • dikenai pemberhentian sementara dari jabatan negeri, denganketentuan: • bagiPegawaidiberhentikansementaradarijabatannegerikarenaterkena/terlibatkasushukumdan/atausedangmenjalanimasapenahananolehpihak yang berwajib, dikenaipenguranganTunjanganKinerjasebesar 100% (seratuspersen) terhitungsejakditetapkankeputusanpemberhentiansementara; • jikaberdasarkanputusanpengadilan yang telahmempunyaikekuatanhukumtetap, Pegawaidinyatakantidakbersalah, TunjanganKinerjabagiPegawaitersebutdibayarkankembalipadabulanberikutnya.

  25. POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA • PenguranganTunjanganKinerjadihitungsecarakumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyaksebesar 100% (seratuspersen). • PenguranganTunjanganKinerjatidakdiberlakukanjikamemilikialasan yang sahdanmemenuhiketentuanproseduralpenyampaianalasan yang sah: • alasankarenasakit yang dibuktikandengansuratketerangansakitdaridokter yang memilikisuratizinpraktiksesuaiketentuanperaturanperundang-undangan; • alasankarenacuti yang dibuktikandengansuratketerangancutisesuaiketentuanperaturanperundang-undangan; • alasan lain yang dituliskandalamsuratpermohonanizin/pemberitahuan yang disetujuiolehatasanlangsung.

  26. PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT TERLAMBAT MASUK KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

  27. PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

  28. PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA • TunjanganKinerjasetiapPegawaidibayarkanberdasarkan: • kelasjabatansesuaihasilevaluasijabatan; • penetapandaftarpenerimatunjangankinerja; dan • sesuaipolaperhitunganTunjanganKinerjasesuaidenganketentuandalamPeraturanMenteriini. • Pegawaiyang mendudukijabatanfungsionaltertentu yang merangkapjabatanstruktural di lingkunganKementerianKesehatan, TunjanganKinerjanyadibayarkanjabatanstruktural. • PembayaranTunjanganKinerjadilaksanakanpadatanggal 20 (duapuluh) setiapbulan.

  29. TERIMA KASIH

More Related